Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Pandemi Covid-19 telah membuat Indonesia berada dalam keadaan darurat karena krisis ekonomi dan kesehatan. Perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pun dijadikan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan keadaan darurat covid-19. Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020) untuk mengatasi keadaan darurat tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan metode analisis kualitatif. Rumusan masalah penelitian ini mengenai alasan perubahan APBN dengan mekanisme di dalam Perppu 1/2020 dan mekanisme perubahan APBN yang diatur di dalam UU 2/2020. Simpulan dari penelitian ini adalah tidak adanya kapasitas yang memadai dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan perubahan APBN dengan cepat dan tanggap seperti yang dilakukan Parlemen negara lain, selain itu, memang terdapat hukum yang tidak memadai di dalam sistem hukum APBN Indonesia sehingga memerlukan Perppu untuk mengubah hukum yang sudah ada. Mekanisme perubahan APBN dengan Peraturan Presiden pun sudah tepat dilakukan di masa darurat tanpa menghilangkan hak budget DPR. Saran dari penelitian ini adalah agar Pemerintah dan DPR menyusun Undang-Undang Keuangan Negara Darurat yang mengatur fleksibilitas dari perubahan APBN, jangka waktu perubahan kebijakan dan mekanisme untuk kembali ke kondisi normal.

 

---

The Covid-19 pandemic has put Indonesia in a state of emergency due to the economic and health crisis. Changes in the state budget were also used as one way to overcome the problem of the Covid-19 emergency. The government then issued Emergency Decree (ED) Number 1 of 2020 (which was ratified as Law Number 2 of 2020) to overcome this emergency. This research is a juridical-normative research with a qualitative analysis method. The formulation of problems related to the reasons for the revision of the state budget with the mechanisms in ED 1/2020 and the state budget amendment mechanism regulated in Law 2/2020. The conclusion of this research is that there is no sufficient capacity of the parliament to make changes to the state budget quickly and responsively as has been done by Parliaments of other countries, besides that, there is indeed an inadequate law in the legal system of the Indonesian State Budget so that it requires ED to change existing laws. The mechanism for revising the state budget by Presidential Regulation is already appropriate in an emergency without eliminating the parliament's budgetary rights. The suggestion from this research is that the Government and the Parliament should draft an Emergency State Finance Law which regulates the flexibility of state budget changes, the time frame for policy changes and the mechanism for returning to normal conditions.

"

"Kebijakan keuangan Negara darurat Pandemi COVID-19, seharusnya dilaksanakan secara transparan dan akuntabel meskipun dilaksanakan dalam keadaan darurat dan terbatas. Hal ini disebabkan keuangan Negara merupakan sektor yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis karakter hukum dan mekanisme kebijakan keuangan Negara darurat pada masa pandemi COVID-19, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 Sebagaimana Ditetapkan Menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.Berdasarkan kajian dan analisis atas peraturan yang berlaku, ditemukan bahwa karakter hukum dalam kebijakan keuangan Negara darurat berbeda dengan kebijakan pada umumnya.Karakter hukum pada sektor keuangan Negara darurat, membuat Pemerintah dapat mengeluarkan kebutuhan anggaran belanja Negara terlebih dahulu, yang kemudian diusulkan pada rancangan perubahan APBN dan atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran sebagai bentuk Pembahasan Pemerintah atas Hak Budget lembaga legislatif. Dalam kondisi tidak normal sekalipun pemerintah berkewajiban melaksanakan fungsi pemerintahanya secara baik dan efektif sehingga dibutuhkankonsep baku kedaruratan yang mengatur protokol mitigasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara dalam keadaan darurat, melalui penguatan peran pengendalian internal Pemerintah yang dapat mencegah dan mendeteksi secara cepat atas potensi penyalahgunaan anggaran Negara

