Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerbedaan yang mendasari antara pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah ialah metode financial screening yang terdapat dalam pasar modal syariah. Metode financial screening yang ada pada pasar modal syariah menimbulkan permasalahan. Terdapat pembatasan utang berbasis bunga sebesar 45% dan pendapatan non-halal sebesar 10%. Penelitian ini membahas dasar hukum pihak OJK dan DSN-MUI memberikan batasan tersebut dan penerapan financial screening pada instrumen saham syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu mempelajari literatur yang ada serta melakukan wawancara kepada pihak yang berkompeten dalam permasalahan ini. Pemberian batasan tersebut diperbolehkan karena sifat dari harta berbeda dengan makanan, sedangkan jika ada harta halal dan haram maka kedua harta tersebut dapat dipisahkan karena pada makanan tidak bisa dilakukan pemisahan. Oleh karena itu selagi unsur haram tidak lebih dominan dari pada unsur halalnya dan unsur haram tersebut tidak dimanfaatkan guna kepentingan perusahaan, maka hal tersebut masih diperbolehkan. Pada akhirnya tentu pengurangan secara bertahap terhadap persentase dalam financial screening pada sektor keuangan ini patut di lakukan, sehingga pasar modal syariah tidak memerlukan lagi batasan financial screening agar dapat mengikuti ketentuan syariah secara menyeluruh

---

ABSTRACTThe difference between the conventional capital market and the Islamic capital market is the financial screening method found in the Islamic capital market. The financial screening method that exists in the Islamic capital market creates some problems. There is an interest-based debt limit of 45% and a non-halal income of 10%. This study discusses about legal basis from OJK and DSN-MUI to impose this limit and the implementation of financial screening on Islamic stock instruments. This study uses a normative research method, namely studying the existing literature and conducting interviews with those who are competent in this problem. The limitation is allowed because the nature of assets is different from food, whereas if there are halal and haram assets then the two assets can be separated. After all, food cannot be separated. While the haram element is not more dominant than halal element, and the haram element is not used for the benefit of the company, it is still allowed. In the end, a gradual reduction in the percentage of financial screening in the financial sector is worth to do, so that the Islamic capital market does not need a financial screening limitation to fully comply with sharia regulations."

"Skripsi ini membahas mengenai aturan dan bentuk pengawasan oleh OJK terhadappenerapa implementasi prinsip know your customer oleh penyedia jasa keuangan dipasar modal. Secara khusus skripsi ini menjelaskan aturan serta pengawasan prinsiptersebut ditinjau dari ketentuan internasional, juga membandingkannya dengannegara lain seperti Australia, Singapura, dan Malaysia. Berdasarkan penelitianyuridis normatif, ditarik kesimpulan bahwa jika dibandingkan dengan negara lain,aturan dan pengawasan mengenai prinsip know your customer oleh OJK masihmemerlukan peningkatan terlebih dalam sisi transparansi penanganan pelanggaranyang dilakukan penyedia jasa keuangan, pemberian sanksi dari OJK, sertakerjasama antar Lembaga internasional atas pengawasan dan investigasi apabiladibutuhkan. Untuk itu perlunya keterbukaan mengenai sanksi pelanggaran prinsipknow your customer yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan gunamembangkitkan kesadaran masyarakat

---

This thesis discusses the rules and forms of supervision by the OJK onimplementing the principle of knowing your customers by financial serviceproviders in the capital market. In particular, this thesis explains the rules andsupervision of these principles in terms of international provisions and comparesthem with other countries such as Australia, Singapore, and Malaysia. Based onnormative juridical research, it is concluded that compared to other countries, the rules and supervision regarding the principle of knowing your customer by the OJKstill requires many improvements, especially in terms of transparency of handlingcarried out by financial service providers, imposing sanctions from OJK, andimproving the cooperation between international institutions. Thus, there is a needfor transparency regarding the rules regarding the principle of knowing yourcustomer, which is carried out by financial service providers to raise publicawareness."

