Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelaksanaan Operasi tangkap tangan (OTT) sebagai salah satu strategi yang digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindak kasus korupsi di Indonesia menimbulkan pro dan kontra. Kubu kontra menilai OTT KPK tidak berdampak signifikan terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia, ilegal dan mengancam privasi. Sementara kubu pro menilai OTT KPK mampu mengungkap kasus korupsi dengan cepat dan menghasilkan bukti konkret. Dengan menggunakan 6 (enam) kriteria evaluasi dari Dunn, artikel ini berusaha menjadi penengah diantara dua kubu tersebut dengan melakukan studi evaluatif terhadap pengimplementasian operasi tangkap tangan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Penulis menemukan bahwa kebijakan pemberantasan korupsi menggunakan metode OTT yang gencar dilakukan KPK selama periode 2015-2018 efektif dan efisien meringkus koruptor, serta meningkatkan keterlibatan publik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Hanya saja, masifnya operasi tangkap tangan yang dilakukan di tingkat nasional hingga daerah belum berdampak signifikan terhadap penurunan angka korupsi di Indonesia. Oleh karenanya, upaya memberantas korupsi tidak bisa dari segi penindakan saja,tapi juga perlu diperkuat sisi pencegahannya."

"Operasi Tangkap Tangan (OTT) merupakan satu kegiatan KPK di bidang penindakan korupsi yang tersohor di kalangan masyarakat Indonesia. Kegiatan tersebut juga ditandai dengan konferensi pers yang secara garis besar menyebutkan profil tersangka dan kronologis penangkapan. Dalam melakukan tugasnya, KPK tidak dapat bekerja sendiri. Partisipasi aktif masyarakat tentu sangat membantu KPK dalam menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien, salah satu bentuknya adalah dengan melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi. Penelitian dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh kegiatan OTT KPK terhadap partisipasi masyarakat dalam melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi. Data yang digunakan adalah data kegiatan OTT dan laporan pengaduan masyarakat KPK mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Dengan menggunakan regresi data panel fixed effect model, penelitian ini menemukan: setiap kegiatan OTT yang dilanjutkan dengan penyebaran berita melalui konferensi pers, menjadi signal dalam meningkatkan jumlah pengaduan masyakarat ke KPK; OTT yang dilakukan di pulau Jawa memiliki andil yang cukup besar dalam meningkatkan jumlah pengaduan masyarakat dibandingkan OTT di luar jawa; analisa data tahunan menunjukkan bahwa mulai tahun 2019 hingga 2021, terjadi trend penurunan pengaduan masyarakat terutama pada tahun 2020 dan 2021. Hal ini sejalan dengan penurunan OTT yang sangat tajam dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. OTT yang dilaksanakan di tahun politik tidak berpengaruh terhadap peningkatan pengaduan masyarakat, namun sebaliknya, diluar tahun politik, OTT malah signifikan berpengaruh terhadap peningkatan pengaduan masyarakat; OTT yang dilakukan baik di tahun terjadinya pandemi Covid-19 maupun tahun sebelum pandemi, sama-sama tidak berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pengaduan masyarakat.

---

The Hand Arrest Operation (OTT) is an activity by the KPK in the field of cracking down on corruption that is well-known among the Indonesian people. The activity was also marked by a press conference which outlines the profile of the suspect and the chronology of the arrests. In carrying out its duties, the KPK cannot work alone. The active participation of the community is certainly very helpful for the KPK in carrying out its duties more effectively and efficiently, one form of which is by reporting suspected corruption crimes. The study was conducted to see how the OTT activities of the KPK affect public participation in reporting suspected corruption crimes. The data used are OTT activity data and KPK public complaints reports from 2017 to 2021. By using panel data regression ‘fixed effect model’, this study finds: every OTT activity followed by news dissemination through press conferences, becomes a signal in increasing the number public complaints to the KPK; OTT conducted on the island of Java has a significant contribution in increasing the number of public complaints compared to OTT outside Java; Annual data analysis shows that from 2019 to 2021, there is a downward trend in public complaints, especially in 2020 and 2021. This is in line with the very sharp decline in OTT compared to previous years. OTT that conducted in the political year did not affect the increase in public complaints, but on the contrary, outside the political year, the OTT had a significant effect on the increase in public complaints; The OTT that was carried out both in the year the Covid-19 pandemic occurred and the year before the pandemic, both had no effect on the increase in the number of public complaints."

"Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi akan segera berganti. Berdasarkan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, masa jabatan lima pemimpin lembaga anti-rasuah ini terbatas hanya selama empat tahun. Atasdasar itu tulisan berikut akan mencoba menilai kinerja KPK selama kurun waktu 2016-2018. Adapun yang menjadi fokus penilaian terbagi menjadi dua bagian, yakni kinerja KPK dalam persidangan dan kemampuan Pimpinan KPK dalam mengelola kelembagaan. Untuk bagian persidangan penulis mencoba menganalisis:1) Penggunaan aturan pencucian uang dalam setiap surat dakwaan; 2) Rata-rata tuntutan penjara; 3) Tren pencabutan hak politik. Lalu pada konteks kelembagaan hal yang akan disoroti adalah berbagai kekisruhan yang terjadi selama era kepemimpinan jilid IV dan penegakan etik di internal KPK. Faktanya, masih banyak catatan krusial selama beberapa tahun ke belakang yang semestinya dapat dijadikan evaluasi untuk kepemimpinan selanjutnya. "

"ABSTRACTThe result of eradicating corruption is usually parallel with political support from the branches of power. Over the past five years, the Corruption Eradication Commission has been experiencing various political attacks that began with the polemic regarding the selection of candidates for the National Police Chief, the use of Questionnaire Rights by the House of Representatives and the revision of the Corruption Eradication Commission Act. The biggest problem of the KPK also arises from the instability of support from the President for the KPK. Without strong, determined support from the President and the strengthening of political attacks on the KPK, this anticorruption institution is in an emergency state."

"Hasil kerja pemberantasan korupsi biasanya paralel dengan dukungan politik dari kekuasaan. Selama lima tahun belakangan ini, KPK mengalami berbagai serangan politik yang dimulai dari polemik pemilihan calon Kapolri, penggunaan Hak Angket oleh DPR hingga revisi UU KPK di akhir pemerintahan. Problem terbesar KPK juga muncul dari pasang-surutnya dukungan dari Presiden terhadap KPK. Pada awal pemerintahannya, Joko Widodo mampu mengelola relasi yang baik dengan KPK dan mendengarkan aspirasi publik yang luas saat menghadapi dinamika politik yang berkaitan dengan KPK. Namun pada akhir periode pertama ini, hubungan KPK dan Jokowi memburuk. Sinyal tersebut ditandai dengan hasil seleksi calon pimpinan KPK kontroversial dan puncaknya revisi Undang-Undang KPK disetujui oleh Pemerintah dan DPR. Tidak itu saja, dalam hal kebijakan antikorupsi pemerintahan Jokowi seolah berjalan dalam arus yang berbeda dengan KPK. Defisit dukungan politik dari Presiden serta menguatnya serangan politik kepada KPK membuat lembaga antikorupsi ini beradadalam kondisi darurat."

"ABSTRAKPenelitian ini fokus pada pola kerjasama interorganisasional KPK ? ICW dalamagenda pemberantasan korupsi politik di Indonesia melalui pendekatan teori NewInstitusionalisme Victor Nee. Pola kerjasama interorganisasional KPK ? ICWterbangun karena adanya kesamaan visi dan konsen terhadap agenda pemberantasankorupsi, serta interaksi antar aktor ? aktor anti korupsi KPK ? ICW. Pola kerjasamainterorganisasional KPK ? ICW menuai dukungan dan tantangan.Dukungan secaramoril maupun materil datang dari masyarakat sipil serta dunia internasional.Sedangkan tantangan popular dikenal dengan istilah?Corruptor Fight Back?.Terdapat dinamika diantara aparatur hukum negara, bahkan diantara KPK ? ICWjuga terdapatdinamika, walaupun mereka masih tetap konsisten sebagai aktor antikorupsi