---

The state financial policy of the COVID-19 pandemic emergency, should be implemented in a transparent and accountable manner even though it is carried out in an emergency and limited manner. This is because State finances are a sector that must be managed and accounted for in accordance with the mechanism of the 1945 Constitution. By using normative juridical research methods, this study is intended to analyze the legal character and mechanism of emergency State financial policies during the COVID-19 pandemic, based on Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 1 of 2020 As Stipulated as Law Number 2 of 2020. Based on a study and analysis of the applicable regulations, it was found that the legal character of the emergency State financial policy is different from the policy in general. The legal character of the emergency State financial sector allows the Government to issue the needs of the State budget first, which is then proposed in the draft amendment to the APBN and or submitted in the budget realization report as a form of Government Discussion on Budget Rights of the legislature. Even in abnormal conditions, the government is obliged to carry out its government functions properly and effectively so that a standard emergency concept is needed that regulates the mitigation protocol for managing and accounting for State finances in an emergency, through strengthening the role of the Government's internal control which can prevent and detect quickly the potential misuse of the State budget"

"Penelitian ini membahas mengenai penggunaan dana siap pakai dalam penanganan bencana nonalam pandemi Coronavirus Disease 2019. Penggunaan dana siap pakai tidak tepat digunakan untuk membiayai belanja dalam rangka penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019, disamping juga telah terdapatnya pilihan kebijakan kedaruratan untuk mengatasi situasi pandemi tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dibahas mengenai konsep pengelolaan dana siap pakai sebagai salah satu anggaran penanggulangan bencana dalam perspektif Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan juga mengenai pengelolaan anggaran penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019 dalam perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang. Akan dipaparkan pula analisis perbandingan konsep kedua pendanaan tersebut dalam kerangka penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan metode eksplanatoris dengan pendekatan teori, konsep dan peraturan perundang-undangan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana siap pakai merupakan dana on-call yang tersedia dan dicadangkan dalam APBN yang dipakai untuk kegiatan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana, sedangkan anggaran penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019 merupakan dana yang digunakan untuk membiayai penanganan pandemi dan pemulihan perekonomian nasional.

---

This research discusses the utilization of on-call funds (dana siap pakai) in non-natural disasters management of the Coronavirus Disease 2019 pandemic. The utilization of dana siap pakai is inappropriately used to fund expenditures in the Coronavirus Disease 2019 management, as well as the existence of emergency policy options to overcome the pandemic situation. Therefore, in this research, we will discuss the concept of managing dana siap pakai as one of the disaster management budgets in the perspective of Act No. 24 of 2007 on Disaster Management and also about budget management for Coronavirus Disease 2019 management in the perspective of Act No. 2 of 2020 on Issuance of Governance Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2020 to Become Law. A comparative analysis of the two funding concepts will also be presented in the framework of the Coronavirus Disease 2019. This research is a normative legal research that uses an explanatory method with the conceptual approach and statute approach. It is analyzed qualitatively. The results of the research show that dana siap pakai is on-call funds that are available and reserved in the APBN which are used only for disaster management activities during disaster emergency response, while the budget for the Coronavirus Disease 2019 is used to funds the response activity on pandemic and economic recovery."

