Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pantai utara Pulau Jawa terus mengalami dinamika pesisir yang mengakibatkan mundurnya garis pantai secara signifikan. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dari 100 lokasi pantai yang tergerus di 17 provinsi, pantai utara Pulau Jawa mengalami erosi terparah, mencapai 745 km atau 44 persen total panjang garis pantainya. Kemunduran garis pantai dapat disebabkan oleh 3 faktor yaitu kenaikan muka air laut, erosi dan penurunan tanah. Penelitian bertujuan untuk mengetahui korelasi antara kesetimbangan sedimen pada sel pantai terhadap hipotesa awal adanya penurunan tanah yang menyebabkan kemunduran garis pantai. Metode perhitungan kesetimbangan sedimen menggunakan model hipotetikal kesetimbangan sedimen. Pemodelan dilakukan di sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pemodelan hipotetikal kesetimbangan sedimen menggunakan LITDRIFT model Longshore Sediment Drift. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa terdapat anomali yaitu kondisi sedimen bernilai surplus namun kondisi dilapangan garis pantainya mengalami mundur. Beberapa lokasi yangmengalami surplus sedimen namun mengalami kemunduran garis pantai, dan setelah dibandingkan dengan pengamatan lapangan dan data sekunder terdapat bukti penurunan tanah yaitu Pantai Pondok Bali, Pantai Randusongo, Pantai Muara Reja, Pantai Depok, Pantai Slamaran, Pantai Jeruksari-Mulyorejo dan Pantai Sriwulan. Hasil pemodelan ini dapat digunakan sebagai indikator awal adanya penurunan tanah yang menyebabkan garis pantai mundur. Dalam penanganan erosi sedimentasi, studi detail perlu dilakukan secara lebih komprehensif"

"ABSTRAKNorth Coast of Java Island continues to experience coastal dynamics which resulted significant coastline erosion problems. According to the Ministry of Marine and Fisheries data (KKP), from 100 locations of coastline erosion in 17 provinces of Indonesia, North Coast of Java Island suffered the worst erosion, reaching 745 km or 44 percent of total coastline length. The shoreline retreat can be caused by three factors: sea level rise, erosion and land subsidence. The aim of this research was to determine the correlation between sediment equilibrium in coastal cells and the initial hypothesis of land subsidence which caused a coastline retreat. The method to calculate sediment equilibrium uses hypothetical sediment budget model. Modeling itself is done along the North Coast of Java. LITDRIFT model of Longshore Sediment Drift is employed to assess the coastline profile. The result of the research shows that there is anomalous model that is the condition of sediment is surplus but the condition of the field is backward. Several locations experienced a sediment surplus but experienced a coastline retreat, and after comparison with field observations and secondary data there was evidence of land subsidence: Pondok Bali Beach, Randusongo Beach, Muara Reja Beach, Depok Beach, Slamaran Beach, Jeruksari-Mulyorejo Beach and Sriwulan Beach. This models result can be used as an initial indicator of the land subsidence causing the coastline to retreat. In order to solve the erosion and sedimentation problem, the detail study with more comprehensive parameter needs to be conducted"

"Saat ini kelompok masyarakat yang masih mempertahankan identitasnya sebagai pelaut adalah orang-orang pesisir (pasisir). Mereka hidup di sepanjang pantai dan membangun budaya maritim."

"Artikel ini bertujuan mengkaji keberadaan kota-kota pesisir berdasarkan teori strukturalisme guna memahami urgensinya terhadap kajian sejarah maritim di Nusantara. Nusantara memiliki bentang lautan yang luas sehingga memungkinkan terjadinya interaksi antarindividu dalam berbagai aktivitas maritim, yaitu pelayaran dan perdagangan. Di sisi lain, keberadaan kotakota pesisir tersebut juga memberikan konsekuensi dengan hadirnya orang-orang asing ke Nusantara, yang pada gilirannya turut memberikan dampak signifikan terhadap kondisi kemaritiman, terutama dalam hal pembentukan struktur kota pesisir dan beberapa elemen pendukung lainnya. Metode yang digunakan adalah metode sejarah, yang terdiri atas tahap heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Berangkat dari semua itu, artikel ini membahas tiga gagasan strukturalisme Fernand Braundel yang meliputi longue durée (periodisasi), conjoncture (kondisi ekonomi), dan evenementiel (keberlangsungan), serta kaitannya dengan kajian sejarah maritim di Nusantara."

