Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk memenuhi kebutuhan alat pembayaran di era digital, Bank Indonesia telah menerbitkan PBI Uang Elektronik. Materi pengaturan yang subtansial diatur dalam PBI Uang Elektronik salah satunya yaitu ketentuan mengenai dana float uang elektronik. Dalam PBI Uang Elektronik saat ini, tidak terdapat pengaturan dalam hal Penerbit Uang Elektronik insolven. Oleh karena itu, jika Penerbit Uang Elektronik dilikuidasi/dipailitkan dan dana float tersebut masuk ke dalam boedel likuidasi/boedel pailit maka kewajiban Penerbit Uang Elektronik akan bercampur dengan dana float, sehingga tidak ada kepastian bagi Pemegang Uang Elektronik atas kepemilikan dana yang disimpan. Permasalahan yang hendak diteliti adalah bagaimana pengaturan dan kedudukan dana float berdasarkan PBI Uang Elektronik dan bagaimana perlindungan dana float untuk memitigasi risiko insolvency Penerbit Uang Elektronik. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan memperoleh kejelasan tentang pola penanganan dana float dalam kaitannya memitigasi risiko insolvency Penerbit Uang Elektronik dan untuk memberikan masukan terhadap pengaturan mengenai dana float dalam PBI Uang Elektronik mendatang. Cakupan kajian terbatas pada aspek hukum dan tidak membahas aspek ekonomi maupun akuntansi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menganalisis berbagai bahan/referensi hukum. Selain itu dilakukan pula wawancara dengan praktisi yang terlibat dalam permasalahan yang penulis teliti. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pengaturan dana float dalam PBI Uang Elektronik meliputi: aspek Pencatatan Dana Float, aspek Penempatan Dana Float, aspek Penggunaan Dana Float, dan apek Pengaturan Modal Disetor Dikaitkan Dengan Peningkatan Dana Float. Konsep hukum yang sesuai dengan hukum Indonesia sebagai landasan hukum bagi PBI Uang Elektronik dalam menerapkan fund isolation approach terhadap dana float yaitu menggunakan konsep hukum penitipan yang diatur dalam Bab XI KUH Perdata mengenai Penitipan Barang, mengingat pentingnya pemisahan tersebut untuk dilakukan pada ranah penerbitan Uang Elektronik. Saran dari penelitian ini yaitu Bank Indonesia perlu adanya perubahan terhadap PBI Uang Elektronik yang menekankan isu-isu terkait dengan risiko insolvency yang mungkin dihadapi oleh Penerbit Uang Elektronik. Selain itu Bank Indonesia perlu memberikan usulan atau masukan mengenai dana float dalam pembahasan RUU Kepailitan dan PKPU agar pilihan pengaturan tentang dana float tidak dibertentangkan dengan UU Kepailitan dan PKPU.

---

To meet the needs of payment instruments in the digital era, Bank Indonesia has issued PBI of Electronic Money. Substantial regulatory material is regulated in the PBI of Electronic Money, one of which is the provision regarding electronic money float funds. In the current PBI of Electronic Money, there are no regulations regarding insolvent Electronic Money Issuers. Therefore, if the Electronic Money Issuer is liquidated/bankrupt and the float funds are entered into a liquidation/bankruptcy, then the obligations of the Electronic Money Issuer will be mixed with float funds, so that there is no certainty for the Electronic Money Holder of ownership of the funds deposited. The problem to be investigated is how the arrangement and position of float funds based on the PBI of Electronic Money and how to protect float funds to mitigate the insolvency risk of Electronic Money Issuers. This study aims to determine and obtain clarity about the pattern of handling float funds in relation to mitigating the insolvency risk of Electronic Money Issuers and to provide input on the regulation of float funds in the upcoming PBI of Electronic Money. The scope of the study is limited to legal aspects and does not discuss economic or accounting aspects. The research method used is a normative legal research carried out by analyzing various materials/legal references. In addition, interviews were also conducted with practitioners who were involved in the issues the authors studied. The results of this study are that the arrangement of float funds in the PBI of Electronic Money includes: aspects of Float Fund Recording, aspects of Placement of Float Funds, aspects of Use of Float Funds, and musty Arranged Paid Capital Arrangements Attributed to Increased Float Funds. The legal concept that is in accordance with Indonesian law as a legal basis for the PBI of Electronic Money in applying a fund isolation approach to float funds is to use the concept of a legal deposit regulated in Chapter XI of the Civil Code regarding Safekeeping of Goods, bearing in mind the importance of such separation to be carried out in the realm of Electronic Money issuance. This research suggests that Bank Indonesia needs to change the PBI of Electronic Money that emphasizes issues related to insolvency risks that may be faced by Electronic Money Issuers. In addition, Bank Indonesia needs to provide suggestions or input regarding float funds in the discussion of the RUU Bankruptcy and PKPU so that the choice of regulation regarding float funds is not opposed to the Bankruptcy and PKPU Law."

