Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Radikalisme telah menjadi virus yang tidak nampak namun terasa keberadaannya di sekitar kita. Radikalisme ini tidak saja mempengaruhi pemikiran masyarakat umum tetapi ancaman ini juga dapat merubah pemahaman dari aparat negara di Indonesia sehingga menjadi radikal. Pemahaman ini dapat merusak struktur tatanan dalam masyarakat umum dan bila dibiarkan dapat menyebabkan timbulnya kecemasan dan ketakutan bagi seluruh warga negara Indonesia. Dampak yang tak kalah merusak adalah terjadinya perpecahan dalam masyarakat sehingga menyebabkan terciptanya jurang pemisah antar umat beragama di Indonesia. Penelitian tentang radikalisme ini dilakukan guna mendapatkan strategi efektif dalam mencegah penyebaran paham radikal di kalangan aparat negara sehingga tidak dapat mempengaruhi pemikiran para abdi negara yang bertugas di berbagai instansi pemerintahan. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif melalui studi dokumen (rekam jejak karir kriminal mantan aparat negara yang terpapar radikalisme), wawancara langsung dengan beberapa mantan aparat negara (TNI / Polri dan ASN) yang telah terpapar dengan paham radikal sehingga melakukan aksi terorisme serta metode delphi dari unsur pejabat pemerintah dan penggiat LSM yang menangani masalah terorisme. Hasil yang didapat dari wawancara terhadap mantan aparat negara yang telah terpapar paham radikal menghasilkan beberapa pernyataan yang menarik. Faktor penyebab mereka terpapar radikalisme ternyata sangat beragam. Hal ini sangat berguna dalam merumuskan strategi pencegahan yang efektif dalam menangkal paham radikal terhadap aparat negara. Kesimpulan yang dihasilkan dari penulisan ini akan melahirkan implikasi kebijakan, teoritis dan metodologis. Diharapkan penulisan ini dapat memberikan hal yang bermanfaat bagi dunia akademik dan masukan bagi instansi pemerintah dalam menangkal radikalisme.

 

---

Radicalism has become an invisible but felt virus all around us. This radicalism not only affects the thinking of the general public but this threat can also change the understanding of the state apparatus in Indonesia so that it becomes radical. This understanding can damage the structure of the order in society at large and if it is allowed to cause anxiety and fear for all Indonesian citizens. An impact that is no less damaging is the occurrence of divisions in society that have created a gap between religious communities in Indonesia. This research on radicalism was carried out in order to find an effective strategy in preventing the spread of radicalism among the state apparatus so that it could not influence the thinking of state servants who served in various government agencies. This writing uses qualitative methods through document studies (track records of criminal careers of former state apparatus exposed to radicalism), direct interviews with several former state officials (TNI / Polri and ASN) who have been exposed to radical ideology so as to commit acts of terrorism and the delphi method of elements. government officials and NGO activists dealing with terrorism issues. The results obtained from interviews with former state officials who have been exposed to radicalism produce several interesting statements. The factors that caused them to be exposed to radicalism were very diverse. This is very useful in formulating an effective prevention strategy in counteracting the radical understanding of the state apparatus. The conclusions generated from this paper will have policy, theoretical and methodological implications. It is hoped that this writing can provide useful things for the academic world and input for government agencies in counteracting radicalism.

 

"

"Aksi yang mengarah pada ekstremisme dan teror yang melibatkan Aparatur Negara adalah bagian dari fenomena puncak akibat dari paparan paham radikalisme dan terorisme di Indonesia. Beberapa Anggota TNI, Polri, PNS/ASN terbukti terlibat tindak pidana terorisme dan telah diputuskan bersalah oleh Pengadilan serta menjalani hukuman. Maraknya kasus radikalisme Aparatur Negara ini memberi peringatan akan bahaya radikalisme sehingga perlu dilakukan analisis mendalam serta evaluasi terhadap upaya pencegahan radikalisme yang dilakukan Pemerintah Indonesia. Penelitian ini melakukan analisis terhadap praktik radikalisme Aparatur Negara, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) serta memberikan hasil analisis atas relevansi teori terhadap strategi pencegahan radikalisme ASN di Indonesia. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Identitas Sosial (Social Identity Theory), Teori Pembelajaran Sosial (Social Learning Theory), Teori Pencegahan Kejahatan Sosial (Social Crime Prevention Theory) dan Teori Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini, diketahui bahwa praktik radikalisme pada Aparatur Negara masih terjadi walaupun sudah diterbitkan Surat Keputusan Bersama 11 Kementerian. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Indonesia dituntut melaksanakan strategi pencegahan yang komprehensif, diantaranya melalui penegakan hukum, pelibatan tokoh agama, kontra terorisme, kolaborasi antar instansi dan komunitas intelijen serta partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat, memperkuat demokrasi dan counter-messaging (kontra narasi)

