Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 66430 dokumen yang sesuai dengan query
cover
cover
Aliyah
"Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan bagaimana perbedaan strategi antara REDD+ dibawah Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (2015-2019) dan REDD+ dibawah BP REDD+ Indonesia (2010-2014), serta mengidentifikasi dan menjelaskan bagaimana peran REDD+ dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Kajian ini berlandaskan metode kajian literatur serta data-data sekunder dalam mengidentifikasi dan menjelaskan bagaimana perbedaan strategi antara REDD+ dibawah Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (2015-2019) dan
REDD+ dibawah BP REDD+ Indonesia (2010-2014), dan bagaimana peran REDD+ dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. REDD+ di Indonesia telah mengalami perubahan kelembagaan REDD+, dari BP REDD+ Indonesia (2010-2014) ke Direktorat
Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (2015-2019). Secara umum, tidak terdapat banyak perbedaan strategi kedua periode tersebut. Pengentasan kemiskinan dalam REDD+ sangat terkait dengan skema kehutanan sosial. Peningkatan kesejahteraan yang lebih baik di beberapa desa perhutanan sosial dipengaruhi beberapa hal oleh pendanaan dari NGO melalui REDD+.
This study aims to identify and explain how the different strategies are between REDD + under the Directorate General of Climate Change (2015-2019) and REDD + under BP REDD + Indonesia (2010-2014) and identify and explain how the role of REDD + in poverty alleviation in Indonesia. This study is based on a literature review method and
secondary data in order to identify and explain how different strategies are between REDD + under the Directorate General of Climate Change (2015-2019) and REDD + under BP REDD + Indonesia (2010-2014), and how the role of REDD + in poverty
alleviation in Indonesia. REDD + in Indonesia has experienced institutional changes in REDD +, from BP REDD + Indonesia (2010-2014) to the Directorate General of Climate Change Control (2015-2019). In general, there are not many differences in the strategies of the two periods. Poverty alleviation in REDD + is closely related to social forestry schemes. Increasing better welfare in several social forestry villages is influenced by several things by funding from NGOs through REDD +."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia , 2020
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Fawaz
"[Sektor pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (land use, land-use change and forestry/LULUCF) memiliki kontribusi hingga 20% untuk emisi gas rumah kaca. Salah satu skema yang dirancang sebagai upaya mitigasi perubahan iklim dari sektor pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (LULUCF) adalah program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD. Penelitian ini mengevaluasi program REDD+ di Taman Nasional Bukit 12 (TNBD) serta menganalisa skenario alternatif program REDD+ berdasarkan
hasil evaluasi yang telah dilakukan sebagai upaya mitigasi perubahan iklim. Evaluasi dilakukan untuk mencari sebab kegagalan penerapan program REDD+ di TNBD yang telah disosialisasikan sejak tahun 2011. Selanjutnya analisa skenario alternatif dilakukan guna meningkatkan nilai cadangan karbon dan agar program REDD+ dapat berjalan dengan baik. Analisa skenario alternatif dilakukan menggunakan program GIS (Sistem Informasi Geografis) dengan parameter cadangan dan emisi karbon untuk analisa neraca massa karbon. Berdasarkan analisa yang dilakukan, cadangan karbon pada tahun 2001 hingga 2008 berkurang
hingga 76 ton C/ha dan emisi karbon meningkat sebesar 95 ton C/ha. Dari 3 skenario alternatif yang dianalisa, skenario mengubah kebun homogen menjadi kebun campur menjadi skenario yang paling memungkinkan untuk dijalankan guna meningkatkan nilai cadangan karbon sekaligus menurunkan nilai emisi karbon di TNBD.;Agriculture, forestry, and other land use(land use, land-use change and forestry/LULUCF) contribute significantly to greenhouse gas emissions up to 20% globally. One of the designed schemes as climate change mitigation effort from agriculture, forestry, and other land use (LULUCF) is Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) program, a scheme to reduce greenhouse gas emissions from deforestation and forest degradation and also conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stocks. This study evaluate REDD+ program in Taman Nasional Bukit 12 (TNBD) and rearrange REDD+program scenario based on evaluation result as climate change mitigation effort. Evaluation performed to indicate the cause of REDD+ program application failure in TNBD that have been socialized since 2011. Furthermore scenario rearrengement was done to increase carbon stock value and improve the application of REDD+ program., Agriculture, forestry, and other land use(land use, land-use change and
forestry/LULUCF) contribute significantly to greenhouse gas emissions up to
20% globally. One of the designed schemes as climate change mitigation effort
from agriculture, forestry, and other land use (LULUCF) is Reducing Emissions
from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) program, a scheme to
reduce greenhouse gas emissions from deforestation and forest degradation and
also conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest
carbon stocks. This study evaluate REDD+ program in Taman Nasional Bukit 12
(TNBD) and rearrange REDD+program scenario based on evaluation result as
climate change mitigation effort. Evaluation performed to indicate the cause of
REDD+ program application failure in TNBD that have been socialized since
2011. Furthermore scenario rearrengement was done to increase carbon stock
value and improve the application of REDD+ program.]"
Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2015
T44516
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Cama Juli Rianingrum
"Sekolah dalam hal ini adalah Universitas/pendidikan tinggi sebagai agen sosialisasi dapat membentuk karakter seorang mahasiswa selama mereka menempuh pendidikan dengan bersosialisasi di Iingkungan kampus. Kampus menjalankan fungsi sosialisasi nilai dan sikap profesi melalui kurikulum terselubung. Penerapan kurikulum terselubung dilihat melalui pola-pola interaksi sosial yang tedadi antara para dosen dan mahasiswa/mahasiswi di kampus, dan dengan lingkungannya setiap hari.
Studi ini dilakukan untuk menggambarkan peran kurikulum terselubung yang terjadi di Iingkungan mahasiswa `desain dalam proses sosialisasi selama menempuh pendidikan, yang merupakan proses pembentukan sebuah profesi (desainer). Pertanyaan pengertian adalah bagaimana peran kurikulum terselubung pada proses sosialisasi mahasiswa dalam pembentukan sikap dan memenuhi tuntutan-tuntulan sebuah profesi untuk menjadi profesiona.
Untuk menjawab penelitian ini digunakan pendekatan kuaiilatif dengan informan kurang lebih 20 mahasiswa dari 3 program studi dan dari angkatan /semester 1 sampai tugas akhir, juga merupakan anggota dari kelompok-kelompok mahasiswa yang berbeda serta beberapa orang dosen. Dilakukan wawancara seoara formal maupun informal dan mengadakan obsen/asi dengan menjadi bagian dari lingkungan FSRD.
Digunakan pendekatan kualitatif karena yang ingin dipahami adalah makna-makna yang terdapat di balik dari tindakan perorangan yang mendorong terwujudnya gejaia-gejala sosial tersebut.
Dari hasil penelitian didapat data-data dalam bentuk narasi yang kemudian dianalisa dan diinterpretasikan untuk mendukung kebenaran dari hipotesa yang digunakan. Data-data yang bersifat kualitalif juga akan memanfaatkan kajian literatur dan data-data yang bersifat kuantitatif untuk mendukung analisa.
Pola-pola interaksi sosial mencakup pola generalisasi, pola exempllfication, pola modeling, pola imbalan dan sanksi, yang merupakan penerapan dari kurikulum terselubung. Pala generalisasi dilihat dari tuntutan sekolah pada mahasiswa untuk berprestasi, bagaimana Cara-cara mereka dalam proses penyelesaian tugas-tugas untuk menghasilkan kalya (desain) yang cukup banyak dan sesuai dengan permintaan dosen yang bersangkutan. Pola exemplification dilihal dari aktintas di lingkungan FSRD, aktivitas apa saja yang terjadi yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar dan dapat merupakan cermin dari lingkup ker` dan karakler desainer dari bagaimana mereka membentuk lingkungannya. Poia modelling adalah sikap dan perilaku dosen, praktisi ataupun senior dan alumni yang dapat dilihat oleh mahasiswa dan merupakan acuan sosok seorang desainer.
Pola imbalan dan sanksi adalah penilaian dan cara pandang dosen terhadap mahasiswa. dilihat dari sikap yang terbuka dalam berinteraksi dan cara bersikap dengan siswa yang dapat menumbuhkan kesadaran akan adanya berbagai penilaian dosen terhadap sebuah hasil karya diluar diri siswa tersebut.
Studi ini untuk memberikan gambaran dan wawasan pengetahuan mengenai profesi desainer yaitu desainer Interior, Komunikasi Visual dan produk_ Bahwa seorang desainer memiliki kaitan yang eral dengan seni budaya dan harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dalam bentuk gambar, maka dibutuhkan suatu keahlian khusus yaitu bakat gambar yang dalam proses pendidikan di perguruan tinggi akan diarahkan dan dipertajam serla dilunjang oleh pengetahuan-pengetahuan lain yang signifikan serta akan mendapat pengaruh-pengaruh dari Iingkungan dimana mereka belajar baik dari teman, guruldosen, dll. Melalui kurikulum terselubung.
Kurikulum terselubung memberi pengaruh yang cukup besar lerhadap perubahan perilaku mahasiswa selama rnereka menempuh pendidikan, dimana sebagian besar dari mereka akan mengikuti perilaku I sikap dari para seniornya, dosen, pembimbing, dan ikut ambil bagian dari berbagai aktiiitas yang berlangsung.
