Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Impossible Refuge brings the perspectives of refugees into rapidly emerging dialogues about contemporary situations of mass forced migration, asking: what does it mean to be displaced? Based on multi-sited ethnographic research conducted with refugees from Central Africa living in situations of protracted asylum in Uganda and resettlement in Australia, the book provides a unique comparative analysis of global humanitarian systems and the experiences of refugees whose lives are interwoven with them. The book problematises the solutions that are currently in place to resolve the displacement of refugees, considering that since displacement cannot be reduced to a politico-legal problem but is an experience that resonates at an existential level, it cannot be assumed that politico-legal solutions to displacement automatically resolve what is, fundamentally, an existential state of being. Impossible Refuge therefore offers a new theoretical foundation through which to think about the experiences of refugees, as well as the systems in place to manage and resolve their displacement. The book argues that the refuge provided to refugees through international humanitarian systems is conditional: requiring that they conform to lifestyles that benefit the hegemonic future horizons of the societies that host and receive them. Impossible Refuge calls for new ways of approaching displacement that go beyond the exceptionality of refugee experience, to consider instead how the contestation and control of possible futures makes displacement a general condition of our time."

"Although displacement is commonly associated with refugees fleeing conflict, millions of people are resettled every year in the name of development and progress. Many of these individuals endure social and cultural disruption as well as economic upheaval, and a significant number never regain their former quality of life. Despite this, the voices of those with direct experience of displacement are rarely heard. Displaced seeks to redress this, bringing together oral histories that reveal the loss of cultural continuity and identity, shifts in family responsibilities and gender roles, and fractured relationships between generations that are just some of the challenges people face as they attempt to rebuild lives and communities. Although these narratives are suffused with regret and a sense of loss, they also demonstrate resourcefulness and resilience in the face of profound change. Development’s social cost continues to be under-reported; these stories are a crucial reminder of its often devastating consequences"-- Provided by publisher."

"Reciprositas secara luas diyakini sebagai suatu penentu panting darikepuasan sosial dalam hubungan yang sedang berlangsung antara dua orang. Namunresiprositas tidak identik dengan kepuasan sosial itu sendiri, karena resipro-sitas dalam hubungannya dengan kepuasan sosial hanyalah merupakan salah satuprediktor- Resiprositas sosial lebih dekat dengan aspek dinamis dan prospektif,terutama dengan aspek kscenderungan untuk melaknkan tindakan. Dalam studi ini,"resiprositas untuk mempertukarkan pelbagai macam sumber" diartikan sebagaipredisposisi seseorang untuk memberikan balasan atas uang yang mereka terimadari orang lain dengan pelbagai jenis sumber, seperti cinta, status, barang,informasi, layanan dan uang. Dalam studi ini, diteliti pengaruh dari nilaialosentrisme-idiosentrisme terhadap tingkat resiprositas untuk msmpertukarkanpelbagai jenis sumber dengan uang. Sampel terdiri dari 278 mahasiswa/i. Merekaberasal dari tingkat status sosio-ekonomi, status residensial tempat tinggalasal dan jumlah saudara kandung yang berbeda. Variabel-variabel ini diasumsikansebagai variabel independen dari nilai alosentri eidiosentrisme. Secara tidaklangsung, variabel-variabel ini juga diduga sebagai variahel yang berpengaruhterhadap tingkat resiprosvitas untuk mempertukarkan pelbagai jenis smnber denganuang melalui pengaruhnya terhadap tingkat nilai alosentrisme-idiosentrisns.Hasil Path Analysis msnunjukkan bahwa tingkat resiprositas untuk mempertu-karkan pelbagai sumber dengan uang secara langsung dipengaruhi oleh tingkatstatus sosio-ekonomi, jumlah saudara kandung dan status residensial te-mpattinggal asal. Tingkat resiprositas untuk mempertukarkan status dengan uangsecara langsung dipengaruhi baik oleh nilai alosentrisme-idiosentrisme, jumlahsandara kandlmg maupun status resirlensial tempat tinggal asal; sementara ting-kat esiprositas untuk mempertukarkan barang dengan uang dipengaruhi langsungoleh tingkat status sosio-ekonomi, status residensial tempat tinggal asal dannilai alosentrisme-idiosentrisme. Lebih dari itu, resiprositas untuk mempertu-karkan informasi dengan uang hanya dipengaruhi oleh status residensial tempattinggal asal. Tak satupun dari variabel independen itu berpengaruh terhndaptingkat resiprositas untuk msmpertukarkan layanan dengan uang dan uang denganuang. Akhirnya, berdasarkan hasil-hasil tersebut. dibangun model yang lebihjelas tentang hubungan antar variable."

