Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyedia Jasa Keuangan (PJK) seperti bank memberikan layanan untuk memudahkan transaksi keuangan, tetapi hal ini dimanfaatkan untuk pencucian uang dalam menyamarkan dana hasil tindak pidana seperti dana yang sah. Perjudian merupakan tindak pidana di wilayah hukum Indonesia. Seiring dengan peningkatan jumlah nasabah dan rekening setiap tahunnya, bank menghadapi tantangan dalam mengawasi transaksi keuangan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan penelitian sebelumnya, penggunaan machine learning seperti klasifikasi dapat digunakan untuk otomasi analisa dan pengawasan transaksi terkait pencucian uang pada sektor perbankan. Namun, hal ini belum terbukti untuk deteksi penyalahgunaan rekening dalam tindak pidana perjudian. Penelitian ini menyajikan topik baru karena kegiatan perjudian hanya ilegal di 56 negara dari total 195 negara di dunia. Penelitian ini dilakukan berdasarkan data transaksi keuangan riil dengan metode SLR, eksperimen, dan wawancara semi terstruktur dengan beberapa Subject Matter Expertise. Berbeda dengan rekening pencucian uang tindak pidana lainnya, karakteristik di rekening perjudian yang ditemukan dalam penelitian ini adalah rekening dimiliki oleh nasabah individu, memiliki frekuensi transaksi melalui channel elektronik lebih tinggi dibandingkan dengan transaksi di teller, sedikit dan hampir tidak pernah melakukan transaksi di teller, dan meskipun memiliki nominal transaksi yang tinggi setiap harinya rekening perjudian memiliki saldo akhir bulan hampir nol. Hasil penelitian ini menunjukkan klasifikasi dengan algoritma ensemble seperti LightGBM dapat mengidentifikasi rekening perjudian. Berdasarkan hasil evaluasi performa klasifikasi dengan algoritma LightGBM memiliki performa terbaik dibandingkan model ensemble lain dan algoritma klasifikasi lainnya.

---

Banks provide services to facilitate financial transactions that are often misused for money laundering activities to disguise illegitimate funds from criminal acts. Gambling is a criminal offense in the jurisdiction of the Republic of Indonesia. Along with the increasing number of customers and new accounts every year, banks face challenges in monitoring financial transactions in accordance with laws and other regulations. Based on the previous research, classification analysis which is part of machine learning can be used for automated analysis and monitor transactions to identify money laundering in the banking industry. However, this has not been proven to identify misuse of accounts in gambling activities. The novelty of this research is gambling activities are considered illegal in 56 countries out of 195 countries in the world. This research was conducted based on real financial transaction data using the SLR, experimental, and semi-structured interviews with several Subject Matter Expertise. In contrast to other criminal money laundering accounts, the characteristics of gambling accounts found in this study are accounts owned by individual customers, having a higher frequency of transactions via electronic channels compared to transactions at tellers, who rarely do transactions at tellers, and despite having many transactions gambling account have nearly zero

end-of-month balances. The results of this study indicate the classification with ensemble algorithms such as LightGBM can identify gambling accounts. Based on the evaluation results of classification performance with LightGBM, this model has the best performance compared to other ensemble models and other classification algorithms."

"Penelitian ini secara singkat mendeskripsikan strategi yang diterapkan oleh  BCA dalam pengelolaan kreditnya. BCA menciptakan strategi yang tertuang dalam kebijakan dan dasar dari kebijakan itu adalah kebijakan BI dan OJK. Strategi yang digunakan BCA meliputi strategi penyaluran, strategi penentuan suku bunga dan strategi menjaga dan mengatasi kredit bermasalah. BCA memiliki strategi yang dinamakan relationship lending, dimana debitur diperlakukan istimewa sehingga mereka memiliki keterikatan dengan BCA.

---

This research describes credit management strategy practised by Bank Central Asia (BCA), one of the four largest banks in Indonesia. The strategy is reflected in the company’s lending policy which refers to those issued by the Central Bank (Bank Indonesia) and Financial Sector Authority (Otoritas Jasa Keuangan). Using qualitative method and data collection, the result shows that BCA applies lending distribution strategy, interest rate strategy, lending relationship to create customer loyalty and a good-working non-performing loan management."

