Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPeristiwa perjanjian hutang piutang dengan jaminan tanah berupa sertipikat tanah yang kemudian dibuatkan akta jual beli sering terjadi di masyarakat. Hal ini terjadi disebabkan karena kebutuhan akan dana sebagai modal usaha. Salah satu pihak dengan unsur kesengajaan menyalahgunaan keadaan melanggar kesepakatan yang dibangun. Dimana hubungan hukum perjanjian hutang piutang yang merupakan perjanjian pokok dibuat untuk menutupi perbuatan hukum akta jual beli yang dianggap sebagai perjanjian simulasi. Hal inilah yang menyebabkan pembuatan akta tersebut mengandung perbedaan maksud dan tujuan. Seperti kasus yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 126/PDT/2018/PT.YYK. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian ini berdasarkan pada tipe deskriptif analitis. Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian ini menganalisis implikasi yuridis akta yang mengandung perbedaan maksud dan tujuan para pihak. Penelitian ini mengidentifikasi Akta Jual Beli Nomor 141/2018 dikategorikan sebagai akta simulasi. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa implikasi yuridis dari akta jual beli yang mengandung perbedaan maksud dan tujuan beralasan karena tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian yakni ditemukannya unsur cacat kehendak berupa penyalahgunaan keadaan serta akta tersebut terbentuk dari hubungan hukum hutang piutang yang disembunyikan (perjanjian simulasi). Selain itu, kategori yang mencakup unsur-unsur dari perjanjian simulasi terpenuhi dalam akta jual beli tersebut yaitu perihal hubungan hukum yang disembunyikan berupa hutang piutang dan keadaan yuridis dari akibat hukumnya disembunyikan yakni peralihan hak atas yang merupakan akibat dari pembuatan akta jual beli. Berdasarkan hal tersebut mengakibatkan akta jual beli yang dibuat menjadi dan layak untuk dibatalkan.

---

ABSTRACTEvents of the loan agreement with land collateral in the form of a land certificate which then made a sale and purchase certificate often occur in the community. This happens because of the need for funds is venture capital. One party intentionally misused the situation in violation of the agreement that was built. Where the legal relationship of the debt receivable agreement which is the principal agreement is made to cover the legal deed of sale and purchase deemed as a simulation agreement. This is what causes the making of the deed contains different intents and purposes. Like the case contained in the Decision of the Yogyakarta High Court Number 126/PDT/2018/PT.YYK. The research method used is normative juridical research. This type of research is based on a descriptive analytical type. The data processing method used is a qualitative method. This study analyzes the juridical implications of the deed which contain different intents and purposes of the parties. This study identifies the Sale and Purchase Deed Number 141/2018 categorized as a simulation deed. This research concludes that the juridical implications of the sale and purchase deed which contain different intents and purposes are reasonable because the agreement is not fulfilled, namely the discovery of a defect in the form of misuse of the situation and the deed is formed from the legal relationship of hidden debt and receivables (simulation agreement). In addition, the category that includes the elements of the simulation agreement is fulfilled in the sale and purchase agreement, namely the legal relationship that is hidden in the form of accounts payable and juridical conditions due to the hidden legal consequences, namely the transfer of rights to those resulting from the making of the sale and purchase certificate. Based on this matter, the deed of sale and purchase is made to be invalid and eligible to be cancelled."

"

Jual beli tanah merupakan perbuatan hukum yang mengakibatkan adanya peralihan hak atas tanah, sehingga dalam proses jual beli membutuhkan suatu akta autentik yang berguna sebagai syarat dapat dilakukannya proses peralihan hak atas tanah, akan tetapi akta jual beli yang seharusnya menjadi kewenangan PPAT dibuat dalam bentuk Akta Notariil. Hal inilah yang menjadi permasalahan dalam tesis yang penulis susun tentang akta jual beli nomor 16 yang seharusnya dibuat oleh PPAT justru dibuat oleh Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi dokumen dengan metode analisis kualitatif. Bagian akhir dalam penelitian ini disimpulkan bahwa Pembuatan akta yang dilakukan oleh notaris x dengan membuat Akta Jual Beli nomor 16 telah melanggar ketentuan yang mengatur adanya akta jual beli yang dibuat PPAT, akta jual beli nomor 16 yang dibuat oleh notaris x tidak dapat dijadikan alat bukti untuk dapat dilakukannya peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan, akibat hukum terhadap notaris yang membuat akta jual beli nomor 16  terhadap perbuatan yang dilakukannya, maka notaris dapat diminta pertanggungjawaban secara perdata berupa ganti kerugian atas kerugian materil maupun imateril. Hal tersebut dikarenakan notaris melakukan perbuatan hukum yang bukan menjadi kewenangannya, untuk itu seharusnya baik notaris maupun PPAT bertindak sesuai dengan kewenangannya yang sudah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

