Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"After years of implementation of the policy, there is an inconclusive opinion of whether a mandatory auditor rotation could improve the independence of auditors, including those working within the public sector, such as BPK. This study intends to empirically test the impact of mandatory rotation towards auditors' independence in fact and in appearance. Additionally, the study examines how auditor satisfaction towards the policy affects their perceived benefits and drawbacks of the scheme. Following a statistical assessment of primary data using the independent-samples t-test, findings show that independence in appearance of auditors would be enhanced as a result of mandatory rotation. The rotation policy, however, could not by itself improve auditors’ independence in fact. Consequently, complementary schemes are needed to preserve the independence in fact of auditors. Further, auditors who have a favorable view of mandatory rotation would assume that the mechanism offers more advantages than disadvantages. On the other hand, unhappy employees would perceive that mandatory rotation brings more adverse effects than positive ones. The vast majority of respondents also believe that the rotation mechanism is necessary to be implemented in BPK. Lastly, a number of valuable respondent inputs aimed to improve the rotation scheme are elaborated in this study."

"Peraturan Menteri Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan memberikan kewajiban bagi perusahaan perkebunan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) untuk membangun lahan perkebunan bagi masyarakat sekitar sebesar 20% dari luas lahan yang diusahakan oleh perusahaan. Namun pelaksanaan dari ketentuan ini tidak sepenuhnya berjalan dengan baik karena ada beberapa perusahaan yang tidak menjalankannya dan tidak memiliki iktikad baik pada saat membangun kebun bagi masyarakat tersebut. Petani yang dalam hal ini memiliki posisi tawar yang lebih rendah dari pada Perusahaan sering kali menjadi pihak yang selalu dirugikan karena kurangnya pemahaman serta kemampuan dalam mengelola perkebunan. Oleh karena itu Petani butuh suatu badan hukum yang berfungsi untuk melindungi kepentingan para petani dari iktikad tidak baik perusahaan. Kerjasama dalam bidang perkebunan antara Perusahaan dengan Koperasi yang sering kali digunakan adalah pola kemitraan inti plasma dimana perusahaan memiliki lahan perkebun sendiri (inti) dan begitu juga dengan petani (plasma). Kemitraan inti plasma terbagi menjadi 3 yaitu pola PIR Trans, KKPA dan Program Revitalisasi Perkebunan. Salah satu Perusahaan yang bergerak dibidang agribisnis yaitu P.T Sumber Indah Perkasa yang berada di kabupaten Tulang Bawang, Lampung juga melakukan kemitraan inti Plasma dengan Koperasi Krida Sejahtera dengan pola KKPA dimana terdapat kredit pinjaman dari bank untuk petani yang telah dikuasakan kepada Koperasi Krida Sejahtera.

---

In Ministerial Regulation Number: 26/Permentan/OT.140/2/2007 on Plantation Business Licensing Guidelines provide liability for plantation companies that have business licenses Plantation to establish plantations for people around 20% of the area of land cultivated by the company . However, implementation of these provisions are not completely worked well because there are some companies that do not run and do not have the time to build good will for the community garden. Farmers who in this case has a lower bargaining position of the company is often a party that always disadvantaged because of a lack of understanding and ability to manage the estate. Therefore, farmers need a legal entity that serves to protect the interests of the farmers of faith is not good company. Cooperation in the field of oil between the Company and Cooperative frequently used plasma core is a partnership where the company has its own plantation land (core) and so does the farmer (plasma). Plasma core partnership is divided into 3 PIR pattern Trans, KKPA and Plantation Revitalization Program. One of the Company engaged in agribusiness, PT Sumber Indah Perkasa located in the district Of Tulang Bawang, Lampung also doing core partnership with the Cooperative of Krida Sejahtera of Plasma Prosperous KKPA pattern where there is a loan from a bank loan for farmers who have been authorized to Cooperative Activities of Prosperity."

"Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) sebagai alur akses menuju Pelabuhan Tanjung Perak berada dalam kondisi yang kurang menunjang untuk melayani kapal-kapal internasional berukuran besar. Hal ini disebabkan kedalaman dan lebar alur yang kurang memadai. Undang-undang nomor 17 tahun 2008, memungkinkan Badan Usaha (Swasta) untuk dapat berpartisipasi dalam pengelolaan pelabuhan dan juga sarana penunjang lainnya termasuk pengelolaan alur pelayaran. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko beserta mitigasi dan alokasinya, mengidentifikasi peran dan kewenangan stakeholder serta menentukan skema Kemitraan Pemerintah dan Swasta yang memungkinkan dan ideal untuk dilakukan dalam pengelolaan APBS. Metode yang digunakan melalui kuisioner serta data diolah menggunakan AHP. Dari hasil penelitian ini didapatkan skema Kemitraan Pemerintah dan Swasta model BOT yang paling ideal.

---

The Western Surabaya Access Channel (APBS) as the navigation channel to get to the Port of Tanjung Perak is in the limited support to serving large international vessels. This is due to the depth and width of channel that are less adequate. Law number 17 of 2008, allows the Bussines Entity (Private) to be able to participate in the management of ports and other support facilities including the management of access channel.

This research was conducted to identify risks and their mitigation and allocation, identifying the role and authority of the stakeholders and also determine the Public Private Partnership ideal scheme to do in management of APBS. The method used through questionnaires and data processed using the AHP. From the research results obtained Public-Private Partnership BOT scheme is the most ideal."

"Pelaksanaan Public-Private Partnership (PPP) di PAM Jaya memiliki banyak permasalahan selama 14 tahun terakhir. Salah satu faktor munculnya permasalahan tersebut adalah minimnya pengawasan yang dilakukan terhadap proses kemitraan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan apa saja lembaga-lembaga pengawas dan proses pengawasan internal dan eksternal dalam pelaksanaan PPP di PAM Jaya, serta menggambarkan bagaimana pengawasan tersebut dalam tinjauan akuntabilitas publik. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan studi dokumen.Hasil dari penelitian ini adalah pengawasan internal dan eksternal PPP PAM Jaya memiliki banyak permasalahan yang menyebabkan pengawasan tersebut tidak optimal. Hal ini menyebabkan kerja sama pemerintah swasta ini gagal mewujudkan akuntabilitas publik.

---

Public-Private Partnership (PPP) at PAM Jaya has many problems for these 14 years. A factor that make those problems happen is minim supervision for this partnership process. This research's purpose is describing what a supervision bodies and the process of an internal and external supervision of PPP PAM Jaya, and describing its supervision in public accountability review. This research's approach is qualitative with method of depth interview and document study.The results of this research is internal and external supervision oversight PPP PAM Jaya has many problems that lead to a supervision is not work optimally. Those thing has an impact to this government-private cooperation is failed to realizing a public accountability."

"ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh efektivitas dewan komisaris, direksi, dan komite audit serta audit eksternal (biaya audit, ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), dan opini audit) terhadap tingkat pengungkapan wajib dan sukarela. Penelitian menggunakan sampel 142 perusahaan publik non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011 dan 2012. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ukuran KAP berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib, sedangkan efektivitas dewan komisaris dan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan wajib. Efektivitas direksi dan komite audit juga berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela, sedangkan audit eksternal tidak berpengaruh.

---

ABSTRACT

The aim of this research is to examine the impact of board commissionner, director, audit committee effectiveness and external audit (audit fee, audit firm and audit opinion) on mandatory and voluntary disclosure. This research used 142 non financial companies listed on Indonesian Stock Exchange on 2011 and 2012. The result of the test shows that audit firm size has negative significant impact on mandatory disclosure, while board commissionner and director effectiveness have positive significant impact on mandatory disclosure. Board of director and audit committee effectiveness also have positive significant impact on voluntary disclosure, while audit external doesn‟t have significant impact.