"Penggunaan Uang Elektronik sebagai instrumen pembayaran semakin marak yang dibuktikan dengan meningkatnya jumlah Uang Elektronik beredar, transaksi, serta jumlah Penerbit yang menawarkan produk Uang Elektronik. Dengan perkembangan yang besar, Uang Elektronik tentunya memiliki risiko-risiko dalam pengoperasiannya, termasuk risiko terhadap dana Pengguna yang harus dimitigasi dengan pengelolaan dana para Pengguna sebagai bentuk perlindungan konsumen dan pengendalian risiko oleh Penerbit karena dana tersebut masih menjadi kewajibannya terhadap Pengguna dan penyedia jasa dan/atau barang. Untuk itu, Penulis mencoba mendalami peraturan-peraturan terkait Uang Elektronik dan penggunaannya, serta menganalisis cara yang dapat diterapkan untuk mengelola dan melindungi dana pengguna.Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan metode penelitian deskriptif analitis untuk menganalisis bagaimana pendekatan dan regulasi yang mensyaratkan Penerbit Uang Elektronik untuk melindungi dana Pengguna dan mengelola dana float. Penulisan ini menemukan bahwa PBI No. 20/06/PBI/2018 tentang Uang Elektronik telah mengatur secara lengkap mengenai karakteristik dan tipe Uang Elektronik, perizinan bagi Penyelenggara, pengelolaan dana float, serta telah mengakomodasi prinsip Syariah dalam penggunaan Uang Elektronik. Risiko-risiko yang terkait dengan dana pengguna termasuk risiko likuiditas, risiko insolvensi, serta risiko operasional. Selain itu, cara-cara pengelolaan dan perlindungan dana yang diterapkan di negara-negara lain berbeda baik itu dengan menggunakan konsep Trust, Fidusia, maupun larangan penggunaan dana Pengguna.Kata kunci: Dana Float; Dana Pengguna; Uang Elektronik

---

The use of Electronic Money as a payment instrument is increasing as evidenced by the increasing number of Electronic Money circulation, transactions, and the number of Issuers offering Electronic Money products. With its great development, Electronic Money certainly has risks in its operations, including risks to customers’ funds that must be mitigated by the management of customer's funds as a form of consumer protection and risk management by the Issuer because such funds are still an obligation towards the customers and provider of goods and/or services. To that end, the author tries to explore the regulations related to Electronic Money and their use, and analyze the applicable means to manage and protect customer's funds.This writing is a normative legal research that uses descriptive analytical research method to analyze how approaches and regulations require Electronic Money Issuers to protect customer’s funds and manage Float Funds. This writing found that PBI No. 20/06/PBI/2018 on Electronic Money has thoroughly stipulated the characteristics and types of Electronic Money, licensing, Float Funds management, and has accommodated Sharia principles in the use of Electronic Money. Risks associated with customer’s funds include liquidity risk, insolvency risk, and operational risk. In addition, the methods of managing and protecting funds that are applied in other countries are different, whether it applies the concept of Trust, Fiduciary, or restriction of use."

