Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti oleh Kejaksaan dihadapkan pada persoalan harta benda korporasi yang dijadikan sebagai jaminan utang kepada kreditor. Pada kondisi ini, eksekusi harta benda korporasi sebagai pembayaran uang pengganti melalui jalur pidana tidak dapat berperan optimal karena dihadapkan pada persoalan hukum tertentu. Artikel ini berfokus untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam mengeksekusi uang pengganti perkara tindak pidana korupsi. Selain itu, untuk mengetahui penggunaan hukum kepailitan sebagai instrumen hukum dalam mengeksekusi harta benda korporasi sebagai bentuk pembayaran uang pengganti. Penggunaan instrumen hukum kepailitan dalam mengeksekusi harta benda korporasi telah memenuhi syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kejaksaan harus dapat mencegah terjadinya tunggakan pembayaran uang pengganti dengan mendata dan menyita harta benda korporasi yang sudah harus dilakukan sejak penyidikan."

"Apakah hukum keluarga dan perkawinan itu? Apakah yang dimaksud dengan harta dalam perkawinan? Bagaimanakah status anak di luar perkawinan? Adakah hak waris bagi anak yang lahir di luar perkawinan? Bagaimanakah sebetulnya hubungan hukum antara orangtua dan anak? Apakah pengangkatan anak (adopsi) itu dan adakah akibat hukum yang ditimbulkan dari pengangkatan anak itu?Buku ini menyajikan jawaban atas perlbagai pertanyaan di atas dan pertanyaan-pertanyaan lainnya terkait hukum keluarga dan perkawinan. Sebelum masuk ke pembahasan utama, buku ini menjelaskan secara singkat terlebih dahulu ihwal hukum perdata. Setelah itu dijelaskan mengenai pengertian hukum keluarga dan hukum perkawinan dan hal-hal yang sehubungan dengannya. Lalu disambung dengan pembahasan mengenai harta dalam perkawinan, anak di luar perkawinan dan harta anak yang lahir di luar perkawinan. Selanjutnya dipaparkan mengenai anak yang lahir selama perkawinan dan pengangkatan anak. Di bagian akhir dipaparkan mengenai hukum waris yang meliputi hukum waris perdata (BW), hukum waris dalam Islam dan hukum waris adat.Buku ini dapat dibaca oleh para mahasiwa dari Fakultas Hukum di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Di samping itu, dapat dibaca pula oleh para akademisi atau tenaga pengajar dari Fakultas Hukum, praktisi hukum dan mereka yang berminat atau ingin mengetahui perihal hukum keluarga dan perkawinan."

"Tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa yang dapat merusak moral bangsa dan menurunkan kualitas hidup masyarakat serta negara. Diperlukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, salah satunya melalui penjatuhan pidana tambahan bagi pelaku korupsi. Pidana tambahan ditujukan tidak hanya untuk menghukum pelaku korupsi, tetapi juga mencegah pelaku mengulangi perbuatan korupsi di kemudian hari. Salah satunya, dengan cara merampas seluruh hasil korupsi melalui pidana tambahan pembayaran uang pengganti. Seringkali terjadi kecurangan oleh aparat penegak hukum dalam pelaksanaan eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti ini, salah satunya terkait dengan penyitaan seluruh harta benda milik Terpidana sebagai jaminan pelunasan pembayaran uang pengganti. Oleh sebab itu, penulis memandang perlu untuk melakukan tinjauan hukum terhadap pengaturan terkait penyitaan dalam mekanisme eksekusi pembayaran uang pengganti untuk ketepatan pengaturan terkait penyitaan sebagai bagian dari eksekusi pembayaran uang pengganti. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal, yakni penelitian dilakukan melalui kegiatan menganalisis aturan hukum, doktrin hukum, dan prinsip hukum yang berlaku dan hasil penelitian akan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyitaan harta benda milik Terpidana sebagai jaminan pelunasan pembayaran uang pengganti tidak beralasan hukum yang jelas dan pasti, karena pengaturannya berbenturan dengan pengaturan terkait penyitaan di dalam KUHAP. Selain itu, penyitaan tersebut tidak memiliki urgensi dalam pelaksanaannya dan justru dikhawatirkan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum yang menyebabkan ketidakadilan bagi Terpidana. Dengan demikian, pada akhir penelitian penulis memberikan saran agar sebaiknya pengaturan terkait penyitaan harta benda milik Terpidana dalam mekanisme eksekusi pembayaran uang pengganti dihapuskan.