"ABSTRAKPerubahan iklim yang dipicu oleh pemanasan global dapat mengakibatkan adanya ancaman gelombang ekstrim, yang pada gilirannya menimbulkan kerawanan wilayah pesisir terutama untuk wilayah pesisir utara Jawa yang relatif datar dan padat penduduknya.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerentanan wilayah pesisir utara Jawa Barat terhadap ancaman kenaikan muka laut berdasarkan variabel fisik dan sosial-ekonomi. Pengolahan data dan analisis spasial kerentanan dilakukan dengan menerapkan SIG dengan teknik tumpangsusun, yang digabungkan dengan analisis sensitivitas MRAS dan metode regresi linier untuk mengkaji kaitan variabel-variabel penyebab kerentanan wilayah.Hasil analisis menunjukan bahwa distribusi kerentanan desa-desa di daerah penelitian sebagai berikut : 12 % berada pada tingkat kerentanan fisik sangat tinggi, 21 % dengan tingkat kerentanan tinggi, 31 % dengan tingkat kerentanan sedang, 26 % dengan tingkatkerentanan rendah dan 9,3 % dengan tingkat kerentanan sangat rendah.Dari 10 variabel kerentanan ternyata variabel gelombang memiliki kontribusi paling tinggi dan variabel kepadatan penduduk memiliki kontribusi paling rendah pada kerentanan wilayah. Sedangkan dari analisis statistik diperoleh model persamaan yang menunjukanhubungan antara variabel IKF dan IKSE terhadap IKT, yaitu : IKT = 0,237 + 0,990 IKF + 0,996 IKSE.

---

ABSTRACTClimate change triggered by global warming could lead to the threat of extreme waves, which in turn lead to vulnerability of coastal areas, especially to the north coast of Java are relatively flat and densely populated. This study aims to assess the vulnerability ofcoastal areas of northern West Java to the threat of sea level rise based on physical variables and socio-economic. Processing of vulnerability data and spatial analysis carried out by applying GIS to overlapping stacking technique, which combined with MRAS sensitivityanalysis and linear regression methods to examines the link variables of the cause of vulnerability.The analysis shows that the distribution of vulnerability in the study area as follows: 12% of the villages are at very high levels of physical vulnerability, 21% with a high degree of vulnerability, the vulnerability level of 31% with moderate, 26% with low susceptibility and 9.3 % with a degree of vulnerability very low. Of the 10 variables, wave variable hashighest contribution and variable population density has the lowest contribution to the vulnerability of the region.From the statistical analysis obtained regression equation model that shows the vulnerability of the relationship between variables IKF and IKSE to IKT, the equation is IKT = 0.237 + 0.990 IKF + 0.996 IKSE."

"ABSTRAKAnalisis perubahan garis pantai merupakan hal yang fundamental dalam melakukan investigasi di daerah pesisir baik oleh peneliti, perekayasa, maupun pengambil kebijakan. Strategi yang efektif dalam pengelolaan daerah pantai bergantung adanya tingkat ketelitian dalam pola dan rata-rata perubahan dalam jangka waktu yang lama atas perubahan garis pantai. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bentuk model spasial perubahan garis pantai melalui hasil identifikasi dan kuantifikasi berdasarkan kronologi perubahan garis pantai yang telah terjadi dan prediksi posisi garis pantai berkaitan dengan adanya rencana reklamasi dan pembangunan tanggul laut di kawasan Teluk Jakarta.Hasil pemodelan untuk merepresentasikan kurun waktu 1972 ? 2015 menunjukkan rata-rata laju perubahan -2,24 meter/tahun. Secara umum menunjukkan sebagian besar garis pantai mengalami pergeseran atau perubahan ke arah daratan (erosi) untuk bagian barat dan selatan, sedangkan kejadian akresi/penambahan terjadi sebagian besar di bagian timur Teluk Jakarta. Prediksi posisi garis pantai di tahun 2035 dengan kondisi area rencana RTRW di Teluk Jakarta direalisasikan, maka beberapa pulau reklamasi akan mengalami deposisi sedimen dan terjadi penggabungan pulau-pulau tersebut, baik antar pulau reklamasi maupun dengan daratan utama (Pulau Jawa). Rata-rata pergeseran adalah -79.08 meter/tahun (Zona 1), -56.46 meter/tahun (Zona 2), dan 16.70 meter/tahun (Zona 3).

---

ABSTRACTAnalysis of shoreline change is fundamental in conducting investigations in the coastal area both by researchers, engineers, and policy makers. An effective strategy in the management of coastal areas depend the level of accuracy in the pattern and the average change in the long term on shoreline change.This study was conducted to obtain the form of spatial models of shoreline change through the identification and quantification based on the chronology of shoreline change has occured and the prediction of shoreline position with regard to the planned reclamation and construction of sea dikes in the Jakarta Bay.Modeling results coastline changes in the period 1972 - 2015 shows the dominance of erosion in most parts of the study area with an average rate of change of -2.24 meters/year. Most of the coastline experienced a shift or change in inland (erosion), whereas the incidence of accretion occurs mostly in the eastern part of Jakarta Bay. Prediction shoreline position in 2035 with condition of the plan area in Jakarta Bay realized, the reclaimed island will experience some sediment deposition and merger of these island, both inter-island reclamation and to the mainland (Java island). The average shift is equal to -79.08 meters/year (Zone 1), -56.46 meters/year (Zone 2), and 16.70 meters/year (Zone 3)."