"Meningkatnya masalah krisis kemanusiaan tentunya mengiringi munculnya berbagai operasi kemanusiaan atau yang biasa disebut humanitarian action dimana bantuan-bantuan tersebut dianggap sebagai solusi untuk mengatasi masalah terkait kemanusiaan yang terjadi di banyak Negara. Humanitarian action ini melibatkan adanya humanitarian intervention dan juga humanitarian assistance. Humanitarian intervention dan juga humanitarian assistance merupakan dua konsep yang berbeda walaupun mereka berangkat dari tujuan yang sama. Terdapat beberapa perbedaan dari kedua konsep tersebut mulai dari bentuk keterlibatan, pihak yang dapat terlibat, dan status hukum pelaksanaan kedua konsep tersebut dalam keadaan konflik. Skripsi ini pada dasarnya membahas mengenai perbedaan dari kedua konsep tersebut dan penerapan dari humanitarian assistance dalam keadaan konflik. Mekanisme dari pelaksanaan humanitarian assistance seringkali ditemukan adanya hambatan-hambatan yang membawa pengaruh buruk bagi keberlangsungan korban-korban konflik. Sepatutnya bagi negara-negara penerima bantuan tidak menutup diri karena dapat memperparah keadaan krisis kemanusiaan. Oleh karena itu seharusnya negara-negara penerima bantuan memanfaatkan bantuan-bantuan yang diberikan oleh PBB melalui organ-organnya dan organisasi kemanusiaan lainnya, guna memberikan perlindungan kepada penduduk yang menjadi korban konflik yang terjadi.

---

The rising humanitarian crisis made the emergence of various humanitarian operations or so called humanitarian action where the aid is considered as a solution to overcome the problems related to humanity that occurred in many countries. Humanitarian action involves humanitarian intervention and humanitarian assistance. Humanitarian intervention and humanitarian assistance are two different concepts even though they depart from the same goal. There are several differences between the two concepts ranging from the form of involvement, the parties involved, and the legal status of the implementation of the two concepts in a conflict country.

This study basically explains the differences between the two concepts and the application of humanitarian assistance in the conflict country. Mechanisms of the implementation of humanitarian assistance are often found to be obstacles that have a negative impact on the survival of conflict victims. As the humanitarian recipient countries, they should not close themselves because it can worsen the situation of the humanitarian crisis. Therefore, the recipient countries should use the assistance provided by the UN through their organs and other humanitarian organizations, to provide protection to the victims of the conflict. "