"Kemajuan teknologi membuat pembayaraan dalam transaksi elektronik terus berkembang pesat, termasuk penggunaan uang elektronik sebagai instrumen pembayaran. Manfaat dan kemudahan yang didapatkan pengguna uang elektronik tidak lepas dari adanya resiko dalam penggunaan uang elektronik. Berdasarkan media penyimpanannnya, uang elektronik dapat berjenis chip based dan server based. Pokok permasalahan yang dibahas adalah bagaimana pengaturan mengenai perlindungan konsumen uang elektronik chip based di Indonesia dan bagaimana pengimplementasian ketentuan hukum perlindungan konsumen uang elektronikchip based oleh penerbit di Indonesia. Terdapat dua produk uang elektronik chip based yang dijadikan penelitian yaitu TapCash BNI yang diterbitkan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Flazz BCA yang diterbitkan PT Bank Central Asia Tbk. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang ditunjang dengan wawancara sebagai pendukung. Pengaturan perlindungan konsumen untuk hal ini dapat dilihat dengan dibentuknya Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dan Surat Edaran Bank Indonesia No.16/16.DKSP perihal Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran. Dalam pelaksanaan penyelenggraan uang elektronik chip based, baik PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Central Asia Tbk telah pula melaukan implementasi sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait perlindungan konsumen uang elektronikTechnological improvement make payments in electronic transactions continue to grow rapidly, including the use of electronic money as payment instruments. The benefits and conveniences of electronic money users are inseparable from the risks involved in using electronic money. Based on the storage media, electronic money can be chip based and server based. The main issues discussed are how the regulation of the cunsumer protection on electronic chip-based electronic money in Indonesia and how the implementation of the regulations on chip-based electronic money consumer protection by issuers. There are two chip-based electronic money products used as research, namely TapCash BNI issued by PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and BCA Flazz issued by PT Bank Central Asia Tbk. The research method used in this paper is normative juridical research. The data used are secondary data supported by interviews. Consumer protection regulations for this can be seen with the establishment of Bank Indonesia Regulation Number 16/1/PBI/2014 concerning Consumer Protection for Payment System Services and Bank Indonesia Circular Letter No.16/16.DKSP concerning Procedures for Implementing Consumer Protection for Payment System Services. In implementing the implementation of chip-based electronic money, both PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and PT Bank Central Asia Tbk have also carried out implementation in accordance with applicable regulations related to consumer protection for chip-based electronic money."

"ABSTRAKDi era globalisasi dewasa ini perkembangan ilmu dan teknologi maju dengan pesatnya Hal ini juga terjadi di dalam sistem perbankan Indonesia dimana pada salah satu produk perbankannya telah menghadirkan uang elektronik Elektronik Money sebagai alat pembayaran Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16 8 PBI 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 12 PBI 2009 tentang Uang Elektronik Electronic Money Namun kehadiran Uang elektronik ternyata masih perlu dikaji khususnya pada aspek tanggungjawab penerbit terhadap kerugian pemegang uang elektronik atas tindakan penyalahgunaan kartu Dalam penulisan tesis ini penulis mengangkat permasalahan terkait bagaimana kedudukan hukum penerbit uang elektronik dalam sistem penyelenggaraan uang elektronik bagaimana bentuk penyalahgunaan yang menimbulkan kerugian bagi pemegang uang elektronik dan bagaimana tanggung jawab penerbit terhadap penyalahgunaan uang elektronik yang merugikan pemegang uang elektronik Melalui metode studi hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan mempergunakan bahan hukum primer sekunder dan tersier penulis menjawab permasalahan tersebut sehingga mampu memberikan pengetahuan secara umum kepada pembaca dan khususnya bagi penulis Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kedudukan hukum penerbit uang elektronik dapat dilihat dari penerbit sebagai pihak yang berwenang untuk menerbitkan uang elektronik sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesa dan kedua penerbit sebagai pihak yang menerbitkan uang elektronik menurut Undang Undang Perlindungan Konsumen yang memiliki kedudukan hukum sebagai pelaku usaha Penyalahgunaan uang elektronik dan tanggungjawab dapat dilakukan oleh penerbit dalam kedudukannya sebagai penyelenggara uang elektronik atau pihak ketiga atau pihak lain diluar pihak penyelenggara uang elektronik Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian bahwa tanggung jawab penerbit hadir sebagian besar karena lemahnya sistem keamanan dan kesalahan manusiawi dalam penyelenggaraan human error Sehingga kedepan diharapkan Bank Indonesia sebagai regulator dapat secara berkala mengkaji dan memperbaiki kelemahan pengaturan serta memperketat pengawasan penyelenggaran uang elektronik.