"

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas sektor jasa keuangan memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris Pasar Modal. Dalam hal ini, OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pungutan. Terhadap pungutan ini pun sempat diajukan uji materil ke Mahkamah Agung oleh para pemohon, yakni beberapa asosiasi profesi penunjang Pasar Modal seperti HKHPM dan INI yang menyatakan bahwa profesi penunjang bukanlah termasuk ke dalam pihak yang melaksanakan kegiatan di sektor jasa keuangan. Selain itu, INI menyatakan keberatan terhadap pungutan tahunan yang dibebankan oleh OJK karena tidak ada pelayanan yang diberikan. Dalam penelitian ini, Penulis mengerucutkan ke dalam dua pokok permasalahan, di antaranya adalah bentuk pelayanan publik apa yang diselenggarakan oleh OJK dan juga bagaimana praktik pungutan terhadap Notaris Pasar Modal yang diselenggarakan oleh OJK dalam kerangka hukum pelayanan publik. Lebih lanjutnya, dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan mengaitkan aturan terkait OJK dan pungutan terhadap Notaris Pasar Modal dengan teori dan aturan terkait pelayanan publik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa OJK menyelenggarakan pelayanan publik yang berbentuk pelayanan jasa dan administratif. Di sisi lain, pungutan tahunan tidak tepat untuk dilakukan karena tidak berdasar atas layanan yang diberikan. Saran dari Penulis adalah untuk mempertimbangkan untuk menghentikan praktik pungutan tahunan terhadap Notaris Pasar Modal dan untuk berkoodinasi lebih lanjut dengan INI dalam melakukan pembahasan mengenai pungutan terhadap Notaris Pasar Modal.

---

As a supervisor of the financial service sector, Otoritas Jasa Keuangan or OJK have the right to supervise Capital Market Notaries, in which the OJK could impose levies towards them. However, those levies were being challenged by Capital Market’s supporting profession association such as HKHPM and INI whom insisted that they could not be included as parties which carry out activities in the financial service sector. Moreover, INI also stated that annual levy which being imposed towards Capital Market Notary are done without any services whatsoever. In this thesis, the Writer is able to point out two main problems: what public services form are being held by OJK and how the imposition of levies against Capital Market Notary in the framework of public service law. Moreover, this thesis use normative juridical method by analyzing the regulations of the levies itself to the law of public service theories. The conclusion of this thesis is that OJK carry out public services in the form of services and administrative services. On the other hand, from the forms of levies being imposed against the Capital Market Notary, the annual levy does not fit the rules of public services because it does not held based on any services. The Writer think it will be wise to consider the annulment of said form of levy, and for OJK to coordinate with INI to discuss matter about the imposition of levies against Capital Market Notary.

"

"Aktivitas pasar keuangan syariah di Indonesia saat ini cukup berkembang tercermin dari tingginya permintaan pasar terhadap instrumen keuangan syariah. JII, SIMA, dan SBIS merupakan instrumen syariah yang mewakili pasar saham syariah dan pasar uang syariah, di mana dalam perdagangannya dimungkinkan rentan terhadap risiko pasar tercermin dari volume perdagangan ketiga instrumen yang cenderung meningkat namun imbalan yang diterima investor tidak stabil atau cukup berfluktuasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur besar kerugian perdagangan portofolio investasi: JII, SIMA, dan SBIS, akibat adanya risiko pasar selama periode Januari 2005 sampai Maret 2015 dan meramalkan besar kerugian di masa yang akan datang periode April 2015 sampai Desember 2017. Metode analisis yang digunakan adalah metode VaR (Value at Risk) dengan teknik variance covariance dan metode forecasting dengan teknik dekomposisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai risiko portofolio investasi: JII, SIMA, dan SBIS sangat sensitif terhadap kondisi ekonomi makro dalam negeri. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingginya volatilitas tingkat imbalan ketiga instrumen di beberapa periode tertentu sepanjang Januari 2005 - Maret 2015. VaR tertinggi terjadi di tahun 2007 di mana otoritas mengambil kebijakan antisipasi terhadap kemungkinan kerugian yang lebih besar di tahun 2008, yaitu sebesar 7,77% - 14,12% atau sekitar Rp 178 miliar - Rp 323 miliar. Di samping itu, ditemukan bahwa hubungan JII dengan SIMA dan SBIS berkorelasi negatif di sebagian besar waktu, sedangkan hubungan SIMA dengan SBIS berkorelasi positif. Hal tersebut disebabkan karena tingkat imbalan JII, SIMA, dan SBIS dipengaruhi oleh faktor yang berbeda. Hasil lainnya adalah pada periode 2016 - 2017, VaR portofolio diprediksi lebih rendah dari waktu sebelumnya, salah satunya disebabkan karena persepsi publik yang positif terhadap pasar keuangan syariah.

