Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bank X telah meluncurkan produk digital yaitu Produk Digital Y berfokus pada penyediaan pinjaman multiguna kepada debitur, khususnya UMKM. Namun demikian, pelaksanaan produk digital ini dapat menimbulkan risiko keamanan, risiko operasional, dan lainnya bagi Bank dan debiturnya. Pokok permasalahan adalah 1) apa saja peraturan dan ketentuan yang berlaku sehubungan dengan pemberian kredit melalui layanan perbankan digital oleh bank umum kepada UMKM di Indonesia? dan 2) bagaimana kesesuian pelaksanaan pemberian kredit kepada UMKM di Bank X melalui Produk Digital Y dengan peraturan dan ketentuan perbankan di Indonesia? Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif dan tipologi penelitian deskriptif analitis. Kesimpulan adalah 1) pengaturan mengenai pemberian kredit melalui layanan perbankan digital untuk UMKM setara dengan pengaturan tentang pemberian kredit secara konvensional sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 dan PBI No. 14/22/PBI/2012 sebagaimana diubah dengan PBI No. 17/12/PBI/2015 dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, kewajiban pemberian pinjaman produktif kepada UMKM, program APU-PPT, manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi, implementasi layanan perbankan digital, dan lain sebagainya; 2) Bank X telah menerapkan kewajiban penyediaan kredit dan manajemen risiko dalam penilaian kredit yang menyeluruh terhadap debitur UMKM berdasarkan teknologi informasi yang disampaikan oleh calon debitur. Rekomendasi penulis adalah agar Bank X menerapkan penggunaan tanda tangan elektronik pada Digital Product Y dan agar OJK mengeluarkan pedoman mengenai pemberian kredit tanpa anggunan melalui layanan perbankan digital.

---

Bank X has enforced digital product namely Digital Product Y that focuses on providing multipurpose loans to debtors, specifically MSMEs. Nevertheless, the operation of this digital product may give rise to security risks, operational risk and others to the Bank and its debtors. Research questions are 1) what are the applicable laws and regulations in regard to credit provision to MSMEs through digital banking services by commercial banks in Indonesia? and 2) how is the compatibility in the implementation of credit provision to MSMEs in Bank X through Digital Product Y with banking laws and regulations in Indonesia? Form of research is juridical-normative and analytical descriptive research typology. The conclusions are 1) the regulation on credit provision through digital banking service to MSMEs is equivalent to the regulation on credit provision in conventional way as governed in Law No. 7 of 1992 as amended by Law No. 10 of 1998 and PBI No. 14/22/PBI/2012 as amended by PBI No. 17/12/PBI/2015 by implementing prudential principle, obligation of extending productive loans to MSMEs, APU-PPT programs, risk management in the use of information technology, digital banking service, and others; 2) Bank X has implemented obligation of credit provision and risk management in extensive credit assessment of MSME debtors based on information technology that submitted by debtors. Author’s recommendations are for Bank X to implement use of digital signature upon Digital Product Y and for OJK to banking policy in on provision of unsecured loan through digital banking service."

"Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam pembangunan ekonomi. Namun dalam prakteknya, sektor UMKM sangat sulit mendapatkan akses permodalan dari Bank, dikarenakan para pengusaha kecil yang tersebar di daerah pedesaan dan merupakan daerah-daerah terpencil umumnya hanya memiliki tanah yang belum Bersertipikat untuk dijadikan jaminan, di lain pihak prosedur mengikatan tanah yang belum bersertipikat dengan Lembaga Hak Tanggungan memerlukan proses yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu PT. Bank X membuat suatu kebijakan menerima pemberian kredit UMKM dengan jaminan berupa tanah yang hanya dilengkapi dengan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) untuk nilai plafon kredit tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian dan upaya PT. Bank X untuk mengatasi kredit bermasalah dalam penyaluran kredit UMKM dengan jaminan berupa tanah yang belum bersertipikat tersebut. Penelitian dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dari penelitian disimpulkan penerapan prinsip kehati-hatian oleh PT. Bank X dalam pemberian kredit UMKM berupa pembentukan divisi khusus yang menangani pelaksanaan pemberian kredit UMKM, melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pemberian kredit dan membuat Surat Kuasa Menjual (SKM) dibawah tangan dalam pengikatan agunan dengan SKGR Tanah. Penyelamatan kredit bermasalah dilakukan dengan penjadwalan kembali, persyaratan kembali, penataan kembali. Apabila upaya penyelamatan kredit tersebut tidak memberikan hasil atau tidak ada itikad baik dari debitor untuk menyelesaikan kreditnya, maka akan dilakukan eksekusi terhadap obyek jaminan dengan cara penjualan langsung dibawah tangan, dalam hal ini penjualan dilakukan berdasarkan surat kuasa menjual.

