Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perwalian mempunyai pengertian orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa dalam melakukan suatu perbuatan hukum Konsep perwalian dalam Kitab Undang Undang Perdata berbeda dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan lex specialis dari KUH Perdata menyatakan bahwa perceraian orang tua tidak menyebabkan adanya perwalian dimana kedua orang tua tetap bertanggungjawab untuk mengasuh anak anaknya Perwalian baru akan muncul ketika kedua orang tua meninggal dunia atau kekuasaan orang tua dicabut Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor 121 Pdt P 2011 PN Mlg ini hakim memutuskan paman dari pihak ayah menjadi wali dari anak anak di bawah umur dimana ibu kandung dari anak anak tersebut masih hidup Hakim memutuskan dengan pertimbangan bahwa ayah dari anak anak tersebut sudah meninggal sedangkan ibu kandungnya tidak diketahui dimana keberadaannya secara pasti Inilah yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas oleh penulis apakah putusan hakim Pengadilan Negeri Malang sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di indonesia karena dalam ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ibu kandung lebih berhak atas pengasuhan kedua anak di bawah umur karena kekuasaan orang tua tetap ada setelah perceraian dan bagaimana pertimbangan hakim dapat memutuskan paman sebagai pemegang hak perwalian Dengan metode penelitian deskriptif analitis maka penulis akan menjawab pokok permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut Dalam penelitian ini ditemukan fakta bahwa kekuasaan orang tua dapat digantikan dengan perwalian pihak lain apabila dapat dibuktikan bahwa ibu kandung memenuhi syarat untuk dicabut kekuasaanya sebagai orang tua

---

Guardianship has a meaning the others as substitution of parents who has to guard a under age child in doing law things The conceptof guardianship in wetboek is different from Law number 1 year 1974 Where it is the lex specialis from wetboek which says that the divorce of parents doesnot make any guardianship in addition the parents still have responsibility to take care the children Guardianship will happen when the parents die or the authority of parents is dismissed In the Malang Court Established Number 121 Pdt P 2011 PN Mlg the judge decided that the father rsquo s brother was the guardian of those children although their mother is still alive The judges considered that their father was dead and their mother was gone This is what will be discussed by the writer whether that judges decision Court of Malang is suitable in Indonesia law because in Law Number 1 year 1974 the real mother is still the one who has to take care the under age children because the authority of parents is forever although they are divorced and how the judges could decide that With analytical descriptive research the writer will answer the main problem and find the solution of that problem In this research found a fact that the authority of parents can be replaced by guardianship if the mother rsquo s authority as a parent could be taken."

"Tujuan suatu perkawinan pada intinya adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Walaupun begitu, dengan alasan-alasan tertentu perkawinan dapat putus karena perceraian. Perceraian menimbulkan beberapa akibat, antara lain terhadap hubungan orang tua dengan anak di bawah umur. Dengan bercerainya kedua orang tua, harus ditentukan dengan orang tua yang manakah anak akan tinggal. Pasal 41 butir a Undang-Undang no. 1 tahun 1914 tentang Perkawinan menentukan bahwa apabila terjadi berselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi putusannya. Putusan ini menentukan siapa yang berhak mengas uh anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak. Pada kenyataannya, putusan mengenai penguasaan anak didasarkan pada permohonan para pihak, sehingga kepentingan anak belum tentu benar-benar terwakili. Untuk itu, dirasa perlu untuk melibatkan pihak tertentu yang dapat memperhatikan dan mewakili kepentingan anak dalam proses pemeriksaan mengenai penguasaan anak ini. Selain itu hak penguasaan dalam prakteknya diberikan oleh hakim dalam bentuk perwalian, padahal dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diatur bahwa kekuasaan orang tua beralih menjadi perwalian setelah Grang tua bercerai. Pemakaian "perwalian" oleh hakim ini menimbulkan ketidak seragaman dan kerancuan dalam bidang hukum Seharusnya, berdasarkan pengaturan yang ada, penguasaaan terhadap anak tidak diberikan dalam bentuk perwalian. Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan pengaturan yang ada ini mungkin akibat tidak adanya pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penguasaan anak. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk membentuk peraturan yang mengatur lebih lanjut mengenai penguasaan anak. Peraturan ini harus meliputi: 1. dalam bentuk apa penguasaan anak diberikan, 2. hal-hal apa saja mengenai kepentingan anak yang harus diperhatikan, dan 3. bagaimana proses pemeriksaan dan penentuan hak penguasaan anak dilangsungkan."

