Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Sejarah pelaksanaan pemungutan suara di luar negeri oleh pemerintah Indonesia sudah dimulai sejak beberapa dekade terakhir. Sebagai negara berkembang dengan peningkatan demokrasi, pelaksanaan pemungutan suara di luar negeri oleh negara ini perlu dikaji. Dengan menggunakan analisis kualitatif data makro dan survei kuesioner di Tokyo, studi ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: Bagaimana pelaksanaan pemungutan suara di luar negeri oleh pemerintah Indonesia? Bagaimana pemilihnya Dan bagaimana pendaftaran, administrasi, fasilitasi pemungutan suara, dan metode pemungutan suara mempengaruhi partisipasi pemilih di luar negeri pada pemilihan di negara asal Hasil analisis menunjukkan bahwa pemerintah menyiapkan sumber daya yang cukup besar untuk memfasilitasi pemungutan suara di luar negeri. Meski demikian, hasil survei menunjukkan bahwa fasilitasi tersebut masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah pemilih. Meskipun warga yang berpendidikan tinggi cenderung memiliki kesadaran yang tinggi tentang pemilihan negara asal, beberapa masalah dalam fasilitasi pemungutan suara dapat menghalangi mereka dalam menggunakan hak suaranya.

---

The history of external voting by the Indonesian government dates back to the last few decades. As an emerging country with increasing democracy, the implementation of external voting in this country needs to be studied. Using qualitative analysis of macro data and questionnaire survey in Tokyo, this study attempts to address the following questions: How is the implementation of external voting by the Indonesian government? How is the voter And how does the registration, administration, voting facilitation, and voting method influence voter participation in home country elections The findings suggest that the government provide a lot of resource to facilitate external voting. Nevertheless, survey results revealed that some facilitation was inadequate compare to the number of voters. Although highly educated citizens tend to have a high awareness of home country election, some problems in voting facilitation might prevent them from voting.

"

"Tesis ini membahas tentang pola pengamanan pemilu Presiden 2014 khususnya dalam proses pemungutan suara yang telah dilaksanakan oleh Polres Metro Jakarta Pusat belum berjalan sebagaimana mestinya, dimana Panwaslu DKI menemukan sejumlah pelanggaran pemilu yang mengakibatkan KPU DKI memutuskan untuk melakukan pemungutan suara ulang di sejumlah TPS di wilayah Jakarta Pusat. Pemungutan suara ulang ini terjadi karena tidak bekerjanya sistem pelaksana pemilu pada tingkat TPS yaitu adanya pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh KPPS, saksi sebagai sub sistem penyelenggara pemilu lainnya menilai petugas Polisi di TPS tidak mampu mengontrol KPPS yang melakukan kelalaian dan pelanggaran tersebut.Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode etnografi. Yaitu dengan cara mengamati gejala-gejala yang terwujud dalam kegiatan pelayanan keamanan dari obyek yaitu Polres Metro Jakarta Pusat terkait proses pengamanan Pemilu melalui studi kasus pemungutan suara ulang. Hasil penelitian ini menyimpulkan persiapan anggota polri dalam operasi MANTAP BRATA JAYA -2014 lebih bersifat hard skill dan minim soft skill, sinergi antara Polri, KPU dan Panwaslu khususnya tingkat TPS belum maksimal.

---

This thesis discusses the security pattern of the Presidential elections in 2014, especially in the voting process that has been implemented by the Central Jakarta Metro Police which has not run as it should. The Jakarta Election Supervisory Committee found a number of violations of the election which resulted KPU decided to conduct re voting in some polling stations in Central Jakarta. This re voting occurs because no operation of election management system at the polling station level, namely the existence of electoral violations committed by KPPS, witness as a sub system of election organizers would review police officers in polling stations are not able to control KPPS negligence and violations.

This type of research is a qualitative research method of ethnography. For exampel, like observing the symptoms that manifest in the activities of the security services of the object that is associated Central Jakarta Metro Police securing election process through case studies re voting. Results of this study concluded the preparation of the national police members in the operation MANTAP BRATA JAYA 2014 is more hard skills and soft skills minimal, the synergy between the police, the KPU and Panwaslu particular polling station level is not maximized."

