Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan pengaturan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian di Indonesia dan Belanda. Setiap pasangan yang sudah mengikatkan dirinya dalam sebuah perkawinan tidak jarang mendapat masalah dan perselisihan yang besar dalam hidupnya. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan, maka jalan keluar yang seringkali diambil oleh kedua pasangan adalah perceraian. Putusnya perkawinan akibat perceraian menimbulkan berbagai macam permasalahan salah satunya adalah mengenai hak asuh anak di bawah umur yang ada dalam perkawinan. Perebutan hak asuh anak tersebut tidak jarang berakhir dengan sengketa di pengadilan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengaturan yang jelas dan rinci mengenai hak asuh anak di bawah umur. Masih kurang jelasnya pengaturan di Indonesia mengenai hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian, membuat penulis merasa perlu untuk dilakukan perbandingan hukum dengan negara yang lebih baik pengaturan terkait hak asuh anak di bawah umur yaitu Belanda. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif dengan menekankan pada data sekunder seperti hukum positif tertulis dan perbandingan hukum antara Indonesia dan Belanda.

---

This thesis discuss the comparison of child custody regulation due to a divorce in Indonesia and Netherlands. Every couple who has committed themselves to a marriage often has problems and major dispute in their life. If a dispute can't be resolved, then the solution that is often taken by both couple is a divorce. Dissolution of a marriage due to a divorce raises a variety of problems, one of which is child custody in marriage. This often ends to another dispute within the divorce in court. Therefore, detailed and clear regulation regarding child custody due to a divorce is necessary. Still unclear regulation in Indonesia regarding child custody due to a divorce, makes the author feel needed to do a legal comparison with a better country regulation regarding child custody due to a divorce namely Netherlands. The method used in this research by the author is normative juridical by emphasized on secondary data such as positive written law and comparison of the laws between Indonesia and Netherlands."

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan pengaturan ketentuan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian di Indonesia dan Texas, Amerika Serikat. Salah satu akibat perceraian adalah dampaknya bagi anak di bawah umur yang ada dalam perkawinan tersebut. Tak jarang hal tersebut kemudian menimbulkan sengketa tersendiri dalam perkara perceraian. Atas dasar hal tersebut, pengaturan yang jelas dan rinci mengenai hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian tentu diperlukan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dimana penelitian menekankan pada data sekunder yaitu penggunaan norma-norma hukum tertulis dan perbandingan mengenai hukum Indonesia dan Texas, Amerika Serikat. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa ketentuan mengenai hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian di Indoensia masih perlu dilengkapi dan dilakukan perubahan-perubahan. Pemerintah sebagai pihak yang memegang kekuasaan didorong untuk melakukan perubahan tersebut sehingga penerapannya dapat diberlakukan dengan jelas dan tegas.

---

This thesis explains the comparison of child custody regulation due to a divorce between Indonesia and Texas, United State of America. One of the consequences of a divorce is the impact on the child/ren in the marriage. This can eventually lead to another dispute within the divorce itself. Therefore, a detailed and definite law regarding legal child custody due to a divorce is certainly necessary. This study was conducted using normative juridical approach, which emphasized on secondary data, such as the application of the legal norms and comparison of the laws between Indonesia and Texas, United State of America. The result of this study illustrates the current need of improvement in the regulation regarding legal child custody study in Indonesia. The government, as the stake holder, is encouraged to make changes and improve, so that the implementation can be applied clearly and improved."

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan ketentuan hak asuh anak di bawah umur yang terjadi akibat perceraian di Indonesia dan di Malaysia, terutama dikhususkan pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk di Indonesia dan Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976 untuk di Malaysia. Salah satu akibat hukum dari terjadinya perceraian adalah pengaturan mengenai pengasuhan dan pemeliharaan dari anak yang seringkali menimbulkan sengketa di antara kedua belah pihak orang tua. Oleh karena itu pengaturan yang jelas diperlukan untuk mengatur mengenai persoalan ini. Penelitian dilakukan dengan pendekatan undangundang (Statuta Approach) dan pendekatan komparatif yakni menggunakan kajian ilmu normatf berdasarkan hukum di Indonesia dan di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian di Indonesia masih perlu dilengkapi sehingga penerapannya dapat dilaksanakan lebih tegas.

