Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis peran dan tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan Akta Jual Beli, serta implikasi dan perlindungan hukum bagi Notaris/PPAT sebagai Tergugat/Turut Tergugat dalam pembatalan akta berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri TangerangNo.15/Pdt.G/2018/PNTng. Notaris/PPAT berkewajiban dalam mencari kebenaran formil suatu akta, namun tidak terlepas berperan mencari kebenaran mateiil akta. Dalam membuat akta menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian berdasarkan Pasal 16 (a) UUJN dan Pasal 34 Perka BPN No.1/2006. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif bersifat deskiptif analitis. Alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi dokumen/bahan pustaka. Hasil penelitian menunjukan, Notaris/PPAT berperan sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta otentik, dan memeriksa syarat-syarat sahnya perbuatan hukum dengan menjamin kebenaran materiil dan kebenaran formil dalam setiap akta yang dibuatnya. PPAT bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan tugas jabatannya dalam pembuatan akta, yaitu meliputi tanggung jawab pidana, perdata dan administratif. Implikasi dari pembatalan akta adalah Notaris/PPAT dapat dijatuhi sanksi yang bisamenimbulkan kredibilitas Notaris/PPAT HS menurun. Namun, Notaris/PPAT tetap memiliki perlindungan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.15/Pdt.G/2018/PN. Tng, Notaris/PPAT HS tidak dijatuhkan sanksi perdata sebab PPAT hanya menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak ke dalam akta. Penelitian ini menyarankan Notaris/PPAT cermat dapat terlebih dahulu melakukan penyuluhan hukum terhadap calon klien sebelum membuat akta guna meminimalisir terjadinya sengketa di kemudian hari. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi perbaikan dalam hukum secara materiil dan peningkatan kesadaran serta kehati-hatian Notaris/PPAT dalam membuat akta.

---

ABSTRACTThis thesis aims to explain and analyze the role and responsibilities of a Notary Public Acting Officer (PPAT) in making Deed of Sale and Purchase, as well as the legal implications and protection for Notary/PPAT as Defendant/Co-Defendant in canceling the deed based on Tangerang District Court Decree No. 15/Pdt.G/2018/ PN.Tng.Notary/PPAT is obliged to look for the formal truth of a deed, but not apart from the role of finding the truth of the deed material. In making the deed uphold the principle of prudence based on Article 16 (a) UUJN and Article 34 of Perka BPN No.1 / 2006. The research method used in this study is a juridical-normative qualitative descriptive analytical approach. Data collection tool used is the study of documents/librarymaterials. The results showed that the Notary/PPAT acted as a public official who was authorized to make an authentic deed, and checked the legal requirements for legal actions by guaranteeing material and formal truths in each deed he made. PPAT is personally responsible for the implementation of the duties of his office in making the deed, which includes criminal, civil and administrative responsibility. The implication of the cancellation of the deed is that the Notary/PPAT can be subject to sanctions which can cause the credibility of the Notary/PPAT HS to decrease. However, Notary/PPAT still has legal protection based on statutory regulations. In Tangerang District CourtDecision No.15/Pdt.G/2018/PN.Tng. However, Notary/PPAT HS was not imposed with civil sanction because PPAT only poured a legal action carried out by the parties into the deed. This research suggests that Notary/PPAT can carefully conduct legal counseling to prospective clients before making a deed to minimize future disputes. The results of this study are expected to be an improvement in the material law and increase awareness and prudence of the Notary/PPAT in making the deed."