"Penelitian ini berfokus pada kesulitan yang muncul pada sulih suara bahasa Indonesia Avengers: Endgame (2019).  Film Marvel Avengers: Endgame (2019) dengan audio berbahasa Inggris dan bahasa Indonesia digunakan sebagai data.  Penelitian ini menggunakan kombinasi metode berbasis perpustakaan dan eksplorasi.  Analisis data mengarah pada identifikasi permasalahan yang terjadi pada sulih suara bahasa Indonesia.  Sesuai dengan teori Hartono (2017) dan Simatupang (1999), setiap kesalahan dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu kesalahan tata bahasa dan kesalahan leksikal.  Studi ini menemukan setidaknya 16 kesalahan terjemahan dalam kategori tata bahasa dan setidaknya 27 kesalahan dalam kategori leksikal.  Kesalahan penerjemahan dalam penelitian ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain teknik dan metode yang tidak tepat yang digunakan dalam beberapa kasus sulih suara bahasa Indonesia untuk film Avengers: Endgame (2019).  Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kesalahan penerjemahan ini mempersulit penyampaian makna bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran dan dapat memberikan pemahaman yang kurang tepat.

---

This study focuses on the difficulties that arose during the Indonesian dubbing of Avengers: Endgame (2019). The original and Indonesian dubbing versions of the Marvel film Avengers: Endgame (2019) were used as the data. This study utilizes a combination of library-based and exploratory methods. The data analysis leads to identifying issues that occur in the Indonesian dubbing version. In accordance with Hartono's (2017) and Simatupang’s (1999) theory, each error is categorized into two types, which are grammatical and lexical errors. This study discovered at least 16 translation errors in the grammatical category and at least 27 errors in the lexical category. The error translation in this study is caused by several factors, including the improper techniques and methods used in some cases of the Indonesian dubbing of the film Avengers: Endgame (2019). From this research, it can be concluded that these translation errors make it challenging to transmit the meaning of the source language into the target language and might mislead audiences' understanding."

"

Penelitian ini membahas tentang strategi pemenangan suara milenial dalam Pemilihan Presiden 2019 dengan aktivisme politik. Studi kasus penelitian ini adalah Kita Satu sebagai kelompok relawan milenial pendukung Jokowi – Maruf Amin dan Gerakan Milenial Indonesia sebagai kelompok relawan milenial pendukung Prabowo –Sandiaga Uno. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang perbandingan strategi pemenangan suara milenial yang dilakukan oleh Kita Satu dan Gerakan Milenial Indonesia dalam Pemilihan Presiden tahun 2019. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis fenomena aktivisme politik Kita Satu dan Gerakan Milenial Indonesia. Norris (2002) menjelaskan bahwa terdapat tiga aspek utama dalam aktivisme politik, yaitu agensi, repertoar, dan target. Secara lebih lanjut peneliti akan mengelaborasi tiga aspek aktivisme politik ini untuk membandingkan strategi pemenangan suara milenialKita Satu dan Gerakan Milenial Indonesia. Peneliti juga menggunakan konsep cyberactivism dalam membangun penelitian ini. Temuan dari penelitian ini adalah perbedaan strategi pemenangan yang dijalankan oleh Kita Satu dan Gerakan Milenial Indonesia menghasilkan basis relawan milenial yang berbeda.

---

This research discusses the strategy of winning millennial votes in the 2019 Presidential Election with political activism. The case study of this research are Kita Satu as a millennial volunteer group supporting Jokowi - Maruf Amin and Gerakan Milenial Indonesia as a millennial volunteer group supporting Prabowo - Sandiaga Uno. This research aims to explain comparisons of millennial voting strategies undertaken by Kita Satu and Gerakan Milenial Indonesia in the 2019 Presidential Election. Researcher used a qualitative approach to analyze the phenomenon of political activism between Kita Satu and Gerakan Milenial Indonesia. Norris (2002) explained that there are three main aspects of political activism, namely agency, repertoire, and target. More details, researcher will elaborate the three aspects of political activism to compare the millennial voting strategies by Kita Satu and Gerakan Milenial Indonesia. Researcher also use the concept of cyberactivism in building this research. The results of this study are the different millennial voting strategies carried out by Kita Satu and Gerakan Milenial Indonesia produce a different millennial voluntary base.