Mereka belajar dari seniomya bagaimana sistim belajar dalam menyelesaikan tugas-tugas untuk menghasilkakn karya desain, pendekatan kepada dosen dan pembimbingnya dianggap memang perlu sehubungan dengan detil tugas, bobot penilaian tiap dosen berbeda juga agar mendapat perhatian dan informasi seiengkapnya. Lingkungan FSRD sangat menunjang untuk mereka berpikir Iebih kreatif, dan suasananya juga dianggap nyaman untuk mereka berkumpul mengadakan berbagai kegiaatan dan mereka memiliki kebebasan untuk membentuk suasana lingkungan ataupun mengadakan kegiatan-keglatan ekstra. Mereka juga merasa dosen-doscn desain relatif "baik" dalam arti, informalif, cukup membantu karena banyak dosen tetap yang berarti setiap saat biasa ditanya (untuk asistensi) dan ?bersahabati Sosok dosen tidak terlalu ditakuti karena hubungan belajar mengajar yang relatif ?dekaf membuat kesan yang lebih rile-ks dan santai tidak terlalu formil, terutama bila di luar kelas. Walaupun memiliki standard dalam penilaian, memang beberapa mengatakan kurang jelas patokan nilainya karena hasil karya desain adalah abstrak dan bukan ilmu pasti, jadi mereka mencari-cari informasi mengenai bobot penilaian dari tiap-tiap dosen dan mengadakan 'pendekatan' pada dosen untuk mendapatkan perhatiannya.
Kurikulum terselubung yang terjadi di lingkungan mahasiswa desain memperlihatkan bagaimana gambaran mahasiswa desain berkaitan dengan proses kerja menghasilkan karya desain yang juga merupakan proses sosialisasi mengenai bagaimana sebenarnya profesi desainer itu, dilihat dari Iingkup dan cara kerjanya serta perilaku sosialnya."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T6334
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sianipar, Nursalam
Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2001
343.096 7 SIA a
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Erida Melany
"Alasan pertama suatu negara mengundang modal asing adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (economic growth), guna memperluas lapangan kerja, disamping dapat mewujudkan alih teknologi dan peningkatan ilmu pengetahuan. Sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia, yang sedang giat-gitatnya melanjutkan kembali pembangunan yang sempat terhenti akibat hantaman badai krisis ,Indonesia memang sangat membutuhkan kucuran modal balk modal asing maupun modal dalam negeri.
Tingginya angka pengangguran yang terjadi saat ini, sangat membrlukan penanganan yang serius dari Pemerintah guna menciptakan lapangan kerja baru, untuk itu penlu diciptakan iklim yang kondusif guna menarik para investor untuk mau menanamkan modalnya di Indonesia.
Salah satu faktor penghambat iklim investasi adalah masalah ketenagakerjaan. Timbulnya unjuk rasa dan kerusuhan karena tidak tertampungnya aspirasi para pekerja adalah akibat dari belum sepenuhnya pihak pengusaha maupun pihak pekerja menyadari rasa tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup perusahaan serta kurangnya pemahaman mengenai perundang undangan yang benkaitan dengan ketenagakerjaan oleh pelaku hubungan industrial.
Dengan telah diberlakukannya Undang Undang no. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan serta Undang Undang no.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, diharapkan akan dapat memberikan guidance kepada para pekerja dan pengusaha sebagai pelaku dalam melaksanakan hubungan industrial.
Secara substansi Undang Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur tentang institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan yang mudah dan tidak berbelit-belit melalui konsiliasi, mediasi atau arbitrase selain penyelesaian melalui pengadilan serta membatasi perselisihan yang dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung. Dengan penyelesaian melalui mekanisme konsiliasi, mediasi atau arbitrase yang didasari semangat untuk mencari solusi ini, diharapkan dapat menciptakan hubungan industrial yang adil dan seimbang guna terciptanya hubungan yang kondusif bagi iklim investasi di Indonesia."
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T18698
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rini Dyahagitha Kusumawardhani
"Skripsi ini membahas mengenai perkenalan program e-government yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Humas Pemprov DKI Jakarta dalam menyosialisasikan Program Jakarta Smart City serta mengetahui pendapat dari masyarakat Jakarta mengenai program ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan metode wawancara mendalam kepada informan sebagai metode pengambilan data.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Humas Pemprov DKI Jakarta berperan sebagai back-up management dalam sosialisasi Jakarta Smart City sesuai tugas dan fungsinya. Penelitian ini menyarankan bahwa humas memiliki peran penting dalam sosialisasi sehingga humas diperlukan untuk dapat memberikan saran kepada pembuat kebijakan. Selain itu, humas perlu menggunakan media, baik konvensional maupun internet, yang lebih beragam agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

This thesis discuss about introduction of e-government program held by the government for the citizens. The purpose of this research is to know the role of DKI Jakarta Provincial Government Public Relations on the socialization of Jakarta Smart City Program and to know the opinion of the Jakarta citizens regarding this program. This research is a descriptive qualitative research using in-depth interview on the informants as the method in collecting data.
