Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelaahan skripsi ini meranjak dari pemikiran bahwa salah satu tujuan pembentukan kota Administratip adalah dalam rangka meningkatkan pemberian pelayanan perkotaan. Pemberian pelayanan perkotaan oleh Kota Administratip sangat menarik untuk ditelaah, mengingat Kota Administratip merupakan bentuk pemerintahan baru yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sebelum tahun 1974. Tetapi dalam perkembangannya bentuk Pemerintahan Kota Administratip yang berasaskan Dekonsentrasi, sudah tidak sesuai lagi dalam memberikan pelayanan perkotaan. Di satu sisi Kota Administratip samkin berkembang, di sisi lain pemberian pelayanan perkotaan berupa pelayanan kebersihan, pasar/perdagangan, sarana pendidikan dan kebudayaan, pemadam kebakaran, pemakaman umum, pertamanan/penghijauan, fasilitas olahraga, penerangan ja1an dan telepon kepada warga. kota tidak dapat dilakukan secara efektif dan masalah-masalah yang timbul dalam kaitannya dengan pemberian pelayanan perkotaan tersebut tidak dapat di tangani dengan segera. Hal ini terjadi karena kebijaksanaan Pemerintah Kota Administratip sangat tergantung pada keputusan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II sebagai atasannya. Hasil penelitian pada wilayah perkotaan fungsional di kota Administratip Depok memperlihatkan bahwa ketidak efktivitasan pelayanan perkotaan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kewenangan, pegawai dan dana. Saran-saran yang diajukan dari hasil penelaahan skripsi ini adalah perlu dicari ukuran efektivitas pelayanan perkotaan untuk sebuah kota setingkat Kota Administratip, pelayanan perkotaan selayaknya lebih menitik beratkan pada wilayah perkotaan fungsional dan meningkatkan status Kotip Depok menjadi Kodya Dati II atau menjadikan Kotip Depok sebagai bagian dari DKI Jakarta."

"Penelaahan skripsi ini beranjak dari pemikiran bahwa salah satu tujuan pembentukan Kota Administratip adalah dalam rangka meningkatkan pemberian pelayanan perkotaan Pemberian pelayanan perkotaan oleh Kota Administratip sangat menarik untuk ditelaah, mengingat Kota Administratip merupakan bentuk pemerintahan baru yang tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan sebelum tahun 1974.Tetapi dalam perkembangannya bentuk Pemerintahan Kota Administratip yang berasaskan Dekonsentrasi, sudah tidak sesuai lagi dalam memberikan pelayanan perkotaan Di satu sisi Kota Administratip semakin berkembang, di sisi lain pemberian pelayanan perkotaan berupa pelayanan kebersihan, pasar/perdagangan, sarana pendidikan dan kebudayaan, pemadam kebakaran, pemakaman umum, pertamanan/penghijauan, fasilitas olahraga, penerangan jalan dan telepon kepada warga kota tidak dapat dilakukan secara efektif dan masalah-masalah yang timbul dalam kaitannya dengan pemberian pelayanan perkotaan tersebut tidak dapat ditangani dengan segera Hal ini terjadi karena kebijaksanaan Pemerintah Kota Administratip sangat tergantung pada keputusan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II sebagai atasannyaHasil penelitian pada wilayah perkotaan fungsional di Kota Administratip Depok memperlihatkan bahwa ketidakefektivitasan pelayanan perkotaan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kewenangan, pegawai dan dana Saran-saran yang diajukan dari hasil penelaahan skripsi ini adalah perlu dicari ukuran efektivitas pelayanan perkotaan untuk sebuah Kota setingkat Kota Administratip, pelayanan perkotaan selayaknya lebih menitik beratkan pada wilayah perkotaan fungsional dan neningkatkan status Kota Depok menjadi Kodya Dati II atau menjadikan Kotip Depok sebagai bagian dari DKI Jakarta."

"ABSTRAKPerubahan dan perkembangan kota tidak luput dari eksistensi konflik, yang pada gilirannya pastinya bisa mengarah pada lahirnya kejahatan di daerah perkotaan, itu juga bisa ditemukan di Kota Pekanbaru. Tingginya jumlah kejahatan di suatu wilayah, jumlah jenis kejahatan tertentu yang terjadi pada sekelompok orang tertentu, adalah semakin banyak fenomena dalam masyarakat. Dengan menggunakan metode penelitian semi-etnografi dalam mengumpulkan data penelitian, penelitian ini menunjukkan bahwa ketidaksamaan struktural yang dirasakan oleh orang-orang yang tinggal di Kampung Dalam dan Pangeran Hidayat Kota Pekanbaru menempatkan mereka dalam posisi yang kurang menguntungkan. Banyaknya arena budaya yang mengharuskan seseorang untuk menunjukkan kesuksesannya tetapi cara untuk merayakan kesuksesan tidak sama tersedia di kota telah menyebabkan ketidakpercayaan cara yang dilembagakan dengan cara yang tersedia untuk mencapai tujuan budaya, kemudian melakukan kejahatan sebagai entitas merupakan alternatif untuk memuaskan keinginan untuk mencapai budaya tujuan. Keberadaan kejahatan di kedua wilayah ini mengalami kesinambungan karena terjadinya transmisi nilai-nilai kejahatan dari generasi ke generasi. Di mana tradisi kenakalan dan kejahatan ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Meskipun tidak dapat di samaratakan bahwa seluruh masyarakat yang berada di kedua wilayah ini adalah pelaku kejahatan atau mendukung aksi kejahatan, namun meraka dapat menerima keberadaan pelaku kejahatan maupun kejahatan itu sendiri yang berada di wilayah ini