"Tesis ini menganalisis terkait kedudukan PPAT penerima protokol sebagai turut tergugat dalam sengketa akta yang disimpannya dan pertanggungjawaban seorang PPAT penerima protokol terhadap akta-akta PPAT yang disimpannya khususnya dengan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 38/Pdt.G/2020/PN KDR. Tulisan ini berbentuk penelitian doktrinal dengan tipologi penelitian Eskplanatoris. Pengajuan gugatan harus memenuhi syarat formil gugatan yakni kelengkapan para pihak. Ketidaklengkapan para pihak menyebabkan gugatan kurang pihak dan tidak dapat diterima (NO). Akan tetapi, penarikkan pihak harus melihat kedudukan hukum dan dalil gugatan. Pada pokoknya, PPAT penerima protokol hanya berkewajiban untuk melakukan penyimpanan dan menjaga akta-akta yang diterimanya sebagai suatu dokumen arsip negara dan hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban jikalau terhadap akta yang disimpannya tersebut rusak. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara fakta dan yang tertuang dalam akta, termasuk kesalahan dalam pembuatan akta autentik, maka PPAT penerima protokol tidak bertanggung jawab terhadap isi akta. Pengisian blangko kosong dapat dilakukan jikalau disesuaikan dengan kejadian, peristiwa dan data sebenar-benarnya sesuai dokumen yang diperlihatkan di hadapan PPAT dan dibacakan di hadapan para pihak. Terhadap PPAT pembuat akta yang mengisi blanko tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka PPAT bertanggung jawab secara pribadi dan pertanggungjawaban tidak beralih kepada penerima protokolnya.

---

This thesis aims to explain the position of the PPAT who receives the protocol as a co-defendant in disputes over the deeds they have stored and the responsibility of a PPAT protocol recipient for the deeds they keeps, This reasearch refers to Court Judgement No. 38/Pdt.G/2020/PN KDR which follows a normative juridical approach with an explanatory research methodology. Filling a lawsuit should fulfill the requirements and the parties. The lack of parties bring about the rejection of the lawsuit (NO). When accusing person as Co-Defendant must be seen based on its legal position and the arguments of the lawsuit. However, the PPAT Recipient of the Protocol is primarily responsible for the safekeeping and preservation of the received deeds as official state archieve documents. PPAT Recipient of the Protocol only be held liable if the deeds they kept are damaged and not responsible for the contents of the deed. Filling in the blank sections is acceptable if it accurately represents the actual events and data in accordance with the documents presented before the PPAT and read aloud in the presence of all concerned parties, the responsibility is borne by the giver."

"Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib mentaati ketentuan yang berlaku sebagaimana yang telah diatur oleh perundang-undangan, apabila Notaris melanggar ketentuan yang berlaku maka Notaris wajib bertanggungjawab dalam aspek individu maupun sosial. Semakin banyak akta yang dibuat oleh notaris maka akan semakin besar tanggung jawab Notaris tersebut. Notaris juga dapat merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, sehingga seorang Notaris dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya memerlukan seorang pegawai sebagai penunjang profesional kerjanya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tanggung jawab Notaris atas pemalsuan tanda tangan Notaris/PPAT yang dilakukan oleh pegawai dalam Akta Jual Beli serta menganalisis kekuatan mengikat dan dampak hukum dari Akta Jual Beli yang dibubuhi tanda tangan Notaris/PPAT yang dipalsukan oleh pegawai Notaris/PPAT. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan penelusuran bahan dari data sekunder. Tipe penelitian yang digunakan bersifat eksplanatoris. Hasil penelitian ini yaitu adanya tanggung jawab secara perdata sesuai Pasal 1367 KUHPerdata menyatakan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Dampak hukum terhadap Akta Jual Beli tersebut adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata. Untuk mencegah hal itu terjadi, diharapkan Notaris dan pegawai membuat perjanjian kerja secara tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak agar tidak terjadi kasus pemalsuan tanda tangan Notaris/PPAT oleh pegawainya di kemudian hari.