"Penelitian ini membahas tentang penerapan covenant kredit khusunya covenant kredit rasio keuangan kepada kredit menengah dan besar. Di Indonesia, penelitian tentang covenant kredit masih langka. Penelitian yang telah ada sebagian besar dengan kasus di Amerika Serikan dan Inggris. Penelitian ini mencoba untuk mengeksplorasi dan memotret penerapan covenant kredit dari sudut pandang kreditur di Indonesia dengan PT Bank Central Asia Tbk (selanjutnya disebut BCA) sebagai subyek penelitian. BCA merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sumber utama data penelitian ini berasal dari wawancara dengan beberapa pejabat BCA dan Bank Indonesia selaku regulator industri perbankan di Indonesia yang salah satu tugasnya melakukan pengawasan terhadap bank-bank di Indonesia. Secara umum, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktek penerapan covenant kredit di BCA telah sesuai dengan literatur-literatur, baik literatur di Indonesia maupun di luar negeri. Namun demikian, masih terdapat sedikit keunikan penerapan covenant kredit di Indonesia karena perbedaan karakteristik sumber pembiayaan di Indenesia yaitu sumber pembiayaan dari perbankan sangat mendominasi dibandingkan dengan pasar modal.

---

This Study covered the implementation of credit covenant, especially financial ratio covenant for medium and big credit size that remain rare in Indonesia. Most of the researchers did their research in developed countries such as United States and Great Britain.

In this research, I try to explore and make a snapshoot of the implementation of credit covenant from a perspective of creditors with PT. Bank Central Asia (hereafter called BCA). It then become the subject of my case study. BCA is a public company that already listed in the Indonesian Stock Exchange and considered as one of the biggest bank in Indonesia. The source data for my research came from interview with several executives of BCA's and also Bank Indonesia, which responsible for regulating banking industry in Indonesia including supervising Banks in Indonesia.

In general, the result of my research conclude that the implementation of credit covenant in BCA has agreed with literatures, both Indonesian and overseas. However, there are some uniqueness regarding its implementation because the source of funds for many companies in Indonesia come from banking sector. "

"Bank sebagai kreditur menawarkan kredit investasi untuk menunjang kelancaran usaha debitur. Kredit investasi adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur untuk membiayai pembelian barang modal. Pemberian kredit ini dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit. Penelitian ini membahas bagaimanakah substansi dari perjanjian kredit investasi perbankan dan bagaimanakah peranan notaris dalam pembuatan akta perjanjian kredit. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian didapat bahwa substansi perjanjian kredit ditetapkan secara sepihak oleh kreditur, sehingga debitur tidak dapat melakukan negosiasi. Notaris berperan sebagai penasehat hukum yang memberikan penyuluhan hukum serta membuat akta otentik.

---

Bank as a creditor offers an investment credit to support financially debitor's business. Investment credit is a credit given to potential debitor to finance their capital needs. This lending is given in the form of credit agreement. The research discusses about what is the substance of banking credit agreement and what is notary role in making credit investment deed. This research is a normative juridical research. The data consists of primary data and secondary data. According to research result found that the substance of credit agreement decided by creditor side only, so debitor could not do any negotiate about it. In this case, notary has role as a legal consultant who gives advice and to make authentic deed."