"Pandemi covid-19 yang merebak secara tiba-tiba menimbulkan kepanikan dan ketidaksiapan semua negara di belahan dunia termasuk dengan Indonesia. Keadaan darurat pandemi covid-19 di hadapi Indonesia dengan menerapkan status darurat Kesehatan masyarakat Status keadaan darurat tersebut dipilih pemerintah karena covid19 termasuk ke dalam bencana non alam. Dengan adanya penetapan status darurat Kesehatan masyarakat yang diatur di dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, pemerintah melakukan beberapa kebijakan dan peraturan pemerintah. Namun dalam proses pelaksanaannya baik program dan kebijakan pemerintah mengalami inkonsistensi sehingga menyebabkan kebingungan di dalam masyarakat. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif yang mengacu pada asas-asas hukum, sistematika hukum, dan perbandingan hukum dengan mengkaji pengaturan kedaruratan, hak atas Kesehatan di dalam konstitusi beberapa negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap hak asasi manusia akan Kesehatan selama keadaan darurat pandemi covid-19 dianggap kurang berhasil oleh masyarakat sebab di awal penanggulangannya, pemerintah terkesan lamban dan tidak adanya inisiatif dalam melakukan pencegahan. Barulah covid-19 merebak di kalangan masyarakat pemerintah gencar dalam melakukan penanggulangan. Dalam penanggulangan covid-19, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan untuk menanggulangi covid-19 seperti Penerapan Protokol Kesehatan, Pembatasan Sosial Berskala Besar, Vaksinasi Covid-19, Melakukan tes PCR Ketika akan bepergian dan terakhir Menetapkan PPKM. Namun peraturanperaturan tersebut selalu tidak memiliki kejelasan dan berubah-ubah seperti PPKM terkait dengan level kedaruratan. Selain itu, terkait program vaksinasi yang penyebaran informasi tidak sampai di tengah masyarakat sehingga program vaksinasi banyak menimbulkan keraguan dan keributan yang menyebabkan terhambatnya pencegahan dan penanggulangan covid-19. Permasalahan PCR juga dirasakan masyarakat sebab program tes PCR yang diwajibkan oleh pemerintah Ketika akan melakukan perjalanan dirasa sangat mahal harganya dan membebani masyarakat terlebih lagi dengan masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Inkonsistensi pemerintah dalam membuat peraturan dan kebijakan inilah yang membuat carut marut sistem kedaruratan di Indonesia. Terlebih lagi banyaknya tumpang tindih peraturan dan tidak sesuainya peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar menambah daftar panjang persoalan terkait dengan perlindungan hak asasi manusia akan Kesehatan selama pandemi covid-19. Selain itu terdapat beberapa peraturan yang tidak memiliki rujukan dalam peraturan perundang-undangan dan jangka waktu pemberlakuan covid-19 yang sampai sekarang belum ada kejelasan kapan akan berakhir.

---

The COVID-19 pandemic that suddenly spreads has caused panic and unpreparedness for all countries in the world, including Indonesia. The emergency of the COVID-19 pandemic faced by Indonesia by implementing an emergency status public health is not a constitutional emergency status. The state of emergency was chosen by the government because COVID-19 is a non-natural disaster. With the establishment of a public health emergency status regulated in Presidential Decree No. 11 of 2020, the government has implemented several government policies and regulations. However, in the implementation process, both government programs and policies experienced inconsistencies, causing confusion in the community. This paper uses a normative research method that refers to legal principles, legal systematics, and comparative law by examining emergency settings, the right to health in the constitutions of several countries. The results showed that the government in protecting human rights for health during the Covid-19 pandemic emergency was considered less successful by the community because at the beginning of the response, the government seemed slow and there was no initiative in taking prevention. It was only then that the Covid-19 spread among the people of the government was aggressive in carrying out countermeasures. In dealing with COVID-19, the government has issued several regulations to deal with COVID-19, such as the application of health protocols, large-scale social restrictions, Covid-19 vaccination, conducting PCR tests when traveling and finally establishing the implementation of community activity restrictions (PPKM). However, these regulations always lack clarity and change such as PPKM related to the emergency level. In addition, related to the vaccination program, the dissemination of information did not reach the community so that the vaccination program caused a lot of doubts and commotions which hampered the prevention and control of COVID-19. The PCR problem is also felt by the community because the PCR test program that is required by the government when traveling is considered very expensive and helps the community, especially people with middle to lower economies. The government's inconsistency in making regulations and policies is what makes the emergency system chaotic in Indonesia. Moreover, the many overlapping regulations and the incompatibility of the laws and regulations used as the basis add to the long list of issues related to the protection of human rights to health during the covid-19 pandemic. In addition, there are some regulations that do not have references in the legislation and the same period of covid-19 enforcement now there is no clarity on when it will end."