---

The Notary in carrying out his position is obliged to comply with the applicable provisions as regulated by legislation, if the Notary violates the applicable provisions, the Notary is obliged to be responsible for individual and social aspects. The more deeds made by a notary, the greater the responsibility of the notary. Notaries can also hold concurrent positions as Land Deed Making Officials, so that a Notary in carrying out his authority and obligations requires an employee as a professional supporter of his work. The problems raised in this study are the Notary's responsibility for falsification of Notary/PPAT signatures carried out by employees in the Sale and Purchase Deed and analyze the binding strength and legal impact of the Sale and Purchase Deed whose signatures of Notary/PPAT were falsified by Notary/PPAT employees . To answer these problems, a normative juridical research method was used which was carried out by tracing materials from secondary data. The type of research used is explanatory. The results of this study are that there is a civil liability according to Article 1367 of the Civil Code stating that people who appoint other people to represent their affairs are responsible for losses caused by their servants or subordinates in carrying out the work assigned to those people. The legal impact on the Sale and Purchase Deed is null and void because it does not meet the provisions of Article 1868 of the Civil Code. To prevent this from happening, it is expected that the Notary and the employee will make a written work agreement signed by both parties so that there are no cases of forgery of the Notary's signature/PPAT by their employees in the future."

"PPAT berwenang melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data yuridis pada Kantor Pertanahan, salah satunya adalah jual beli tanah, dimana PPAT berwenang untuk membuat Akta Jual Beli dengan memenuhi syarat bahwa Penjual adalah orang yang berhak untuk menjual objek, Pembeli adalah orang yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk mempunyai Hak Atas Tanah, dan Objeknya adalah Tanah yang boleh dialihkan, artinya tidak berstatus sita maupun menjadi sengketa di Pengadilan. Sebelum dilakukannya pembuatan Akta Jual Beli, PPAT wajib melakukan pengecekkan sertipikat tanah pada Kantor Pertanahan setempat. Dalam prakteknya kerap ditemui bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan pada Kantor Pertanahan, sertipikat tersebut tidak terdapat catatan mengenai sita maupun sedang sengketa di Pengadilan, namun dikemudian hari diketahui bahwa ternyata sertipikat tersebut masih berstatus sita jaminan pengadilan pada saat dilakukan jual beli. Sehubungan dengan hal tersebut, timbul permasalahan yaitu bagaimana perlindungan serta pertanggungjawaban Bagi PPAT atas Akta Jual Beli dengan objek berstatus sita jaminan yang dinyatakan batal oleh pengadilan? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, dengan metode kualitatif sebagai metode analisis data, pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau studi pustaka. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa perlindungan terhadap PPAT terletak pada Hak Ingkar serta Kewajiban Ingkar PPAT sebagai pejabat umum, serta terhadap PPAT hanya punya tanggung jawab formil terhadap akta jual beli, sehingga dalam kasus yang diangkat PPAT tidak dapat dipertanggungjawabkan secara perdata, pidana maupun administratif.

---

PPAT has the authority to carry out part of land registration activities by making  a deed as proof of certain legal actions regarding land rights or Ownership Rights on Multi-storey Building Unites, which will be used as a basic for registering juridical data changes at the Land Office, one of which is contract of sale, PPAT authorized to make a Contract of Sale by fulfilling the condition that the Seller is the person entitled to sell the object, Buyer is a person who is permitted by law to have a Land Right, also the object is Land that can be transferred, meaning no seizure status or a dispute in Court. Before making the contract of sale, PPAT is obliged to check the land certificate at the Land Office. In practice, it is oftentime found that during the inspection at the Land Office, the certificate did`nt have a record of seizure or the current dispute in the Court, but later it was discovered that the certificate was still confiscated by court when buying and selling. The problem raised is how is the protection and accountability of the PPAT for Contract of Sale with the seizure status object declared null and void by the court This thesis employs normative-juridical method with qualitative data analysis, data collection used is a study of document or literature. The result of the research  it is known that the PPAT onlu attches formal responsibility for the Contract of Sale, so PPAT cannot be liable both civil, criminal or administrative."

