Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This paper aims to explain and analyze the formulation of Indonesia's foreign policy in China's unilateral claim to the North Natuna Sea area. This claim is based on China's argument that this area is a traditional Chinese fishing area. This paper uses a qualitative method of analysis with analysis data collection techniques. References. The results obtained are that the formulation of Indonesia's foreign policy model on China's claims in the North Natuna Sea area uses a diplomatic approach. This is relevant to Indonesia's character as a middle power country. Middle power democracy has always been a catalyst, facilitator and manager in resolvingregional or international conflicts. This condition is also in theory consistent with the foreign policy model designed by John Lovell, namely using the accommodation method. Furthermore, this condition is also consistent with the character of foreign policy in Mandala theory called Asana."

"Semakin meluasnya diskursus middle powers yang dipromosikan oleh sejumlah negara dunia mendorong munculnya berbagai literatur untuk membahas dan memberikan konseptualisasi akademis bagi posisi tersebut. Middle powers dianggap sebagai kelompok negara yang memiliki kekuatan dan pengaruh tertentu pada tingkat global sehingga membedakannya dari negara-negara lain di bawah great powers pada umumnya. Meskipun mengalami peningkatan fokus literatur dan klaim langsung oleh negara-negara, sayangnya, diskusi tentang middle powers dalam ilmu hubungan internasional sering terhambat oleh kurangnya kejelasan tentang apa arti sebenarnya dari istilah middle power. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengklarifikasi dan menelaah konsep middle powers secara komprehensif. Dengan menggunakan metode kronologi, kajian literatur ini menunjukkan perkembangan literatur middle powers dalam tiga periode: (1) sebelum Perang Dingin, (2) masa Perang Dingin (1947-1991), dan (3) pasca Perang Dingin (1992-2020). Pemetaan literatur secara kronologis dimaksudkan agar tinjauan ini mampu menarik menelusuri perkembangan konsep middle powers dari kajian-kajian terdahulu hingga terkini. Dengan begitu, tulisan ini tidak hanya memberikan pemahaman middle powers dalam suatu konteks saja, melainkan dapat menyediakan identifikasi berbagai pola dan kecenderungan yang terbentuk sesuai pergeseran dinamika politik internasional dari masa ke masa. Pada akhirnya, kajian literatur ini berpendapat bahwa perkembangan konsep middle powers didasari oleh ambisi negara-negara untuk mengejar status yang lebih tinggi dibandingkan sekadar negara lain di luar great powers. Hal ini dilakukan dalam rangka mengamankan kepentingan nasional dan meningkatkan pengaruh mereka dalam sistem internasional.

---

The increasingly widespread discourse of middle powers promoted by a number of countries has led to the emergence of literatures which discuss and provide academic conceptualizations for the position. Middle powers are considered as a group of countries that have certain powers and influences at the global level, thus distinguishing them from other countries under the great powers in general. Despite increasing focus on literature and direct claims by countries, unfortunately, discussions about middle powers in international relations studies are often hampered by a lack of clarity about what the term really means. The main objective of this research is to clarify and examine the concept of middle powers comprehensively. Using chronological method, this literature review shows the development of middle powers literature in three periods: (1) before the Cold War, (2) during the Cold War (1947-1991), and (3) post-Cold War (1992-2020). Chronological mapping of the literatures is intended so that this review is able to explore the development of middle power conception from previous studies to the latest ones. That way, this paper not only provides an understanding of middle powers in a specified context, but is able to provide identification of various patterns and trends that are formed in accordance with the shifting dynamics of international politics from time to time. In the end, this literature review argues that the development of middle power concept is driven by the ambitions of countries to pursue higher status than the generalization of other countries outside the great powers. This is done in order to secure each country`s national interests and increase their influence in the international system."