"Tesis ini meneliti fenomena pengesahan undang-undang penjaga pantai Tiongkok pada tahun 2021 yang kontradiktif dengan hukum internasional. Undang-undang ini memberi penjaga pantai kewenangan untuk menghancurkan infrastruktur dan kapal asing di wilayah perairan yang diklaim Tiongkok. Karenanya, banyak yang memprediksi dan berspekulasi bahwa undang-undang penjaga pantai dapat membawa ketidakstabilan di kawasan. Tapi, setelah satu tahun sejak efektif disahkan, tidak banyak yang berubah. Tesis ini kemudian mempertanyakan “mengapa Tiongkok mengesahkan undang-undang penjaga pantai pada tahun 2021?” Demi menjawab pertanyaan tersebut, tesis ini berpijak pada teori realisme neoklasik, menganalisis baik faktor sistemik dan faktor unit. Penulis berpendapat bahwa ada tiga faktor unit yang berkontribusi terhadap keputusan Tiongkok mengesahkan undang-undang penjaga pantai di tahun 2021: (1) persepsi Tiongkok mengenai faktor sistemik; (2) reformasi agensi penegak hukum laut; (3) perjuangan kekuatan Xi Jinping. Metodologi yang digunakan pada tesis ini adalah studi kasus dengan model penelusuran kausal dan alir. Tesis ini menemukan bahwa Tiongkok mengesahkan undang-undang penjaga pantai pada tahun 2021 untuk mengimbangi tekanan sistemik yang terus meningkat dan memberi landasan hukum kepada penjaga pantai yang baru direstrukturisasi untuk melindungi hak serta kepentingan Tiongkok di laut sengketa.

---

The present thesis scrutinises the phenomenon of the enactment of the China Coast Guard Law in 2021 which contradicts international law. The law allows the coast guard to demolish other countries' structures built and foreign vessels in water claimed by China. Hence, many have predicted and speculated that the law will bring instability to the region. But After one year of being effective, nothing much has changed. This thesis then asked the question “why China passed the coast guard law in 2021?” To answer the question, this thesis is grounded in neoclassical realism, analysing both systemic and domestic factors. The author argues that there are three domestic factors that contribute to China’s decision to pass the coast guard law in 2021: (1) China’s perception regarding systemic factor; (2) maritime law enforcement reform; and (3) Xi Jinping power struggle. The methodology used in this thesis is case study with process tracing and flow model. This thesis found that China enacted the coast guard law in 2021 to balance the ever-increasing systemic pressures and to provide the newly reinstituted coast guard a legal foundation to safeguard the rights and interests in the disputed."

"Tesis ini membahas mengenai kelembagaan Penjaga Laut (Coast Guard) di Indonesia agar lebih tepat dalam melaksanakan operasi penegakan hukum dan keamanan di laut yang multi fungsi dalam menangani berbagai pelanggaran, gangguan, perlindungan sumber daya alam, dan penyelamatan pengguna jasa laut. Serta mensinergikan berbagai peraturan perundangan yang memberikan kewenangan penagakan hukum dan keamanan di laut tersebut kepada beberapa instansi terkait sehingga mampu dilaksanakan oleh lembaga Penjaga Laut (Coast Guard) Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan paradigma konstruktivism. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa dengan satu lembaga yang memiliki beberapa fungsi penegakan hukum dan keamanan di laut akan lebih tepat dalam menekan kejahatan dan pelanggaran hukum dan keamanan di laut, yang diikuti dengan sinergi kebijakan dengan melakukan revisi atau bahkan amandemen peraturan perundangan yang menaungi beberapa instansi menjadi sebuah peraturan perundangan yang baru.

---

This thesis discusses the institutional Coast Guard in Indonesia to be more precise in carrying out law enforcement and security operations at sea in the multi-purpose to address the violations, harassment, protection of natural resources, and marine rescue service users. As well as the synergy of various laws authorizing penagakan law and security at sea to several relevant agencies so that they can be implemented by the Coast Guard Indonesia. This study used qualitative research methods konstruktivism paradigm. The results of this study suggest that a single agency that has multiple functions of law enforcement and security at sea would be more appropriate in reducing crime and lawlessness and security at sea, followed by a synergy with the revised policy or regulatory amendments that houses several agencies to a new legislation."