---

Islamic financial market activity in Indonesia is well developed which is indicated by the high demand for Sharia financial instruments. JII stocks, SIMA and SBIS are several examples of sharia financial instruments which represent sharia stock market and money market. Like traditional stock market and money market, trading sharia financial instruments is also vulnerable to market risks. These risks are reflected by low return gained by investors despite high trading volume from JII stocks, SIMA and SBIS instruments.

The purpose of this study is to measure trading losses of JII stocks, SIMA and SBIS due to market risks during January 2005 to March 2015 and predict future losses that may happen from April 2015 to December 2017. VaR (Value at Risk) method, variance covariance technique and forecasting decomposition model are used for this purpose.

The result showed that risk value of JII stocks, SIMA and SBIS were really sensitive to domestic macro economic condition. It was proved by high volatility rate of return of those three instruments at certain periods from January 2005 - March 2015. Highest VaR was 7.77% - 14.12% or around IDR 178 billion - 323 billion which was happened in 2007 due to policies made by authorities to anticipate greater losses in 2008. In addition to that, there was a correlation between JII, SIMA and SBIS. JII was negatively correlated with SIMA and SBIS for most of the time while SIMA has positive correlation with SBIS. Finally, VaR from period 2016 - 2017 is predicted to be lower compared to previous period due to positive reaction from public to sharia financial market."

"Skripsi ini membahas mengenai mekanisme right issue dan secara khusus merujuk pada proses right issue yang dilakukan oleh Bank Mayapada. Selanjutnya, skripsi ini akan menganalisa 3 (tiga) pembahasan utama, yaitu (i) peraturan perundang-undangan mengenai stand by buyer dalam proses right issue, (ii) akta kesanggupan stand by buyer, dan (iii) kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam proses right issue, khususnya kewenangan dalam menghadapi mundurnya stand by buyer. Analisa dalam skripsi ini menunjukkan bahwa terdapat kekosongan hukum mengenai pengaturan stand by buyer di Indonesia serta masih minimnya peran OJK dalam proses right issue tersebut. Oleh karena itu peraturan mengenai right issue maupun kewenangan OJK di dalamnya perlu diperjelas guna menciptakan iklim pasar modal yang sehat.

---

This study focuses on right issue process evidence from right issue conducted by Mayapada Bank. Therefore, this study will further elaborate on 3 (three) main issues which are (i) the regulations governing on stand by buyer - in particular the right issue process, (ii) the breaches against statement letter of the stand by buyer, and (iii) the authorities of Indonesia Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) herein. The analysis shows that the regulations do not promptly govern on the right issue process: so that it creates rechtsvacuum and the detailed authority of Indonesia Financial Services Authority. Thus, the vivid regulations and authorities will be required to establish a decent capital market circumstances."