 

---

Land purchase and sell is a legal act that results in transition of land rights, the process of purchasing and selling requires an authentic deed which is useful as a term for the process of transitioning land rights. But the deed of land purchase and sell, which should be the authority of PPAT, made in the form of Notarial Deed as in the deed of purchase and sell number 16. This research is using normative-juridical method with library research as the data collection methods. Data collection tool in this study is through the study of documents with qualitative analysis methods. The final part of this research concluded that the making of deeds carried out by Notary X who has made the Deed of Purchase and Sell number 16, had violated the provision which is regulate the making of deed of purchase and sell by PPAT. Number 16 Deed made by Notary X cannot be used as evidence for the transition of land rights in the Defense Office, the legal consequences of the notary who made number 16 deed for the actions he did, then the notary can be asked for his responsibility in the form of compensation for material or immaterial losses. This is because the notary performs a legal act that is not his authority, for this reason both the notary and PPAT should act in accordance with their authority determined by the Laws and Regulations.

 

"

"Penelitian ini memiliki pembahasan tanggung jawab Notaris/PPAT terhadap akta jual beli yang bertentangan dengan kehendak para pihak untuk membuat hibah, dimana sehagursnya Notaris/PPAT dapat mengkonstantir kemauan kehendak para pihak agara tidak menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat Akta Notaris/PPAT yang tidak sesuai dengan keterangan para pihak yang kenyataannya tanpa diketahui oleh Notaris/PPAT dan mengenai pemberian sanksi terhadap Notaris/PPAT yang tidak menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta autentik. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang berbentuk yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang berbentuk yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian ini dapat diketahui mengenai akta notaris bisa kehilangan keotentisitasannya jika tidak memenuhi segala syarat yang ditentukan undang-undang. Notaris walaupun sebagai seorang Pejabat Umum yang diatur menurut Undang-Undang dapat dikenakan sanksi pidana jika memenuhi unsur-unsur pelanggaran yang sudah ditentukan sebagai tindak pidana.

---

This thesis has a discussion of the responsibility of the Notary/PPAT against the sale and purchase deed that is contrary to the wishes of the parties to make a grant, where in the Notary/PPAT can constrict the willingness of the parties to cause harm to one party. The problem in this research is how it is due to the Notary/PPAT making the deed not in accordance with the statements of the parties without being known by the Notary/PPAT and regarding sanctions against Notaries/PPAT that do not uphold the principle of prudence in making authentic deeds. This research is a normative juridical research which is descriptive analysis. This research is a normative juridical research which is descriptive analysis. The results of this study can be known about the notary deed or authentic deed can lose its authenticity if it does not meet all the requirements specified by the law. Notary, even though as a General Officer who is regulated according to the Law can be subject to criminal sanctions if he fulfills the elements of the violation that have been determined as a criminal offense."

"Seiring dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya alat bukti tertulis dalam lalu lintas kehidupan sehari-hari, baik yang berhubungan dengan kehidupan pribadi maupun yang berhubungan dengan pekerjaan mereka maka akta otentik sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh sangat dibutuhkan. PPAT sebagai salah satu Pejabat Umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai hak atas tanah dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dituntut kecermatan dan ketelitiannya dalam pembuatan akta otentik yang berhubungan dengan tugas jabatannya. Selain itu PPAT juga dituntut untuk bersikap jujur, independen dan tidak memihak pada salah satu kliennya. PPAT juga wajib memberikan penyuluhan hukum terkait masalah pertanahan yang dihadapi kliennya dan menolak untuk membuat akta apabila tidak disertai dengan data formil. Akta PPAT yang dibuat dengan mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan memiliki konsekuensi yuridis terhadap aktanya. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian yaitu penelitian preskriptif dan dianalisa secara kualitatif dan dilaporkan dalam bentuk preskriptif analitis. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PPAT wajib membuat akta sesuai bentuk dan tata cara yang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Kelalaian PPAT dalam melaksanakan pembuatan akta sesuai peraturan yang berlaku dapat berakibat aktanya memiliki cacat yuridis dan kehilangan otentisitasnya. Pihak-pihak yang dirugikan oleh perbuatan PPAT dapat menuntut ganti kerugian.