---

ABSTRACTChanges and developments of the city can not shake off from the conflict existence, which in turn can certainly lead to the birth of crime in urban area, it also can be found in Pekanbaru City. The high amount of crimes in a region, the amount of certain types of criminality committed to a particular group of society, is a growing amount of phenomena in society. This research uses semi ethnographic research methods in collecting data, this study shows that structural inequality felt by society whose living in Kampung Dalam and Pangeran Hidayat Pekanbaru puts them in a disadvantage. The multitude of culture arenas that require a person to show his success but the way to show it is not same, available in the city has led to distrust of institutionalized ways in the way available to achieve cultural goals, then do crime as an entity is an alternative to satisfying the desire to achieve a goal culture. The existence of crime in these two areas is continuous because of the transmission of evil values from generation to generation. Where the tradition of delinquency and evil is transmitted from one generation to the next. Although it can not be asserted that all society in these two areas are perpetrators of the criminality or support the criminality, they can accept the existence of the perpetrators of the criminality as well as the criminality in the territory."

"ABSTRAKKota Administratif Bekasi merupakan salah satu kota yangterkena dampak dari dinamika kota metropolitan Jakarta,dimana di dalam Inpres No. 13/1976, Kotif Bekasi, berfungsisebagai daerah penyangga Jakarta. Di dalam KebijaksanaanTata Ruang Daerah Kabupaten Dati II Bekasi, Kotif Bekasidiperuntukan bagi perumahan, industri, pusat pemerintahan,pendidikan dan pusat perdagangan, sehingga telah mendesakantara lain perubahan penggunaan tanah yang bersifat pedesaanke bentuk penggunaan tanah yang bersifat perkotaan.Masalah yang dibahas yaitu Dimana wilayah perkotaan, peralihan dan pinggiran tahun 1983 dan 1992 dan bagaimana perubahannya.Metode penelitian yang digunakan metode deskriptifdengan pertarapalan peta variabel penduduk, penggunaan tanah,jaringan jalan aspal, fasilitas kota dan pusat keramaian.tfilayah perkotaan tahun 1983 terletak di bagian tengah,wilayah peralihannya terletak di sisi barat dan timur wilayahperkotaan. Sedangkan wilayah pinggirannya mengelilingiwilayah peralihan. Wilayah perkotaan tahun 1992 terletakmemanjang di bagian tengah, membelah Kotif Bekasi dari baratsampai timur, sehingga wilayah perkotaannya sejajar denganjalan tol Jakarta-Cikampek, wilayah peralihannya di sisiutara, tenggara dan barat wilayah perkotaan. Sedangkanwilayah pinggirannya berada di pinggir batas wilayah Kotifbagian utara dan selatan.Bertambah luasnya wilayah perkotaan karena perubahanwilayah dari pinggiran dan peralihan menjadi perkotaan. Arahpertambahan tersebut adalah mulai dari bagian tengah ke arahbarat dan timur Kotif Bekasi sesuai dengan lokasi pintugerbang tol Jakarta-Cikampek.Wilayah peralihan juga mengalami pertambahan luas, arahpertambahan tersebut adalah ke arah utara, tenggara danbarat dari wilayah Kotif Bekasi, yang berbatasan langsungdengan wilayah kota Jakarta dan dekat gerbang tol Jakarta-Cikampek."

"Kota Depok sebagai kota satelit dari ibukota Jakarta, sekarang ini sudah harus menanggung beban atau ekses dari pertumbuhan pembangunan yang dilakukannya. Permasalahan terletak pada berubahnya tataguna lahan kota Depok yang pada awalnya merupakan daerah pertanian menjadi pemukiman dan tempat-tempat komersial. Selain itu terdapat juga saluran irigasi yang dialih fungsikan menjadi saluran drainase tanpa mempertimbangkan dampak yang terjadi pada wilayah cakupannya. Sehingga pada saat musim hujan tiba, masalah klasik yang selalu terjadi adalah banjir/genangan yang terjadi dibeberapa tempat dikota Depok. Untuk itu diperlukan pemodelan mengenai sistem Drainase Kota Depok, dan pemodelan ini dilakukan dengan program komputer TR-20 untuk mengetahui debit limpasan yang terjadi. Untuk mengurangi serta meminimalisasi debit limpasan yang terjadi dikota Depok, diberikan pula alternatif penyelesaian. Alternatif yang diberikan berupa penataan ulang tataguna lahan, penataan kembali situ-situ. Dengan dilakukannya pemodelan ini diharapkan perencanaan sistem drainase kota Depok akan menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

---

Depok as town of satellite from the capital city of Jakarta, this time has to guarantee burden or excess from the growth of development which is conducted. The problem is in the change of the landuse of Depok which initially represent area of agriculture become cmmecial place and settlement. Beside that there is also an irrigation channel that displaced function become drainage system without consider the impact that happen in the coverage region. So in the rain season, classic problem that always happened is floods problem/pond that happened in some place in Depok. Because of that modeling about drainage system of depok town is a needed, and this modeling done by TR-20 to get a run-off debit in Depok. To prevent and minimize run-off debit in Depok City, some alternatife are given to solve that problem. Alternative that givens are rearrangement of landuse system, rearrangement of retention area. Hopefully drainage system in Depok will be better in a future."