Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pandemi Covid-19 telah menyebabkan pemerintah menemui tantangan dalam melakukan tugas dan kewajibannya dalam pelayanan publik. Tantangan terutama karena kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menyebabkan pelayanan publik terhambat. Demikian pula dengan kebijakan pembatasan aktivitas di kantor bagi seluruh pegawai termasuk Aparatur Sipil Negara dengan pemberlakuan bekerja dari rumah. Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi pertanyaan dalam tulisan ini yaitu bagaimana pengembangan model pelayanan elektronik dari sistem e-Government di era new normal? Ditemukan bahwa era new normal menuntut agar penggunaan media elektronik menjadi sarana utama pemerintah dan masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan. Peran pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan di era pandemi membutuhkan inovasi di bidang layanan berbasis teknologi informasi kepada masyarakat serta perlu juga ditunjang dengan ketersediaan data yang valid dan otentik. Tersedianya data yang valid dan otentik, menjadi salah satu indikator utama dari kepuasan masyarakat terhadap pemerintah di era new normal. Selain itu, pelaksanaane-Government harus mampu membentuk interaksi komunikasi antara elemen pemerintah pusat, daerah serta masyarakat melalui sistem elektronik berbasis informasi digital. Realitanya, pertukaran informasi melalui digital jauh lebih cepat dan efektif dilakukandaripada melakukan interaksi informasi melalui pelayanan tercetak. Selanjutnya setelah era new normal pelayanan melalui online masih dapat terus dilaksanakan sebagai wujudmodernisasi pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat."

"Pandemi global Virus Corona yang tak kunjung usai membuat masyarakat resah dan khawatir akan kesehatannya secara fisik dan mental. Sebagai salah satu warisan budaya dan rempah-rempah asli Indonesia, Jamu diyakini dapat mempertahankan daya imunitas seseorang dalam hidup berdampingan dengan COVID-19 ini. Berbagai macam regulasi dan situsi yang terjadi memunculkan sifat dan kebiasaan konsumen untuk memilih produk lokal dengan ketersediaan yang lengkap. Kebiasaan konsumsi minuman rempah ini disebabkan oleh pengendalian dan pola pikir yang baik ketika memproses hal yang terbilang tidak biasa dilakukan hingga menjadi Lifestyle baru dalam desakan waktu (Time- Pressure) yang ada. Hal ini pun tak lepas dengan adanya bujukan dan dorongan dari reference group (orang terdekat).

---

The global pandemic of the Corona Virus makes the public restless and worried about their physical and mental health. As one of Indonesia's original cultural heritages and herbs, Jamu is believed to be able to maintain one's immunity in living side by side with COVID- 19. The various kinds of regulations and situations that occur show some new habits of consumers to choose local products with sufficient stock availability. The habit of consuming this herbs drink is caused by controlling a good mindset when processing things that are somewhat unusual to do so that they become a new Lifestyle in the existing ‘Time- Pressure’. This was also helped by persuasion from the reference group (close friend)."

"Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2009 lahirlah kebijakan pelayanan kesehatan gratis di kota Padang. Pelayanan kesehatan gratis ini merupakan dukungan pemerintahan kota kepada warganya untuk menyadari bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar dan kebijakan ini mendapat dukungan dari Bazda (Badan Zakat Daerah). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis model pengembangan kebijakan pelayanan kesehatan gratis di kota Padang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Padang. Sedangkan data kuantitatif diperoleh melalui wawancara dan focus group disscussion (FGD). Enam pimpinan puskesmas dan tenaga kesehatan merupakan informan yang diwawancarai untuk mengidentifikasi variabel yang diselidiki. Pimpinan pemerintahan yang terkait dengan kebijakan ini juga dilibatkan untuk memperoleh data yang dibutuhkan, sedangkan kepuasan pasien tentang pelayanan kesehatan gratis ini diperoleh melalui FGD. Analisis terhadap semua data yang diperoleh dari informan dalam penelitian ini dilakukan secara multicase analisis. Penelitian ini menemukan bahwa pengembangan model kebijakan pelayanan kesehatan gratis yang ditawarkan adalah model pelayanan yang dapat memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat termasuk pasien, puskesmas dan tenaga kesehatan.

