Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Para ahli sepakat bahwa bahan untuk penulisan Actio Pauliana ini sangal jarang. Konsep Actio Pauliana sudah lama dikenal, baik yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan (Faillissements-Verordening, St). 1905-217 jo Stb. 1906 No. 348). Dalam tulisan ini Penulis akan lebih memfokuskan uraian Actio Pauliana dalam hubungannya dengan Perkara Kepailitan, sehingga nantinya tulisan ini dapat diharapkan memberi surnbangan kepada para Hakim, khususnya Hakim Pengadilan Niaga dan Kurator dalam memutus dan menangani Actio Pauliana ini. 1. Apakah yang dimaksud dengan Actio Pauliana itu ? 2. Kapan suatu perbuatan debitur dapat dianggap sebagai perbuatan curang atau beritikad tidak baik, sehingga merugikan para kreditur dan oleh karenanya dapat diajukan permohonan Actio Pauliana ? 3. Langkah-langkah apakah yang harus ditempuh oleh Kurator ketika mengetahui adanya perbuatan/tindakan debitur yang merugikan kreditur ? 4. Yurisdiksi peradilan manakah yang memeriksa dan memutus permohonan Actio Pauliana? 5. Apakah proses pemeriksaan permohonan Actio Pauliana tunduk pada jangka waktu pemeriksaan 30 (tiga puluh) hari seperti dalam proses pemeriksaan permohonan pailit? 6. Apakah ada kewajiban untuk diwakili oleh Penasihat Hukum seperti disyaratkan dalam Pasal 5 UU No. 4 Tahun 1998 mengenai permohonan pernyataan pailit? Apakah hambatan/kesulitan dalam proses Actio Pauliana ?"

"Skripsi ini membahas mengenai pengaruh permohonan pernyataan pailit yang diajukan Kreditor (Termohon arbitrase) terhadap Debitor (Pemohon arbitrase) pada saat perkara arbitrase sedang berjalan. Permohonan pernyataan pailit yang diajukan ditengah proses arbitrase yang sedang berjalan akan memberikan batasan dan pengaruh pada kelanjutan perkara arbitrase yang masih berjalan misalnya ketentuan Pasal 26 ayat (2) UUK-PKPU membatasi ketentuan mengenai putusan arbitrase maupun ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepalilitan dan PKPU membatasi ketentuan Pasal 3 dan 11 Undang-undang Arbitrase. Dalam hal debitor dinyatakan pailit, kurator akan menggantikan kedudukan debitor sebagai pemohon arbitrase sebagaimana dalam Pasal 26 Juncto Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Kepailitan.

---

This Thesisis aimed to explain the effect of a bankruptcy petition filed by Creditor (as defendant of arbitration) against the debtor (as applicant of arbitration) during the ongoing arbitration case. The bankruptcy petition filed whenthe ongoing arbitration proceding will give limits and influence on the continuation of arbitration case such as the provision of Article 26 paragraph (2) of Bancruptcy Law, restricting provisions concerning arbitration decision and the provisions of Article 127 paragraph (1) of Bancruptcy Law No. 37 of 2004 will give limit to the provisions of Articles 3 and 11 of Arbitration Law. In casethe banckruptcy petition is granted andthe debtor is bankrupt, curator willreplacethe debtor as defendant of arbitration case, as the explanation in Article 26 paragraph (1) juncto Article 24of Law No 37 of 2004."

"Utang pajak memiliki keistimewaan yang membedakannya dengan utang niaga. Dimana utang pajak memiliki Hak Istimewa yang pemenuhannya didahulukan diatas pemenuhan pembayaran utang lainnya. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai kedudukan utang pajak dalam perkara kepailitan, dan perjanjian perdamaian dalam perkara PKPU yang berhadapan dengan utang pajak. Pokok permasalahan tersebut akan dianalisa dengan menggunakan peraturan perpajakan dan peraturan kepailitan dan PKPU.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan pajak yang memiliki Hak Mendahulu pada pelunasan utang pajak perusahaan yang dalam proses PKPU. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini juga membahas permasalahan penagihan utang pajak pada kasus PT Inti Mutiara Kimindo dengan Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Petamburan c.q. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Departemen Keuangan yang berawal dari tunggakan pajak pada tahun 2000 atas nama PT IMK. Salah satu kreditor PT IMK mengajukan permohonan pailit dengan hasil akhir putusan perjanjian perdamaian melalui proses PKPU yang saah satu isinya menyatakan bahwa utang pajak telah lunas. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hukum pajak, hukum kepailitan dan hukum perdata, penagihan utang pajak harus didahulukan karena memiliki Hak Mendahulu dalam penyelesaiannya. Namun dalam kasus ini DJP dapat diikutsertakan dalam Perjanjian Perdamaian karena jangka waktu Hak Mendahuluinya telah terlampaui.