"PPAT Sebagai Turut Tergugat Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Yang Tidak Sah Ananlisa Putusan Nomor 751/P.dt.G/2014/PN.TNG. Akta Jual Beli merupakan salah satu alat untuk melakukan peralihan Hak Atas Tanah, dalam bentuknya sebagai suatu Akta Otentik, Akta Jual Beli telah menjadi alat bukti yang mutlak. Dalam kasus ini akta jual beli dibatalkan oleh pengadilan melalui putusan Nomor 751/P.dt.G/2014/PN.TNG, karena terbukti memiliki cacat secara hukum, akibat dari pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Para Penghadap. Perbuatan melawan hukum ini menimbulkan akibat hukum kepada PPAT yang membuatnya, karena telah diwajibkan kepada PPAT untuk bertanggung jawab secara pribadi terhadap seluruh akta-akta yang dibuat olehnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum dengan pendekatan secara yuridis normatif menggunakan data-data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan.Pembuat Akta Tanah dalam hal ini hanya menjamin kebenaran Materil dan kebenaran Formil yang telah diwajibkan kepadanya berdasarkan peraturan yang berlaku, dalam setiap akta peralihan hak atas tanah tidak dapat dibebankan suatu tanggung gugat terhadap ketidakjujuran para penghadap dalam memberikan keterangannya.

---

Land Deed Officer As Co Defendant In Devective Land Right's Transfer Verdict Number 751 P.dt.G 2014 PN.TNG. One of the ways to transfer land right is Deed of Sale and Purchase. As an autentik deed, Deed of Sale and Purchase had an absolute element of evindence. In this chase the Deed of Sale and Purchase is canceled based on verdict number 751 P.dt.G 2014 PN.TNG. Cancellation of the deed by reason of defective law as a result of identification's fraud which is conducted by clients, because of deed of sale and purchase made and before by Land Deed Officer whereof he must bear consequence.

To answer those issues a normative legal research is conduct. Using secondary data gained from literature studies.Land Deed Officer regard to his obligation is only ensure the material righteousness and formal righteousness in every land right submission and could not legally accounted for dishonest client in giving information."

"Notaris menjalankan jabatannya dalam melayani masyarakat membuat akta autentik sebagai alat bukti yang bersifat mutlak dan diakui negara, tentunya diikuti dengan tanggung jawab yang penuh sebagai pejabat umum. Atas dasar tersebut, maka diperlukannya perlindungan hukum untuk melindungi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Dalam hal pembuatan akta perjanjian kerjasama, Notaris hanya menjalankan jabatannya untuk memberikan alat bukti yang dibutuhkan masyarakat. Dengan kata lain, dalam pembuatan perjanjian Kerjasama, berisi ketentuan yang merupakan kehendak para pihak yang dituangkan dalam akta autentik. Sehingga Notaris tidak bisa diikutsertakan menjadi pihak tergugat ketika perjanjian tersebut tidak terpenuhi, karena Notaris tidak bertanggung jawab atas jalannya kesepakatan dalam perjanjian. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai implikasi dan perlindungan hukum bagi Notaris; (1) Impikasi dan perlindungan hukum bagi Notaris sebagai tergugat dalam penyelesaian sengketa berkaitan dengan akta yang dibuatnya; (2) kedudukan Notaris sebagai tergugat dan akibat hukum terjadinya sengketa atas akta perjanjian berkenaan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 438 K/Pdt/2022. Untuk menjawab permasalahan tersebut pada penelitian ini menggunakan metode penelitian doctrinal dengan tipologi penelitian eksplanatori. Data yang digunakan ialah data sekunder dengan wawancara sebagai data pendukung. Metode analisis dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Bentuk hasil penelitian ini berbentuk penelitian eksplanatoris-analisis. Hasil analisis (1) Notaris tidak berimplikasi atas akta yang dibuatnya serta perlindungan hukum bagi Notaris yaitu berupa hak dan kewajiban ingkar berdasarkan Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 54 dan Pasal 66 UUJN; (2) tidaklah tepat menjadikan Notaris sebagai pihak tergugat karena Notaris terbukti telah menjalankan jabatan sesuai dengan peraturan jabatan yang ada, serta akibat hukum yang tepat ialah dapat dibatalkannya akta perjanjian yang bersangkutan.

