Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Proses globalisasi dibidang ekonomi dan liberalisasi perdagangan internasional dewasa ini telah memberikan dampak yang cukup luas, antara lain dengan semakin menghilangnya batas-batas wilayah suatu Negara. Kedua proses tersebut telah mendorong banyak perusahaan-perusahaan multinasional dari Negara-negara maju untuk beroperasi diberbagai negara dan memasarkan produknya ke pasar Negara-Hegara lain. Hal tersebut pada akhirnya memicu persaingan yang semakin ketat antara dunia usaha.Saat ini fenomena ini terjadi hampir di berhagai belahan dunia, tak terkecuali di Negara Indonesia. Menyikapi perkembangan dibidang perekonomian tersebut, pelaku usaha berusaha meningkatkan daya saingnya dengan melakukan efisiensi diberbaqai bidang. Langkah-langkah efisiensi dibidang proses produksi, manajemen, ketenagakerjaan, permodalan dan lain-lain dikakukan dalam upaya agar tetap dapat bertahan ditengah ketatnya persaingan usaha.Dari beberapa langkah efisiensi yang dapat dilakukan, tindakan penggabungan usaha merupakan salah satu alternatif yang dapat diambil oleh suatu perusahaan. Penggahungan usaha merupakan suatu langkah memperkuat permodalan, manajemen, pemasaran dan tenaga kerja dengan cara menyatukan keunggulan-qpggulan yang dimiliki beberapa perusahaan menjadi satu kekuatan baru.Ditinjau dari segi hukum, penggabungan usaha mengakibatkan hapusnya badan human dari perusahaan yang bergabung dan perusahaan yang menerima penggabungan akan menerima penyerahan segala hak dan kewajiban dari perusahaan yang menggabungkan diri tersebut. Beberapa keuntungan dapat dipetik dari langkah penggahungan usaha ini meskipun. tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa ekses negatif dari penggabungan mungkin dapat timbul.Selain menganalisis akibat hukum dari tindakan penggabungan usaha, tesis ini juga mengungkapkan berbagai keuntungan maupun ekses negatifnya dari suatu tindakan penggabungan. Lebih lanjut, tesis ini juga berusaha menawarkan solusi yang dapat diambil untuk mengeliminir ekses negatif tersebut."

"Legal aspects of limited liability companies in Indonesia."

"Coporation is legal person or legal entity regarding as law subject that is capable of doing legal action or legal relation contact with various party as human beings.Corporation by human beings in order to form a body having status,position,authority like as those of human beings.Therefore this creation is called as artificial legal person....."

"Perseroan adalah badan hukum (legal person, legal entity), dianggap sebagai subjek hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum dengan berbagai pihak seperti manusia. Perseroan adalah badan hukum hasil rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan yang memiliki status, kedudukan, kewenangan yang sama seperti manusia..."

"Go private merupakan salah satu bentuk restrukturisasi struktur kepemilikan yang pada dasarnya dilakukan untuk kepentingan perusahaan dan pemegang saham itu sendiri.Go private bukanlah suatu langkah mundur bagi perseroan terbuka dengan pengalamannya sebagai perseroan terbuka yang wajib menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance sehingga dengan melakukan go private dan tetap menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance maka perseroan tersebut dapat lebih maju dan fleksibel dalam mengembangkan usahanya. Walaupun saat ini peraturan khusus mengenai syarat dan ketentuan dan tata cara go private belum ada, namun Bapepam dapat menetapkan kebijakan peraturan dan ketentuan yang wajib diperhatikan dalam pelaksanaan go private. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemegang saham publik yang umumnya minoritas, go private dilakukan melalui penawaran tender, sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.F.1 tentang Penawaran Tender atau sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dalam hal terjadi pengambilalihan yang mengakibatkan perubahan pengendalian perseroan terbuka; Dalam RUPS diperlukannya persetujuan dari pemegang saham independen sesuai dengan Peraturan Bapepam IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu; penetapan harga penawaran pembelian saham dalam Penawaran Tender; serta bagi pemegang saham yang tidak menyetujui tindakan perseroan berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, sesuai Pasal 55 UUPT."