 

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena kecurangan pemilu yang disebabkan adanya jaringan antara Hadi Margo Sambodo (penyelenggara pemilu) – Fandi Utomo (caleg) pada pemilihan legislatif 2019 di Kota Surabaya. Permasalahan kecurangan pemilu yang terjadi di Kota Surabaya disebabkan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Surabaya diluar proses dan kewenangannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan memadukan data primer dan data sekunder diperoleh melalui literatur, pemberitaan, dan dokumentasi yang menunjang penelitian ini. Pandangan Lehocq mengenai kecurangan pemilu dipilih sebagai upaya penulis untuk melihat konsep kecurangan pemilu melalui peranan informasinya. Didukung oleh pandangan Michel Callon melihat motif penyelenggara pemilu dalam melakukan kecurangan pemilu. Kemudian, bentuk kecurangan pemilu untuk melakukan manipulasi suara melalui penyimpangan prosedur. Adapun temuan penelitian ini menunjukan adanya jaringan yang terjalin antara Fandi Utomo (caleg) – Hadi Margo Sambodo (penyelenggara pemilu) membuat pengawas pemilu bersikap tidak netral. Hal itu dibuktikan dengan dikeluarkannya rekomendasi penghitungan suara ulang oleh Bawaslu Kota Surabaya di seluruh TPS Kota Surabaya. Tujuan dari diadakan penghitungan suara ulang bermaksud untuk memanipulasi suara dan mengubah hasil pemilu dengan melalui relasi yang dimiliki antara Hadi Margo Sambodo (penyelenggara pemilu) – Fandi Utomo (caleg). Disisi lain dengan adanya jaringan yang sudah terjalin lama semasa keduanya berada di organisasi yang sama, memberikan manfaat pada kedua belah pihak. Bagi Fandi Utomo mendapatkan kepentingan elektoralnya sedangkan bagi Hadi Margo Sambodo mendapatkan imbalan materi dari kandidat peserta pemilu. Namun dengan adanya keberpihakan yang dilakukan oleh Hadi Margo Sambodo berdampak pada berkurangnya kepercayaan publik kepada penyelenggara pemilu. Hal ini dibuktikan dengan adanya demontrasi yang dilakukan oleh gabungan masyarakat sipil di kantor Bawaslu Jawa Timur. Tujuan dari demontrasi tersebut agar pihak Bawaslu Jawa Timur melakukan pemberhentian kepada anggota Bawaslu Kota Surabaya yang terlibat praktik kecurangan pemilu. Hal ini sesuai dengan pandangan Pippa Norris yang menyatakan bahwa, segala bentuk kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dengan melanggar prinsip integritas pemilu akan berpengaruh pada kualitas pemilu. Oleh sebab itu, bagi penyelenggara pemilu perlu menjaga prinsip integritas yang dimilikinya agar dapat menjaga kualitas pemilu yang jujur dan adil.    

---

This study aims to explain the phenomenon of election fraud caused by the network between Hadi Margo Sambodo (election organizer) - Fandi Utomo (candidate) in the 2019 legislative election in Surabaya City. The problem of election fraud that occurred in the city of Surabaya was due to the policies issued by the Surabaya City Election Supervisory Board outside the process and authority. This research is a qualitative research by combining primary data and secondary data obtained through literature, news, and documentation that support this research. Lehocq's view of election fraud was chosen as the author's attempt to see the concept of electoral fraud through the role of information. Supported by Michel Callon's view of the motives of election organizers in committing election fraud. Then, the form of election fraud is to manipulate votes through procedural irregularities. The findings of this study indicate that there is a network that exists between Fandi Utomo (candidate) - Hadi Margo Sambodo (election organizer) making election supervisors not neutral. This is evidenced by the issuance of a recommendation for a recount of votes by the Surabaya City Election Supervisory Board at all Surabaya City TPS. The purpose of holding a recount is to manipulate votes and change the election results through the relationship between Hadi Margo Sambodo (election organizer) and Fandi Utomo (candidate). On the other hand, the existence of a network that has existed for a long time while both are in the same organization, provides benefits to both parties. For Fandi Utomo, he gets his electoral interests, while for Hadi Margo Sambodo, he gets material rewards from candidates participating in the election. However, Hadi Margo Sambodo's partiality has resulted in reduced public trust in election organizers. This is evidenced by the demonstration carried out by a coalition of civil society at the East Java Bawaslu office. The purpose of the demonstration was for the East Java Bawaslu to dismiss members of the Surabaya City Bawaslu who were involved in electoral fraud. This is in accordance with Pippa Norris's view which states that all forms of fraud committed by election organizers by violating the principle of election integrity will affect the quality of the election. Therefore, election organizers need to maintain the principle of integrity they have in order to maintain the quality of honest and fair elections."