---

ABSTRACTThis study focuses on the pattern of interorganizational cooperation KPK - ICW inthe agenda of political corruption eradication in Indonesia by theoretical approachesNew institutionalism Victor Nee. Interorganizational cooperation pattern Commission- ICW woke up because of the similarity of vision and concern about the anticorruptionagenda, as well as the interaction between actors of anti -corruptionbetween KPK - ICW. Interorganizational cooperation between KPK - ICW gettingsupport and challenge. Moral and material supporting come from the civil society andthe international community. In the other side the challenge popularly known by theterm "Corruptor Fight Back". There is a dynamic between the legal apparatus of thestate, even among KPK - ICW also found dynamics, although they still remainconsistent as anti -corruption actors"

"Skripsi ini membahas drama "Republik Reptil" karya Radhar Panca Dahana yang mengungkap kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan dominasi kekuasaan di Republik Dwipantara yang dikuasai oleh hewan-hewan dari ordo reptil. Penelitian ini menggunakan metode sosiologis yang dikemukakan oleh Lucien Goldmann strukturalisme genetik untuk menganalisis keterkaitan antara fakta literer dalam hal ini drama "Republik Reptil" dengan fakta dunia dalam hal ini konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kepolisian di sekitar tahun 2009. Drama "Republik Reptil" merupakan hasil tanggapan Radhar Panca Dahana terhadap perkara korupsi yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kepolisian.

---

AbstractThis thesis discusses the drama "Republik Reptil" written by Radhar Panca Dahana that revealed the cases of corruption, misuse of authority, and domination of power in the Republic Dwipantara which controlled by the order of reptiles. This research uses sociological methods proposed by Lucien Goldmann genetic structuralism to analyze the relation between literary facts in this case is drama "Republik Reptil" with the world facts in this case is the conflict between Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) with police around the year 2009. Drama "Republik Reptil" is Radhar Panca Dahana's response to the corruption case that involving Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) and the police. "

"Korupsi tidak hanya disebabkan oleh satu faktor tetapi merupakan hasil dari interaksi banyak faktor. Praktik korupsi menimbulkan kerugian dan memperlambat proses pemulihan ekonomi di Indonesia. Pengadaan publik adalah salah satu aktivitas pemerintah yang rentan terhadap korupsi.Penelitian ini bertujuan untuk merancang model sistem dinamis yang memberikan gambaran interaksi faktor dan umpan balik yang mempengaruhi praktik korupsi di pengadaan publik serta menambahkan faktor pencegahan ke dalam model sistem dinamis baru dalam rangka pencegahan korupsi. Pengumpulan data awal dilakukan dengan menggunakan metode information retrieval & extraction berbasis web (web scrapping) serta named entity recognition (NER) yang menghasilkan basis data kasus korupsi di Indonesia sebagai dasar untuk menetukan sektor pemerintahan dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap praktik korupsi.Model kebijakan terdiri dari skenario 1,2 dan 3 yaitu integrasi dokumen antara aplikasi SPSE dengan kemeterian/ lembaga/ direktorat, pengawasan melalui S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) dan mendesain hukum organisasi pengadaan proyek konstruksi yang berstruktur lebih horizontal. Dari 3 skenario kebijakan tersebut, skenario 1 integrasi dokumen antara aplikasi SPSE dengan kemeterian/ lembaga/ direktorat model terpilih menjadi solusi pengurangan korupsi di pengadaan barang/jasa proyek konstruksi. Solusi ini menghasilkan perhitungan jumlah kasus korupsi per tahun terkecil dan pemberantasan korupsi per tahun terbanyak dalam peniliain tingkat korupsi pengadaan barang/jasa proyek konstruksi di Indonesia.

---

Corruption is not only caused by one factor but is the result of the interaction of many factors. Corruption practices cause losses and slow down the process of economic recovery in Indonesia. Public procurement is one of the government activities that is vulnerable to corruption.