---

Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) is one of the leading driving force in economic development. However, in practice, the SME sector is very difficult to get access to capital from the Bank, because small businesses are scattered in rural and remote areas is generally only have land that has not been certified to be used as collateral, on the other hand procedures that have not been certified by the Lien Guarantee institutions require a long process and almost costly. Therefore, PT. Bank X makes a policy of SMEs receiving loans with collateral such as land that only comes with a Certificate of Indemnity (SKGR) for the value of certain credit limit. This study aims to determine the application of the precautionary principle and attempts PT. Bank X to address the non-performing loans in the SME lending with collateral in the form of the land that has not been certified. Research analyzed using descriptive analytical approach normatif juridical.

Of the study concluded application of the principle of prudence by PT. Bank X in MSME lending in the form of the establishment of a special division that handles the implementation of SME lending, monitoring the implementation of the provision of credit and make a Power of Attorney to Sell (SKM) under arms in the binding of collateral with SKGR Land. The rescue of problem loans is generally done by rescheduling, reconditioning, restructuring. If the credit rescue efforts did not provide results or no good faith of the debtor to settle the credit, it will be executed against the security object by way of direct sales under the arms, in which case the sale was based on a power of attorney to sell."

"Salah satu kegiatan utama yang dilakukan Bank umum adalah memberikan fasilitas berupa pinjaman kredit. Salah satu bentuk pinjaman kredit yang diberikan Bank umum adalah pinjaman kredit ke usaha mikro. Dalam memberikan fasilitas pinjaman dalam bentuk kredit Bank wajib mempunyai keyakinan yang berdasarkan analisa-analisa yang mendalam serta melihat kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk dapat melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Analisa-analisa yang mendalam inilah yang melahirkan prinsip kehati-hatian Bank dalam menyalurkan dana yang dihimpunnya dari masyrakat dalam bentuk kredit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Ruang lingkup prinsip kehati-hatian Bank dalam rangka pemberian kredit (2) penerpan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit oleh Bank umum kepada Usaha Mikro. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Obyek dalam penilitian ini adalah prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada usaha mikro yang dilakukan oleh Bank “X”. Hasil penelitian adalah dalam UU perbankan mengatur mengenai prinsip kehati-hatian. Pengaturan tersebut terdapat dalam pasal 2,8, 29 ayat (2),(3), dan (4). Dalam melaksanakan kegiatan pemberian kredit terutama dalam pemberian kredit kepada usaha mikro Bank “X” telah berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta sesuai dengan Pedoman Pemberian Kredit (PPK).

---

One of the main activities of commercial Banks is to provide facilities of loan credit. One of the loan credits facilities which given from commercial banks is loan credits to micro businesses. In giving a loan credits facility, the Bank must be sure about the result of deep analysis and saw the skills and capability of customers to settle the debt as it promised. This deep analysis will produce the prudential principle of bank in extending credits which gathered from people in the form of credits. The aimed of the research are to know : 1. The scope of the prudential principle of Bank within the framework of the provision of credits. 2. The application of the prudential principle in credit provision by commercial Banks to micro business. A method that used in this research is literature research with juridical normative character. The Object in the research is the prudential principle in the provision of credits to micro business by Bank “X”. The result of this research is in Banking laws, concerning about the prudential principle. This arrangement is inside section 2, 8, 29 subsection (2), (3) and (4). In held the provision of the credits activities mainly to the micro business, Bank “X” must be based on the provision of legislation, and based on the guidelines of the provision of credits (PPK)."