"Penelitian tesis ini membahas tentang legitimasi unilateral humanitarian intervention yang merupakan sebuah intervensi atau penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara (atau sejumlah negara) kepada negara lain dengan tujuan untuk menghentikan pelanggaran HAM berat di negara tersebut, yang dilakukan tanpa otorisasi DK PBB. Praktek tersebut menimbulkan perdebatan berdasarkan fakta bahwa apabila DK PBB gagal (baik karena unwilling dan atau unable), komunitas internasional tidak dapat merespon terhadap pelanggaran HAM berat, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, ethnic cleansing, yang terjadi di suatu negara apabila intervensi ini dianggap menentang kedaulatan negara. Memang, prinsip non intervensi dan perlindungan terhadap HAM, samasama merupakan norma jus cogens dalam hukum internasional. Namun, saat ini kedaulatan negara tidak lagi bersifat absolut, dimana negara (pemerintah) memiliki kewajiban untuk melindungi rakyatnya dan tidak dapat melakukan pelanggaran HAM berat atau kejahatan internasional dan berlindung di balik kedaulatannya tersebut, atau dengan kata lain sovereignty implies responsibility. Atas dasar itulah, komunitas internasional menghadapi dilema terkait tindakan yang harus dilakukan oleh sebuah negara ketika terjadi pertentangan antara apa yang diperbolehkan oleh hukum dengan apa yang seharusnya dilakukan secara moral, karena terdapat jurang yang memisahkan legalitas atau hukum (law) dengan legitimasi atau keadilan (justice). Seperti kasus unilateral humanitarian intervention yang dilakukan oleh NATO di Kosovo yang memunculkan dilemma akan apa yang seharusnya dilakukan oleh Negara-negara ketika ada pertentangan antara hukum internasional dan aspek moral. Dalam kasus tersebut, intervensi NATO dianggap "illegal but legitimate", sehingga menimbulkan suatu pergeseran dalam hukum internasional dari konsep legal menjadi legitimasi. Pendekatan ini terlihat masuk akal untuk mendamaikan pertentangan antara legalitas dan moralitas, tetapi kurang memiliki posisi dalam hukum internasional. Namun, bukan tidak mungkin bahwa bila dikemudian hari ada lagi kasus serupa dimana negara melakukan unilateral humanitarian intervention, dan negara lain tidak menentangnya, maka praktek ini dapat berkembang menjadi sebuah kebiasaan baru yang memiliki posisi dalam hukum internasional. Tetapi perlu diingat bahwa tugas kita adalah bukan untuk mencari sumber otoritas lain sebagai alternatif dari DK PBB, namun untuk membuat DK PBB bekerja lebih baik dari sebelumnya.

---

The focus of this thesis is to analyze the legitimacy of unilateral humanitarian intervention in international law. Unilateral humanitarian intervention is a threat or a use of force by a state (or a group of states) aiming to prevent or end widespread of grave human rights violations or international crimes, without the permission or the target state and without the Security Council authorization. This practice has created a debate based on the fact that if the United Nations Security Council fails to act (unable and or unwilling), the international community may not respond to stop international crimes, such as genocide, crimes against humanity, ethnic cleansing that occur in other states because the intervention is considered to violate the sovereignty of that state. The tension is between the principle of non-intervention (use of force) which is related to the primacy of state sovereignty and the protection of fundamental human rights, which both are norms of jus cogens in international law. However, sovereignty is no longer an absolute concept. The sovereignty of States can no longer be used as a shield for gross violations of human rights, or in other words sovereignty implies responsibility. This poses the dilemma of what states should do when there is a great divide between what international law requires and what morality dictates, as there is a gap between legality and legitimacy, law and justice. This issue was brought into sharp relief by NATO?s intervention in Kosovo in 1999, which raised the dilemma of what states should do when there is a divide between the demands of international law and morality. In the end, many states concluded that NATO?s use of force was illegal but legitimate. However, while this approach provides an intuitively plausible way of reconciling legality and morality, it ultimately does not have a sustainable position in international law. It could have a position in international law, if in the future, there are other similar cases or state practice where states did act unilaterally to respond to international crimes, and received no condemnation from other states. But let's remember that the task is not to find alternatives to the Security Council as a source of authority, but to make the Security Council work much better than it has."