---

The importance of written evidence on daily lives of society has long been recognized. Authentic deed as a written evidence is very much needed both in private and public activities and in business transactions because authentic deed has the strongest and fullest proof that things that said in the deed are true. PPAT as one of the officers which has been appointed to make authentic deed has to work with accuracy and carefulness in making the deed. Besides that, PPAT also is demanded to work independently and impartial. In doing his job, PPAT has to give the best advice to his/her clients over their problems about making the best decision towards their land problems. PPAT deeds that was made not in accordance to legislation will have judicial qonsequences on the deeds and PPAT could be charged based on Torts by people that has been injured. This research uses judicial normative method of research with prescriptive type of research and outcome in prescriptive analysis research.

From the research that has been done, it can be summarized that the importance of the authenticity of the deed is that it is made in accordance to Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Negligence in making the deed in accordance to the law would make the deed loose its authenticity and PPAT could be sued for damages by parties injured."

"ABSTRAKJual beli tanah dalam Hukum Adat adalah bersifat tunai, terang dan riil. Namun,dapat terjadi ketiga hal tersebut tidak dapat terpenuhi. Oleh karenanya para pihakmembuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli terlebih dahulu yang secara hukumbelum mengalihkan hak atas tanah kepada calon pembeli. Akan tetapi, di dalampraktek terdapat notaris yang membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli untukkedua kalinya pada waktu yang bersamaan terhadap obyek dan para pihak yangsama. Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang kedua, pihak yang semula calonpembeli bertindak sebagai penjual dengan mendasarkan adanya hak milik dariPerjanjian Pengikatan Jual Beli yang pertama kali dibuat.

---

AbstractIn Custom Law, the natures of sale and purchase of land are cash (tunai),transparent (terang) and real (riil). However, a situation whereby those threematters are not fulfilled can be occurred. In order to accommodate such condition,usually the parties will firstly execute a Conditional Sale and Purchase Agreementwhich by law, the right of land has not been transferred to the candidate buyer. Inpractice, however, there exists a case whereby a notary prepares a secondConditional Sale and Purchase Agreement at the same time on the same objectand parties. In the second Conditional Sale and Purchase Agreement, the party -who was previously acting as candidate buyer - is acting as the seller on the basisof its right obtained in the first Conditional Sale and Purchase Agreement."

"Tesis ini membahas mengenai keabsahan akta jual beli yang belum sempurna dan dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dimana terdapat bagian yang dikosongkan yaitu pada bagian objek jual beli. Pokok permasalahan dalam kasus ini membahas tentang keabsahan akta jual beli yang belum sempurna dan ditandatangani para pihak dan bagaimana pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat akta tersebut berkenaan dengan prinsip/asas kehati-hatian dalam membuat akta. Metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, tipologi penelitiannya bersifat deskriptif analitis, jenis data yang digunakan merupakan data sekunder, dan teknik analisis datanya secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan, bahwa akta jual beli yang dibuat oleh PPAT tersebut tidaklah sah dan batal demi hukum karena memenuhi syarat akta dapat dibatalkan yaitu  tidak terpenuhinya syarat objektif dan syarat formil, serta adanya cacat kehendak dalam pembuatan aktanya, dan bentuk pertanggungjawaban PPAT apabila tidak memenuhi prinsip/asas kehati-hatian dalam membuat akta akan dikenakan sanksi yang berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana.

---

This thesis discusses the frequency of Official Certifier of Title Deeds, hereinafter referred to as PPAT, which are often exposed to legal cases because of their lack of prudence in carrying out their duties and positions, especially in making an authentic deed. The main subject in the case discusses the validity of the deemed incomplete sale and purchase agreement signed by the parties as well as the accountability of the Land Drafting Officer who made the deed with respect to the principle of prudence in making typology of analytical descriptive research, and qualitative data analysis techniques. Based on the result of the study, it can be concluded, that the notarial sale and purchase agreement made by the PPAT is not valid because there are requirements that are not fulfilled, that is subjective conditions and formal conditions, and the form of accountability of PPAT if it does nit meet the principles or principle of prudence in making the deed will be subject to sanctions in the form of administrative sanctions, civil sanctions, and criminal sanctions."