---

Tax debt has specialties that make it different with commercial debt. Tax debt contains privilege to be fulfilled first than other debts. The main issues that would be discussed in this writing are about the position of tax debt in insolvency case and peace agreement in Suspension of Payment case in relation with tax debt. The issues would be analyzed with tax regulations, bankruptcy law, and Suspension of Payment regulations.

The purpose of this research is to know about tax position that has privilege on tax debt settlement that in Suspension of Payment process. Research method that is being used is juridical normative method, which means the research is based on regulation and library research that used secondary data. This research also discusses tax debt collection problem on case between PT Inti Mutiara Kimindo with Tax Office Petamburan eq. Directorate General of Tax Department of Finance that begins by insolvent tax debt of PT Intl Mutiara Kimindo on the year 2000. One of PT Inti Mutiara Kimindo creditor submit insolvency application with the final result of peace agreement through Suspension of Payment process which one of the content is that the tax debt is already been paid. Based on the regulation from tax law, bankruptcy law and civil law, tax debt collection has been given priority because it has privilege on the settlement. But in this case Directorate General of Tax can be involved in the peace agreement because the privilege period is already expired."

"Dalam proses penanganan perkara kepailitan di Indonesia dewasa ini perkara kepailitan PT Telkomsel, sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut karena Telkomsel merupakan perusahan besar yang ada di Indonesia yang juga dimiliki oleh Pemerintah. Hanya saja patut disayangkan, bahwa Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai bentuk perbuatan hukum yang dapat dibuktikan secara sederhana. Sehingga dalam hal ini muncul permasalahan apa saja bentuk perbuatan hukum yang dapat dibuktikan secara sederhana dalam kepailitan. Untuk memberikan jawaban masalah tersebut maka penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan tipe penelitan deskriftif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa adanya inkonsistensi putusan majelis hakim Pengadilan Niaga dan majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa permohonan pailit, terutama dalam mengartikan terbukti secara sederhana (sumir) tersebut.

---

In the process of handling bankruptcy cases in Indonesia today bankruptcy case PT Telkomsel, is very interesting to study further because Telkomsel is a big company in Indonesia which is also owned by the Government. It's just unfortunate, that the Act on Bankruptcy and Suspension of Payment does not provide a detailed explanation as to form a legal action can be proved simple. So in this case any problems arise form of legal action can be proved simply in bankruptcy.

To provide answers to these problems the research conducted using the normative method of descriptive research type. From the research that has been done, the result that there was an inconsistency decision of the judges of the Commercial Court and the panel of judges of the Supreme Court in checking for bankruptcy, especially in deciphering proven simpler (vague) is."

"Kepailitan menurut undang-undang adalah sebagai sita umum atas semua harta kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang. Salah satu syarat untuk memailitkan debitor adalah dimana debitor memiliki 2 kreditor atau lebih yang utang nya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam praktik nya untuk memailitkan debitor, kreditor sering sekali mengalihkan piutang nya ( cessie ) kepada pihak lain yang menyebabkan terpenuhi nya syarat untuk memailitkan debitor. Kasus kepailitan dengan nomer perkara 764 K/ PDT. Sus/2010 dan 662 K/ PDT. Sus/2011 ini merupakan kasus yang sebenarnya memilki kesamaan alur namun pada akhirnya putusan yang diberikan Hakim berbeda antara satu sama lain. Pada kedua kasus tersebut, terdapat bentuk pengalihan piutang cessie yang dituangkan dalam akta notaris, dimana menurut kreditor dengan adanya pengalihan piutang tersebut, menyebabkan debitor memiliki dua kreditor atau lebih. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai penyebab dan solusi terjadinya perbedaan penafsiran Hakim terhadap Pengalihan piutang ( cessie ) dalam perkara kepailitan.