---

According to Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2009 toward the free health service in Padang city implied that the free service of health care was driven by the consideration of the city government as basic public needs and financially suported by Bazda (Badan Zakat Daerah). The objective of the study is to analyze the development of free health care policy model in Padang. The study was conducted by using quatitative and qualitative data. The quantitative data was obtained from the health agency office in Padang. Hence the qualitative data was obtained through interview and focus group discusion (FGD). The six puskesmas managers and health workers as the research informant were interviewd to identify the investigated variable. The related goverment leaders also were involved to make data collection comprehensivelly. In the meantime, satisfaction patients related to service delivery were investigated using FGD. All informant obtained were transcriped as picture for this research in the multicase analysis. This study found that the model development of free service policy offered is a model of service that can provide the maximum benefits for all aspects involved including patients, health centers, and health professionals."

"Turisme alam di masa new normal, akibat pandemi Covid-19, akan menjadi sebuah tren. Sebagian besar lokasi wisata alam ini berada di taman nasional. Permasalahannya, penetapan taman nasional bukan seolah-olah hanya untuk destinasi wisata. Selain pariwisata, taman nasional juga berfungsi perlindungan keanekaragaman hayati, tempat tinggal masyarakat lokal, bahkan mempunyai nilai politis. Berkaca dari hal tersebut, tulisan ini mencoba membedah arti dan makna taman nasional bagi bangsa Indonesia dilihat dari beberapa sudut pandang. Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan ekologi politik dengan mengulas beberapa pustaka tentang sejarah penetapan dan perkembangan taman nasional. Pandangan ekologi politik memungkinkan untuk mengkaji taman nasional dilihat dari aspek ekologi, sosial, ekonomi, dan politik. Berdasarkan hasil analisis, beberapa makna taman nasional: sebagai destinasi wisata, identitas nasional, kawasan konservasi, dan tempat tinggal suku adat. Perbedaan pandangan taman nasional tersebut justru dapat menjadi peluang taman nasional sebagai wujud nyata penerapan pembangunan berkelanjutan, khususnya melalui instrumen pariwisata berkelanjutan. Integrasi nilai-nilai tersebut juga memungkinkan taman nasional sebagai agen pembangunan berkelanjutan di lapangan. Di akhir, tulisan ini memaparkan rekomendasi beberapa program untuk mewujudkan konsep pariwisata berkelanjutan pada taman nasional dengan memperhatikan protokol tatanan baru atau new normal akibat pandemi Covid-19."

"Sumber daya manusia yang ada di dalam suatu organisasi memiliki peranan penting agar tercapainya tujuan bersama. Agar mencapai tujuan tersebut, diperlukannya pengelolaan juga sistem yang bisa memantau perkembangan yang terjadi, salah satunya melalui penilaian kinerja. Penelitian ini mendeskripsikan pelaksanaan penilaian kinerja selama era new normal yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kantor Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan penilaian kinerja bagi para aparatur negara, khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di instansi pemerintahan, bagaimana hasil penilaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa adanya pengelolaan kinerja yang baik pula agar dapat bermanfaat bagi pegawai, serta bagi organisasi itu sendiri agar bisa berkembang dan berfungsi sosial secara baik. Penelitian ini dilakukan sejak September 2021 hingga Juni 2022. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam bersama 4 informan dari BKPSDM secara luring dan menggunakan protokol kesehatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BKPSDM (1) telah membentuk sistem penilaian kinerja yang disebut Aplikasi Penilaian Kinerja (APIK), (2) Terdapat gap dalam penggunaan Peraturan Pemerintah dalam menilai kinerja PNS, (3) Dalam pelaksanaannya terdapat faktor pendukung dan penghambat yang ditemukan guna melakukan penilaian kinerja bagi aparatur negara, dan (4) Ditemukan upaya dalam meningkatkan kinerja aparatur negara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat peran penting dari pihak penilai guna menjalankan penilaian kinerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah, serta perlunya sistem penilaian yang harus dikembangkan, juga pentingnya penilaian yang adil.