"

"ABSTRAKPada beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan penggunaan transportasi udara di Indonesia. Pada umumnya kondisi ini tidak segera direspon oleh pengelola bandar udara dengan melakukan pembangunan serta pengembangan infrastruktur, sehingga mengakibatkan terjadinya lack of capacity. Pada tahun 2011, jumlah penumpang pada bandar udara Juanda Surabaya telah mencapai 13 juta orang per tahun, sedangkan terminal bandar udara Juanda Surabaya hanya memiliki kapasitas 8 juta penumpang per tahun, hal ini mengakibatkan tidak terpenuhinya standar pelayanan penumpang di terminal. Kondisi ini harus segera direspon oleh pengelola bandar udara, sehingga bandar udara Juanda Surabaya rencananya akan dikembangkan melalui beberapa tahapan yaitu mengoptimalkan terminal lama sebagai terminal 2, memperpanjang runway dan penambahan rapid exit taxiway, membangun terminal baru sebagai terminal 3 serta membangun runway ke dua guna merespons tingginya pertumbuhan trafik pesawat dan penumpang yang terjadi pada bandar udara Juanda Surabaya. Total biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan serta pengembangan bandar udara Juanda Surabaya diperkirakan sekitar 13 triliun rupiah. Seluruh biaya tersebut tidak dapat dipenuhi oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) secara korporat maupun bandar udara Juanda secara individu. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kemungkinan pelaksanaan strategi pengembangan bandar udara melalui Public Private Partnership (PPP) pada bandar udara Juanda Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam PPP serta peran masing-masing pihak dalam kerjasama tersebut. Penelitian ini menghasilkan konsep PPP multi partnership yang melibatkan Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan pihak swasta dimana konsep ini merupakan penggabungan dari dua tipe PPP yaitu technical assistance contract dan management contract. Hasil penelitian ini memberikan pandangan yang berbeda tentang pelaksanaan PPP khususnya pada pembangunan serta pengembangan infrastruktur bandar udara secara brownfield yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara.

---

ABSTRACTIn recent years, there has been increased use of air transportation in Indonesia. In general, this condition is not immediately responded by the airport managers to undertake the construction and development of infrastructure, which causes lack of capacity. In 2011, the number of passengers at Juanda airport Surabaya has reached 13 million people per year, while passenger terminal of the airport only has a capacity of 8 million passengers per year, which resulted in failure to meet the standard of service to passengers in the airport. This condition should be immediately responded by the the airport manager, so Juanda airport in Surabaya is planned to be developed through several stages that consist of optimizing the old terminal as terminal 2, extending the runway and the addition of rapid exit taxiways, building a new terminal as terminal 3 and to build a second runway to respond high growth of passenger traffic and aircraft that occurs in Juanda airport Surabaya. The total cost required for the construction and development of Juanda airport Surabaya estimated about 13 trillion rupiah. The entire cost can not be fulfilled by PT. Angkasa Pura I (Persero) as a corporate or Juanda airport as an individual. Therefore, this study was conducted to determine the possible implementation of airport development strategies through Public Private Partnership (PPP) at Juanda airport in Surabaya. This study deliver a concept of PPP multi partnership that involve Government, State Owned Enterprises and the private sector which is a combination of two types of PPP that is technical assistance contracts and management contract.This study aims to determine the parties involved in the PPP and the role of each party in the implementation of PPP. The results of this study have provided different views about the implementation of PPP in particular on the brownfield development of airport infrastructure that has been managed by the State-Owned Enterprises."

"ABSTRAKPenelitian bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinilai temuan audit kepabeanan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea danCukai (DJBC). Faktor yang mempengaruhi nilai temuan dibedakan menjadi dua,faktor wajib pajak (nilai pabean) dan faktor auditornya (pendidikan, pengalaman,religiusitas, dan kekayaan). Berdasarkan 378 sampel laporan hasil audit (LHA),penelitian menyimpulkan nilai pabean, pendidikan, pengalaman, dan religiusitasauditor berpengaruh terhadap nilai temuan audit. Pengalaman auditormemperlemah pengaruh nilai pabean terhadap nilai temuan sedangkan religiusitasmemperkuat pengaruh tersebut.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to analyze factors affecting customs auditfindings conducted by Directorate General of Customs and Excise (DGCE). Thosefactors devided into two categories, taxpayer factor (customs value) and auditorfactors (education, experience, religiousity, and wealth). Based on 378 sampledata, research concluded that customs value, education, experience, andreligiousity significantly affect customs audit finding. Auditor experience weakeneffect of customs value to customs audit finding while religiousity strengthen thateffect."