---

Corruption is an extraordinary crime that can damage the moral fabric of a nation and lower the quality of life for its people and country. Efforts to prevent and eradicate corruption are necessary, one of which is through the imposition of additional penalties on perpetrators of corruption. Additional penalties are intended not only to punish corrupt offenders but also to prevent them from repeating acts of corruption in the future. One of these measures is the confiscation of all proceeds of corruption through the additional penalty of replacement money payments. However, irregularities often occur among law enforcement officials in the execution of replacement money payments, particularly regarding the confiscation of all assets owned by convicted individuals as collateral for repayment. Therefore, the author considers it necessary to conduct a legal review of the regulations governing asset confiscation within the mechanism of executing replacement money payments, to ensure accurate regulations on this matter. This study employs a doctrinal method, analyzing legal rules, legal doctrines, and applicable legal principles, with the findings presented descriptively. The results of the research indicate that the confiscation of assets owned by convicted individuals as collateral for replacement money payments lacks clear and definitive legal justification, as its regulations overlap with those governing confiscation under the Indonesian Criminal Procedure Code (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana - KUHAP). Moreover, such confiscation lack urgency in their implementation and raise concerns about potential abuse of authority by law enforcement, leading to injustice for the convicted individuals. Therefore, this study concludes with a recommendation to abolish regulations concerning the confiscation of assets owned by convicted individuals in the mechanism for executing replacement money payments. "

"ABSTRAKIndonesia sebagai negara yang sedang giat membangunmembutuhkan biaya yang sangat besar, tetapi di sisi lain terjadikebocoran dana yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi. Tindakpidana korupsi menimbulkan kerugian yang sangat besar sehingga sejaklama Pemerintah berupaya memeranginya. Undang-Undang Nomor 3Tahun 1971 merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mencegahterjadinya korupsi yang makin merajalela. Undang-undang itu memberikanancaman yang berat bagi si pelaku.Di samping pidana pokok dan denda yang berat, undang-undangitu juga mengancam pelaku dengan pidana tambahan berupapembayaran uang pengganti yang diatur pasal 34 sub c. Dari hal-haltersebut di atas, pengkajian permasalahan yang timbul karenanyamenjadi penting yaitu sebagai berikut.Pertama, dalam hal bagaimanakah pelaku tindak pidana korupsidijatuhi pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti.Kedua, bagaimanakah fungsi dan kedudukan pidanatambahan yang berupa pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Ketiga, faktor-faktor apakah yang menyebabkan pidanapembayaran uang pengganti ini tidak dapat dilaksanakan.Keempat, bagaimanakah prospek penerapan pidana pembayaranuang pengganti dalam tindak pidana korupsi.Dari penelitian yang dilakukan, terhadap permasalahan tersebut diatas ternyata diketemukan fakta-fakta sebagai berikut.a. Pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti dijatuhkanhakim pada terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi,besarnya uang pengganti ditentukan berdasarkan kerugian negarayang timbul oleh karenanya. Namun, apabila selama prosespenyidikan, penuntutan dan peradilan terdakwa berhasil mengembalikannya,hakim tidak akan menjatuhkannya. Selama tahun 1988 s.d.1996 di Pengadilan Negeri Purwokerto hanya delapan perkara yangdijatuhi pidana ini.b. Pidana tambahan pembayaran uang pengganti berfungsi melindungidan menyelamatkan dana pembangunan nasional dari kebocoranakibat tindak pidana korupsi. Adapun kedudukannya adalahsebagai pidana tambahan yang bersifat fakultatif, sehingga hakimbebas memilih untuk menjatuhkan atau tidak. c. Faktor-faktor penyebab tidak dapat dilaksanakan pidana ini adalahadanya keragu-raguan penegak hukum untuk menerapkan dalamkasus yang dihadapi karena kesulitan eksekusinya; belum adanyaketentuan pelaksanaan setingkat undang-undang; adanya birokrasiyang bertele-tele untuk dapat langsung menjerat pelaku.d. Pembayaran uang pengganti mempunyai prospek yang sangat baik,tetapi permasalahan essensiil yang menghadang harus dipecahkanterlebih dahulu.Sehifigga disarankan agar secara yuridis pembuat undang-undangmengubah ketentuan yang ada dalam penjelasan Pasal 34 sub C undangundangNomor 3 Tahun 1971 serta adanya.Upaya pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia khususnyabagi para jaksa (eksekutor) agar dapat mengantisipasi sedini mungkinteijadinya pengalihan aset-aset pelaku tindak pidana korupsi sebelumdilakukan penyitaan oleh negara."