---

Bankruptcy based on law is confiscation of wealth of insolvent debtors conducted by curators under the supervision of supervisory judges as ordered by law. One of the requirements for bankruptcy is when a debtor has two or more credits of which his debts are due and collectible. In practice to bankruptcy debtors, creditors often divert his accounts receivable (cessie) to another party that caused his condition to meet the requirements of bankruptcy. Bankruptcy case no 764 K/PDT. sus/2010 and 662 K/ PDT. sus/ 2011 is a case that have a similarity but with, in the end, different judge's decision. In both cases, there is a transfer of receivables cessie form as outlined in the notarial deed, which according to the creditors by the transfer of the receivables, causing the debtor has two or more creditors. In this paper will discuss the causes and solutions to the differences in judge's interpretation of transfer of receivables (cessie) in the bankruptcy case."

"ABSTRAKTesis ini membahas tinjauan hukum atas penggunaan Sistem Informasi DebiturBank Indonesia (SID-BI) oleh Perusahaan Pembiayaan guna pengajuankepailitan terhadap debiturnya. Konteks penggunaan SID-BI ini adalah gunamenunjang pemenuhan atas syarat Concursus Creditorium dalam kepailitanditengah kendala yang mungkin timbul dalam pemenuhannya. Sebagaimanaterkandung dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 TentangKepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa setiappengajuan kepailitan harus memenuhi syarat adanya “kreditur lain” yangkemudian dikenal dengan istilah Concursus Creditorium sebagai syarat pertamadan utama dalam pengajuan kepailitan. Sebagaimana halnya dengan pranatakepailitan yang menawarkan terobosan hukum dengan adanya efisiensi waktudalam hal jangka waktu pemeriksaan perkara dan upaya hukum yangdiperkenankan, penggunaan SID-BI juga menawarkan efisiensi guna pemenuhansyarat Concursus Creditorium ditengah minimnya dukungan dari kreditur laindikarenakan adanya perbedaan ataupun benturan kepentingan diantara padakreditur terhadap debiturnya tersebut sebagaimana yang terjadi dalam perkaraPerkara No. 389 K/Pdt.Sus/2010 Juncto No. 04/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst.Penulisan tesis ini merupakan penelitian doktrinal sebagai bagian dari metodepenelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder denganmenggunakan pendekatan studi kasus (case study). Berdasarkan hasil penelitianini diketahui bahwa SID-BI dapat digunakan sebagai sarana pemenuhan syaratConcursus Creditorium dalam kepailitan. Hal ini dikarenakan informasi dan/ataudata yang termuat dalam SID-BI tidak dapat dikategorikan sebagai RahasiaBank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yangtelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 TentangPerbankan, oleh karenanya tidak ada kepentingan debitur yang dirugikansehubungan penggunaannya untuk kepentingan kreditur mengingat informasidan/atau data yang tertuang dalam SID-BI bukan mengenai simpanan dananasabah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi danTransaksi Elektronik juga menegaskan diperkenankannya penggunaan informasidan/atau data elektronik guna proses pembuktian dalam pemeriksaan perkara dipersidangan.

---

ABSTRACTThis Thesis written, overview the legal aspect concerning the use of Bank ofIndonesia Credit Information System (SID-BI) by finance company to filedbankruptcy againts its debtor. The context of using the SID-BI is to fulfill theterms and condition of Concursus Creditorium on bankruptcy lawsuit in order toeliminate obstacle which may arise. As contain under the Law Number 37 year2004 concerning Bankruptcy and debt restructuring, that every Bankruptcy filedshould fullfil the terms of “other creditor” which commonly known asConcursus Creditorium as the first and main terms on bankruptcy lawsuit.Bankruptcy norm offers legal breakthrough concerning time eficiency on courthearing process and procedure allowed. As well as using Bankruptcy norm as atool for settle dispute, using SID-BI also offer efficiency in order to fulfill theterms of Concursus Creditorium in the lack of support from other creditorcaused by conflict of interest among the creditors as happened on case No.: 389K/Pdt.Sus/2010 Jo. No. 04/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. This Thesis written is adoctrinal research as juridical norm methode based on secondary data by usingcase study approach. Based on this research know that SID-BI are possible touse on court to fulfill the Concursus Creditorium term under the bankruptcyLaw because the information or data contain on SID-BI are unable to categorizeas bank secrecy as mentioned under Law Number 7 year 1992 as amended bythe Law Number 10 year 1998 Concerning Banking, further than, there is nodebtor interest which will be harmed with reference of the use of SID-BI for theinterest of its creditor.Under the Law Number 11 year 2008 Concerningelectronic information & Transaction, has been declared that all electronicinformation or electronic data are allowed to be used as evidence in courthearing process."