"Dalam penelitian ini dibahas tentang akta jual beli PPAT yang menjadi dasar timbulnya perkara pertanahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 766/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 470 K/Pdt/2019. Dimana dalam konteks tersebut PPAT menjadi pihak berperkara di pengadilan baik yang disebabkan oleh akta yang dibuatnya maupun perselisihan para pihak terkait akta itu sendiri. Oleh karena itu permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini adalah suatu penyangkalan para pihak dalam akta jual beli yang dibuat oleh PPAT sehingga menjadi dasar timbulnya perkara pertanahan serta pertanggungjawaban PPAT terhadap pihak-pihak yang dirugikan atas akta yang dibuatnya. Untuk dapat menjelaskan permasalahan pokok dari penelitian ini maka dipergunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 766/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 470 K/Pdt/2019. Dari analisis yang dilakukan secara kualitatif diketahui bahwa PPAT yang membuat akta jual beli dalam kasus tersebut tidak mengindahkan kaidah-kaidah pembuatan akta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga berakibat merugikan Penggugat sebagai pemegang hak atas tanah yang menjadi objek perkara. Dengan demikian PPAT harus mempertanggung jawabkannya baik secara administratif, perdata maupun pidana. Sehingga akta dibuat sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat memberikan perlindungan hukum serta kepastian hukum bagi para pihak.

---

The research discusses the sale and purchase deed made by the Land Deed Official (PPAT) to execute land transfer, which is the cause of the land dispute in the Decision of South Jakarta District Court Number 766/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel jo. Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 470 K/Pdt/2019. In the case, PPAT deeds as the defendant due to the misrepresented deed led to the dispute. The main issue raised in this research is a claim from the plaintiffs about the sale and purchase deed made by defendant result in the loss and damages as well as the PPAT’s responsibility to the party for the deed it made. To be able to explain the main problem of this research, a normative juridical research method is used through a statute analysis and a case analysis based on the Decision of the South Jakarta District Court Number 766/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel jo. Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 470 K/Pdt/2019. From those analysis, it is determined that the defendant (PPAT) has violated the rules for making enforcable deeds as stipulated in the statutory regulations, which resulted in plaintiffs loss and damages.. Thus, the defendant (PPAT) must be responsible for remidies and charges of administrative, civil and criminal provisions. In conclusion the deed has to be made in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations to provide legal protection and legal certainty for all parties."

"ABSTRAKSebab-sebab batalnya akta notaris karena ketidakcakapan dan kewenangan oleh notaris terhadapaktanya. Cacatnya akta notaris dapat menimbulkan kebatalan bagi suatu akta Notaris.Ketidakcakpan bertindak dalam akta dikarenakan belum dewasa dan ketidakwenangan bertindakialah perbuatan hukum bagi orang yang melakukan perbuatan hukum tertentu, Hal ini sudah pastiharus memenuhi kriteria kecakapan dan kewenangan bertindak, jika tidak memenuhi kriteriatersebut maka ketidak cakapan dan ketidakwenangan bertindak dalam suatu akta, mengakibatkanaktanya batal demi hukum. Pentingnya diketahui oleh setiap Notaris dalam menjalankantugasnya,agar kedepannya dalam jabatannya Notaris dapat menghindari akta-akta yang dibuatolehnya atau dihadapannya mengandung cacat yuridis karena sebab ketidakcakapan atauketidakwenangan terhadap aktanya.

---

ABSTRACTFor the reason due to the cancellation of the notarial deed of incompetence andinadequacy by the notary, the notary deed. Can lead to nullification for a notarialdeed, deed due to incompetence acting immature and inadequacy act is a legal actfor the person who has done this already. The law definitely must met proficiencycriteria and authority to act in a deed, resulting in deed null and law. Forknowledge by any notary in order to carry out their duties in the future notaryoffice to avoid by notary or deed made before him judicially flawed for reasons ofincompetence or inadequacy of the deed."

"Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan bukti autentik mengenai perbuatan hukum yang dilakukan para pihak terkait dengan peralihan hak atas tanah, salah satunya melalui jual beli, sebagai dasar pendaftaran pemindahan hak. Dalam putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Krg ditemui adanya pembuatan Akta Jual Beli Tanah yang dibuat tidak sesuai dengan prosedur dimana PPAT tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membacakan/menjelaskan isi akta kepada para pihak serta mengabaikan keberadaan saksi dalam proses pembacaan dan penandatanganan aktanya. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisa peranan saksi dalam proses pembuatan Akta Jual Beli Tanah oleh PPAT dan akibat hukum terhadap Akta Jual Beli Tanah yang tidak dibacakan kepada para pihak dengan dihadiri oleh saksi berdasarkan putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Krg. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan penelitian, saksi memiliki peranan untuk memberikan kesaksian mengenai perbuatan hukum jual beli yang dilakukan oleh para pihak benar terjadi dan sesuai dengan kehendak para pihak serta keberadaannya untuk memenuhi syarat kautentikan akta yang dibuat oleh PPAT. Akibat hukum terhadap Akta Jual Beli Tanah yang tidak dibacakan kepada para pihak dan penandatanganannya tidak dihadiri oleh saksi menyebabkan akta yang dibuat oleh PPAT terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta dibawah tangan. Terhadap keadaan ini PPAT dapat dikenakan sanksi administratif yaitu pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya karena tidak melaksanakan kewajibannya dan apabila ada pihak yang dirugikan oleh PPAT  maka PPAT bertanggungjawab secara pribadi atas pelaksanaan tugas jabatannya dan bagi pihak yang dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban secara perdata.