"Persatuan harta benda yang berupa harta bawaan dan hartabersama dalam sebuah perkawinan, terkadang menjadi pemicuterjadinya perselisihan rumah tangga yang telah dibina sekianlama yang mengakibatkan perceraian. Timbulnya perselisihanterhadap harta bersama yang dikaitkan dengan pihak ketigadalam penyelesaian masalah utang akan berakibat pada hartabenda milik suami atau harta milik isteri pada saat sebelumdan sesudah perkawinan berlangsung. Harta bersama dapatdijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak ataspersetujuan pihak lainnya, hal itu didasarkan pada Pasal 91ayat (4) KHI. Terhadap harta bawaan, suami atau isterimempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukumterhadap hartanya tersebut, sebagaimana didasarkan pada Pasal87 ayat (2) KHI. Apabila ada hubungan hukum salah satu pihakbaik suami atau isteri dengan pihak ketiga dalam masalahutang, maka pertanggungjawaban terhadap utang tersebutmenjadi tanggungan suami atau isteri yang dibebankan padahartanya masing-masing, hal itu didasarkan pada Pasal 93 ayat(1) KHI. Persoalan yang timbul adalah perbedaan pendapatmengenai mekanisme pengaturan harta bersama dalam KHI, adanyaakibat hukum apabila salah satu pihak yang tunduk pada hukumyang berbeda serta prosedur penyelesaian kewajiban para pihakmengenai utang kepada pihak ketiga menurut KHI. Oleh karenaitu untuk meneliti masalah tersebut digunakan metodepenelitian kepustakaan dan studi lapangan. Kesimpulannyaadalah bahwa harta bersama diatur menurut hukum saat kalipertama para pihak melakukan perkawinan, jika salah satupihak tunduk pada hukum yang berbeda, maka penyelesiannyadiserahkan kepada para pihak hukum mana yang berlaku atauberdasarkan kali pertama mereka melangsungkan pernikahan,sehingga masing-masing pihak mendapat keadilan yang wajar.Sementara penyelesaian masalah utang bergantung pada statusutang tersebut, jika utang tersebut merupakan utang bersamamaka penyelesaiannya menjadi tanggungjawab suami isteri,akan tetapi jika utang tersebut merupakan utang pribadi,penggunaan harta bersama dimungkinkan sepanjang adapersetujuan pihak lainnya."