"Pada kasus dalam Putusan No. 703/Pdt.G/2015/PN.Sby terdapat kondisi di mana kakek dan nenek seorang anak mengajukan permohonan untuk dijadikan wali atas cucunya ketika ayah yang telah ditentukan sebagai wali anak tersebut sudah tidak mampu mengurus anaknya. Namun menurut pertimbangan Hakim, kakek dan nenek tersebut tidak dapat memiliki hak asuh karena anak tersebut masih memiliki orang tua dan tidak memiliki kedudukan untuk mengajukan hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU Perkawinan.Tulisan ini membahas penggunaan dasar hukum dalam UU Perkawinan dalam penolakan permintaan perwalian yang dilakukan kakek dan nenek tersebut. Penulisan Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis data deskriptif-analitis sehingga simpulan yang diperoleh berupa penjelasan eksplanatif.Dari dilakukannya penelitian ini diketahui bahwa anak yang belum mencapai umur 18 delapan belas tahun dan belum kawin berada di bawah kekuasaan orang tua meskipun telah terjadi perceraian pada orang tuanya. Setelah terjadinya perceraian orang tua dapat diberikan status pemegang pemeliharaan anak sedangkan perwalian baru timbul ketika anak tersebut sudah tidak lagi berada dalam kekuasaan orang tua.Berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU Perkawinan, keluarga anak dalam garis lurus ke atas memiliki kedudukan untuk meminta pencabutan perwalian pada anak. Dengan demikian, kakek dan nenek anak dapat meminta pencabutan perwalian atau kekuasaan orang tua. Pemberian status wali pada siapapun selama anak masih berada dalam kekuasaan orang tuanya agar tidak terjadi pelanggaran dalam ketentuan Pasal 50 UU Perkawinan.

---

Upon the case on Verdict Number 703 Pdt.G 2015 PN.Sby there are grandparents that want to be the guardian of their grandchild when the parents, whose already became the guardian of his own child, is already unable to take care of the child. However, according to the judges rsquo consideration, the grandparents cannot have the guardianship since the child still has his parents and did not have a legal standing in requesting guardianship based on Article 49 Marriage Law.This paper discusses whether if the judge already used the right provision in Marriage Law to reject the grandparents rsquo guardianship request. This study uses normative with descriptive qualitative data analysis methods so that the conclusion obtained in the form of an explanatory description.From doing this study, it would be known that any children who have not reached the age of 18 eighteen years and have not married are under the authority of the parents even if they are already divorced. After the divorce, parents could have the child custody but guardianship status will arise not after the divorce, but after there are no longer parents rsquo authority. According to Article 49 Marriage Law, the family of a child has the legal standing to revoke a parents rsquo authority or guardianship.Therefore, based on Article 49 Marriage Law the grandparents have the right to revoke the parents rsquo authority or guardianship on their grandchild. Furthermore, the judges should not give a guardianship status even to child own parents when the child is still in their parents rsquo authority."

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan pengaturan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian di Indonesia dan Belanda. Setiap pasangan yang sudah mengikatkan dirinya dalam sebuah perkawinan tidak jarang mendapat masalah dan perselisihan yang besar dalam hidupnya. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan, maka jalan keluar yang seringkali diambil oleh kedua pasangan adalah perceraian. Putusnya perkawinan akibat perceraian menimbulkan berbagai macam permasalahan salah satunya adalah mengenai hak asuh anak di bawah umur yang ada dalam perkawinan. Perebutan hak asuh anak tersebut tidak jarang berakhir dengan sengketa di pengadilan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengaturan yang jelas dan rinci mengenai hak asuh anak di bawah umur. Masih kurang jelasnya pengaturan di Indonesia mengenai hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian, membuat penulis merasa perlu untuk dilakukan perbandingan hukum dengan negara yang lebih baik pengaturan terkait hak asuh anak di bawah umur yaitu Belanda. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif dengan menekankan pada data sekunder seperti hukum positif tertulis dan perbandingan hukum antara Indonesia dan Belanda.