"Penyelesaian kerugian keuangan negara akibat kelalaian/kesalahan administrasi seharusnya merupakan penyelesaian administrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kerugian negara selalu diarahkan kepada hukum pidana dan mengabaikan hukum administrasi negara. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman mengenai teori hukum administrasi negara. Tidak semua penyimpangan khususnya dalam hal tindakan aparatur pemerintah dikenai sanksi pidana apabila hukum administrasi negara memberikan pedoman dan sanksi. Untuk itu, perlu dibuat adanya Standar Operasional agar penyelesaian kerugian keuangan negara akibat kesalahan/kelalaian admnistrasi dapat diselesaikan secara administrasi dan peningkatan pengawasan dari APIP dalam hal ?hal yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan.

---

Solving Mechanism of State Financial Loss Due to Administrative Failure and/or error should be an administrative settlement in accordance with Law No. 1 of 2004 on State Treasury and Law No. 30 Year 2014 on Government Administration. State losses are always directed to the criminal law and the law ignores the state administration. This is due to lack of understanding of the theory of administrative law. Not all irregularities, especially in terms of the actions of government officials subject to criminal sanctions if the administrative law providing guidelines and sanctions. For that, need to be made that the completion of their Standard Operating state financial losses due to errors / omissions of Administrative can be resolved administratively and increased supervision of the APIP in those things which relate to government administration."

"Penyakit koronavirus 2019 atau COVID-19 merupakan suatu penyakit baru yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Pada awal tahun 2020, penyakit ini telah menjadi bencana nonalam berupa pandemi di lebih dari 200 negara di dunia. Negara-negara tersebut memiliki pengelolaan bencana yang berbeda-beda tergantung dari kerentanan, dampak bahaya yang ditimbulkan, karakteristik sosial, serta kondisi geografis di negaranya. Di Indonesia tersendiri, hingga tanggal 28 Juli 2020, pemerintah masih berusaha mengendalikan pandemi COVID-19 agar penyebarannya tidak semakin meluas. Sementara itu, sudah ada beberapa negara yang saat ini telah berhasil mengendalikan pandemi COVID-19 dengan sangat baik, beberapa diantaranya adalah Tiongkok dan Vietnam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitik serta menggunakan metode tinjauan kepustakaan (literature review) dan bertujuan untuk memberikan gambaran pengelolaan bencana nonalam yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia serta negara yang telah berhasil mengendalikan pandemi COVID-19. Data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku elektronik, situs web pemerintah, basis data, dan mesin pencarian terpercaya dengan memasukkan kata kunci yang sesuai. Implementasi pengelolaan bencana dilihat berdasarkan pedoman pengelolaan pandemi COVID-19 yang diterbitkan oleh WHO serta teori siklus manajemen bencana mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, respons, hingga pemulihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah memenuhi 28 dari 30 aspek pengelolaan bencana. Sementara itu, Vietnam telah memenuhi 29 dari 30 aspek dan Tiongkok telah memenuhi seluruh aspek. Meskipun demikian, kedua negara tersebut berhasil melandaikan kurva laju peningkatan kasus, sedangkan Indonesia belum berhasil. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor mulai dari masyarakat yang tidak patuh, kebijakan yang lemah, pelaksanaan testing yang minim, data yang tidak akurat, hingga pemerintah yang kurang tegas. Pemerintah Indonesia dapat menjadikan negara Tiongkok dan Vietnam yang telah berhasil mengelola dan mengendalikan pandemi COVID-19 sebagai acuan dalam pembuatan kebijakan selanjutnya.

---

Coronavirus Disease 2019 also known as COVID-19 is a new emerging disease transmitted by SARS-CoV-2. In the beginning of 2020, COVID-19 has been a non- natural disaster in the form of pandemic in over 200 countries around the world. Every country has their own ways and capabilities to manage a disaster. It depends on the vulnerabilities, hazards, social characteristics, and geographical conditions. As of July 28th 2020, the government of Indonesia is still striving to slow the widespread of COVID- 19 in the country. On the other side, China and Vietnam have managed to control the spread of the disease very well. This research is using qualitative approach and descriptive analytic with literature review method. This research aims to see the overview of non- natural disaster management that have been implemented by Indonesia and the success story of China and Vietnam in managing the pandemic. Data and information being used in this research are taken from electronic books, governmental database, websites, and qualified search engines by typing corresponding keywords. The result of this research shows that Indonesia has checked 28 out of 30 aspects of COVID-19 disaster management. Meanwhile, Vietnam has checked 29 out of 30 aspects and China has completed all checklists. Nevertheless, both countries have successfully flattened the curve of COVID-19 case number, but not with Indonesia. It could happen because there are several factors, such as disobedient society, weak policies, low testing ratio, inaccurate data, and careless government. As a suggestion, Indonesia should learn applicable lessons from China and Vietnam to take significant steps to slow the spread of the virus."

"Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 sebagai langkah kebijakan untuk menanggulangi situasi darurat kesehatan masyarakat dari penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Perppu ini berisikan kebijakan pemerintah yang mengesampingkan beberapa aturan-aturan keuangan negara, salah satunya mengenai batasan defisit anggaran. Langkah Presiden ini menimbulkan pertanyaan mengapa tidak menempuh pengusulan perubahan APBN terlebih dahulu, mengapa Perppu bisa menentukan defisit APBN, dan bagaimana implikasi defisit anggaran yang melebih batas terhadap risiko fiskal. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yakni mengacu pada norma hukum peraturan perundang-undangan, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan hasilnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Presiden mengimplementasi kewenangannya sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara menerbitkan perppu agar pelaksanaan APBN dan roda pemerintahan pemerintahan dapat berjalan di masa darurat. Perppu mengubah ketentuan batas defisit anggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebab memiliki kedudukan yang sama dengan UU. Peningkatan defisit anggaran berimplikasi pada risiko fiskal yang memberikan tekanan pada fiskal dan mempersempit ruang bagi pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan fiskal sehingga berpotensi menurunkan kemampuan fiskal dalam menjaga kesinambungan keuangan negara. Saran bagi Pemerintah dalam membuat aturan dan kebijakan pelaksanaan dari perppu harus diikuti pengawasan yang baik untuk memastikan penyaluran dana dapat mencapai tujuan. Bagi DPR RI perlu mempersingkat tahapan pembahasan APBN Perubahan di masa darurat. Undang-undang tentang keuangan negara perlu direvisi terkait ketentuan mengenai keuangan negara pada saat keadaan darurat

---

The President of the Republic of Indonesia Joko Widodo issued Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 1 of 2020 as a policy step to tackle a public health emergency situation from Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). This Perppu contains government policies that override several regulations on state finances, one of which is about limiting the budget deficit. The President's move raises the question of why he did not propose amendments to the APBN first, why the Perppu can determine the APBN deficit, and what is the implication of a budget deficit that exceeds the limit on fiscal risk. This study uses a normative juridical approach, which refers to the legal norms of legislation, with descriptive analytical research specifications and the results are analyzed qualitatively. The results showed that in an emergency situation the time available is very short and requires extraordinary policies. The President implements his authority as the holder of government power and the management of state finances to issue a perppu so that the implementation of the APBN and the wheels of government administration can run in emergency state. The Perppu changes the budget deficit limit provisions regulated in Law Number 17 of 2003 concerning State Finance because it has the same position as the Law. An increase in the budget deficit has implications for fiscal risk that puts pressure on the fiscal and narrows the space for the government to make fiscal policies so that it has the potential to reduce fiscal capacity in maintaining the sustainability of state finances. Advice for the Government in making rules and implementation policies of the Perppu must be followed by good supervision to ensure that the distribution of funds can achieve its goals. For the DPR RI, it is necessary to shorten the stages of discussing the Revised APBN in the emergency period. The law on state finance needs to be revised in relation to provisions regarding state finances in times of emergency"