---

ABSTRACT

In today 39 s of globalization the development of science and technology advanced rapidly This also occurs in the Indonesian banking system which at one banking products has presented the electronic money Electronic Money as a one of various payment method It has been stipulated in Bank Indonesia Regulation Number 16 8 PBI 2014 on Amendment of Bank Indonesia Regulation Number 11 12 PBI 2009 on Electronic Money Electronic Money However the presence of electronic money it still needs to be studied especially in the aspect of the responsibility of the issuer of electronic money holders against losses on misuse of the card In this thesis the author raised the issues related to how the legal position of the issuer of electronic money in the electronic money system implementation how the forms of abuse that lead to losses for holders of electronic money and how responsibility for misuse of electronic money Through the study methods of normative law with juridical and legal substance use primary secondary and tertiary authors answer these problems so as to provide general knowledge to readers and especially for writers Based on the results of the study found that the legal position of the issuer of electronic money can be seen from the publisher as the competent authority for issuing electronic money as stipulated in the regulations of Bank Indonesia and secondly the issuer as the party issuing electronic money in accordance with the Law on Consumer Protection which has no legal status as an offender business Misuse of electronic money and responsibilities can be done by a publisher in his capacity as the organizer of electronic money or any third party or any other party outside of the organizers of electronic money The research conclusion is the issuer responsibility in most largely because of weak security systems and human errors in the operation So in the future author expect to Bank Indonesia as regulator can periodically review and correct weaknesses of regulation and tighten supervision of electronic money."

"ABSTRAKSejak tanggal 30 Oktober 2017 yang lalu, pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan kewajiban menggunakan uang elektronik e-money sebagai satu-satunya alat pembayaran yang diterima untuk membayar pada gerbang tol diseluruh Indonesia. Kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan Gerakan Nasional Non Tunai GNNT yaitu rencana pemerintah untuk menjadi masyarakat Indonesia masyarakat non tunai cashless society . Pemerintah mengatakan bahwa hal ini merupakan hal yang baik karena akan membuat transaksi pembayaran menjadi lebih mudah dan efisien, sedangkan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI mengatakan bahwa kebijakan ini merugikan konsumen dengan tidak adanya pilihan lain untuk membayar tol. Kerugian lainnya juga dialami apabila terjadi suatu keadaan luar biasa force majeure , sehingga konsumen yang akan melewati jalan tol tidak memiliki kartu uang elektronik. Penggunaan uang elektronik untuk membayar tol pun dianggap tidak mengurangi tingkat kemacetan pada gerbang tol secara signifikan karena itu masalah pada volume kendaraan yang menggunakan jalan tol. Kerugian-kerugian ini diteliti dengan melakukan studi kepustakaan dan secara khususnya melakukan wawancara kepada konsumen serta pihak-pihak lain yang menyelenggarakan kegiatan uang elektronik. Dalam hal terjadinya permasalahan ketika membayar dengan uang elektronik di gerbang tol, sebagai suatu akses pelayanan publik, maka konsumen dapat mengajukan keluhan/pengaduan ke pihak penyelenggara jalan tol dan/atau ke Ombudsman selaku pengawas penyelenggaraan pelayanan publik. Namun apabila melihat secara lebih dalam lagi, ini merupakan suatu jasa penyelenggaraan kegiatan pembayaran menggunakan uang elektronik, sehingga perlindungan konsumen yang tepat diberikan oleh pihak perbankan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran. Sehingga dengan demikian seharusnya pemerintah tetap membuka setidaknya satu gerbang tol yang menerima pembayaran secara tunai agar konsumen yang tidak memiliki kartu uang elektronik tidak diharuskan untuk membelinya karena belum tentu akan melewati jalan tol seterusnya.