The result of this research shows that DKI Jakarta Provincial Government Public Relations have done a good role as back-up management in socialization Jakarta Smart City according to their duties and functions. This research suggests that public relations have an important role in socialization so that public relations have to be able to give recommendations to the policy makers. Furthermore, public relations need to use various types of media, whether conventional or Internet, in order to reach the whole citizens.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S63218
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aldilla Stephanie Suwana
"ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai skema dan landasan hukum investasi swasta di proyek Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus Indonesia termasuk hambatan dan peluang yang dihadapi sektor swasta untuk terlibat dalam proyek REDD+ di Indonesia. Metode penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa skema dan landasan hukum investasi swasta dalam proyek REDD+ di Indonesia adalah dengan memohon Izin Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon (IUP RAP/PAN Karbon) ataupun Izin Penyelenggaraan Karbon dengan ataupun tanpa memperoleh terlebih dahulu Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE). Hambatan yang dihadapi sektor swasta adalah ketidakjelasan terhadap hak atas karbon, ketidakberlakukan ataupun absennya ketentuan terkait pajak karbon dan perdagangan karbon, serta belum adanya insentif bagi sektor swasta yang berinvestasi di Proyek REDD+. Sedangkan, peluang bagi sektor swasta adalah restorasi ekosistem tidak terkena dampak moratorium penundaan izin baru dan merupakan salah satu sasaran strategis Kementerian Kehutanan untuk mencapai prioritas pembangunan serta sistem perizinan berbasis online.

ABSTRACT
This thesis explains about scheme and legal basis for private investment in Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus Project Indonesia. It further elaborates the obstacles and opportunities faced by private sector investing in the REDD+ project. In arranging this thesis, the writer uses typology of normative legal research. Based on the research, it is concluded that Carbon Storage License/Carbon Sequestration License (IUP RAP/PAN Karbon) or Forest Carbon License (Izin Penyelenggaraan Karbon) with or without applying initial Restoration Ecosystem License (IUPHHK-RE) are the scheme and legal basis for REDD+ project. Obstacles faced by private sector are uncertainty of carbon rights, absence of laws and regulations in relation to carbon tax and carbon trading scheme, and lack of incentive. Whilst, the opportunities are restoration ecosystems that are not affected by licenses moratorium and that one of the Ministry of Forestry’s strategic goal to achieve development priorities as well as online based licensing system."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38745
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001
S5054
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fallissa Ananda Putri
"Kyoto Protocol merupakan instrument utama dalam mitigasi perubahan iklim dengan periode komitmen pengurangan emisi yang akan berakhir pada tahun 2012. Hingga saat ini, belum terdapat keputusan mengenai bentuk mitigasi perubahan iklim setelah berakhirnya periode komitmen pertama tersebut. Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) merupakan konsep mitigasi perubahan iklim khusus kehutanan yang telah menjadi wacana sejak tahun 2005 dan berpotensi menjadi skema pengurangan emisi untuk periode komitmen kedua. Sebagai pemilik wilayah hutan yang relatif besar, Indonesia telah aktif dalam berbagai program REDD, dan pada tahun 2011 menandatangani letter of intent dengan Norwegia yang berujung pada moratorium hutan nasional. Sebagai skema yang belum baku dalam tataran hukum lingkungan internasional, Indonesia dan Norwegia tidak wajib untuk mengurangi emisi dalam bentuk REDD. Namun kegiatan moratorium hutan tetap dilaksanakan dan hal tersebut tidak menutup kemungkinan Indonesia dapat memiliki peran dalam negosiasi periode komitmen kedua.

Kyoto Protocol is the main instrument in the mitigation of climate change in the emissions reduction commitment period which ends in 2012. Up until today, there has not been any decision regarding the mitigation of climate change after the end of the first commitment period. Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) is a concept of climate change mitigation that has the potential of becoming the emissions reduction scheme in the second commitment period. As the owner of a relatively large area of forest, Indonesia has been active in various programs of REDD, and in 2011 it has entered a letter of intent with Norway that resulted in the application of national forestry moratorium. As a scheme that has not been standardized in the scope of international environmental law, Indonesia and Norway do not have the obligation to reduce emissions through REDD. However, forestry moratorium is still conducted and such activity opens the possibility of Indonesia to have a big role in the negotiations of the second commitment period."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S1325
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>