---

Human resources in an organization have an important role in achieving common goals. In order to achieve this goal, it is necessary to have a management system that can monitor developments, one of which is through performance appraisal. This study describes the implementation of the performance appraisal conducted by the Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) of the South Tangerang City Government Office. This study aims to see how the process, also the supporting and inhibiting factor for the implementation of performance appraisals for state apparatus, especially Civil Servants (PNS) in government agencies. This research was conducted from September 2021 to June 2022. Data were collected using in-depth offline interviews with 4 informants from the BKPSDM by implementing health protocols. This research uses a qualitative approach with a descriptive type of research. The results of this study indicate that BKPSDM (1) Has established a performance appraisal system called the Performance Appraisal Application (APIK), (2) There is a gap in the use of government regulations in assessing the performance of civil servants, (3) In its implementation, there are supporting and inhibiting factors found to conduct performance appraisals for state apparatus, and (4) Found efforts to improve the performance of state apparatus as a form of performance management. The study results also show that there is a vital role for the appraiser to carry out performance appraisals to government regulations, as well as the need for an assessment system to be developed and the importance of a fair assessment in order to maintain the social functioning of workers and organizations."

"Kesehatan merupakan dasar yang penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Setiap manusia memiliki hak untuk memperoleh akses pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Namun, pelayanan kesehatan di Indonesia masih memiliki beberapa hambatan, misalnya pada minimnya penanganan kesehatan untuk daerah terpencil yang terhalang faktor jarak dan waktu. Terlebih pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019, diperlukan solusi untuk melayani kesehatan masyarakat tanpa menyalahi peraturan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Salah satu upaya yang dapat dilaksanakan adalah dengan “berteman” atau memanfaatkan teknologi informasi, dalam bentuk Telemedicine. Telemedicine merupakan pelayanan kedokteran jarak jauh dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, yang mempermudah akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dalam penerapannya, terdapat permasalahan mengenai pengaturan dari pelayanan Telemedicine, serta pertanggungjawaban hukum bagi para dokter, tenaga kesehatan, dan penyedia layanan Telemedicine. Untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan penerapan Telemedicine pada Era New Normal, dan pertanggungjawaban hukumnya, khususnya pada Program Telemedicine Indonesia (TEMENIN) di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dilengkapi dengan tipe penelitian secara deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan Telemedicine lebih banyak mengacu kepada peraturan atau kebijakan dari Kementerian Kesehatan, dan didukung berbagai aplikasi Telemedicine. Namun, belum memiliki platform resmi dari Pemerintah yang dapat menjamin penyimpanan dan kerahasiaan data. Penulis berkesimpulan bahwa Telemedicine memiliki banyak manfaat, tetapi masih memiliki beberapa kendala di dalamnya. Selanjutnya, Penulis memberi saran agar Pemerintah segera membuat suatu platform khusus untuk pelayanan Telemedicine, disertai dengan regulasi khusus, yang didukung dengan badan atau otoritas Pemerintah yang dapat mengawasi pelaksanaannya untuk mencegah malpraktik.

---

Health is an important basis for the continuity of human life. Every human being has the right to have access to safe, quality, and affordable health services. However, health services in Indonesia still have several obstacles, for example the lack of health care for remote areas which is hindered by distance and time factors. Especially during the Corona Virus Disease 2019 pandemic, a solution is needed to serve public health without violating the regulations that enforce Large-Scale Social Restrictions (PSBB). One of the efforts that can be implemented is by “making friends” or utilizing information technology, in the form of Telemedicine. Telemedicine is a long-distance medical service using information and communication technology, which facilitates access to health services for the public. In its application, there are problems regarding the regulation of Telemedicine services, as well as legal accountability for doctors, health workers, and Telemedicine service providers. For this reason, the purpose of this study is to analyze the implementation of Telemedicine services in the New Normal Era, and its legal accountability, especially in the Indonesian Telemedicine Program (TEMENIN) at Dr. Cipto Mangunkusumo Hospital. The research method used is normative juridical. The research method used is juridical normative, equipped with a descriptive type of research. The results of the study stated that the implementation of Telemedicine during the New Normal Era mostly refers to the regulations or policies from the Ministry of Health, and is supported by various Telemedicine applications. However, it does not yet have an official platform from the Government that can guarantee storage and data confidentiality. The author concludes that Telemedicine has many benefits, but still has some obstacles in it. Furthermore, the author suggests that the Government immediately create a special platform for Telemedicine services, accompanied by special regulations, which are supported by government agencies or authorities that can oversee its implementation and prevent malpractice."