"Dampak pandemi covid19 dan disrupsi teknologi terhadap ketahanan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang dilihat dari aspek digitalisasi bisnis belum mendapat perhatian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel literasi digital, ekosistem digital dan transformasi digital terhadap ketahanan bisnis UMKM di Indonesia dan membangun model hubungan variabel-variabel tersebut. Penelitian dilakukan terhadap pelaku UMKM yang telah menggunakan media digital atau bisnis secara online di 10 provinsi di Indonesia. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan melakukan survei yang disebarkan secara online terhadap 400 responden. Analisis hubungan dan kekuatan pengaruh antar variabel dianalisis menggunakan Structural Equation Model-PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara literasi digital dan ekosistem digital terhadap transformasi digital dan ketahanan bisnis. Variabel transformasi digital juga berperan sebagai variabel mediasi antara literasi digital dan ekosistem digital terhadap ketahanan bisnis UMKM. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa baik ketahanan bisnis maupun transformasi digital paling besar dipengaruhi oleh ekosistem digital sebesar 56,3%. Implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah framework ketahanan bisnis berdasarkan pendekatan kolaborasi aktor ekosistem digital.

---

The impact of COVID-19 and the technological disruption on small business’ resilience from business digitalization perspective has not given deserved attention. This study aims to analyze the effect of digital literacy, digital ecosystem and digital transformation on the resilience of MSME businesses in Indonesia as well as to propose a causal model of the relationship amongst these variables. The study was conducted on MSME that have used digital media or online business in 10 provinces in Indonesia. The method used is a quantitative through a questionnaire distributed online to 400 respondents. The study applied Structural Equation Model-PLS to develop the model and analyze the impact of digital literacy, digital ecosystem and digital business transformation on business resilience. The result of the study shows that there is a positive and significant impact of digital literacy and the digital ecosystem on digital transformation and business resilience. The digital transformation variable also acts as a mediating variable between digital literacy and the digital ecosystem on the resilience of the MSME business. The results of the study indicate that both business resilience and digital transformation are most affected by the digital ecosystem by 56.3%. This study proposes a policy implication of a collaborative framework to ensure business resilience."

"Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang cukup signifikan terhadap perekonomian nasional mengarahkan pemerintah untuk memberi perhatian khusus terhadap UMKM, yang salah satunya dilakukan dengan menyediakan fasilitas kredit UMKM melalui bank. Bank sebagai lembaga intermediasi yang berfungsi sebagai penyalur kredit, diwajibkan untuk menyalurkan rasio kredit terhadap UMKM sebagaimana diatur melalui Peraturan Bank Indonesia 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 17/12/PBI/2015 yang mewajibkan bank untuk menyalurkan rasio kredit terhadap UMKM sebesar 20%. Selain itu, penyaluran kredit UMKM merupakan amanat yang dituangkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. Seiring dengan kebijakan tersebut, PT Bank X menyediakan program kredit UMKM yang ditujukan untuk mendukung pengembangan UMKM dan sekaligus sebagai sarana penyediaan lapangan kerja di Indonesia. Penulis mengadakan penelitian terkait pemberian kredit UMKM oleh PT Bank X yang dilakukan secara yuridis normatif. Data yang dikumpulkan bersumber dari hasil wawancara dan tinjauan kepustakaan. Skripsi ini diterdiri atas 4 Bab, yang terdiri dari Bab pertama berupa pendahuluan, Bab kedua yang berisi peninjauan perkreditan secara umum, Bab ketiga berisi tinjauan pemberian kredit UMKM pada PT Bank X, dan Bab keempat yang berisi kesimpulan dan saran. Dalam memberikan kredit UMKM, PT Bank X dihadapi oleh berbagai risiko pemberian kredit. Oleh karenanya, terdapat pedoman dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon debitur. Penyelamatan kredit UMKM yang bermasalah dilakukan oleh PT Bank X melalui restrukturisasi dan sosialisasi mengenai penggunaan kredit UMKM.