"ABSTRAKKawasan permukiman menurut RTRW Propinsi Jawa Barat adalah kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman yang aman dari bahaya bencana alam dan buatan manusia, sehat dan mempunyai akses untuk kesempatan berusaha. Secara ruang apabila digunakan untuk kegiatan permukiman akan memberi manfaat meningkatkan ketersediaan permukiman dan mendayagunakan prasarana dan sarana permukiman, meningkatkan perkembangan lintas sektoral dan subsektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya, tidak mengganggu fungsi lindung, tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam, meningkatkan pendapatan nasional dan daerah, menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Permukiman menurut Pasal 1 (3) Undang-Undang No.4/1992, adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.Pertumbuhan jumlah penduduk Kota Depok selama 12 tahun (sampai tahun 2002) meningkat hampir 5 kali lipat dengan laju pertambahan penduduk 13,6 % pertahun. Pertambahan penduduk ini memberi tekanan terhadap Kota Depok dan mengakibatkan semakin meluasnya daerah permukiman. Indikasi terjadinya ketidaksesuaian penggunaan tanah di Kota Depok dapat dilihat dari basil overlay antara permukiman eksisting dengan lokasi permukiman RTRW Kota Depok 2010 yang terdistribusi di 6 kecamatan dengan luas yang berbeda¬beda. Target objek penelitian adalah permukiman yang terbangun di kawasan non-budidaya terutama di kawasan sempadan sungai karena telah melanggar "Fungsi Lindung". Analisis spasial dilakukan dengan menggunakan teknologi Sistem Informasi Geografis mengenai kesesuaian tanah untuk permukiman berdasarkan aspek fisik tanah dan aspek legalitas. Untuk pembanding dan membantu hasil analisis spasial tersebut dilakukan pengambilan angket di lokasi penelitian.Klasifikasi kesesuaian tanah didasarkan kepada kelas interval terhadap total nilai yang diperoleh setiap poligon hasil overlay melalui pembobotan dan skoring, yang kemudian dikelompokkan menjadi 4 kelas yaitu, Sangat Sesuai (SI), Cukup Sesuai (S2), Sesuai Marginal (S3) dan Tidak Sesuai (N). Dari hasil analisis spasial kesesuaian tanah untuk permukiman berdasarkan aspek fisik tanah didapatkan bahwa klassifikasi kesesuaian tanah daerah yang diteliti untuk Kelas Sangat Sesuai (Si) memiliki luas 1%, Kelas Cukup Sesuai (S2) adalah 4%, Kelas Sesuai Marginal (S3) dengan luas tanah 85% dan Tidak Sesuai (N) dengan luas 10% dari luas seluruh daerah penelitian. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa sebagian besar lokasi permukiman yang diteliti kurang layak dijadikan lokasi permukiman.Dari hasil analisis spasial kesesuaian tanah untuk permukiman berdasarkan aspek Legalitas berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor: 8 Tahun 2005 Tentang Sempadan Sumber Air dan Peraturan Daerah Kota Depok No. 18 tahun 2003 tentang Garis Sempadan sungai didapatkan telah terjadi penyimpangan penggunaan tanah di kawasan sempadan Ci Liwung khususnya dalam lokasi penelitian terdapat permukiman seluas 108.417,62 m2.Dari hasil penilaian terhadap variabel analisis didapatkan salah satu faktor pendorong terjadinya penyimpangan penggunaan tanah tersebut adalah variabel akses, Hasil analisis SIG menunjukkan bahwa kawasan sempadan Ci Liwung mempunyai akses yang baik tehadap jalan raya (Margonda Raya). Dari hasil angket didapat jawaban tentang keamanan tempat tinggal Sangat aman 18%, Aman 44%, Cukup aman 28%, Tidak aman 10% dan Sangat tidak aman 0%. Dengan demikian mereka menganggap bahwa lokasi tempat tinggal mereka adalah aman walaupun berada di kawasan yang terlarang untuk permukiman.

---

ABSTRACT

Land suitability is defined as the adaptability of land for a certain purpose of use. Land suitability for settlement area is general referred to suitability related to law, security and safety of the inhabitants. For example, the utilization of a certain land use must be in line with City Spatial Planning on land utilization, easily accessible, free of flood, in stable land condition, distanced from pollution sources, and have water resources.

The use of a certain land that does not in line with its purpose of use, will create generally some problems as happened in Depok in the last several years. Natural disasters such as landslide and flood at the end of the year, hit some settlement areas in Depok causing some material damages and loss of lives. The indication of unsuitability in Depok can be seen from the overlay result between the existing settlement areas and settlement locations from the City Spatial Planning of Depok 2010 distributed over 6 sub-districts with different area sizes. The targeted object of the research is the settlement areas in the non-cultured areas, especially in the buffer zone of a river, because it is against its "conservation function" as defined by the law. Spatial analysis is done with a geographic information system (GIS) on the land suitability for settlement area based on the land's physical and legal aspects. A questionnaire is also collected in the research location for the purpose of bench marking and supporting the spatial analysis.