---

Actions that lead to extremism and terror involving State Apparatus are part of the peak phenomenon due to exposure to radicalism and terrorism in Indonesia. Several members of the TNI, Polri, and PNS/ASN have been proven to be involved in criminal acts of terrorism and have been found guilty by the Court and are serving their sentences. The rise of cases of radicalism by the State Apparatus warns of the dangers of radicalism, so it is necessary to carry out an in-depth analysis and evaluation of the efforts to prevent radicalism by the Government of Indonesia. This study analyzes the practice of State Apparatus radicalism, especially the State Civil Apparatus (ASN). It provides analysis results on the relevance of theory to the strategy of preventing ASN radicalism in Indonesia. The main theories used in this research are Social Identity Theory, Social Learning Theory, Social Crime Prevention Theory, and Human Resource Management Theory. The method used in this study uses a qualitative approach. The results of this study show that the practice of radicalism in the State Civil Apparatus still occurs even though the Joint Decrees of 11 Ministries have been issued. To resolve the issue, the Government of Indonesia is required to implement a comprehensive prevention strategy, including law enforcement, involvement of religious leaders, counter-terrorism, a collaboration between agencies and the intelligence community as well as the active participation of all components of society, strengthening democracy and counter-messaging (counter-narrative)."

"Radikalisme merupakan sikap yang menginginkan perubahan menyeluruh dan revolusioner dengan membalikan nilai yang ada secara drastis lewat aksi dan kekerasan. Paham radikal telah tersebar di dunia pendidikan melalui proses Islamisasi, perekrutan, dan jaringan yang tertutup yang dilakukan secara terorganisir. Sejak terungkapnya para pelaku aksi bom Bali yang melibatkan alumni santri Pondok Pesantren Al-Islam di Lamongan, pesantren kerap dikaitkan dengan terorisme dan penyebaran radikalisme. Masuknya paham radikal salah satunya disebabkan oleh ketidakpahaman tentang ideologi bangsa yaitu Pancasila. Saat ini masyarakat hanya terbatas pada menghapal Pancasila namun tidak memahami dan mengamalkannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi rekomendasi kepada instansi terkait dan masyarakat tentang pentingnya pendidikan Pancasila di pondok pesantren untuk mencegah radikalisme. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dan data diperoleh dari studi dokumen dan wawancara, kemudian data dianalisa. Hasil penelitian didapatkan bahwa penyebaran radikalisme di pondok pesantren terjadi karena kiai dan pengurus yang radikal serta dari media dan buku. Pentingnya pengajaran dan penanaman nilai-nilai Pancasila di pondok pesantren berdasarkan teori asosisasi diferensial agar Pancasila dipelajari dan ditanamkan sehingga paham radikal tidak bisa masuk, kemudian teori kontrol sosial agar nilai-nilai Pancasila dapat terus tertanam dan terjaga, dan teori penghukuman sehingga diharapkan mencegah terjadinya pelanggaran.

---

Radicalism is an action that wants comprehensive and revolutionary change by drastically reversing existing values ​​through action and violence. Radical ideas have spread to the world of education through a process of Islamization, recruitment, and closed networks that are carried out in an organized manner. Since the revelations of the perpetrators of the Bali bombings involving alumni of Islamic boarding school students in Lamongan, Islamic boarding schools have often been associated with terrorism and the spread of radicalism. One of the reasons for the entry of radicalism is the lack of understanding of the nation's ideology, namely Pancasila. Currently people are only limited to memorizing Pancasila but do not understand and practice it. The purpose of this study is to provide recommendations to relevant agencies and the public about the importance of Pancasila Education in Islamic boarding schools to prevent radicalism. The research method used is qualitative and the data is obtained from document studies and interviews, then the data is analyzed. The results of the study found that the spread of radicalism in Islamic boarding schools occurred because of radical kiai and administrators as well as from the media and books. The importance of teaching and inculcating Pancasila values ​​in Islamic boarding schools is based on the theory of differential association so that Pancasila is learned and inculcated so that radicalism cannot enter, then the theory of social control so that Pancasila values ​​can continue to be embedded and maintained, and the theory of punishment so that it is expected to prevent violations."