---

ABSTRACT Since 30 October 2017, the Indonesian government through Bank Indonesia has issued a policy that states e money as the only means of payment received to pay at toll gateways throughout Indonesia. The policy runs in accordance with the Non Cash National Movement GNNT , which is that to make Indonesia as a cashless society. This policy was issued as it is seen to be of a good thing where consumers can do payment transactions much more easily and in an efficient manner. On the other hand, Indonesian Consumer Institute Foundation YLKI says that this policy harms consumers with no other option to pay tolls. Other losses are also experienced in the event of a force majeure ndash those consumers who will pass through toll roads do not have e money cards to pay. The use of e money to pay tolls is also considered to not have any significant impact on reducing congestion at the toll gate as it is more of the volume of vehicles using toll roads which causes the problem. These losses are examined by conducting literary studies and particularly conducting interviews to consumers as well as parties who take part in hosting e money payment activities. In the event of problems arising when paying with e money at toll booths, as an access to public services, consumers may file a complaint to the toll road operator and or to Ombudsman as an institute which supervises the management of public services. However, if seen more deeply, this is more of a payment services which uses e money as the only means of payment, so that the appropriate consumer protection should be delivered by banks in accordance with Bank Indonesia rsquo s Regulation on Consumer Protection for Payment System Services. Therefore, the government should open at least one toll gate that receives payment in cash so that consumers who do not have e money cards are not required to buy it as those consumers do not regularly pass the toll road."

"Tesis ini membahas mengenai syarat dan ketentuan pada uang elektronik yang sudah dibuatkan dalam bentuk klausula baku oleh pihak Penerbit Uang Elektronik. Penggunaan klausula baku tidak dilarang sebagaimana dimaksud dalam UU Perlindungan Konsumen, namun demikian klausula baku seringkali memposisikan nasabah pemegang uang elektronik selaku konsumen pada posisi yang tidak seimbang dan cenderung melindungi kepentingan Penerbit uang elektronik. Tesis ini mencoba membahas pengaturan tentang klausula baku berikut dampak yang diakibatkan olehnya, serta kerangka perlindungan kepada nasabah Pemegang Uang Elektronik.

---

This thesis describes the terms and conditions of the electronic money that has been made ​​in the form of standard clause by the Electronic Money Issuer. The use of standard clause is not prohibited by the Consumer Protection Act, however, is often standard clause position holders of electronic money as a consumer in a position that is not balanced and tend to protect the interests of Issuer electronic money. This thesis tries to discuss the setting of the following standard clause impact resulting therefrom, as well as customer protection framework Holder Electronic Money."

"PT XYZ adalah pelaku industri teknologi finansial yang kegiatan bisnisnya menyediakan sistem layan uang elektronik bernama AUE. Dengan lebih dari 500 ri bu 􀀇pengguna􀀇 dan lebih dari 20 ribu transaksi per hari, AUE adalah produk utama dalam bisnis PT XYZ. Oleh karena itu sangat penting bagi PT XYZ untuk menjaga kenyamanan dan keamanan dari layanan uang elektronik ini untuk menjaga reputasi dan kepercayaan pemangku kepentingan. Namun, adanya insiden keamanan informasi yang mengganggu bisnis, serta munculnya dorongan persyaratan pengamanan informasi dari regulator dan mitra bisnis, membuat PT XYZ merasa perlu untuk meningkatkan standar pengamanan informasinya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, manajemen internal menetapkan salah satu sasaran perusahaan yaitu untuk meningkatkan pengamanan informasi. Berangkat dari sasaran tersebut, ditemukan salah satu area kekurangan dalam pengelolaan pengamanan informasi PT XYZ adalah belum dilakukan aktivitas manajemen risiko keamanan informasi yang menyeluruh terhadap AUE. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis risiko terhadap aplikasi uang elektronik PT XYZ. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus evaluatif dan eksploratif. Hasil dari penelitian ini adalah analisis terhadap kondisi risiko keamanan informasi aplikasi uang elektronik PT XYZ. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah dihasilkannya rekomendasi pengendalian keamanan informasi berdasarkan hasil analisis risiko keamanan informasi, untuk meningkatkan kondisi keamanan informasi PT XYZ serta memenuhi persyaratan standar pengamanan informasi yang tersertifikasi."