---

This thesis explains the comparison regarding custody rights for underage child due to divorce in Indonesia and Malaysia, specified into Law No. 16 of 2019 Concerning The Change of Law No. 1 of 1974 Concerning Marriage for Indonesia and Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976 for Malaysia. One of the consequence of divorce is the regulation of child custody and maintenance of the child that frequently causes dispute between parents. Therefore, detailed regulation is needed to regulate this matter. This research was based on the statute approach and comparative method which used normative study based on the law in Indonesia and Malaysia. The result of the research suggests that the regulation regarding custody rights for underage child in Indonesia needs to be improved to such an extent that the execution could be done more effectively."

"Skripsi ini membahas tentang hak asuh anak pasca perceraian berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Temuan penelitian ini adalah bahwa pihak ayah dan ibu mempunyai hak yang sama dalam memelihara dan mendidik anak pasca perceraian sepanjang memenuhi persyaratan. Pertimbangan utama dalam memutuskan hak pemeliharaan anak pasca perceraian adalah dilihat dari kepentingan dan kemaslahatan anak terutama bagi anak yang belum mumayyiz. Surat perdamaian sebagai bentuk kesepakatan para pihak dapat dijadikan salah satu jalan keluar dalam mengatur hak pemeliharaan anak. Namun demikian, eksekusi putusan pengadilan kadang berjalan kurang efektif. Oleh karena itu perlu dibentuk sebuah lembaga pemerintah yang khusus mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan.

---

This thesis discusses the post-divorce child custody based on Islamic Law and Act No.1/1974. This is a normative juridical research using descriptive analysis approach. The findings of this study is that either father or mother have equal rights in nurturing and educating children on post-divorce as long as they meet all the requirements. The main consideration in deciding child custody post- divorce should be seen from the interests and welfare of the children, especially for children below 12 (twelve) years old (mumayyiz). The divorce settlement agreement as a form agreed by the parties can be one of the solution in arranging child custody. However, the execution of court decisions sometimes run less effective. Therefore, it is necessary to establish an institution to oversee the execution."

"Perceraian adalah kasus di pengadilan negeri yang banyak terjadi di Indonesia, bahkan jumlahnya mencapai 400 ribu kasus per tahun 2021. Jumlah tersebut ternyata meningkat 50 persen dari tahun sebelumnya. Perceraian tentu menimbulkan akibat hukum, baik kepada hubungan suami isteri, harta, dan anak. Kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai sebuah frasa dan ketentuan mengenai hak asuh anak yang diatur oleh UU Perkawinan di Indonesia tidak dijelaskan secara terperinci. Kemudian, timbul pemikiran bahwa bagaimanakah regulasi terkait hak asuh anak di Indonesia, Singapura dan perbandingan keduanya. Singapura memiliki Women’s Charter 1961 yang di dalamnya memerinci aturan terkait hak asuh anak. Perbandingan keduanya menghasilkan bahwa terdapat adanya perbedaan, persamaan, dan kekurangan-kelebihan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengemukakan bahwasannya UU Perkawinan Indonesia belum sebaik yang dimiliki oleh Singapura. Masih terdapat kekurangan dan hal-hal yang perlu dikembangkan. Lebih lanjut, hak asuh anak sudah seharusnya diberikan porsi yang besar baik dalam regulasi undang-undangnya maupun kewenangan yang dimiliki oleh hakim pengadilan negeri.

---

Divorce is a case in district court that occurs a lot in Indonesia, in fact the number reaches 400 thousand cases per year 2021. This number has actually increased by 50 percent from the previous year. Divorce certainly has legal consequences, both for the relationship between husband and wife, property and children. The best interests of the child as a phrase and provisions regarding child custody regulated by the Marriage Law in Indonesia are not explained in detail. Then, the thought arose that what are the regulations related to child custody in Indonesia, Singapore and the comparison between the two. Singapore has a Women's Charter 1961 which details the rules regarding child custody. A comparison of the two results in that there are differences, similarities, and advantages. The purpose of this paper is to argue that the Indonesian Marriage Law is not as good as that of Singapore. There are still shortcomings and things that need to be developed. Furthermore, child custody should be given a large portion both in statutory regulations and in the authority possessed by district court judges."