---

The significant role of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) on the national economy directs the government to pay special attention to MSMEs, one of which is to provide MSME credit facilities through banks. Banks as intermediary institutions that function as credit channelers, are required to channel credit ratios to MSMEs as regulated through Bank Indonesia Regulation 14/22/PBI/2012 concerning the Provision of Credit or Financing by Commercial Banks and Technical Assistance in the Context of Micro, Small, and Business Development Intermediate as amended by PBI Number 17/12 /PBI/2015 which requires banks to channel credit ratios to MSMEs by 20%. In addition, MSME lending is a mandate set forth in Article 12 of the Banking Law No. 7 of 1992 concerning Banking as amended by Law No. 10 of 1998. Along with this policy, PT Bank X provides MSME credit programs aimed at supporting the development of MSMEs and at the same time as a means of providing employment in Indonesia. The author conducts research related to the provision of MSME loans by PT Bank X which is done in a normative juridical manner. The data collected is sourced from the results of interviews and literature review.

This thesis consists of 4 chapters, which consist of the first chapter in the form of an introduction, the second chapter which contains a review of credit in general, the third chapter contains a review of MSME lending to PT Bank X, and the fourth chapter which contains conclusions and suggestions. In providing MSME loans, PT Bank X is faced with various risks of lending. Therefore, there are guidelines and conditions that must be met by prospective debtors. Rescue of troubled MSME loans was carried out by PT Bank X through restructuring and socialization regarding the use of MSME loans."

"Sektor UMKM merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam perekonomian sebuah negara, khususnya negara berkembang. Namun, salah satu hambatan bagi UMKM sendiri adalah masalah pada pembiayaan pada sektor UMKM. Bank Indonesia sendiri telah mengeluarkan peraturan Bank Indonesia 2015 tentang Penyaluran Kredit UMKM yang menyatakan bahwa di tahun 2018 setiap bank umum harus menyalurkan proporsi kredit UMKM sebesar 20% dari total seluruh kredit. Ternyata, angka NPL dan DPK mempengaruhi penyaluran kredit UMKM. Model regresi data panel digunakan untuk menjawab pertanyaan ini. Proyeksi penyaluran kredit UMKM di tahun 2018 adalah kelompok Bank Asing dan Bank Campuran masih sangat jauh dari target yang telah ditentukan.

---

Micro, Small, Medium Enterprise (MSME) is one of the most important sector in economy of a country, especially for developing countries. But one of the biggest obstacle to reach that is about financing for MSMEs. Bank Indonesia itself has already launched the regulation called Peraturan Bank Indonesia (PBI) 2015. It is about the target that all of commercial bank must obey the rule that they have to allocate 20% of the total credit for MSMEs loan. The results are Non Performing Loan (NPL) and Dana Pihak Ketiga (DPK) affect the credit supply for MSMEs. Panel regression model is used to answer this question. Moreover, the projection shows that Foreign Bank and Joint-Venture Bank has still so many to go to reach the target."

"Corporate Social Responsibility (CSR) upaya mendorong percepatan kemandirian ekonomi bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai sumber ketahanan ekonomi masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan CSR yang dikenal Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT X yang dibantu oleh UKM Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UKM Center FEB UI) yang memediasi perusahaan dengan UMKM penerima dana PKBL. Pada penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (a case study- descriptive qualitative design) melalui observasi, wawancara, dan penggunaan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa PKBL PT X diimplementasikan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN PER-02/MBU/7/2017 dengan nilai kinerja yang tinggi berdasarkan tingkat efektivitas dan kolektibilitas penyaluran dana.