"Penelitian ini membahas penerapan penilaian risiko operasional pada pengelolaan stok dan risiko reputasi uang elektronik berbasis chip di Bank KLM. Uang elektronik berbasis chip diterbitkan oleh Bank KLM untuk menjawab tantangan disruptions. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami risiko operasional dan risiko reputasi produk sehingga dapat memberikan mitigasi agar produk berkontribusi postif terhadap kinerja bankwide. Data dikumpulkan dari hasil wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menilai risiko operasional pengelolaan stok uang elektronik berbasis chip yang disebabkan ketidaksesuaian kebutuhan di cabang sebagai unit penjual. Penilaian risiko juga dilakukan terhadap risiko reputasi yang disebabkan risiko operasional dari kegagalan pengisian ulang/top up dan kegagalan transaksi belanja. Hasil penelitian menyarankan mitigasi terkait risiko operasional adalah dengan diterapkan pembatasan stok produk di wilayah cabang. Mitigasi untuk risiko reputasi adalah sosialisasi kepada pihak pengelola keluhan terkait perbaikan layanan yang semula penanganan keluhan adalah tujuh hari kerja menjadi same day.

---

This study discusses the application of operational risk assessments to stock management and reputational risk of chip-based electronic money at KLM Bank. Chip-based electronic money is issued by KLM Bank to answer the challenges of disruptions. This research is a qualitative research with a case study method. The purpose of this study is to understand operational risk and reputation risk of the product so that it can provide mitigation and products can contribute positively to bankwide performance. Data is collected from interviews and documentation. This study assesses the operational risk of chip-based electronic money stock management due to a mismatch of needs at the branch as a sales unit. Risk assessment is also carried out on reputation risk caused by operational risks from failure to top up and failure of shopping transactions. The results of the study suggest mitigation related to operational risk is to apply product stock restrictions in the branch area. Mitigation for reputation risk is the socialization to the complaints manager regarding service improvements that initially handled complaints was seven working days to be same day."

"Permasalahan pada penelitian hukum ini mengenai: (i) kedudukan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi Penerbit Uang Elektronik (Electronic Money Issuer); (ii) pengawasan Bank Indonesia (BI) atas penerbitan Uang Elektronik oleh Lembaga Jasa Keuangan; dan (iii) kerjasama antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Bank Indonesia (BI) dalam pengawasan Penerbit Uang Elektronik (Electronic Money Issuer).Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum doktriner atau yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai sumber atau bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dengan demikian, penelitian ini dilaksanakan berdasarkan pada peraturan hukum yang ada. Permasalahan yang diteliti di dalam penelitian dan penulisan hukum ini adalah peraturan-peraturan terkait dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Uang Elektronik, dan Penerbit Uang Elektronik.Hasil dari penelitian hukum ini menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebagai lembaga pengawas Lembaga Jasa Keuangan yang menerbitkan Uang Elektronik berupa Bank dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang terdiri dari Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penerbitan Uang Elektronik oleh Lembaga Jasa Keuangan dilakukan berdasarkan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas, yaitu pengawasan terhadap Penerbit Uang Elektronik agar mendorong Bank dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) untuk ikut menunjang pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan moneter. Koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Bank Indonesia (BI) dalam pengawasan Penerbit Uang Elektronik (Electronic Money Issuer) adalah bahwa Bank Indonesia (BI) berwenang untuk memberikan izin untuk menjadi Penerbit Uang Elektronik dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berwenang melakukan pengawasan terhadap Penerbit Uang Elektronik berupa Bank dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Dalam hal dilakukan penerbit oleh Non Lembaga Jasa Keuangan, maka pengawasan penerbitan dan uang elektronik dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga pengawas sistem pembayaran.Saran setelah melakukan penelitian hukum ini adalah bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebaiknya membuat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang secara khusus mengatur tentang Penerbit Uang Elektronik. Bank Indonesia (BI) sebaiknya tidak menggunakan istilah Lembaga Selain Bank (LSB) karena dinilai kurang tepat, dapat menimbulkan kerancuan, dan dapat menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda.