"Di tengah-tengah masyarakat seringkali terjadi kasus perebutan hak asuh anak antara mantan pasangan suami istri, baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan karena pihak terhukum tidak mau melaksanakan putusan hakim mengenai hak pengasuhan anak secara sukarela. Tesis ini membahas mengenai kekuatan eksekutorial putusan Pengadilan Agama tentang hak asuh anak dalam suatu perceraian serta upaya hukum yang dapat dilakukan jika pihak terhukum tidak mematuhi hasil putusan pengadilan agama tentang hak asuh anak dalam suatu perceraian secara sukarela. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang memberikan penjelasan secara eksplanatoris (mendalam). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pengadilan Agama, atas permintaan pemegang hak asuh anak, dapat melakukan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Agama tentang hak asuh anak yang bersifat putusan Kondemnatoir, yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Agama.

---

In the community, there is often occurred child custody dispute between former marriage partners, within or outside the court, since the losing parties is unwilling to execute the court verdict voluntarily. This theses will discuss the executorial power of the religious court's verdict with regard to child custody right dispute in divorce cases, as well as on the legal avenue which available in cases where the losing parties is unwilling to execute such verdict voluntarily. The research would be conducted in normative juridical method to provide an in-depth explanation on the cases. The research finds that the religious court, on the request of the holder of the child custody right, may execute its condemnatoir verdict, conducted by the bailiff of the religious court."

"Sebagai reaksi dan implikasi dari putusnya perkawinan, hal-hal mengenai pengasuhan anak merupakan isu sensitif dalam sebuah keluarga. UU No.1/1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya dalam UU No. 16 /2019 dan PP No. 9/1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1/1974 merupakan pedoman nasional yang mengatur tentang perkawinan, akibat putusnya perkawinan, dan kuasa asuh anak di Indonesia. Sejajar dengan itu, terdapat pula UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya dalam UU No. 35/2014 yang mengatur mengenai hak-hak anak dan kewajiban orang tua sebagai bentuk kompetensi dan limitasi pemegang kuasa asuh anak. Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal. Penelitian ini menganalisis bagaimana pengaturan putusnya perkawinan dan akibat hukum terhadap kuasa asuh anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengaturan tersebut dikaji dan dikembangkan dengan analisis kompetensi dan limitasi pemegang kuasa asuh anak yang merupakan kewajiban orang tua terhadap anaknya. Kemudian, penelitian ini juga akan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara kuasa asuh pada Putusan No. 525/Pdt/2020/PT Smg dan Putusan No. 361 /K/Ag/2020. Dengan kebaruannya, Putusan No. 361 /K/Ag/2020 menjadi salah satu sumber bagi hakim dalam memutus Putusan Nomor 140/PUU-XXI/2023 tentang judicial review frasa "barangsiapa" pada Pasal 330 ayat (1) KUHP mengenai penculikan anak.  

---

Child custody matters are often highly sensitive issues arising from the dissolution of marriages. In Indonesia, laws such as the Marriage Law of 1974 and the Child Protection Law provide a legal framework governing marriage, divorce, and child custody. These laws, along with various regulations, aim to ensure the best interests of the child in custody disputes. This research employs a doctrinal research method to analyze Indonesia's legal regulations governing child custody. It examines the competencies and limitations of custodial parents, as well as the judicial decision-making process. Two specific cases, Decision No. 525/Pdt/2020/PT Smg and Decision No. 361/K/Ag/2020, are analyzed to understand how judges apply these legal principles in practice. The study finds that while there is a legal framework in place, inconsistencies and challenges remain in ensuring that the best interests of the child are always upheld. The research also highlights the significance of court decisions like Decision No. 361/K/Ag/2020, which can serve as precedents for future cases and contribute to the ongoing development of child custody law in Indonesia."

"Penentuan pemberian hak asuh anak akibat perceraian seharusnya dilakukan dengan menerapkan prinsip Best Interest of Child karena pada dasarnya hubungan antara anak dengan orang tua tidak putus akibat perceraian. Anak memiliki hak untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan potensinya hingga anak tersebut mencapai usia dewasa. Majelis Hakim memiliki peranan yang besar dalam menentukan pihak mana yang berhak atas penguasaan terhadap hak asuh anak. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka bagaimana pengaturan di Indonesia mengatur mengenai penentuan penguasaan terhadap hak asuh anak dan bagaimanakah pengaruh dari prinsip Best Interest of Child dalam penentuan hak asuh anak. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif dengan menekankan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan sumber literatur lainnya. Masih kurang jelasnya pengaturan di Indonesia terkait apa yang menjadi parameter khusus dalam penentuan pemberian hak asuh anak setelah putusnya suatu perkawinan akibat perceraian membuat penulis merasa bahwa perlunya dibuat suatu aturan khusus untuk dijadikan suatu tolak ukur dalam penentuan terhadap pemberian hak asuh anak.