---

Corporate Social Responsibility (CSR) in an effort to accelerate economic independence for micro, small and medium enterprises (MSMEs) as a source of economic resilience for middle to lower income communities implemented as stipulated in SOE Minister Regulation PER-02/MBU/ 7/2017. This research was conducted to analyze the application of known CSR in State-Owned Enterprises as a Partnership and Community Development Program (PKBL) of PT X assisted by the UKM Center of the Faculty of Economics and Business, University of Indonesia (UKM Center FEB UI) which mediated companies with MSMEs recipients of PKBL funds in Depok city. In this study qualitative methods were used with a case study approach (a descriptive qualitative design) through observation, interviews, and secondary data use. The results showed that PKBL PT X was implemented in accordance with SOE Minister Regulation PER-02/MBU/7/2017 with high performance values based on the level of effectiveness and collectibility of funds distribution."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kredit bermasalah pada segmen kredit UMKM dan Properti pada bank konvensional dan bank syariah di Indonesia. Khusus pada kredit UMKM, penelitian ini juga bermaksud mengetahui pengaruh kebijakan regulator dalam penyaluran kredit UMKM terhadap kredit bermasalah UMKM. Penelitian ini juga ingin mengklarifikasi pengaruh penggunaan akad pembiayaan syariah terhadap kredit bermasalah. Variabel makroekonomi yang digunakan dalam penelitian ini adalah GDP, inflasi, suku bunga dan nilai tukar, sedangkan variabel bank spesifik ialah CAR, ROA, NIM/NI dan Bank Size. Dengan menggunakan estimasi panel data dinamis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor makroekonomi dan bank spesifik memiliki pengaruh terhadap kredit bermasalah pada segmen UMKM dan Properti. Namun, pada segmen UMKM dan Properti pada bank syariah, penelitian ini tidak menemukan faktor makroekonomi yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah kedua segmen tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa pertumbuhan akad berbasis piutang dan sewa berpengaruh signifikan terhadap kredit bermasalah kedua segmen tersebut. Kajian ini juga memberikan kontribusi mengenai kebijakan regulator terkait kewajiban penyaluran kredit segmen UMKM.

---

This study aims to determine the factors that influence non-performing loans in the MSME and Property loan segment in conventional banks and Islamic banks in Indonesia. Especially for MSME loans, this study also intends to know the influence of regulatory policies in lending MSMEs to the NPL of this segment. This study also wants to clarify the effect of using Islamic financing contracts on non-performing loans. Macroeconomic variables used in this study are GDP, inflation, interest rates, and exchange rates, while specific bank variables are CAR, ROA, NIM/NI, and Bank Size. By using dynamic data panel estimation, the results of this study indicate that macroeconomic factors and banks specific influence non-performing loans in the MSMEs and Property segments. However, in the MSMEs and Property segments of the Islamic Bank, this study did not find macroeconomic factors that affect on the non-performing financing of the two segments. This study also found that growth in mark-up and lease-based Islamic contracts had a significant effect on the non-performing loans of the two segments. This study also contributed to the obligation to channel loans to MSMEs applied by the government."

"Skripsi ini membahas tentang keberlakuan pengaturan Upah Minimum Provinsi UMP terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM , khususnya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Adanya peraturan UMP merupakan upaya pemerintah untuk memberikan jaminan bagi seluruh pekerja/buruh agar dapat hidup layak, tetapi di sisi lain kemampuan untuk memberikan upah yang sesuai ketentuan upah minimum sulit dilakukan oleh UMKM. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis, dengan menerapkan studi kepustakaan dan wawancara sehingga diharapkan mampu menemukan masalah yang selama ini terjadi dan menghasilkan rekomendasi solusi atas permasalahan tersebut. Adapun hasil dari penelitian ini adalah secara peraturan, kebijakan upah minimum berlaku pada UMKM, tetapi pada penerapannya UMKM menghadapi kendala untuk membayarkan upah minimum kepada pekerja/buruh. Kata Kunci:Keberlakuan Peraturan; Upah Minimum Provinsi; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM.

---

This Thesis describes about the enforcement of Provincial Minimum Wage regulation on Micro, Small, and Medium Enterprises MSMEs . The Provincial Minimum Wage regulation is the government effort to provide guarantee for all workers to make a decent living in a region, yet the MSMEs are still in struggling to pay workers on standard minimum wage. This thesis used descriptive analytic as research method, by applying literature research and interviews that hopefully able to identify the occurring, underlying problems, and to produce recommended solutions for the problems. The conclusion of this thesis is the Provincial Minimum Wage regulation applies to MSMEs, yet on the implementation of that regulation, MSMEs face the problems to pay the minimum wage to their workers laborers."

"Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 yang dilaksanakan Otoritas Jasa Keuangan, Indeks Inklusi Keuangan 2022 tercatat sebesar 85,10%, meningkat dibanding 2019 sebesar 76,19%. Adapun untuk Indeks Inklusi Keuangan Syariah 2022 adalah sebesar 12,12%, meningkat dibanding 2021 sebesar 9,10%. Melihat masih rendahnya Indeks Inklusi Keuangan Syariah tersebut, Peer-to-Peer (P2P) lending syariah diyakini dapat berperan meningkatkan inklusivitas keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tesis ini akan mengukur dan menganalisa peran P2P lending syariah dalam meningkatkan inklusivitas keuangan UMKM yaitu dengan indeks yang dihasilkan dari dua variabel, yaitu sisi supply dan sisi demand. Penelitian ini menyusun indeks peran P2P lending syariah dalam meningkatkan inklusivitas keuangan UMKM oleh perbankan syariah berdasarkan Global Financial Index (Global Findex) Database 2021. Indeks dari variabel sisi supply dan demand akan menghasilkan indeks peran P2P lending syariah dalam meningkatkan inklusivitas keuangan UMKM oleh perbankan syariah. Indeks diukur dengan mengacu pada Global Findex Database dengan empat kriteria evaluasi yaitu: (i) Sangat Berperan; (ii) Berperan; (iii) Kurang Berperan; dan (iv) Tidak Berperan. Secara teknis, indeks dihitung berdasarkan hasil survei kepada Pegawai Otoritas Keuangan (Kemenkop dan UKM, BI, dan OJK), praktisi perbankan syariah, dan pelaku UMKM yaitu untuk mengetahui peran P2P lending syariah, serta pemilihan produk dan jasa pembiayaan yang mendukung perkembangan usaha UMKM. Hasil penelitian kepada 13 (tiga belas) responden menghasilkan indeks “Berperan” dari sisi supply dengan total indeks sebesar 30,75. Dari sisi demand, hasil penelitian kepada 111 responden menghasilkan indeks “Sangat Berperan” dengan total indeks sebesar 43,30.

---

Based on the results of the 2022 National Financial Literacy and Inclusion Survey (SNLIK) conducted by the Financial Services Authority, the 2022 Financial Inclusion Index was recorded at 85.10%, an increase compared to 2019 of 76.19%. As for the 2022 Sharia Financial Inclusion Index, it is 12.12%, an increase compared to 2021 of 9.10%. Considering the low index of Sharia Financial Inclusion Index, sharia Peer-to-Peer (P2P) lending is believed to have a role in accelerating the financial inclusion of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). This thesis will measure and analyze the role of sharia P2P lending in accelerating the financial inclusion of MSMEs, namely the index generated from two variables, the supply side and the demand side. This study compiles an index of the role of Sharia P2P lending in accelerating MSMEs financial inclusion by Islamic banking based on the Global Financial Index (Global Findex) Database 2021. The index from the supply and demand side variables will produce an index of the role of sharia P2P lending in increasing MSMEs financial inclusion by Islamic banking. The index is measured by referring to the Global Findex Database with four evaluation criteria, namely: (i) Highly Contributed; (ii) Contributed; (iii) Less Contributed; and (iv) Not Contributed. Technically, the index is calculated based on the results of a survey of Financial Authority Employees (Ministry of Cooperatives and SMEs, BI, and OJK), Islamic banking practitioners, and MSMEs players, namely to find out the role of sharia P2P lending, as well as the selection of financing products and services that support MSMEs business development. The results of research on 13 (thirteen) respondents produced an index of "Contributed" from the supply side with a total index of 30.75. From the demand side, the results of research on 111 respondents produced an index of "Highly Contributed" with a total index of 43.30."