Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang upaya penerapan Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Pnnsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Peraturan ini mengandung muatan norma HAM yang lengkap dan alat yang berguna bagi pembudayaan HAM di internal Penelitian ini adalah penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali informasi tentang sejauh mana peratuan ini diterapkan di internal POLRI Semua data diperoleh penulis melalui proses pengamatan wawancara mendalam diskusi terfokus dan interaksi intensif dengan polisi selama dalam tugas Hasil penelitian menunjukkan bahwa POLRI memperoleh dukungan kuat dan berbagai pihak termasuk lembaga mtemasional untuk menginternalisasi Peraturan Kapolri tentang HAM secara berjenjang, mulai dan Perwira Tinggi Kepala Polisi Daerah dan peserta didik di Pusdik Kapolri juga telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mendukung implementasi HAM Namun demikian dalam konteks penerapan Perkap POLRI terkendala oleh masalah kelembagaan yang selalu membelit organisasi seperti masalah struktur organisasi sistem pengawasan yang lemah tradisi kekerasan yang sudah lama terjadi biaya operasional terbatas sistem remunerasi yang belum layak, sistem rekrutmen dan promosi jabatan yang tidak transparan, sistem pengembangan kapasitas SDM di POLRI dll Sosialisasi Perkap HAM yang selama ini dilakukan oleh POLRI belum bisa menjamin bahwa HAM bisa diimplementasikan Keteladanan dari pimpinan POLRI dalam penerapan HAM memiliki peran yang sangat penting dalam upaya penerapan HAM di institusi POLRI"

"ABSTRAKTesis im membahas mengenai implementasi kebijakan pengawasan padaInspektorat Jenderal Kementenan Hukum dan. Flak Asasi Manusia yaitu denganmenganalisis implementasi kebijakar pengawasan pada Inspektorat JenderalKementenan Hukum dan Hak Asasi Manusia ditinjau dan faktor komunikasisumberdaya disposisi struk ir birokrasi serta komitmen dan kualitaskepemimpinan dan pejabat pelaksana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi internalaudit.Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan gabungan pendekatan penelitiankuantitatif dan kualitatif (Mix Method) terkait 5 faktor yang terdm dan 4 faktoryang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut George C Edwards IIIyaitu komunikasi sumberdaya disposisi dan struktur birokrasi ditambah denganfaktor komitmen dan kualitas kepemimpinan dan pejabat pelaksana sebagaimanadikemukakan oleh Damel Mazmaman dan Paul k Sabatier.Hasil penelitian menujukkan implementasi kebijak_an pengawasanInspektorat Jenderal Kementenan Hukum dan HAM RI di tinjau dan faktorkomunikasi faktor sumberdaya faktor disposisi/kecenderungan pelaksana faktorstruktur birokrasi serta faktor komitmen dan kualitas kepemimpinan pejabatpelaksana masih belum mencapai kondisi yang ideal khususnya faktorsumberdaya ketersediaan sumber daya manusia yang memadai baik dalam segijumlah keahlian pengetahuan dan persyaratan untuk mendukung pelaksanaankebijakan pengawasan serta sarana dan prasarana yang memadai dalammendukung implementasi kebijakan pengawasan dan konsistensi perintahperintah untuk mengimplementasikan kebijakan pengawasan sehingga perludiperbaiki dan dievaluasi.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the implementation of control policies on the InspectorateGeneral of the Mimstry of Law and Human Rights is to analyze theimplementation of control policies on the Inspectorate General of the Mimstry ofLaw and Human Rights m tenns of factors of commumcation resourcesdisposition the bureaucratic structure and the leadership quality and commitmentof implementmg officials m the perlormance ot duties and mtemal auditrunctions.This study uses a combination of quantitative and qualitative research approach(Mix Method) 5 related factor consistmg of four factors that mfluence theimplementation of policies by George C Edwards III namely commumcationresources disposition and bureaucratic structure ccupled with the commitmentand the quahty factor of the leadership of executive officers as argued by DamelMazmaman and Paul A Sabatier.The results showed that the implementation of control policies of the InspectorateGeneral of the Mimstry of Law and Human Rights m terms of commumcationfactors resource factors factors disposition / mchnation executi /e bureaucraticstructure factors and factors of commitment and leadership qualities executiveofficer has yet to reach the ideal condihons particularly resource factors ,availabihty of adequate human resoui ces both m terms of the number expertiseknowledge and requirements to support the implementation of control policiesanu facilities that are adequate to support the implementation of control policiesand consistency of commands to implement conUol policies so lt needs to beimproved and evaluated."

