Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Penelitian ini membahas bagaimana pada masa pendudukan Jepang di Indonesia terjadi sebuah peristiwa kelam dalam sejarah, yaitu pelaksanaan sistem perbudakan seksual pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Berbagai negara di Asia Tenggara, Cina, dan Korea Selatan yang terlibat dalam peristiwa tersebut memiliki kebijakan yang berbeda dalam menangani permasalahan ini. Penelitian ini berfokus pada penanganan kompensasi dana pampasan perang dari pihak Jepang melalui organisasi Asian Women’s Fund di Indonesia. Selama penyelesaiannya, LBH Yogya selaku penasehat hukum Jugun Ianfu Indonesia berusaha memperjuangkan keadilan yang pada awalnya tidak diberikan oleh Pemerintah Jepang. Keberadaan Jugun Ianfu Indonesia baru diakui saat perundingan di Tokyo pada tahun 1996, setelah itu mendapat kompensasi dana mulai dari tahun 1997. Dana tersebut oleh Kementerian Sosial RI digunakan untuk membangun panti-panti sosial dan tidak diberikan secara langsung kepada korban yang bersangkutan sehingga banyak muncul pertentangan dari pihak eks Jugun Ianfu Indonesia terhadap Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak  secara tuntas menyelesaikan permasalahan ini dan cenderung bersikap pasif. Dalam hal ini, penulis bertujuan untuk mengaitkan kedua permasalahan, yaitu, bagaimana peranan Asian Women’s Fund dalam menangani peristiwa Jugun Ianfu di Indonesia dan bagaimana kebijakan Indonesia setelah menerima dana kompensasi dari Jepang. Pemerintah Indonesia bersikap pasif sehingga masalah ini tidak secara tuntas terselesaikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang sumbernya didapat melalui studi literatur berupa arsip dari organisasi Asian Women’s Fund, buku, artikel jurnal, dan laporan Kementerian Sosial Republik Indonesia mengenai permasalahan Jugun Ianfu. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguraikan proses serta peranan dari organisasi Asian Women’s Fund terhadap masalah Jugun Ianfu di Indonesia terkait isu-isu yang masih belum terselesaikan  dan bagaimana Jepang menangani dampak yang diakibatkan oleh peristiwa tersebut. 

---

This study discusses about how during the Japanese occupation of Indonesia occurred a tragic occasion, that is an implementation of a sexual slavery system during the Japanese occupation in Indonesia. Various countries in Southeast Asia as well as China, and South Korea involved in the event, have different policies in dealing with this problem. This research focuses on conducting the compensation for war reparation funds from the Japanese Government through the Asian Women’s Fund organization in Indonesia. During the settlement, LBH Yogya as legal advisor Jugun Ianfu Indonesia tried to fight for justice which was not initially given by the Japanese Government. The existence of Jugun Ianfu from Indonesia was only acknowledged in 1996 during a meeting between ex Jugun Ianfu representation and Japanese Government in Tokyo. LBH Yogya demanded compensation for a formal apology from the Japanese Government, which was actualized in 1997. Indonesian Ministry of Social Affairs used the funds to build social institutions instead of given it directly to the victims, it emerges a disagreement between ex-Jugun Ianfu in Indonesia and the Indonesian Government. The Indonesian Government handling this problems passively so this issue is not completely resolved. This study uses historical research methods which sources are obtained through literature studies in the form of archives from the Asian Women’s Fund organization, books, journal articles, and the Indonesian Ministry of Social Affairs report concerning the issue of Jugun Ianfu. The main objective of this research is to elaborate the process and role of the Asian Women’s Fund organization on the issue of Jugun Ianfu in Indonesia regarding issues that remain unresolved and how Japan has handled the impacts caused by the event. 

"

"Studi mengenai pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942-1945. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan perjuangan pemuda Indonesia di kota Bandung yang tergabung dalam Angkatan Muda Indonesia dalam menghadapi pendudukan Jepang. Dalam menyusun tulisan ini, penulis telah melakukan pengumpulan data-data me1a1ui studi literatur seperti: buku-_buku, maupun surat-surat kabar yang terbit pada masa itu. Selain itu, untuk memperoleh data-data yang lebih dapat dipercaya, penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa tokohyang terlibat langsung dengan peristiwa tersebut. Dari hasil penelitian penulis, terungkap bahwa pendudukan Jepang di Indonesia telah menimbulkan pederitaan terhadap penduduk. Oleh karena itu keberadaannya banyak mendapat perlawanan dari bangsa Indonesia. Salah satu bentuk perlawanan yang dilakukan bangsa Indonesia, khususnya para pemuda, adalah melalui gerakan bawah tanah seperti yang telah dilakukan Angkatan Muda Indonesia di bawah pimpinan Djamal Ali di kota Bandung. Oleh karena pemerintah militer Jepang member1akukan hukuman yang sangat keras terhadap setiap ben_tuk perlawanan yang ada, membuat gerakan ini tidak mau me_lancarkan aksi kekerasan dalam perjuangannya. Meskipun demikian gerakan ini pada pertengahan tahun 1945 telah berhasil menyelenggarakan sebuah kongres pemuda yang dihadiri oleh waki1-wakil pemuda se-Jawa dan Madura. Dari kongres ini kemudian berhasil membuat sebuah mosi untuk membentuk satu pimpinan nasional. Mosi ini mencapai puncaknya dengan dibentuknya sebuah organisasi yang bernama Gerakan Rakyat Baru pada tahun 1945."