"Dalam perilaku politik, evaluasi para pemilih terhadap diri seorang calon politisi telahditemukan menjadi sesuatu yang penting dalam perilaku politik seseorang. Akan tetapi,meskipun variabel kompetensi dan karakter sudah sering diteliti, masih sedikit penelitianyang meneliti hubungan antara politisi dan pemilih yang ada dari sisi goodwill politisi.Padahal, goodwill ditemukan mampu melengkapi kompetensi dan karakter dalammenentukan kredibilitas politisi. Selain itu, masih sedikit pula yang melihat bagaimanasisi relasi parasosial dalam politik, meskipun relasi parasosial telah dibuktikan mampumempengaruhi perilaku politik seseorang. Oleh karena itu, penelitian ini ingin melihatbagaimana goodwill mempengaruhi relasi parasosial dalam politik.Partisipan yangdigunakan adalah orang-orang yang mengikuti pemilu presiden tahun 2019 (N=221)dengan umur 18-64 yang diuji menggunakan alat ukur Goodwill, Positive ParasocialRelationship, Negative Parasocial Relationship, serta alat ukur Ideologi Politik. Analisisregresi berganda menunjukan bahwa goodwill memiliki pengaruh yang signifikanterhadap relasi parasosial positif dan relasi parasosial negatif. Meskipun begitu, tidakditemukan relasi antara relasi parasosial positif dan relasi parasosial negatif yangsignifikan. Berdasarkan hasil yang didapatkan, diperlukan penelitian untuk melihat lebihlanjut karakteristik-karakteristik demografi lain yang mampu ikut berpengaruh dalamperilaku memilih serta penelitian lanjutan dalam bentuk longitudinal untuk melihat lebihlanjut interaksi variabel-variabel yang ada

---

In politics, personal evaluation of politicians by their voters is important for a person’s

political behavior. However, while competence and character have received considerable

attention, little research has been done when it comes to the goodwill of politicians, even

though it was found that goodwill could supplement both competence and character when

it comes to determining the credibility of politicians. Furthermore, little research has also

been done regarding parasocial relationships in politics, even though it was found that it

could affect a person’s political behavior. Thus, this research intends to see how goodwill

affects parasocial relationships in politics. Participants of this research were those who

participated in the 2019 presidential election (N=221) with the age of 18-64. Goodwill,

Positive Parasocial Relationship, Negative Parasosial, and Political Ideology scale were

administered to measure the relation between Parasocial Relationship and Goodwill.

Multiple hierarchical regression showed that goodwill has an effect on both positive and

negative parasocial relationship. However, no significant relation was found between

positive parasocial relationship and negative parasocial relationship. Based on the results,

further research is needed to look into other demographical characteristics that can also

have an influence on voting behavior and also future researches conducted in longitudinal

forms to look further into how these variables interact with one another"

"Dalam perilaku politik, evaluasi para pemilih terhadap diri seorang calon politisi telah ditemukan menjadi sesuatu yang penting dalam perilaku politik seseorang. Akan tetapi, meskipun variabel kompetensi dan karakter sudah sering diteliti, masih sedikit penelitian yang meneliti hubungan antara politisi dan pemilih yang ada dari sisi goodwill politisi. Padahal, goodwill ditemukan mampu melengkapi kompetensi dan karakter dalam menentukan kredibilitas politisi. Selain itu, masih sedikit pula yang melihat bagaimana sisi relasi parasosial dalam politik, meskipun relasi parasosial telah dibuktikan mampu mempengaruhi perilaku politik seseorang. Oleh karena itu, penelitian ini ingin melihat bagaimana goodwill mempengaruhi relasi parasosial dalam politik.Partisipan yang digunakan adalah orang-orang yang mengikuti pemilu presiden tahun 2019 (N=221) dengan umur 18-64 yang diuji menggunakan alat ukur Goodwill, Positive Parasocial Relationship, Negative Parasocial Relationship, serta alat ukur Ideologi Politik. Analisis regresi berganda menunjukan bahwa goodwill memiliki pengaruh yang signifikan terhadap relasi parasosial positif dan relasi parasosial negatif. Meskipun begitu, tidak ditemukan relasi antara relasi parasosial positif dan relasi parasosial negatif yang signifikan. Berdasarkan hasil yang didapatkan, diperlukan penelitian untuk melihat lebih lanjut karakteristik-karakteristik demografi lain yang mampu ikut berpengaruh dalam perilaku memilih serta penelitian lanjutan dalam bentuk longitudinal untuk melihat lebih lanjut interaksi variabel-variabel yang ada.