"ABSTRAKArtikel ini membahas mengenai strategi pencegahan pembajakan pesawat terbang di wilayah Indonesia. Pembajakan pesawat merupakan salah satu aksi kejahatan yang mengancam keamanan penerbangan. Beberapa kasus pembajakan pesawat berakhir tragis dengan hilangnya ratusan nyawa seperti yang terjadi pada tragedi 9/11 di Amerika Serikat. Indonesia juga tak luput pernah pernah sekali mengalami pembajakan pesawat pada tahun 1981 pada pesawat Garuda Indonesia dilakukan oleh kelompok Komando Jihad. Melihat berbagai fenomena kejahatan pembajakan pesawat yang terjadi di seluruh dunia, penulis melihat bahwa pembajakan pesawat menjadi ancaman keamanan penerbangan yang nyata termasuk di Indonesia. Dengan adanya ancaman tersebut Indonesia memerlukan strategi pencegahan kejahatan pembajakan pesawat terbang yang bisa diterapkan secara nasional. Dalam artikel ini penulis menggunakan routine activity theory dalam menganalisis unsur-unsur yang menyebabkan terjadinya kejahatan pembajakan pesawat terbang dari analisa crime triangle. Selain menggunakan routine activity theory, penulis juga menggunakan pendekatan situational crime prevention dalam menyusun strategi pencegahan kejahatan terhadap pembajakan pesawat. Pendekatan situational crime prevention digunakan dalam mengkaji peraturan-peraturan penerbangan di Indonesia yang berhubungan dengan pencegahan pembajakan pesawat.

---

ABSTRACTThis article discusses the prevention strategies against aircraft hijacking in Indonesian territory. Aircraft hijacking is one of the crimes that threaten aviation security. Several cases of aircraft hijacking ended tragically with hundreds of casualties as happened in 9 11 tragedy in the United States. Indonesia also had experienced aircraft hijacking in 1981 on Garuda Indonesia flight by Komando Jihad group. Seeing the various phenomenon of aircraft hijacking happening around the world, the author sees that aircraft hijacking becomes a security threat that is being included in Indonesia. With this threat, Indonesia needs a prevention strategy against aircraft hijacking in which it can be done nationally. In this article the author uses a routine activity theory approach to analyze elements that cause the crime of plane hijacking from crime triangle analysis. In addition to using the theory of routine activities, the author also uses situational crime prevention approach to making crime prevention strategy against aircraft hijacking. Situational crime prevention approach used to analyze flight regulations in Indonesia related to aircraft hijacking prevention."

"ABSTRAK<>br>Penerbangan memainkan peran penting dalam kehidupan kita sehari-hari, Bandara juga merupakan tempat persinggahan bagi transportasi udara dan sarana bagi lintas antarnegara setiap harinya. Pentingnya penerbangan mendorong kekhawatiran tentang bagaimana ancaman keamanan seperti sabotase dapat mempengaruhi keamanan penerbangan. Sabotase dapat terjadi di Bandara maupun dalam penerbangan, dan jika hal tersebut terjadi tentunya akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar, berdampak pada citra maskapai, Bandara, juga Negara dan dapat mengancam nyawa banyak orang. Sabotase dapat terjadi pada tempat tertentu dan pada waktu tertentu, hal tersebut yang mendorong munculnya pertanyaan bagaimanakah strategi yang tepat dalam mengantisipasi adanya sabotase dalam maskapai penerbangan di Indonesia? Dan jika hal tersebut terjadi, siapkah kita menghadapinya? Dalam kerangka tersebut, penelitian ini ingin menerapkan strategi yang tepat guna mengantisipasi adanya sabotase terhadap Bandar udara dan maskapai penerbangan, dengan menggabungkan situational crime prevention dan routine activity theory. Dalam tulisan ini, penulis hanya berfokus pada modus operandi pelaku dalam menjalankan aksinya, agar pelaku tidak mendapat akses dan kesempatan untuk masuk ke suatu area tertentu dan melakukan tindak sabotase. Penulis menggunakan increase effort, increase risk, reduce the reward dan remove excuses sebagai penerapan situational crime prevention. Dan routine activity theory untuk melihat siapa kontroler bagi target, offender dan place sebagaimana yang telah direpresentasikan dalam crime triangle. Data untuk penelitian ini didapatkan dari Aviation Security International yang mencakup kasus sabotase dari berbagai negara selama 2 tahun terakhir, sejak 2015 sampai 2017.