---

The problem with this legal research is: (i) the position of Bank Indonesia (BI) and the Financial Services Authority (OJK) in supervising Electronic Money Issuer; (ii) supervision of Bank Indonesia (BI) for the issuance of Electronic Money by Financial Services Institutions; and (iii) coordination between the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia (BI) under the supervision of Electronic Money Issuer.The type of research used in this thesis is normative legal or juridical legal research, namely research that uses secondary data as a source or primary legal material and secondary legal material. Thus, this research was carried out based on existing legal regulations. The problems examined in the research and writing of this law are the regulations related to the Financial Services Authority (OJK), Electronic Money, and Electronic Money Issuer.The results of this legal research show that the Financial Services Authority (OJK) is a supervisory institution of Financial Services Institutions that issues Electronic Money in the form of Banks and Non-Bank Financial Industries (IKNB) consisting of Insurance, Pension Funds, Financing Institutions, and Other Financial Services Institutions. The supervision of the Financial Services Authority (OJK) on the issuance of Electronic Money by Financial Services Institutions is based on the authority of the Financial Services Authority (OJK) as supervisor, namely supervision of Electronic Money Publishers to encourage Banks and Non-Bank Financial Industries (IKNB) to support economic growth and maintain monetary stability. Coordination between the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia (BI) in the supervision of Electronic Money Issuer is that Bank Indonesia (BI) has the authority to grant permission to become an Electronic Money Issuer and the Financial Services Authority (OJK) has the authority to supervise towards Electronic Money Issuer in the form of Banks and Non-Bank Financial Industries (IKNB). In the case of issuance by Non-Financial Services Institutions, supervision of issuance and electronic money is carried out by Bank Indonesia (BI) as a payment system supervisory institution.The suggestion after conducting this legal research is that the Financial Services Authority (OJK) should make a Financial Services Authority Regulation (POJK) which specifically regulates Electronic Money Publishers. Bank Indonesia (BI) should not use the term Non-Bank Institution (LSB) because it is considered inaccurate, can cause confusion, and can lead to different understanding."

"Data Bank Indonesia menunjukkan penggunaan uang elektronik yang tinggi di Indonesia, yang didominasi dengan uang elektronik server based yang diterbitkan oleh penyelenggara teknologi finansial. PT Dompet Anak Bangsa (GoPay) merupakan salah satu penerbit uang elektronik berbentuk penyelenggara teknologi finansial terbesar di Indonesia yang telah beroperasi sejak tahun 2014. Namun, hingga saat ini masih terdapat berbagai pengaduan mengenai kehilangan nilai uang elektronik dari pengguna GoPay. Maka, Penulis mengangkat dua pokok permasalahan yaitu bagaimana pengaturan perlindungan konsumen uang elektronik server based yang diterbitkan oleh penyelenggara teknologi finansial dan implementasinya oleh GoPay dalam kasus kehilangan nilai uang elektronik GoPay. Bentuk penelitian pada skripsi ini bersifat yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif yang didukung oleh alat pengumpulan data berupa bahan pustaka dan wawancara. Kesimpulan yang didapat adalah: 1) Pengaturan mengenai perlindungan konsumen uang elektronik server based yang diterbitkan oleh penyelenggara teknologi finansial antara lain diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran beserta ketentuan pelaksanaannya dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik beserta ketentuan pelaksanaannya; dan 2) Implementasi perlindungan konsumen uang elektronik server based yang dilakukan oleh GoPay dalam kasus kehilangan nilai uang elektronik GoPay sudah cukup baik, tetapi terdapat beberapa kewajiban terhadap konsumen yang belum GoPay laksanakan secara sepenuhnya.

---

Bank Indonesias data shows the high usage of electronic money in Indonesia, which is dominated by server based electronic money as issued by financial technology organizer. PT Dompet Anak Bangsa (GoPay) is one of the biggest electronic money issuers in the form of financial technology organizer that has been operating since 2014. And yet, until this day, there are still various reports regarding the loss of electronic money value from GoPay users. Therefore, the author brings two main issues, which are how consumer protection for server-based electronic money as issued by financial technology organizer is regulated and how such regulation is implemented by GoPay in the event of loss of GoPay electronic money value. The research method of this thesis is juridical-normative with descriptive research typology supported by data collection tools in the form of literature and interview. The conclusions are: 1) The regulations on consumer protection for server-based electronic money as issued by financial technology organizer are regulated in, among others, Bank Indonesia Regulation Number 16/1/PBI/2014 on Consumer Protection in Payment System Service along with the implementation provisions and Bank Indonesia Regulation Number 20/6/PBI/2018 on Electronic Money along with the implementation provisions; and 2) The implementation of the regulation on consumer protection for server-based electronic money by GoPay in the event of loss of GoPay electronic money value is quite well, however there are several obligations to consumers which GoPay has not yet fully implemented.

"