"ABSTRAKBank adalah suatu lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya. Maka kepercayaan dari nasabah sangat berperan pada kelangsungan operasi suatu bank terutama setelah krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat pada sektor perbankan. Karena itu untuk dapat memperoleh kepercayaan masyarakat, bank harus dapat menunjukkan kinerja yang yang baik sehingga kriteria bank yang sehat dipenuhi.Tujuan dari penulisan karya akhir ini adalah untuk menganalisis bagaimana kinerja PT. Bank Central Asia, Tbk yang merupakan salah satu bank dengan asset terbesar di Indonesia dan setelah pada tahun 2000 karena pemulihan atas kondisi keuangan dan operasi BCA berlangsung dengan sangat baik, pengawasan terhadap BCA dikembalikan dari BPPN ke Bank Indonesia. Data-data yang digunakan adalah laporan keuangan BCA seperti neraca dan laporan laba rugi beserta penjelasan-penjelasannya, serta laporan tahunan BCA. Analisis yang dilakukan berupa analisis rasio, analisis trend dan common-size, analisis ROE model dan analisis risiko.Dari hasil Analisis Rasio Likuiditas, Solvabilitas dan Profitabilitas periode 2000 hingga 2002 menggambarkan bahwa kinerja BCA cukup baik dengan tingkat rasio-rasio yang menunjukkan keadaan likuiditas dan solvabilitas BCA dalam keadaan baik dan stabil. Untuk kinerja profitabilitas BCA tahun 2002 terjadi penurunan yang cukup tajam ROE, ROA dan Net Profit Margin sebagaimana juga yang ditunjukkan melalui analisis dengan ROE Model. Penurunan profitabilitas BCA tahun 2002 disebabkan peningkatan pada beban pajak tangguhan yang mengakibatkan penurunan laba bersih.Dari hasil analisis trend dan common-size BCA juga menunjukkan kinerja keuangan yang cukup baik Total Aktiva meningkat secara signifikan tiap tahunnya dimana kredit yang diberikan pada tahun 2002 meningkat sebesar 45,77% dari tahun 2001 yang berdampak pada peningkatan pendapatan bunga bersih pada Laporan Rugi Laba baik secara nominal maupun secara komposisi terhadap total revenue. Dari sisi Kewajiban dan Ekuitas juga terjadi peningkatan pada dana pihak ketiga terlihat dari tabungan dan deposito merupakan pos-pos yang dominan walaupun suku bunga cenderung turun pada tahun 2002. Selain dana pihak ketiga BCA juga mengalami peningkatan terns menerus pada pos modal sendiri dan penurunan pada pinjaman yang diterima.Analisis Risiko menunjukkan dalam periode 2000 sampai 2002 walapun terjadi penurunan pada beberapa risiko likuditas BCA masih dalam batas wajar dan tidak menunjukkan adanya kesulitan likuiditas. Risiko suku bunga yang di bawah 1 menunjukkan biaya bunga yang timbul dari kewajiban lebih besar dari pendapatan bunga yang dihasilkan aktiva. Risiko permodalan yang ditunjukkan equity to total asset menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dan untuk risiko operasional yang ditunjukkan oleh rasio efisiensi untuk tahun 2002 mengalami penurunan efisiensi sementara dilihat dari rasio asset per employee justru menunjukkan perbaikan efisiensi."

"ABSTRACTSince early 2000s, Indonesian mortgages business continued to record a significant growth, outpaced the growth of overall Indonesian banking system loans. This growth was supported by strong growth property sector in line with strong demand in housing as one of the society basic needs. After post financial crisis in 1998, the role of banking systems has shifted from initially focus on developer financing to consumer financing. The Bank has focused in developing the mortgage business since 2007 by launching several product programs with relatively competitive interest rates and longer tenor compared to the other product programs from competitors. Since 2007, the growth of the Bank‟s mortgage portfolio has outpaced the industry and approaching the end of 2012 the Bank‟s was the market leader for non-subsidized mortgage market. The results of this research show that during 2007 ? 2012 the Bank has been able to avoid head-to-head competition. However, the Bank has continuously explored other blue oceans in order to stay in less competitive zone in mortgage business.

---

"

"Tesis ini membahas mengenai pemberian jaminan rekening bank (bank account) yang diberikan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai dan apabila debitur wanprestasi, dijelaskan pula mengenai ketentuan pelaksanaan lelang eksekusi terhadap jaminan gadai rekening bank (bank account). Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana proses pemberian jaminan gadai rekening bank (bank account) yang diberikan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai dan bagaimana ketentuan pelaksanaan lelang eksekusi terhadap jaminan gadai rekening bank (bank account). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode kepustakaan. Kesimpulan dari tesis ini adalah PT X, Tbk dengan Z Limited telah membuat perjanjian gadai rekening bank yang mengikuti perjanjian pokoknya, yaitu peijanjian kredit. Rekening bank yang dimiliki PT X, Tbk berada di bawah penguasaan Z Limited sehingga timbulnya gadai telah terpenuhi. Dalam hal ini yang digadaikan adalah rekening penampungan (escrow account). PT X, Tbk wanprestasi terhadap peijanjian kredit sehingga Z Limited berhak untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan yang diberikan oleh PT X, Tbk. Dalam peijanjian gadai, diatur bahwa apabila PT X, Tbk wanprestasi, maka PT X, Tbk tersebut wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada bank dimana rekening bank atas nama PT X, Tbk berada bahwa seluruh pembayaran oleh bank tersebut wajib diberikan kepada Z Limited. Apabila pembayaran oleh bank tersebut diberikan kepada PT X, Tbk maka pembayaran tersebut tidak sah dan bank tidak akan dilepaskan dari kewajiban pembayaran tersebut. Namun, apabila tidak diperjanjikan, maka penerima gadai memiliki hak untuk menjual barang gadai di muka umum (pelelangan). Pada dasarnya, ketentuan pelaksanaan lelang eksekusi gadai rekening bank sama saja dengan ketentuan pelaksanaan lelang pada benda bergerak.