"Tulisan ini membahas tiga rumusan masalah utama, yaitu: pertama, apakah penyidikan dalam tindak pidana khusus dapat dilakukan penyidik sebagaimana disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); kedua, apakah penyidikan pada sektor jasa keuangan yang bersifat khusus dapat dilakukan oleh Penyidik Pejabat Kepolisian; dan ketiga, bagaimana akibat hukum Putusan MK Nomor 59/PUU-XXI/2023 terhadap kewenangan Penyidik Pejabat Kepolisian dan Penyidik Pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang bersifat kualitatif, dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan penyidikan berdasarkan ketentuan KUHAP, terdapat dua jenis penyidik yaitu Penyidik Pejabat Polisi dan Penyidik PNS. Namun, setelah adanya UU P2SK, muncul permasalahan yang diajukan oleh Para Pemohon dalam permohonan ke MK Nomor 59/PUU-XXI/2023. Lebih lanjut, hasil penelitian menemukan bahwa putusan tersebut menghalangi tujuan pembentukan Penyidik OJK untuk mengembangkan perekonomian nasional, khususnya di sektor jasa keuangan. Penelitian ini juga menemukan bahwa penyidikan dalam tindak pidana khusus dapat dilakukan oleh penyidik sebagaimana disebutkan dalam KUHAP, tetapi penyidikan yang bersifat khusus tidak dapat dilakukan oleh Penyidik Pejabat Kepolisian berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (5) UU PPSK. Akibat hukum dari Putusan MK Nomor 59/PUU-XXI/2023 adalah perubahan frasa dalam Pasal 49 ayat (5) dari "hanya dapat" menjadi "dapat," yang berdampak pada kewenangan penyidikan oleh Penyidik Pejabat Kepolisian dan Penyidik Pejabat OJK.

---

The paper discusses three main problems, namely: first, whether investigations in special criminal offenses can be carried out by investigators as stated in the Criminal Procedure Code; second, whether investigations in the financial services sector which are special in nature can be carried out by Police Officer Investigators; and third, what are the legal consequences of Constitutional Court Decision Number 59/PUU-XXI/2023 on the authority of Police Officer Investigators and Financial Services Authority Officer Investigators. This research uses a qualitative doctrinal research method, with data collection through literature study. Secondary data in this study consists of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results showed that in conducting investigations based on the provisions of the Criminal Procedure Code, there are two types of investigators, namely Police Officer Investigators and Civil Servant Investigators. However, after the existence of the P2SK Law, problems arose that were raised by the Petitioners in the petition to the Constitutional Court Number 59/PUU-XXI/2023. Furthermore, the research found that the decision hinders the purpose of establishing Financial Services Authority Officer Investigators. Investigators to develop the national economy, especially in the financial services sector. This research also found that investigations in special criminal offenses can be carried out by investigators as mentioned in the Criminal Procedure Code, but special investigations cannot be carried out by Police Officer Investigators based on the provisions of Article 49 Paragraph (5) of the PPSK Law. The legal effect of the Constitutional Court Decision Number 59/PUU-XXI/2023 is a change in the phrase in Article 49 paragraph (5) from "can only" to "may," which has an impact on the authority to investigate by Police Officer Investigators and OJK Officer Investigators."