---

Determination of child custody due to divorce should be done by applying the principle of Best Interest of Child because basically the relationship between children and parents is not broken due to divorce. Children have the right to be able to grow and develop properly according to their potential until the child reaches adulthood. The Panel of Judges has a major role in determining which party is entitled to control over child custody. Based on this background, how does the regulation in Indonesia regulate the determination of control over child custody and how does the effect of the principle of Best Interest of Child in determining child custody. The research method used by the author is normative juridical by emphasizing the applicable laws and regulations accompanied by other literature sources. The lack of clear regulations in Indonesia regarding what are the specific parameters in determining the award of child custody after the breakdown of a marriage due to divorce makes the author feel that there is a need for a special rule to be made as a benchmark in determining the award of child custody."

"Skripsi ini membahas kedudukan ayah kandung sebagai pemegang hak asuh anak pasca perceraian ditinjau dari Hukum Kekeluargaan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam menetapkan jika terjadi perceraian, ibu lebih berhak memperoleh hak asuh anak, sedangkan Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur siapa yang lebih berhak memperoleh hak asuh anak, namun mengatur bahwa harus tetap memperhatikan kepentingan terbaik anak. Kemudian, bagaimanakah kedudukan seorang ayah kandung dalam memperoleh hak asuh anak pasca perceraian jika ditinjau dari Hukum Kekeluargaan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang berlaku dalam hukum Islam, peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang mengikat dalam kehidupan masyarakat.Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa walaupun ibu mempunyai kedudukan yang lebih diutamakan sebagai penerima hak asuh anak, namun ayah kandung dapat memperoleh hak asuh anak apabila ibu tidak dapat memenuhi syarat sebagai penerima hak asuh anak.

---

This research focuses on the position of the biological father to child custody after divorce in terms of Islamic Family Law and Law Number 1 Year 1974. Islamic Law and Islamic Law Compilation regulate that in case of divorce, a mother has preferred position to custody the child, while the Marriage Act does not regulate who has more right to custody the child, but favorably consider the best interests of the child. Then, what is the position of father to obtain child custody after divorce the terms of Islamic Family Law and Law Number 1 Year 1974.

The research method used in this paper is a method of research literature with a secondary data of juridical normative research that refers to the legal norms applicable in Islamic law, regulations and norms that living in the society.

From this study it can be concluded that although the mother has a preferred position to child custody, but the father can obtain custody of the child if the child's mother can not qualify to be a proper bearer of child custody."

"Penelitian ini membahas mengenai studi kasus putusan No. 1595/Pdt.G/2010/PA.Sda terkait tata cara pelaksanaan sumpah li'an yang diatur dalam hukum Islam dan hukum Indonesia. Selain itu dibahas pula mengenai implikasinya dalam pengingkaran anak hasil hubungan pranikah dalam kasus tersebut. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Dari hasil penelitian teridentifikasi masalah dalam peraturan mengenai sumpah li'an dalam hukum Indonesia yang meski sudah sesuai aturan dalam hukum Islam secara formil namun belum secara komprehensif mengatur mengenai syarat materil terkait penggunaan sumpah li'an dan akibatnya, juga kurang tepatnya penggunaan sumpah li'an dalam pengingkaran anak hasil hubungan badan pranikah sebab sumpah li'an tersebut dilakukan terhadap perbuatan istri sebelum menikah dengan suami yang melakukan li'an, di mana hak suami terhadap istri merupakan hak yang tidak berlaku surut.

---

This research discuss about the li'an procedure as stated in Islamic Law and Indonesian Law, regarding the implication if done as premarital child disownment concerning verdict No. 1595/Pdt.G/2010/PA.Sda. This is a normative juridical research using secondary data. The research identifies the problem in li'an procedure as stated in Indonesian Law whereas it has formally complied with the Islamic Law procedure, but has not yet comprehensively covered the material conditions and its consequences. Furthermore, in the case of fornication (zina) accusation and premarital child disownment, li'an usage is improper due to the nonretroactive condition of husband's rights (haq) towards his wife."