---

This thesis concerning the granting of pledge of bank accounts which is given by pledgor to pledgee and in the event the debtor breach (event of default) the agreement, also explained the provisions of the implementation of auction of execution through pledge of bank accounts. The subject matters of this thesis are how the process of granting of pledge of bank accounts and how the provision of the implementation of auction of execution through pledge of bank accounts. The method of this thesis is legal normative with literature method. The conclusion of this thesis are PT X, Tbk with Z Limited has entered the agreement of pledge of bank accounts and follows the master agreement, which is the facility agreement. Also the bank accounts which is owned by PT X, Tbk under the possession of Z Limited in such a way that the pledge has been incuned. In this matter the form of bank account is escrow account. PT X, Tbk breached the facility agreement and Z Limited has the right to execute the guarantee which given by PT X,Tbk. In the pledge of bank accounts agreement, it is stated that in the event PT X, Tbk breach such agreement, PT X, Tbk is obliged to notify in wriiing to bank where the bank accounts under the name of PT X, Tbk located that all the payments by such bank must be made to 2 Limited. In the manner that such payment made by the bank concerned to PT X, Tbk will be invalid and will not discharge the bank concemed of its payment obligation. However, if it is not agreed by the parties, pledge has the right to sell the pledged object by auction. Basically, the implementations of auction’s execution of bank accounts apply equally to the implementation of auction’s execution of movable asset."

"Bank Umum dalam memenuhi kewajiban pemberian kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat melakukan pola channeling dengan penyelenggara Peer to Peer Lending (P2P Lending). Akan tetapi, dalam melakukan pola channeling tersebut, Bank Umum perlu menerapkan prinsip kehati-hatian karena masih dihadapkan oleh suatu risiko. Skripsi ini membahas mengenai implementasi prinsip kehati-hatian oleh Bank Umum dalam melakukan pola channeling dengan penyelenggara P2P Lending, dengan studi pada PT Bank Central Asia Tbk sebagai salah satu Bank Umum yang telah melakukan pola channeling dengan penyelenggara P2P Lending. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi prinsip kehati-hatian Bank Umum dalam melakukan pemilihan terhadap penyelenggara P2P Lending yang akan melakukan pola channeling dengan Bank Umum dan bagaimana implementasi 5C of Credit Bank Umum dalam memberikan kredit melalui pola channeling dengan penyelenggara P2P Lending. Bentuk penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan sifat penelitian deskriptif-analitis dan data yang digunakan adalah data sekunder yang didukung dengan wawancara. Hasil penelitian adalah Bank Umum perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan pola channeling dengan penyelenggara P2P Lending. Hal tersebut dilakukan oleh Bank Umum sebelum bekerja sama dengan penyelenggara P2P Lending dengan melakukan due diligence terhadap penyelenggara P2P Lending. Selain itu, dalam memberikan kredit melalui pola channeling dengan penyelenggara P2P Lending, Bank Umum perlu melakukan analisis kredit dengan tetap memperhatikan 5C of Credit, di mana analisis 5C of Credit dilakukan dua kali, yaitu sebelum dan sesudah bekerja sama dengan penyelenggara P2P Lending. Penelitian ini menyarankan agar dibentuk Pusat Data Fintech Lending untuk meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggara P2P Lending sehingga mengurangi keraguan dari Bank Umum untuk bekerja sama dengan penyelenggara P2P Lending dan agar memberikan akses pada Fintech Data Center kepada Bank Umum untuk meningkatkan manajemen risiko sebelum memberikan keputusan kredit.