---

Notaries carry out their duties in assisting the community to make authentic deeds for the purpose as evidence that is absolute and recognized by the state, of course, Notary followed by full responsibility as a public official. On this basis, legal protection is needed to protect Notaries in carrying out their duties incase there is a dispute in the future. In the case of making an agreement deed, the Notary is only carrying out his position to provide the evidence needed by the community. In other words, in making an agreement, it contains provisions which are the will of the parties as set forth in an authentic deed. Thus, the Notary cannot be placed as the defendant when the agreement is not fulfilled, because the Notary is not responsible for the implementation of the agreement stated on the deed. The issues raised in this study regarding the implications and legal protection for Notaries; (1) Implications and legal protection for a Notary as a defendant in disputes settlement related to the deed he made; (2) the position of the Notary as a defendant and the legal consequences of a dispute over the deed of agreement regarding the Supreme Court Decision Number 438 K/Pdt/2022. To answer these problems, this study uses a doctrinal research method with an explanatory research typology. The data used is secondary data with interviews as the supporting data. Analytical method in this study is qualitative. The results of this research are in the form of explanatory-analytic research. The results of the analysis (1) The notary has no implications for the deed he made as well as legal protection for the Notary, namely in the form of rights and obligations to disavow under Article 4 paragraph (2), Article 16 paragraph (1) letter f, Article 54 and Article 66 UUJN; (2) it is not appropriate to put a Notary as a defendant because the Notary is proven already carried out his position in accordance with the existing regulations, and the legal consequence that suitable is the deed of agreement can be cancelled (voidable)."

"Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam menjalankan tugas jabatannya harus mengikuti kaidah tertulis, Peraturan tertulis Notaris ada pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, sedangkan PPAT ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2018. Notaris dianggap lalai dalam segala perbuatan melawan hukum, sedangkan lalai diartikan sebagai ketidaksengajaan, padahal tidak semua kasus hukum yang terjadi pada notaris merupakan ketidaksengajaan. Perbuatan melawan hukum juga bisa dikarenakan adanya unsur kesengajaan, namun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menjelaksan perbedaan terkait ketidaksengajaan dan kesengajaan, sehingga sanksi hukumnya tidak memiliki perbedaan diantara keduanya. Menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian doktrinal. Penelitian berfokus pada norma hukum positif berdasarkan bahan sekunder. Tipologi penelitian bersifat eksplanatoris. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu tindakan Notaris X dan PPAT Y tidak bisa dikatakan lalai, melainkan kesengajaan. Pada kasus terkait Notaris X tidak melaksanakan tugas jabatannya, seharusnya dibuat akta hutang piutang, namun pada akhirnya Notaris X membuat akta PPJB. PPAT Y, dalam membuat AJB tanpa sepengetahuan salah satu pihak. Akibat dari kelalaian Notaris X dan PPAT Y dapat dikenakan sanksi dari segi administrasi ketentuan tertulis, sanksi perdata terbukti memenuhi unsur PMH, dan pidana sebagai pembantu dari tindakan PMH.

---

Notaries and Land Deed Officials are obligated to follow established principles in their official duties, guided by written regulations such as the Notary Job Law, Notary Code of Ethics, Government Regulation Number 24 of 2016, and Ministerial Regulation Number 2 of 2018. Notaries are often accused of negligence, interpreted as unintentional, but not all cases involve unintentional actions; intentional elements can lead to wrongful acts. The lack of differentiation in legal sanctions between unintentionality and intentionality is due to the Civil Code. To address this issue, a doctrinal research method was employed, focusing on positive legal norms from secondary sources. Findings suggest that the actions of Notary X and PPAT Y are intentional rather than negligent. Notary X's failure to fulfill duties resulted in the non-creation of a debt agreement, opting for a PPJB deed. PPAT Y intentionally created an AJB without one party's knowledge. Consequences of their actions may lead to administrative, civil, and criminal sanctions."