---

In politics, personal evaluation of politicians by their voters is important for a person’spolitical behavior. However, while competence and character have received considerable attention, little research has been done when it comes to the goodwill of politicians, even though it was found that goodwill could supplement both competence and character when it comes to determining the credibility of politicians. Furthermore, little research has also been done regarding parasocial relationships in politics, even though it was found that itcould affect a person’s political behavior. Thus, this research intends to see how goodwill affects parasocial relationships in politics. Participants of this research were those who participated in the 2019 presidential election (N=221) with the age of 18-64. Goodwill, Positive Parasocial Relationship, Negative Parasosial, and Political Ideology scale were administered to measure the relation between Parasocial Relationship and Goodwill. Multiple hierarchical regression showed that goodwill has an effect on both positive and negative parasocial relationship. However, no significant relation was found between positive parasocial relationship and negative parasocial relationship. Based on the results, further research is needed to look into other demographical characteristics that can also have an influence on voting behavior and also future researches conducted in longitudinal forms to look further into how these variables interact with one another."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai advokasi hak pilih masyarakat adat yang dilakukan oleh AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara). Menjelang Pemilu 2019, masyarakat adat berpotensi kehilangan hak pilihnya karena dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 diwajibkan memiliki KTP elektronik sebagai syarat administratif untuk menjadi pemilih. Namun pada realitasnya terdapat masyarakat adat yang sangat terhambat dalam melakukan perekaman KTP elektronik di antaranya yang tinggal di wilayah konflik dan konservasi, wilayah yang memiliki keterbatasan ke layanan pencatatan sipil, dan wilayah dengan pranata adat yang bertentangan dengan persyaratan perekaman KTP elektronik. Penelitian ini menjawab pertanyaan tentang bagaimana peran AMAN dalam mengadvokasi hak pilih masyarakat adat yang tidak memiliki KTP elektronik pada Pemilu 2019 berdasarkan kondisi khusus di ketiga wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Teori yang digunakan adalah teori aktivisme politik melalui rangkaian tindakan yang disebut mixed action strategies dari Pippa Norris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokasi hak pilih masyarakat adat merupakan proses aktivisme politik di mana AMAN berperan sebagai agensi. AMAN menjalankan perannya dengan melakukan mixed action strategies di tingkat pusat dan daerah. AMAN menargetkan advokasinya ke KPU sebagai penyelenggara pemilu dan Kemendagri sebagai lembaga yang berwenang dalam pembuatan KTP elektronik. Namun upaya tersebut belum mencapai hasil signifikan dalam menyelamatkan hak pilih masyarakat adat.

---

ABSTRACTThis thesis discusses advocacy for indigenous peoples voting rights carried out by AMAN (Alliance of Indigenous Peoples of the Archipelago). Towards the 2019 Election, indigenous peoples have the potential to lose their voting rights because of the obligation to own an electronic identity card (e-KTP) is an administrative requirement to become a voter as written on Law Number 7 of 2017. Whereas there are indigenous people who are very hampered in recording e-KTP, including those who live in conflict and conservation areas, areas that have limited civil registration services, and areas with traditional institutions that is not in line with the requirements for recording e-KTP. This study answers the question of how AMAN's role in advocating for voting rights of indigenous peoples who do not have e-KTP in the 2019 Election based on special conditions in those three areas. This study uses a qualitative approach with the method of collecting data through in-depth interviews. The theory used is the theory of political activism through a series of actions called mixed action strategies from Pippa Norris. The result of the study shows that advocacy for the right to vote for indigenous peoples is a process of political activism in which AMAN acts as an agency. AMAN performs its role by conducting mixed action strategies at the central and regional levels. AMAN targets its advocacy to the KPU as the organizer of the election and the Ministry of Home Affairs as the authorized institution about e-KTP. However, its advocacy have not yet achieved significant results on rescuing indigenous peoples' voting rights."