"Dalam rangka penanganan dampak ekonomi dari penyebaran pandemi COVID-19, Pemerintah Kabupaten Bogor membuat kebijakan penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk meringankan beban wajib pajak dan meningkatkan penerimaan daerah. Penghapusan sanksi tersebut dilakukan terhadap bunga pembayaran sampai dengan Tahun Pajak 2019 bagi wajib pajak yang telah membayar pokok pajak pada tahun yang bersangkutan. Penelitian ini membahas tentang bagaimana penghapusan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan tersebut ditinjau sebagai stimulus penerimaan dari sektor pajak. Serta bagaimana Peraturan Bupati Bogor Nomor 39 Tahun 2020 ditinjau dari asas kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, buku, serta jurnal terkait. Berdasarkan penelitian ini, pemberlakuan kebijakan penghapusan sanksi administratif terhadap Pajak Bumi dan Bangunan kurang relevan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun, Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 ini telah cukup memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak, meskipun masih terdapat beberapa hal yang harus lebih diperhatikan lagi.

---

In order to handle the economic impacts due to the spread of COVID-19 pandemic, the Bogor Regency Government made a policy of removing the administrative sanctions for Rural and Urban Land and Building Taxes to ease the burden on taxpayers and increase local government revenues. The removal of administrative sanctions is carried out on interest until the Tax Year of 2019 for taxpayers who have paid the tax principal for the year concerned. This undergraduate thesis discusses the removal of administrative sanctions on land and building taxes in terms of the tax revenue stimulus. And how the Regent of Bogor Regulation Number 39 of 2020 is reviewed in terms of the principle of legal certainty. This study uses a normative juridical method, using secondary data including regulations, books, and related journals. Based on this research, the implementation of this administrative sanctions removal policy of Land and Building Tax also considered not appropriate to achieve the objectives of the policy. However, the Regent of Bogor Regulation Number 39 of 2020 has been sufficient to provide legal certainty for taxpayers, although there are still several things that have to be considered.

"

"Latar Belakang: Janus Kinase (JAK)-inhibitors telah digunakan untuk terapi beberapa penyakit inflamasi dan autoimun karena kemampuannya untuk mengendalikan respon imun dan cytokine release syndrome. Saat ini penggunaan baru dari Janus Kinase (JAK)-inhibitors diperuntukan untuk terapi coronavirus disease 2019 (Covid-19), namun bukti mengenai kegunaannya masih belum jelas. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa efikasi dari Janus Kinase (JAK)-inhibitors untuk mengurangi mortalitas pasien Covid-19.Tujuan: Mengetahui efek pemberian terapi Janus Kinase (JAK)-inhibitors terhadap mortalitas pasien Covid-19.Metode: Dengan menggunakan kata kunci spesifik, dilakukan pencarian artikel potensial secara komprehensif pada PubMed, Europe PMC, and ClinicalTrials.gov database dengan pembatasan waktu sampai 2 Juni 2021. Semua penelitian tentang Covid-19 dan JAK-inhibitors dimasukan. Analisa statistik dilakukan denganReview Manager 5.4 software.Hasil: 13 penelitian dengan 4339 pasien Covid-19 dimasukan dalam meta-analisis. Data kami menyimpulkan bahwa terapi JAK-inhibitors berhubungan dengan menurunnya mortalitas pasien Covid-19 (RR 0.52; 95%CI: 0.36-0.76, p=0.0006, I2 = 33%, random-effect modelling).Kesimpulan: Penelitian ini menyimpulkan terapi JAK-inhibitors berhubungan dengan menurunnya mortalitas pasien Covid-19. Namun dibutuhkan randomized clinical trials yang lebih banyak untuk mengkonfirmasi hasil penelitian ini.

---

Background: : Janus Kinase (JAK)-inhibitors have been used for treating several inflammatory and autoimmune disease because of its ability to restrains immune systems and cytokine release syndrome. Currently, JAK-inhibitors are repurposed for the treatment of coronavirus disease 2019 (Covid-19), however the evidence regarding their benefit are still unclear. This study sought to analyze the efficacy of JAK-inhibitors in improving the mortality outcomes of Covid-19 patients.

Objective: To determine the effect of JAK-inhibitors as therapy in Covid-19 patients related to mortality.