"Tesis ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap penjual atas jual beli tanah yang cacat hukum dan Notaris/PPAT yang telah meninggal dunia (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi nomor 41/Pdt.G/2018/Pn Byw.Permasalahan meliputi keabsahan jual beli yang berdasarkan kuitansi kosong dan tanggung jawab PPAT yang telah meninggal dunia atas akta yang dibuatnya cacat hukum.Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif.Tipe penelitian ini berdasarkan pada tipe deskriptif analitis.Metode data yang digunakan adalah metode kualitatif.Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keabsahan jual beli yang berdasarkan kuitansi kosong yaitu tidak sah karena terdapat unsur itikad tidak baik yang dilakukan oleh pembeli dan tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya cacat hukum yaitu dalam jabatannya melanggar kode etik jabatan Pejabat Pembuat Akta tanah dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran berat dalam jabatannya dan terhadap kerugian pihak lain yang dideritanya akibat kesalahan PPAT tersebut dikenakan sanksi perdata berupa kerugian materiil dan kerugian immaterial yang mana dalam hal ini ditanggung oleh ahli waris dikarenakan PPAT yang bersangkutan telah meninggal dunia.

---

This thesis discusses the legal protection of sellers for the sale and purchase of land that is legally flawed and Notary/PPAT that has passed away (case study of Banyuwangi District Court decision number 41/Pdt.G/2018/PN Byw. Problems include the validity of buying and selling based on receipts blank and the responsibility of PPAT who has passed away on the deed he made is legally flawed. The research method used is normative juridical research. This type of research is based on the analytical descriptive type.The data processing method used is a qualitative method.The results of the study can be concluded that the validity of the deed buying and selling based on fictitious buying and selling using empty receipts, which is invalid because there is an element of bad faith committed by the buyer and the notary`s responsibility for the deed that has been made legally defective in violating the code of ethics disrespectful because he has committed a gross violation in his position and against the loss of another party he suffered due to the error of the PPAT is subject to civil sanctions in the form of material losses and immaterial losses which in this case are borne by the heirs because the PPAT concerned has died."

"Akta autentik sebagai produk hukum Notaris merupakan bagian dari protokol Notaris yang harus dijaga dan disimpan oleh setiap Notaris. Protokol Notaris akan beralih kepada Notaris lain apabila Notaris pembuat protokol sudah tidak menjabat. Atas dasar tersebut, maka diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya apabila terjadi sengketa atas protokol yang diterimanya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai (1) Perlindungan hukum terhadap Notaris penerima protokol sebagai tergugat dalam penyelesaian sengketa atas akta yang dibuat oleh pemberi protokol; (2) Pertanggungjawaban Notaris pemberi protokol terhadap akta yang dibuatnya berkenaan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1196 K/Pdt/2020. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan tipe penelitian eksplanatoris-analisis. Data yang digunakan ialah data sekunder dan wawancara sebagai data pendukung. Hasil analisis (1) Akta yang menjadi bagian dari protokol yang diserahkan sepenuhnya dibuat oleh Notaris pemberi protokol, sehingga Notaris penerima protokol tidak bisa diikutsertakan sebagai tergugat, karena Notaris penerima protokol tidak bertanggung jawab atas akta yang dibuat oleh pemberi protokol. Perlindungan hukum bagi Notaris penerima protokol yang dijadikan sebagai tergugat adalah berkaitan dengan rahasia jabatan Notaris, yaitu hak ingkar yang kemudian dapat ditafsirkan sebagai kewajiban ingkar berdasarkan Pasal 4 ayat (2) mengenai sumpah jabatan Notaris dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yang memuat kewajiban Notaris; (2) Tanggung jawab berkaitan dengan pembuatan akta tidak dapat beralih kepada penerima protokol maupun kepada ahli waris, karena jabatan Notaris melekat subjektif pada diri Notaris, sehingga tanggung jawabnya tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Tanggung jawab Notaris pemberi protokol selaku pembuat akta tetap melekat meskipun protokol Notaris telah beralih berdasarkan Pasal 65 UUJN, dengan tetap memperhatikan daluwarsa gugatan perdata dalam Pasal 1967 KUHPerdata.