"Perubahan desain pemilu di era reformasi telah memberi dampak terhadap perubahan strategi kandidat untuk memenangkan pemilu. Sejak Pemilu 2009 hingga 2019, beberapa peserta pemilu mulai mengejar suara personalnya. Berbagai usaha akan mereka lakukan, termasuk membentuk relasi patron klien dengan seorang broker. Keberadaan broker dipercaya membantu mengatasi kendala timbal balik dialami oleh kandidat. Fenomena jaringan perantara pada pemilu era reformasi semakin beragam. Menurut Aspinall dan Mada Sukmajati (2014), terdapat tiga jenis fenomena broker yaitu partai politik, tim sukses, dan jaringan sosial Sementara penelitian ini akan membahas fenomena broker lainnya yaitu broker penyelenggara pemilu. Studi ini meneliti tentang peran broker penyelenggara pemilu dengan mengambil studi kasus praktik broker penyelenggara pemilu di Kabupaten Karawang pada Pemilu 2019. Alasan kesediaan beberapa penyelenggara pemilu di Kabupaten Karawang adalah ikatan pertemanan, motivasi ekonomi, serta aspek manajerial pemilu. Tidak semua broker kerap diidentikan sebagai “the Peronist problem-solving network” (Auyero, 2000) karena memungkinkan broker gagal memenangkan kliennya pada pemilu. Penelitian ini juga menjelaskan problematika loyalitas kesetiaan broker penyelenggara pemilu di Kabupaten Karawang. Adapun teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori brokerage dan konsep integritas pemilu.

---

The Changes in election design in the reform era have had an impact on changing candidate strategies to win elections. From the 2009 to 2019 elections, several election participants began to pursue their votes. They will do various efforts, including establishing a patron-client relationship with a broker. The existence of a broker is believed to help overcome the reciprocal obstacles experienced by candidates. The phenomenon of the intermediary network in the reform era elections is increasingly diverse. According to Aspinall and Mada Sukmajati (2014), there are three types of broker phenomena, namely political parties, successful teams, and social networks. This study examines the role of election management brokers by taking a case study of the practice of election management brokers in Karawang Regency in the 2019 Election. The reasons for the willingness of several election organizers in Karawang Regency are friendship bonds, economic motivation, and managerial aspects of the election. Not all brokers are often identified as “the Peronist problem-solving network” (Auyero, 2000) because it allows brokers to fail to win their clients in elections. This study also explains the problem of loyalty of election management brokers in Karawang Regency. The theories used in this research are brokerage theory and the concept of electoral integrity."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji politik identitas dengan 3 pendekatan, yaitu Primordialisme (karakteristik personal, dan latar belakang politik), Konstruktivisme (citra diri, dan kredibilitas), dan Instrumentalisme (manajemen kampanye) terhadap peluang kemenangan pada pilpres 2019. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan kuesioner sebagai instrument untuk penghimpunan data dan pengolahan data menggunakan anaisis regresi logistik. Data terdiri dari 300 responden millennials yang memiliki media sosial dan juga menggunakan hak pilihnya pada pilpres 2019. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif yang signifikan secara parsial citra diri, kredibilitas, dan manajemen kampanye terhadap peluang kemenangan. Sedangkan terdapat pengaruh negative yang signifikan secara parsial latar belakang politik terhadap peluang kemenangan. Tidak ada pengaruh yang signifikan karakteristik personal dengan peluang kemenangan. Terdapat 7 skenario dan 4 strategi yang paling unggul untuk digunakan sebagai rekomendasi strategi pemenangan untuk target pemilih millennials dan memiliki sosial media. Strategi terkuat adalah menggunakan gabungan strategi politik identitas konstruktivisme dan instrumentalisme dengan nilai peluang kemenengan sebesar 0.92.

---

This study aims to examine identity politics with 3 approaches, namely Primordialism (personal characteristics, and political background), Constructivism (self-image, and credibility), and Instrumentalism (campaign management) on the chances of victory in the 2019 presidential election. This research method uses the method of Quantitative questionnaire as an instrument for data collection and data processing using logistic regression analysis. The data consisted of 300 millennials respondents who owned social media and also used their right to vote in the 2019 presidential election. The results show that there was a significant positive effect partially on self-image, credibility, and campaign management chances of victory. While there is a significant negative influence partially on political background chances of victory. There is no significant influence of personal characteristics with the chance of victory. There are 7 scenarios and 4 of the most superior strategies to be used as a winning strategy recommendation for millennials and social media voters. by combining constructivism and instrumentalism strategies will be the best strategy with a winning opportunity value of 0.92."