"Pesatnya perkembangan situasi global hampir pasti mengakibatkan tantangan pertumbuhan ekonomi khususnya dalam industri pasar modal. Perusahaan efek sebagai salah satu pelaku pasar modal mempunyai peranan penting dalam perkembangan pasar modal, termasuk di Indonesia. Dalam pelaksanaannya untuk mengatur perusahan efek di Indonesia Bapepam dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) atau sekarang peranannya digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-334/BL/2007, Peraturan Nomor V.A.1 tentang Perizinan Perusahaan Efek. Seiring dengan pesatnya perkembangan pasar modal di Indonesia, membuat direksi suatu perusahaan efek melakukan langkahlangkah strategis dalam mendapatkan keuntungan. Meskipun demikian, segala tindakan direksi tidak boleh melanggar kewenangan yang diberikan kepadanya sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tesis ini akan membahas tentang direksi perusahaan efek yang melakukan tindakan diluar kewenangannya yang mengakibatkan dicabutnya izin usaha perusahaan efek (analisa pencabutan izin usaha PT Reliance Asset Management) dan peranan OJK untuk melindungi perusahaan efek terhadap penyalahgunaan kewenangan direksi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian preskriptif dengan data sekunder yang bersumber dari kepustakaan dan wawancara untuk mendukung data primer. Dari hasil pembahasan ditemukan bahwa perusahaan efek yang izin usahanya dicabut oleh OJK karena direksi perseroan yang melakukan penyalahgunaan kewenangan yang diberikan kepadanya, dapat melakukan upaya hukum dengan cara mengajukan keberatan kepada Bapepam-LK/OJK dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun, kedua upaya hukum tersebut tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Dalam hal perlindungan terhadap perusahaan efek, peranan OJK tersebut ditunjukkan dengan cara mewajibkan semua transaksi yang terjadi dalam pasar modal harus dilaporkan kepada OJK dan OJK juga memberikan sanksi atas keterlambatan pelaporan tersebut.

---

Global condition rapid development causes challenge to economic growth, particularly in capital market industries. As one of main component of capital market, securities companies play significant roles in the development of capital market, including Indonesian. In performing its supervisory duty over Indonesian securities companies, BAPEPAM dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) or currently replaced by Otoritas Jasa Keuangan (OJK) has issued the Decision of Head of Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Number Kep-334/BL/2007, Regulation Number V.A.1 on License for Securities Companies.

Due to fast growing of Indonesian capital market, board of director of securities companies is urged to take strategic measures to obtain profit. Although, in doing so, the board of director is prohibited to exceed their authority granted toward them, as stipulated in Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company.

This thesis is prepared to elaborate action conducted by board of director beyond their authority, that caused revocation of business license of securities company (analysis on the business license revocation of PT. Reliance Asset Management) and role of OJK in protecting securities company from misuse of authority of its board of director. The method used in this research is yurudis normative with perspective approach by using secondary data based on literature and interview in order to complement the primary.

From the analysis, it is understood that securities company whose business license is revoked by OJK due to its board of director's misuse of authority may take legal action by submitting file objection to Bapepam - LK/OJK and file lawsuit to Administration Court (Pengadilan Tata Usaha Negara). However, the mentioned legal actions may not be conducted at the same time. In term of protection to the securities company, the role of OJK is shown by obligating any securities company to report all of its capital market transactions to OJK and OJK may impose any necessary penalties toward late submission of such report."

"Integrasi pasar keuangan pada era globalisasi ini menyebabkan produk dan aktivitas yang ditawarkan oleh perbankan menjadi semakin kompleks dan bervariasi. Jasa Layanan Nasabah Prima (Wealth Management) muncul sebagai tanda perkembangan dalam dunia bisnis perbankan. OJK hadir sebagai lembaga pengawas perbankan (micro prudential supervisor) di Indonesia agar dapat menjaga stabilitas perekonomian dan keadaan perbankan nasional. Pokok permasalahan utama dalam skripsi ini adalah untuk membahas dan menganalisis peran OJK dalam mengawasi setiap Bank yang melakukan layanan tersebut, termasuk bagaimana ketentuan hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa OJK telah melakukan pengawasan berdasarkan laporan (off-site) yang diterima secara berkala dan pemeriksaan langsung di lapangan (on-site). OJK harus mengawasi secara khusus terkait Layanan Nasabah Prima (Wealth Management) yang mana selama ini belum dilakukan, mengingat layanan ini memiliki risiko yang tinggi.