---

Commercial Banks can utilize the channeling pattern with Peer to Peer Lending (P2P Lending) in fulfilling their obligations to give credit to Micro, Small and Medium Enterprises (MSME). However, in using this channeling pattern, commercial banks need to apply the prudential banking principle due to being faced with a risk. This thesis discusses the implementation of prudential baking principle by Commercial Banks in conducting channeling pattern with P2P Lending platforms, by conducting studies on PT Bank Central Asia Tbk as one of the commercial banks that has conducted the channeling pattern with P2P Lending platforms. The problem formulation in this thesis are how the implementation of the prudential banking principle by commercial banks in selecting P2P Lending platforms who will conduct channeling pattern with commercial banks and how the implementation of the 5C of Credit by Commercial Banks in giving credit through channeling pattern with P2P Lending platforms. The research method used in this thesis is juridical-normative with the descriptive-analytical research typology and the data used are secondary data supported by interviews. The result of this research is commercial banks need to implement the prudential banking principle in conducting channeling pattern with P2P Lending platforms. This was done by commercial banks before cooperating with P2P Lending platforms by conducting due diligence on P2P Lending platforms. In addition, in giving credit through a channeling pattern with P2P Lending platforms, commercial banks need to carry out credit analysis with regards to 5C of Credit, in which the 5C of Credit analysis is carried out twice, namely before and after cooperating with P2P Lending platforms. This research recommends that a Fintech Lending Data Center should be formed to increase surveillance of P2P Lending platforms so as to reduce doubts from Commercial Banks to cooperate with P2P Lending platforms and to provide access to the Fintech Data Center for Commercial Banks to increase risk management before granting credit decisions."

"PT. Bank Central Asia Tbk. (BCA) adalah salah satu bank terbesar di Indonesia. BCA merupakan bank pertama yang memberikan promosi undian berhadiah kepada pemilik rekening melalui produk tabungan TAHAPAN BCA. Sampai scat, ini pemilik rekening Tahapan BCA sudah mencapai lebih dari 6 juta nasabah. Dalam promosi undian tidak dijelaskan dengan pasti metode pengundian, syarat-syarat spesifik mengikuti undian, bahkan kupon undian pun tidak pernah diterima secara nyata oleh para nasabah yang diikutsertakan dalam undian Tahapan BCA. Keterbatasan informasi ini dapat menimbulkan keraguan bagi masyarakat. hembaga perbankan adalah suatu lembaga yang sangat tergantung pada kepercayaan dari masyarakat.Untuk itu, perlu dilakukan penelitian aspek perlindungan konsumen dalam penyelengaraan promosi undian Tahapan BCA. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif untuk mengkaji promosi undian tahapan BCA yang dilaksanakan oleh BCA sebagai penyelengara jasa perbankan, dengan perundang-undangan dan teori-teori, serta asas yang berkaitan, bagaimana tanggung jawab pelaku usaha dalam melindungi konsumen (nasabah) dalam kaitannya dengan penyelenggaraan promosi undian tahapan BCA.Perijinan Undian diatur dalam UU No.22 Tahun 1954 sebagai dasar hukum perundangan dan diatur secara rinci dalam Keputusan Menteri Sosial No 09/ PEGHUK/2002 tentang Izin Undian dan Keputusan Menteri Sosial No No 67/HUK/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum BCA telah memenuhi peraturan perundang-undangan mengenai undian, namun dalam penyelenggaraannya belum memenuhi aspek perlindungan konsumen. Aspek tersebut adalah hak untuk memperoleh informasi yang benar dan jelas. Selain itu ditemukan pula potensi terjadinya conflict of interest pemerintah dalam pemberian ijin undian.

---

PT. Bank Central Asia Tbk. (BCA) is one of the biggest banks in Indonesia. BCA is the first one to give sweeptakes promotion on their saving product named Tahapan BCA. Up to now, it has more than 6 million customers. The method, term and condition of sweeptakes promotion is not clearly mentioned to the customer. This lack of information may cause doubt on customers. Meanwhile, banking is an industry that based on trust.Therefore it is needed to do a consumer protection research on the promotion. The legal research method used is normative juridical to examine how the bank do the promotion in relation with the laws compliance and the protection of consumer rights.Sweeptakes license is regulated by UU No.22 Tahun 1954 as the basic laws also Keputusan Menteri Sosial No 09/ PEGHUK/2002 tentang Izin Undian and Keputusan Menteri Sosial No 73/HUK12002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis.The research shows that in general the program comply to the regulations, but in the implementation is not fulfilled consumer protection aspect. The aspect is on the right to get clear and true information. The research also finds a potential conflict of interest by the government on the sweeptakes promotion permit issuance."