"Piagam Madinah sebagai salah satu dokumen konstitusi dalam nomokrasi Islam di negara Madinah memiliki prinsip-prinsip konsitusionalisme. Konstitusionalisme inilah yang menghendaki adanya pengaturan dan perlindungan hak asasi manusia. Konstitusionalisasi hak asasi manusia dalam Piagam Madinah inilah yang memiliki prinsip-prinsip yang memiliki karakter khas jika dibandingkan dengan hak asasi manusia kontemporer. Karakter hakikat asal hak asasi manusia, universalisme Islam, proporsionalitas hak dan tanggung jawab serta kewajiban asasi manusia menjadi khas hak asasi manusia dalam nomokrasi Islam yang ada di Piagam Madinah. Hak asasi manusia kontemporer yang lahir dari Deklarasi Hak Asasi Manusia yang diinisiasi oleh negara barat dinilai memiliki perbedaan prinsipil dengan perspektif nomokrasi Islam sehingga melahirkan Deklarasi Hak Asasi Manusia Kairo yang berlandaskan nilai Islam. Komparasi hak asasi manusia antara nomokrasi Islam dan kontemporer menjadi diskursus yang membangun titik temu yang dapat menjadi pelajaran penting bagi Indonesia sebagai negara demokrasi berpenduduk muslim terbesar dunia. Konstitusionalisasi hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diimplementasikan secara substansial dan formal. Implementasi inilah yang selanjutnya menjadi upaya untuk memperkuat hak asasi manusia di Indonesia sesuai dengan cita negara dalam pembukaan konstitusi.

---

The Medina Charter as one of the constitutional documents in Islamic nomocracy in the Medina state has constitutionalist principles. This constitutionalism requires the regulation and protection of human rights. The constitutionalization of human rights in the Medina Charter has principles that have a distinctive character when compared to contemporary human rights. The character of the nature of the origin of human rights, Islamic universalism, proportionality of rights and responsibilities as well as human obligations are typical of human rights in Islamic nomocracy in the Medina Charter. Contemporary human rights born from the declaration of Human Rights initiated by western countries are considered to have principal differences from the perspective of Islamic nomocracy, thus giving birth to the Cairo Declaration of Human Rights which is based on Islamic values. The comparison of human rights between Islamic nomocracy and contemporary point of view becomes a constructive discourse that can be an important lesson for Indonesia as a democracy with the largest Muslim population in the world. The constitutionalization of human rights in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia can be implemented substantially and formally. This implementation then becomes an effort to strengthen human rights in Indonesia in accordance with the ideals of the state in the opening of the constitution."

"globalisasi telah mengakibatkan munculnya fenomena baru yang harus dihadapi bangsa Indonesia seperti demokratisasi, Hak Asasi Manusia, tuntutan supremasi hukum, transparansi, akuntabilitas, kejahatan transnasional, liberalisasi ekonomi dan lain sebagainya. fenomena ini mempengaruhi langsung hidup dan perkembangan negara kesatuan republik indonesia, disatu sisi memberikan bagi kemajuan, namun di sisi lain membawa dampak negatif yang merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berpotensi mengganggu atau mengancam keamanan nasional"

"The intelligence body is the foremost line in national security system by conducting early detection and early warning system in preventing and overcoming any threat to national security. The confidential character of the intelligence body eqquiped with special authority has made possible it becomes a subject of human right violation. However, the acknowledgement and protection of the human right law number 39 year 1999. This essay attempts to examine the complexion problems between the implementation of intelligence function to ensure the national security and the necessity of human right's protection in the implementation of intelligence task and authority; in its profesional etic code and sworm; penalty sanction given in the event any violation; and the multilayered oversight to intelligence bodies."

"ABSTRAKPenelitian ini mengupas tentang konsep negara hukum Indonesia serta perwujudan hak asasi manusia. Dengan melihat pemikiran-pemikiran negara hukum yang berkembang di negara-negara barat, baik yang menganut sistem Anglo Saxon maupun Eropa Kontinental, terlihat bahwa prinsip-prinsip negara hukum yang dianut Indonesia ternyata memiliki perbedaan yang mendasar dengan prinsip-prinsip negara hukum Anglo Saxon dan Eropa Kontinental tersebut. Suatu pemikiran tentang negara hukum yang telah dicetuskan oleh Azhary dengan didukung oleh para ahli hukum lainnya telah menunjukkan adanya perbedaan yang prinsip, dengan dilatarbelakangi oleh ideologi dan sistem kehidupan bermasyarakat yang berbeda. Objek penelitian ini adalah negara hukum Indonesia yang ditekankan pada perwujudan hak asasi manusia, sebagai orientasi dari bentuk negara hukum. Melalui metode analisa normatif dengan didukung oleh pemikiran Azhary tentang negara hukum Indonesia sebagai referensi utama dapat dikemukakan wujud hak asasi manusia dalam konteks negara hukum Indonesia. Dalam uraiannya dikemukakan mengenai kandungan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat unsur-unsur negara hukum Indonesia serta prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dengan uraian ini dapat diketahui tentang perwujudan hak asasi manusia di negara hukum Indonesia."