---

ABSTRACT<>br>Airport is an important place where International traffic happens every day. People come and leave from and to a country through the airport. Therefore it is very essential place. Because of its essentially, it is important to guard the safety of an airport. Threat to security problem in airport such as sabotage can affect aviation safety and security. Sabotage could happen both in the airport and also in the aircraft. If sabotage was happened, many parties will get the impact. First it will damage the image of the airline, the airport and also the country where it took place. Second, it could harm the people. Sabotage could occurred in a specific time and place. Therefore, a good preparation is need to anticipate the sabotage. Thus, we will be ready to face the sabotage when it occurred. Based on this idea, this research is aim to study the crime prevention strategy to prevent sabotage against the airport or the airline. Combination of situational crime prevention and routine activity theory were used to conduct this study. This study focus on suspect rsquo s modus operandi. The aspect of situational crime prevention which use are increase effort, increase risk, reduce the reward and remove excuses. The routine activity theory used crime triangle to predict the controller for target, offender and place of a sabotage. Data in this study was obtained from Aviation Security International. Sabotage case from year 2015 until 2017 were included in this study. "

"Penelitian ini bertujuan membuat model pemenjaraan narapidana terorisme supaya lembaga pemasyarakatan tidak menjadi tempat penyebaran radikalisasi dalam konteks Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta menggunakan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa berdasarkan permenkumham No 35 tahun 2018. tentang revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan bahwa sudah diterapkannya assesmen dengan menggunakan SPPN (Standar Sistem Pembinaan Narapidana) untuk penempatan narapidana meliputi super maximum security, maximum security ,medium security atau minimum security. Standarisasinya disetiap kamar menggunakan CCTV untuk kategori kategori super maximum security  dan maximum security menggunakan konsep one man one cell. Agar terhindar dari adanya upaya pengancaman antar sesama warga binaan pemasyarakatan kasus terorisme yang sudah berkomitmen nasionalisme dan yang belum berkomitem pihak lembaga pemasyarakatan memberikan fasilitas menempatkan warga binaan berbeda bloknya.  Permasalahan utama adalah penempatan warga binaan pemasyarakatan yang tidak sesuai dengan kategori narapidana terorisme tersebut sehingga mengakibatkan terjadi perekrutan serta penyebaran paham radikalisme di dalam lembaga pemasyarakatan. Sebagai solusi harus ada strategi kebijakan pencegahan penyebaran paham radikalisme di dalam lembaga pemasyarakatan meliputi aspek restoration (perbaikan), provision (penyediaan sumber-sumber daya) dan prevention (pencegahan).

---

This research aims to create a model of imprisoning for terrorism convicts so that correctional institutions do not become a place to spread radicalization in the Indonesian context. This research uses a qualitative approach and descriptive research. The results of this study indicate that based on Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 35 of 2018 about the revitalization of correctional administration that the assessment has been implemented using SPPN (Standard Prisoner Development System) for the placement of prisoners including super maximum security, maximum security, medium security or minimum security. The standardization in each room uses CCTV for the super maximum security and maximum security categories using the concept of one man one cell. In order to avoid attempts to threaten fellow prisoners of terrorism cases who have committed nationalism and who have not committed the correctional institution provides facilities to place prisoners in different blocks.  The main problem is the placement of prisoners who are not in accordance with the category of terrorism prisoners, resulting in the recruitment and spread of radicalism in correctional institutions. As a solution, there must be a policy strategy to prevent the spread of radicalism in correctional institutions, including aspects of restoration (repair), provision (provision of resources) and prevention (precaution). "