---

Integration of financial markets in this era of globalization led to products and activities offered by banks is becoming complex and varied. Wealth Management Service conducted by banks appears as a sign of advancement in banking business. Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) as the banking supervisory institution (micro prudential supervisor) assigned to maintain the stability of the economy and stability of national banking. The main issues in this thesis is to discuss and analyzes Financial Services Authority roles in overseeing Banks carry out such of services, including legal provisions. This research is a normative legal research using secondary data. The results of this thesis showed that the Financial Services Authority has done supervision based on report (off-site) received regularly and based on auditing on filed (on-site). The Financial Services Authority should has special supervison related to Wealth Management Service which hasn’t been done before, it’s considered that these services are at high risk."

"Sektor keuangan krusial bagi pembangunan nasional Indonesia dan penguatannya esensial untuk peningkatan ekonomi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didirikan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 untuk mengatur dan mengawasi sektor keuangan, menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Namun, wewenang luas OJK menimbulkan kekhawatiran penyalahgunaan kekuasaan. Pembentukan Badan Supervisi OJK melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 diperlukan untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas, dan transparansi OJK, membantu DPR mengawasi OJK, dan memperkuat sektor keuangan nasional. Dengan menggunakan metode penilitan doktrinal, tulisan ini menganalisis bagaimana pengaturan, fungsi, dan efektivitas pelaksanaan fungsi BS OJK terhadap OJK dan di bandingkan dengan Badan Supervisi yang ada di Belanda dikaitkan dengan kewenangannya. hasil penelitian menunjukan kinerja BS OJK dalam melakukan pengawasan terhadap OJK berpotensi kurang efektif dikarenakan BS OJK hanya mempunyai wewenang "pengawasan intern". Yang artinya, pengawasan yang dilakukan terbatas pada aspekaspek internal dan administratif, tanpa adanya kemampuan untuk campur tangan dalam mengintervensi atau menindaklanjuti sendiri hasil penilian yang dilakukannya sendiri. Namun, efektivitas BS OJK belum dapat dinilai sepenuhnya karena masa kerja BS OJK itu sendiri belum genap satu tahun, dengan penunjukan anggota BS OJK baru dilakukan pada Desember 2023. maka penulis ingin memberikan saran kepada Kepada Badan Legislatif untuk mempertimbangkan pemberian kewenangan yang lebih besar kepada BS OJK, khususnya kewenangan dalam pembahasan dan penyusunan program satu tahun ke depan bersama DPR. Kewenangan ini mencakup kesesuaian implementasi pelaksanaan pengawasan program, memberikan ulasan terhadap hasil pengawasan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan ulasan tersebut. Hal ini diperlukan untuk lebih memaknai keberdaan BS OJK terhadap fungsi pengawasan terhadap OJK itu sendiri.

---

The financial sector is crucial to Indonesia's national development and its strengthening is essential for economic improvement. The Financial Services Authority (OJK) was established through Law 21-year 2011 to regulate and supervise the financial sector, maintain the stability of the national financial system, and ensure regulatory compliance. However, OJK's broad powers raise concerns of abuse of power. The establishment of the OJK Supervision Agency through Law No. 4 year 2023 is necessary to improve OJK's performance, accountability, and transparency, help Parliament oversee OJK, and strengthen the national financial sector. By using the doctrinal research method, this paper analyzes how the regulation, function, and effectiveness of the implementation of the BS OJK function on the OJK and compares it with the existing Supervision Board in the Netherlands in relation to its authority. the results show that the performance of the BS OJK in supervising the OJK is potentially less effective because the BS OJK only has the authority of "internal supervision". This means that supervision is limited to internal and administrative aspects, without the ability to intervene or follow up on the results of its own assessments. However, the effectiveness of the BS OJK cannot be fully assessed because the BS OJK's working period itself is not even one year old, with the appointment of BS OJK members only being made in December 2023. Therefore, the author would like to provide advice to the Legislative Body to consider giving greater authority to the BS OJK, especially the authority to discuss and prepare the next one-year program with the DPR. This authority includes the suitability of the implementation of program supervision, providing reviews of the results of supervision, and providing recommendations based on these reviews. This is necessary to give more meaning to the existence of the BS OJK to the supervisory function of the OJK itself."