"Penelitian bertujuan menganalisis pengaruh kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah APIP, kualitas SDM pengelola keuangan negara, temuan Sistem Pengendalian Internal dan Ketidakpatuhan serta TLHP terhadap opini BPK dengan menggunakan sampel 56 Kementerian Lembaga selama empat tahun 2010 s.d 2013. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kualitas APIP yang baik dan TLHP yang tinggi meningkatkan kemungkinan K/L memperoleh opini WTP, sedangkan tingginya temuan SPI dan temuan ketidakpatuhan menurunkan kemungkinan K/L memperoleh opini WTP. Kualitas SDM PKN tidak berpengaruh terhadap opini BPK. Implikasi penelitian adalah K/L harus meningkatkan kapabilitas APIP berdasarkan hasil assessment Internal Audit Capability Model IACM dan segera menindaklanjuti rekomendasi auditor BPK atas temuan audit.

---

The purpose of this research is to analyze factors affecting audit opinion conducted by the Audit Board of the Republic of Indonesia BPK RI. Five variables being tested are internal audit quality, human resources quality, internal control findings, compliance findings, and post audit rectification. Using a sample of 56 Ministries Agencies from 2010 to 2013, this research empirically found that internal audit quality and post audit rectification have a significant positive effect on audit opinion, while internal control findings and compliance findings have a significant negative effect on audit opinion. Our results suggest that ministries or agencies should be enhance their internal audit capability based on Internal Audit Capability Model IACM assessment and follow the audit findings recommendation by BPK."

"Studi ini menggunakan metode kualitatif. Kesimpulan dari studi ini adalah modifikasi perspektif balanced scorecard di Bank Indonesia yang tidak memberikan hasil yang signifikan dan usulan untuk pengadaan kembali peta strategi di level Satuan Kerja, adanya perbedaan peran balanced scorecard di Bank Indonesia berdasarkan tujuan awal memilih balanced scorecard dengan keadaan saat ini, hasil dari penilaian kinerja dengan balanced scorecard dapat digunakan pada rapat-rapat yang dijabarkan di dalam siklus SPAMK, dan terdapat kendala berupa transitional issues, design failures, serta process failures yang dihadapi Bank Indonesia dalam menyusun balanced scorecard.Kata kunci: balanced scorecard, Bank Indonesia, Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola, peran dan kendala.

---

The aims of this study is to evaluate the preparation of balanced scorecard in Bank Indonesia. The method of this study is qualitative. The conclusion of this study are the modification of the perspectives of balanced scorecard which does not give significant impact and suggestion to build strategy map in each division, the differences between the roles of balanced scorecard in the past and the current condition, the result of balanced scorecard can be used in the meetings which are explained in SPAMK cycle, and the obstacles in preparing balanced scorecard in Bank Indonesia which are transitional issues, design failures, and process failures.Keywords balanced scorecard, Bank Indonesia, Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola, the roles and the obstacles."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kriteria keberhasilan dalam proses skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public-Private Partnership (PPP) pada sektor penyediaan air minum dalam perspektif stakeholder yang terlibat dalam proses skema KPBU di Indonesia. Dari proses penelitian yang dilakukan telah diperoleh sebanyak 8 (delapan) kriteria kesuksesan dan 40 faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses skema KPBU pada sektor penyediaan air minum. Berdasarkan faktor-faktor dan kriteria keberhasilan tersebut maka disusun rekomendasi yang dapat diterapkan agar penyelenggaraan skema KPBU pada sektor penyediaan air minum di Indonesia dapat berjalan sukses.

---

This study aims to identify the criteria of success and the factors that influence the success and success criteria in the process of the Public-Private Partnership (PPP) scheme in the water supply sector in the perspective of stakeholders involved in the process PPP scheme in Indonesia. From the research process carried out there were 8 (eight) criteria of success and 40 factors that influenced the success of the PPP scheme process in the water supply sector. Based on the factors and success criteria, recommendations can be made so that the PPP scheme in the water supply sector in Indonesia can be successful."