Methods: Using specific keywords, we comprehensively searched the potential articles on PubMed, Europe PMC, and ClinicalTrials.gov database until June 2nd, 2021. All published studies on Covid-19 and JAK-inhibitors were retrieved. Statistical analysis was conducted using Review Manager 5.4 software.

Results: A total of 13 studies with 4,339 Covid-19 patients were included in the meta-analysis. Our data suggested that JAK-inhibitors was associated with reduction of mortality from Covid-19 (RR 0.52; 95%CI: 0.36 – 0.76, p=0.0006, I2 = 33%, random-effect modelling).

Conclusion: Our study suggests that JAK-inhibitors may offer beneficial effects on Covid-19 mortality. However, more randomized clinical trials warrant to confirm the findings of our study."

"Latar Belakang: Aktivasi komplemen dapat menyebabkan respon imun berlebihan dan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap morbiditas serta mortalitas pasien COVID-19. Beberapa penghambat aktivasi komplemen saat ini sedang dipelajari untuk menghambat aktivasi sistem komplemen yang berlebihan pada pasien COVID-19. Resiko, keuntungan, waktu pemberian dan bagian dari sistem yang akan ditargetkan perlu dipertimbangkan pada saat akan menggunakan penghambat komplemen, oleh karena itu telaah sistematis ini dibuat untuk mengambil kesimpulan apakah pemberian terapi penghambat sistem komplemen dapat menurunkan mortalitas pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit berdasarkan penelitian-penelitian yang tersedia.Tujuan: Mengetahui efek pemberian terapi penghambat sistem komplemen terhadap mortalitas pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit.Metode: Dengan menggunakan kata kunci spesifik, dilakukan pencarian artikel potensial secara komprehensif pada PubMed, Embase, Cochrane, dan Scopus database dengan pembatasan waktu 2019 sampai dengan sampai 31 Desember 2022. Protokol studi ini telah diregistrasi di PROSPERO (CRD42022306632). Semua penelitian pemberian terapi penghambat komplemen pada pasien COVID-19 dimasukkan. Analisis statistik dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Review Manager 5.4.Hasil: 5 penelitian memenuhi kriteria dan dimasukkan dalam telaah sistematis serta meta-analisis dengan total 739 pasien COVID-19. Hasil analisis Forest plot menunjukan bahwa pemberian terapi penghambat sistem komplemen menurunkan mortalitas sebesar 28% pada pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit (RR 0,72; 95% CI: 0,46 – 1,14, I2 = 61%, P-value = 0.16).Kesimpulan: Pemberian terapi penghambat sistem komplemen secara statistik tidak signifikan menurunkan mortalitas pada pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit

---

Background: Complement activation can cause an exaggerated immune response and is one of the factors that influence the morbidity and mortality of COVID-19 patients. Several complement activation inhibitors are currently being studied to inhibit excessive complement activation in COVID-19 patients. The risks, benefits, time of administration and the part of the system to be targeted need to be considered when using complement inhibition, therefore this systematic review was made to conclude whether the administration of complement system inhibition therapy can reduce the mortality of COVID-19 patients who are hospitalized based on available studies.

Objective: To determine the effect of complement system inhibitory therapy on the mortality of hospitalized COVID-19 patients

Methods: Using specific keywords, we comprehensively searched the PubMed, Embase, Cochrane, and Scopus databases for potential articles from 2019 to December 31, 2022. The research protocol was registered with PROSPERO (CRD42022306632). All studies administering complement inhibitory therapy to COVID-19 patients were processed. Statistical analysis was performed using Review Manager 5.4 software.

Result: 5 studies met the criteria and were included in a systematic review and meta-analysis of a total of 739 COVID-19 patients. The results of the Forest plot analysis showed that administration of complement system inhibitor therapy reduced mortality by 28% in hospitalized COVID-19 patients (RR 0.72; 95% CI: 0.46 – 1.14, I2 = 61%, P -value = 0.16).

Conclusion: Providing complement system inhibitor therapy did not statistically significantly reduce mortality in hospitalized COVID-19 patients"