---

Authentic deed as a notary's legal product is part of the notary's protocol that must be maintained and kept by every notary. The Notary Protocol will be transferred to another Notary if the Notary that makes the protocol no longer serves as Notary. On this basis, legal protection is needed to protect the Notary in carrying out their duties in case of a dispute over the protocol they receive in the future. The issues raised in this study regarding (1) legal protection for the protocol receiver as a defendant in dispute settlement related to deeds made by the protocol giver; (2) the responsibility of the Notary protocol giver for the deed they made regarding the Supreme Court Decision Number 1196 K/Pdt/2020. To answer these problems, this study uses doctrinal research methods with explanatory-analytic research. The data used is secondary data and interviews as supporting data. The results of the analysis (1) The deed that is part of the transferred protocol is fully made by the Notary who gives the protocol, therefore, the Notary protocol receiver cannot be placed as a defendant, because the Notary protocol receiver is not responsible for the deed made by the protocol giver. Legal protection for the Notary protocol receiver as a defendant is related to the Notary’s professional confidentiality,specifically in the form of right to disavow that can be named as obligation to disavow under Article 4 paragraph (2) and Article 16 paragraph (1) letter f UUJN; (2) The responsibility related to the making of deeds cannot be transferred to the Notary protocol receiver or to the heirs, as the Notary’s position is inherently subjective to the Notary themselves. Therefore, the responsibility cannot be shifted to other people. The responsibility of the Notary protocol giver as the maker of the deed remains attached even though the protocol has been transferred based on Article 65 UUJN, whilst taking into account the expiration of civil lawsuits in Article 1967 of the Civil Code."

"PPAT sebagai salah satu pejabat umum yang mempunyai peranan penting di dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum melalui akta otentik yang dihadapannya, yang menjadikan sebagai alat bukti yang kuat dan apabila terjadi sengketa di Pengadilan kecuali dibuktikan ketidakbenarannya. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah akibat hukum dan bentuk tanggung jawab PPAT Terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum oleh putusan Pengadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sehingga disebut dengan penelitian hukum kepustakaan, kemudian dilakukan analisa secara kualitatif. Akibat hukum dari pembatalan Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 552/2017 yang dibatalkan pengadilan berdasarkan Putusan No. 473/Pdt.G/2019/PN/Tng adalah batal demi hukum artinya bahwa perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum setelah adanya putusan pengadilan. PPAT bertanggungjawab terhadap batalnya Akta Pembebanan Hak Tanggunan Nomor 552/2017, sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdatadata yang mewajibkan PPAT mengganti kerugian yang timbul karena perbuatannya. Selain itu, PPAT juga bertanggung jawab secara moril terhadap pelanggran kode etik yang ia lakukan. Serta tanggung jawab secara pidana dapat dijatuhkan sepanjang PPAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan membuat surat palsu atau memalsukan akta yang dibuatnya.

---

PPAT as wrong one office public who have role important inside ensure certainty law and protection law through deed authentic in front of him, which makes as tool strong evidence and if occur dispute in court except proved its untruth. The problem in study this is consequence law and form not quite enough answer PPAT Against declared deed null and void by decision Court. Method research used in study this shaped juridical normative that is study the law carried out with method researching ingredient References or secondary data so that called with study law library, then conducted analysis by qualitative. Consequence law from cancellation Deed Loading Right Dependent Canceled number 552/2017 court based on Decision No. 473/ Pdt.G /2019/PN/ Tng is null and void it means that deed the law carried out no have consequence law since happening deed law after existence decision court.PPAT is responsible to cancel Deed Loading Right dependent Number 552/2017, according to provision Article 1365 of the Civil Code which requires PPAT to replace losses incurred because his deeds. Besides that, PPAT responsible answer by morale to offender code the ethics they do. As well as responsibility answer by criminal could dropped as long as PPAT has proven by legitimate and convincing make letter false or fake the deed they made."