"Penjatuhan pidana dapat dilakukan karena adanya suatutindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau lebihyang sudah diputus oleh putusan pengadilan yang sudahberkekuatan hukum tetap. Salah satu dari tindak pidanatersebut yaitu tindak pidana korupsi yang diatur di dalamUndang-undang No. 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidanakorupsi merupakan tindak pidana khusus yang mempunyaidampak yang besar pada keuangan negara. Keuangan negaradapat dirugikan dengan adanya suatu tindak pidana korupsi.Dengan begitu tindak pidana korupsi dapat dianggap sebagaikejahatan yang serius. Untuk itulah maka penghukuman yangberat dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi.Salah satu jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelakutindak pidana korupsi yaitu hukuman pembayaran uangpengganti. Dengan adanya hukuman pembayaran uang pengganti,maka diharapkan jumlah kerugian negara yang terjadi akibatadanya suatu tindak pidana korupsi dapat dikembalikan lagioleh pelaku tindak pidana korupsi. Dengan begitu, makaposisi keuangan negara akan kembali lagi ke keadaan semulaseperti sebelum terjadinya tindak pidana korupsi tersebut.Seperti kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor1344K/PID/2005, Abdullah Puteh dijatuhkan pidana yang salahsatunya yaitu berupa hukuman pembayaran uang pengganti.Abdullah Puteh dijatuhkan pidana karena telah dianggapbersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam pembelianhelicopter model MI-2 sehingga merugikan keuangan negara.Dengan adanya penjatuhan pidana berupa hukuman pembayaranuang pengganti terhadap Abdullah Puteh, maka kerugiannegara akibat perbuatan Abdullah Puteh tersebut dapatdikembalikan sepenuhnya. Tata cara eksekusi hukumanpembayaran uang pengganti pun harus diberi perhatian yanglebih, sebab dengan adanya proses dan tata cara yang jelas,maka akan mengurangi kebingungan aparat penegak hukum dalammelaksanakan eksekusi hukuman pembayaran uang pengganti."

"Korupsi dianggap sebagai salah satu sebab terjadinya krisis ekonomi yang sangat komplek di Indonesia. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertujuan untuk menghukum pelaku tindak pidana korupsi dengan hukuman penjara yang berat dan mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Pengembalian kerugian negara melalui pidana tambahan uang pengganti diatur didalam Pasal 18. Masalah yang timbul setelah adanya putusan pengadilan adalah banyak terpidana yang tidak membayar uang pengganti sehingga menjadi tunggakan kurang lebih sebesar 6,6 triliun rupiah. Tulisan dengan judul "Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana menggunakan metode penelitian. yuridis normatif dan empiris yang bersifat kualitatif. Tulisan tersebut menjelaskan kejaksaan sebagai subsistem peradilan pidana mempunyai tugas untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penyelesaian uang pengganti dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme yaitu Pertama penyelesaian uang pengganti melalui instrumen pidana yaitu menyetorkan uang pengganti yang telah dibayar terpidana ke kas negara, jika terpidana tidak membayar maka dilakukan penyitaan harta benda milik terpidana untuk dilelang guna membayar uang pengganti, yang terakhir diganti dengan pidana penjara yang telah dinyatakan dalam putusan pengadilan. Penyelesaian uang pengganti melalui instrumen pidana belum optimal, karena penyitaan tidak dapat dilakukan disebabkan harta benda terpidana sudah tidak ada lagi. Jaksa sebagai eksekutor harus dapat melacak aset milik terpidana yang disembunyikan. Apabila berhasil menemukan harta benda terpidana maka penyitaan dapat dilakukan sehingga tujuan mengembalikan kerugian negara dapat dicapai. Jika penyitaan tidak dapat dilakukan maka diganti dengan pidana penjara. Dalam praktek terpidana lebih banyak memilih pidana,penjara pengganti karena penjara pengganti yang rendah dibanding besarnya uang pengganti yang dijatuhkan, maka untuk mengoptimalkan harus dijatuhi pidana penjara pengganti yang tinggi. Kedua penyelesaian uang pengganti melalui instrumen perdata, yaitu penyelesaian diluar pengadilan (negosiasi dan mediasi) dan litigasi / gugatan perdata. Dalam praktek baru melalui non litigasi yang tidak mempunyai alat pemaksa dan tidak bersifat eksekutorial jika salah satu pihak tidak memenuhinya. Untuk mengoptimalkan pembayaran uang pengganti harus dilakukan gugatan perdata terhadap uang pengganti yang tidak dibayar."