This study aims to design a dynamic system model that provides an overview of the interaction of factors and feedback that affect corrupt practices in public procurement as well as adding prevention factors to the new dynamic system model in order to prevent corruption. Preliminary data collection is done using web-based information retrieval & extraction (web scrapping) and named entity recognition (NER) methods which produce a database of corruption cases in Indonesia as a basis for determining government sectors with high levels of vulnerability to corrupt practices.

The policy model consists of scenarios 1,2 and 3, which are integration documents between the SPSE application and the ministries / institutions / directorates, supervision through S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) and designing procurement projects that have a more horizontal structure. Of the 3 policy scenarios, scenario 1 documents integration between the SPSE application and the selected model / agency / directorate model is the solution in implementing corruption in the procurement of construction project goods / services. This solution results in the calculation of the number of corruption per year and the most eradication corruption per year in assessing the level of corruption in the procurement of goods / services for construction projects in Indonesia.Corruption is not only caused by one factor but is the result of the interaction of many factors. Corruption practices cause losses and slow down the process of economic recovery in Indonesia. Public procurement is one of the government activities that is vulnerable to corruption.

This study aims to design a dynamic system model that provides an overview of the interaction of factors and feedback that affect corrupt practices in public procurement as well as adding prevention factors to the new dynamic system model in order to prevent corruption. Preliminary data collection is done using web-based information retrieval & extraction (web scrapping) and named entity recognition (NER) methods which produce a database of corruption cases in Indonesia as a basis for determining government sectors with high levels of vulnerability to corrupt practices.

The policy model consists of scenarios 1,2 and 3, which are integration documents between the SPSE application and the ministries / institutions / directorates, supervision through S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) and designing procurement projects that have a more horizontal structure. Of the 3 policy scenarios, scenario 1 documents integration between the SPSE application and the selected model / agency / directorate model is the solution in implementing corruption in the procurement of construction project goods / services. This solution results in the calculation of the number of corruption per year and the most eradication corruption per year in assessing the level of corruption in the procurement of goods / services for construction projects in Indonesia."

"ABSTRAK Skripsi ini membahas tentang awal mula pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Megawati pada 27 Desember 2002. KPK merupakan anak kandung reformasi. Keberadaan lembaga independen pemberantasan korupsi ini sudah sangat lama dibutuhkan oleh Indonesia. Usaha pemerintah Indonesia dalam memberantas korupsi sudah dilakukan sejak Indonesia, yaitu sejak pemerintahan Presidens Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati. Pembentukan lembaga khusus untuk menangani korupsi juga sudah dilakukan pemerintahan sebelum-sebelumnya. Namun, dalam pelaksanaanya para koruptor lebih kebal dibandingkan lembaga-lembaga antikorupsi yang pernah dibuat. Sepanjang Orde Lama, Orde Baru, hingga lima tahun Reformasi hanya sedikit koruptor yang berhasil dipenjarakan, sebagian besarnya dibebaskan atau kabur ke luar negeri. Oleh karena itu, pengesahan UU No. 30 Tahun 2002 oleh Presiden Megawati sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam memerangi korupsi. UU ini mengamanatkan dibentuknya KPK. KPK ini bersifat independen sehingga dalam melaksanakan tugasnya diharapkan tidak ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan lain.

---

ABSTRACT This paper discusses the beginning of the establishment of the Corruption Eradication Commission (KPK) which was formed during the reign of President Megawati on 27 December 2002. The Commission is a child of the Reformation. The existence of an independent anti-corruption agency has a very long needed by Indonesia. Indonesian government's efforts in combating corruption has been done since Indonesia, namely since Presidents government of Sukarno, Suharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid and Megawati. The establishment of a special agency to deal with corruption has also been done before-the previous government. However, in the implementation of the corruptors more immune than anti-corruption institutions ever created. Throughout the Old Order, New Order, to five years of reform only a few criminals who successfully imprisoned, most of which were released or fled abroad. Therefore, ratification of the UU No. 30/2002 by President Megawati as a manifestation of the government's seriousness in combating corruption. This law mandates the establishment of the KPK. KPK is independent in performing their duties so that is not expected to be ridden by other interests."