"ABSTRAKAlam memiliki beberapa sistem yang mengatur cara kerja dan interaksikomponen-komponen di dalamnya. Dalam sistem tersebut, wajar apabila terdapat komponen yang mengalami fase kelangkaan maupun fase berkelimpahan. Untuk mengatasinya, sistem tersebut beserta komponen di dalamnya haruslah bisa beradaptasi agar menciptakan sistem yang stabil dan berkelanjutan. Ketiga kata kunci (adaptasi,stabilitas, dan berkelanjutan) tersebut menjadi salah satu dasar yang dibutuhkan bagi teknologi, khususnya arsitektur untuk mampu merespons perubahan situasi dan kondisi yang sangat cepat. Di tahun 2020, dunia mengalami pandemi Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-Cov-2 atau Covid-19). Perubahan yang berlangsung sangat cepat ini menjadi ujian bagi teknologi yang diciptakan manusia untuk menjaga kesehatan dan keselamatan manusia. 2033: New Normal menjadi salah satu eksperimen pikiran untuk mencoba melihat bagaimana arsitektur yang selama ini dianggap `kaku` bagi orang awam, mampu merespons perubahan dengan adaptasi teknologi. Dimana ada aksi, akan ada reaksi. Hasilnya, arsitektur yang mampu beradaptasi ini adalah sebuah aksi, dan reaksi yang terjadi adalah keseharian manusia yang menjadi `kaku`, tidak bebas.

---

ABSTRACTNature has several systems that control the scheme and interactions between the components inside. In the system, it is natural that there are components that experience a phase of scarcity and abundance. To overcome this, the system must be able to adapt to create a stable and sustained system. These three keywords (adaptation, stability, andsustainability) become the foundation needed for technology, especially architecture, to be able to respond to rapid changes. By 2020, the world is experiencing a pandemic of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-Cov-2 or Covid-19). This rapid change is a test for the technology that humans created to prioritize human health and safety. 2033: New Normal is a thought experiment made to test architecture that has been considered `inflexible` by ordinary people, able to respond to rapid changes with adaptation of technology. Where there is action, there is reaction. The results, the action is the architecture that adaptive on rapid changes and the reaction that occurs is the daily life of people who become inflexible."

"Pandemi Covid-19 melanda dunia, dan Indonesia termasuk di dalamnya. Indonesia berjuang melawan Covid-19 dengan memodifikasi kebijakan karantina wilayah (lockdown) menjadi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang bersifat lokal sesuai tingkat keparahan di wilayah provinsi, kabupaten, atau kota. Selama masa pandemi ini, perekonomian dunia dan Indonesia mengalami pelambatan. Pemerintah dan lembaga kajian strategis memprediksi Indonesia tumbuh rendah atau bahkan negatif di tahun 2020. Untuk itu, Pemerintah berupaya mengagendakan kebijakan Normal Baru agar dampak ekonomi akibat pandemi tidak sampai menimbulkan krisis yang berkepanjangan. Kebijakan ini berhubungan dengan perencanaan pembangunan dimana Pemerintah sudah menetapkan program, target, dan major projects di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pemerintah perlu melakukan penelaahan kembali terhadap rencana jangka menengah mengingat pada tahun 2020 semua program dilakukan pengalihan fokus untuk penanganan Covid-19. Pemerintah mempunyai 3 alternatif dalam perencanaan jangka menengah, apakah tetap dengan rencana semula, melakukan revisi moderat, atau mengganti dengan rencana yang baru dengan mendasarkan asumsi yang sudah diperbaharui dengan datangnya pandemi Covid-19 dan dampak ekonomi yang mengiringinya."