---

Land Deed Official (PPAT)s deed is an authentic proof concerning legal action by the parties related to conveyance of land, one of them through purchase and sale, for registration transfer of right. In the decision No. 16/Pdt.G /2015/PN.Krg, The making of Purcase Land Deed was found not in accordance with the procedure where PPAT did not carry out his/her obligations, namely reading or explaining the contents of the deed to the parties and ignoring the existence of witnesses in process of reading and signing the deed. This writing aims to analyze the role of witness in the process of making Purchase Land Deed by PPAT and legal consequences of the Purchase Land Deed which is not read out to the parties and the signature not attendance by witness based on the decision No. 16/Pdt.G/2015/ PN.Krg. The research method used juridical normative. Based on research, the witness have role to give evidence about legal act of sale and purchase which is conducted by the parties true happened and in accordance with the wishes of the parties and also the existence of witness to fulfill the authenticity of the deed made by PPAT. Legal consequences of the Purchase Land Deed which not read out to the parties and their signing not attended by the witness caused the deed that was made by PPAT degraded in term of its evidencing power to become a private deed. Against this situation, PPAT may have subject to administrative sanctions such as terminated dishonorably from his position for not performing his obligations and if any parties has been harmed, PPAT shall be personally responsible for the performance of his/her duties and for the injured party may request civil liability.

"

"Notaris selaku PPAT harus menjalankan jabatannya secara cermat, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak sebagaimana ditentukan dalam pasal 16 ayat 1 huruf a. Seperti dalam membuat Akta Jual Beli Tanah PPAT harus mengikuti sifat tunai dan terang dalam hukum tanah, yaitu pembayaran dan penyerahan barang dilakukan secara bersamaan atau lunas dan di hadapan PPAT. Penelitian tesis ini merupakan suatu penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis.Tujuan penelitian tesis ini adalah Menjelaskan tanggung jawab Notaris selaku PPAT yang tidak cermat, berpihak dan tidak menjaga kepentingan para pihak dalam membuat akta jual beli tanah dan menjelaskan kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam menerapkan sanksi kepada Notaris selaku PPAT yang tidak cermat, berpihak dan tidak menjaga kepentingan para pihak.Hasil kajian penelitian adalah PPAT yang membuat akta jual beli yang kenyataannya belum lunas melanggar Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN, Kode Etik IPPAT dan Kode Etik Notaris.Hasil penelitian untuk permasalahan yang kedua adalah Majelis Pengawas Notaris berwenang untuk memeriksa dan memberikan sanksi kepada Notaris/PPAT EJ berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Cara kerja dan Tata cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

---

Notary as PPAT shall carry out their post thoroughly, unbiased, and safeguard the interests of parties according to Article 16 Paragraph 1 Section a of Law No. 2 of 2014 on Notary. This provision applies to land sale and purchase deed as well PPAT shall adhere to the ldquo clearly rdquo and ldquo in cash rdquo nature of land law, which means that the payment and delivery of the object shall be done simultaneously or in cash. This thesis is a legal normative research, categorized as a descriptive analytic research.

The purpose of this thesis is to explain the responsibilities of a careless and biased Notary as PPAT who is unable to safeguard the interests of the parties involved in the making of a land sale and purchase deed, and the authorities of Supervisory Council of Notaries in implementing sanctions upon the aforementioned Notary as PPAT.

The result of this research is that the PPAT who made the deed of land sale and purchase which in actuality was not paid in cash simultaneously has violated Arti cle 16 Paragraph 1 Section a of Law No. 2 of 2014 on Notary, Code of Ethics of Notaries, and Code of Ethics of IPPAT.

Another result is that the Supervisory Council of Notaries has the authority to examine and implement sanctions upon Notary as PPAT EJ according to Article 35 Regulation of Minister of Justice and Human Rights Republic of Indonesia Number M.02.PR.08.10 of 2004 on Member Assignment, Member Dismissal, Work Procedure, and Examination Procedure by Supervisory Council Notaries."