Land suitability classification is performed based on the interval class value obtained by each polygon resulted from the overlay, through weighting and scoring. Land suitability is then classified into 4 classes: Very Suitable (SI), Suitable (S2), Marginally Suitable (S3), and Not Suitable (N). The result of spatial analysis of the Iand suitability for settlement area based on the physical aspects of the land shows that only 1% of the researched area falls into the class Very Suitable (SI); 4% into the class Suitable (S2); 85% into the class Marginally Suitable (S3), and 10% falls into the class Not Suitable (N). This analysis shows that most of the areas being used for settlement, is actually moderate suitable for settlement purpose.

The result of spatial analysis of the land suitability for settlement area based on the legal aspect, i.e. Local Regulation of The Province of West Java, No: 812005 on Buffer Zone of Water Resources and Local Regulation of The City of Depok No. 18/2003 on River's Buffer Line, shows an infraction of these laws because of the existing settlement areas in Ci iwung's buffer zone of 108,417,62 m2.

From the result of variable analysis, it is found out that one of the factors causing this unsuitability of land use, is the accessibility. The GIS- analysis shows that Ci Liwung buffer zone is easily accessible from a big road (Margonda Raya Street). From the questionnaire, it is also found out that 18% of the people living in this buffer zone think that the place is very safe, 44% think it is safe, 28% think it is moderately safe, 10% think is unsafe, and 0% think it is very unsafe. Therefore, they consider that their area is safe although it is located in the forbidden zone for settlement."

"ABSTRAKKawasan Waduk Pluit merupakan salah satu kawasan waduk di Jakarta yang telah diokupasi oleh permukiman. Meskipun undang-undang secara tegas melarang adanya permukiman di sempadan waduk, namun area sekitar Waduk Pluit tetap dijadikan tempat tinggal oleh penduduk. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses terbentuknya permukiman liar tersebut. Dalam penelitian ini, untuk melihat pertambahan jumlah rumah, luasan, sebaran, dan arah perkembangan permukiman digunakan analisis foto udara dan citra time series, sedangkan untuk memahami bagaimana permukiman liar dapat berkembang digunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara spasial perkembangan permukiman liar dipengaruhi oleh faktor aksesibilitas dan jarak dari tempat kerja. Semakin dekat jarak dari pelabuhan dan industri, dan semakin mudah aksesibilitasnya, semakin lebih dulu pula permukiman liar berkembang. Kejadian politik, yaitu transisi pemerintahan orde baru menuju orde reformasi (tahun 1998), menjadi faktor pemicu cepatnya perkembangan permukiman liar di sekitar Waduk Pluit.

---

ABSTRACTPluit Dam area, where located in Jakarta, has been occupied by squatter settlement. The law prohibits to build the settlement around the lakeside but the occupants still build their houses around the lakeside. This study aims to know the forming process of the squatter settlement around Pluit dam area. This study is using time series aerial photos analysis to see the increase number of houses, extent, distribution, and direction of growth of squatter settlements. In order to understand the growth of squatter settlement, this research is using descriptive qualitative approach. The result is showing the growth of squatter settlement spatially is affected by accessibility factor and the distance to workplace factor. When the location is closer to harbour and industrial area, the settlement is more accessible and the growth of squatter settlement is increasing rapidly. Political event, which is the transition of New Order to Reformasi (1998), is also the reason that squatter settlement is growing rapidly around lakeside of Pluit Dam."

"In this article, the assessment of centrality of settlements in a district in Central Java is discussed. This with a view to determine a system of service centers in the area which is functional for regional planning purposes. The study area is a densely populated area which boasts a large variety of services. The assumption is tested that both geographical location and the high mobility allow for a situation whereby the hierarchical position a settlement, based on the combination of services provided is not necessary similar to the centrality of that very settlement. From an analysis of an intensive set of primary data it shows that although the level in the hierarchy of a settlement largely coincides with its centrality level, the CL of some settlements considerably deviates from what might be expected on the basis of these centers service level."