---

This thesis discuss the comparison of child custody regulation due to a divorce in Indonesia and Netherlands. Every couple who has committed themselves to a marriage often has problems and major dispute in their life. If a dispute can't be resolved, then the solution that is often taken by both couple is a divorce. Dissolution of a marriage due to a divorce raises a variety of problems, one of which is child custody in marriage. This often ends to another dispute within the divorce in court. Therefore, detailed and clear regulation regarding child custody due to a divorce is necessary. Still unclear regulation in Indonesia regarding child custody due to a divorce, makes the author feel needed to do a legal comparison with a better country regulation regarding child custody due to a divorce namely Netherlands. The method used in this research by the author is normative juridical by emphasized on secondary data such as positive written law and comparison of the laws between Indonesia and Netherlands."

"Di tengah-tengah masyarakat seringkali terjadi kasus perebutan hak asuh anak antara mantan pasangan suami istri, baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan karena pihak terhukum tidak mau melaksanakan putusan hakim mengenai hak pengasuhan anak secara sukarela. Tesis ini membahas mengenai kekuatan eksekutorial putusan Pengadilan Agama tentang hak asuh anak dalam suatu perceraian serta upaya hukum yang dapat dilakukan jika pihak terhukum tidak mematuhi hasil putusan pengadilan agama tentang hak asuh anak dalam suatu perceraian secara sukarela. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang memberikan penjelasan secara eksplanatoris (mendalam). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pengadilan Agama, atas permintaan pemegang hak asuh anak, dapat melakukan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Agama tentang hak asuh anak yang bersifat putusan Kondemnatoir, yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Agama.

---

In the community, there is often occurred child custody dispute between former marriage partners, within or outside the court, since the losing parties is unwilling to execute the court verdict voluntarily. This theses will discuss the executorial power of the religious court's verdict with regard to child custody right dispute in divorce cases, as well as on the legal avenue which available in cases where the losing parties is unwilling to execute such verdict voluntarily. The research would be conducted in normative juridical method to provide an in-depth explanation on the cases. The research finds that the religious court, on the request of the holder of the child custody right, may execute its condemnatoir verdict, conducted by the bailiff of the religious court."

"Perceraian adalah kasus di pengadilan negeri yang banyak terjadi di Indonesia, bahkan jumlahnya mencapai 400 ribu kasus per tahun 2021. Jumlah tersebut ternyata meningkat 50 persen dari tahun sebelumnya. Perceraian tentu menimbulkan akibat hukum, baik kepada hubungan suami isteri, harta, dan anak. Kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai sebuah frasa dan ketentuan mengenai hak asuh anak yang diatur oleh UU Perkawinan di Indonesia tidak dijelaskan secara terperinci. Kemudian, timbul pemikiran bahwa bagaimanakah regulasi terkait hak asuh anak di Indonesia, Singapura dan perbandingan keduanya. Singapura memiliki Women’s Charter 1961 yang di dalamnya memerinci aturan terkait hak asuh anak. Perbandingan keduanya menghasilkan bahwa terdapat adanya perbedaan, persamaan, dan kekurangan-kelebihan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengemukakan bahwasannya UU Perkawinan Indonesia belum sebaik yang dimiliki oleh Singapura. Masih terdapat kekurangan dan hal-hal yang perlu dikembangkan. Lebih lanjut, hak asuh anak sudah seharusnya diberikan porsi yang besar baik dalam regulasi undang-undangnya maupun kewenangan yang dimiliki oleh hakim pengadilan negeri.

---

Divorce is a case in district court that occurs a lot in Indonesia, in fact the number reaches 400 thousand cases per year 2021. This number has actually increased by 50 percent from the previous year. Divorce certainly has legal consequences, both for the relationship between husband and wife, property and children. The best interests of the child as a phrase and provisions regarding child custody regulated by the Marriage Law in Indonesia are not explained in detail. Then, the thought arose that what are the regulations related to child custody in Indonesia, Singapore and the comparison between the two. Singapore has a Women's Charter 1961 which details the rules regarding child custody. A comparison of the two results in that there are differences, similarities, and advantages. The purpose of this paper is to argue that the Indonesian Marriage Law is not as good as that of Singapore. There are still shortcomings and things that need to be developed. Furthermore, child custody should be given a large portion both in statutory regulations and in the authority possessed by district court judges."