"Penulisan tesis ini berangkat dari Iatar belakang bahwa skema forum kerjasama inter-regional Asia-Europe Meeting (ASEM) - dengan kompleksitas dan keragaman yang ada di dalamnya - memiliki sejumiah permasalahan. Permasalahan yang timbul dalam hubungan kerjasama kelompok Eropa (yang cliwakili oleh 15 negara ariggota UE) dan kelompok Asia (yang diwakili oieh 10 negara Asia Timur) dalam ASEM, bermula dari adanya perbedaan konsep kebijakan iuar negeri yang diterapkan oleh kedua kelompok tersebut, yaitu kebijakan kelompok nsgara-negara anggota UE di daiam ASEM yang cenderung menerapkau konsep-konsep sebagaimana terkandung dalam kebijakan luar negeri UE dan kebijakan luar negeri kelompok negara-negara Asia Timur yang cenderu ng menerapkan nilai-nilai Asia atau yang dikenal sebagai Asian vafues.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi dari perbedaan kebijakan luar negeri UE dan kebijakan luar negeri Asia Timur terhadap permasalahan hubungan kerjasama UE dan Asia Timur dalam ASEM. Sedangkan asumsi peneiitian adalah bahwa perbedaan kebijakan luar negeri UE dan kebijakan luar Asia Timur memiliki implikasi tertentu terhadap timbulnya permasalahan hubungan kerjasama UE dan Asia Timur da lam ASEM.Kerangka pemikiran yang digunakan adalah teori pendekatan realisme dan teori kerjasama (cooperarion) dari Robert O. Keohane. Di dalam teorinya tersebut, Keohane menjelaskan bahwasanya suatu bentuk kerjasama tidalc akan lepas dari timbulnya konflik. Sedangkan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data penelitian adalah melalui Studi puslaka dan Studi dokumentasi.Hasil yang diperoleh dari peneiitian ini adalah memang terdapat sejumlah permasaiahan dalam hubungari kerjasama UE dan Asia Timur di ASEM, yaitu (1) masalah perluasan keanggotaan ASEM yang mencakup kontroversi rencana keanggotaan Myanmar, Laos dan Kamboja ke dalam ASEM dan kriteria-kriteria keanggotaan ASEM (2) agenda dialog politic, dan (3) agenda yang berkaitan dengan WTO-related issues. Setelah penelitian dilakukan, dapat dijelaslcan bahwa permasalahan hubungan kerjasama yang dihadapi oleh UE dan Asia Timur di dalarn ASEM disebabkan oleh perbedaan kebijakan Iuar negeri yang dibawa oleh kelompok UE dan kelompok Asia Timur.Berdasarkan hal-hal tersbut di atas, kiranya secara sederhana dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara penerapan kebijakan luar negeri UE dan kebijakan Iuar negeri Asia Timur pada forum ASEM dengan timbulnya permasalahan hpbungan kerjasama kedua kelompok tersebut dalam ASEM."

"ABSTRAKSkripsi ini menelaah tentang kebijaksanaan politik luar negeri Australia terhadap Pasifik Selatan dengan I. periode yang dibatasi hingga tahun 1985. Dewasa itu, Australia berhasil memperoleh persetujuan dari negara-negara anggota Forum Pasifik Selatan bagi rancangan pembentukan suatu wilayah Bebas nuklir di kawasan tersebut. Tujuan penulisan skripsi ini ialah untuk memperoleh gambaran dan untuk mengetahui lebih banyak mengenai tindakan yang diambil oleh Australia dalam menghadapi perkembangan yang terjadi di Kawasan Pasifik Selatan. Perkembangan ini berkisar pada masalah denuklirisasi, dekolonisasi dan pemberlakuan zona ekonomi ekslusif di kawasan tersebut. Pasifik Selatan sebagai wilayah yang berdekatan dengan Australia merupakan kawasan yang tidak terlepas dari perhatian pejabat pemerintahan di Canberra. Perkembangan & ataupun persoalan yang timbul dikawasan tersebut, baik dalam bidang ekonomi, politik dan sosial dipandang sebagai sesuatu yang dapat mengancam kepentingan Australia dan sekutu utamanya, yakni Amerika Serikat, dikawasan tersebut. Penelaahan dalam tulisan ini berpatokan pada teori perimbangan kekuatan. Usaha-usaha untuk mempertahankan dan mengurangi pengaruh suatu negara dalam suatu kawasan lingkup pengaruh dan cara-cara yang digunakan dalam mencapai tujuan diatas menjadi sorotan dalam penulisan ini."

"Timor Timur menjadi salah satu arena bagi penerapan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Hal ini tampak pada saat Indonesia mulai mengintegrasikan wilayah tersebut ke NKRI, pemerintah AS memberikan dukungan penuh, baik politis maupun security assistance. Namun ketika tokoh komunis Ramos Horta - yang didukung oleh East Timor Action Network (ETAN) yang berbasis di AS - memperjuangkan kemerdekaan Timor Timur, pemerintah AS memberi peluang yang sangat luas bagi lepasnya Timor Timur dari NKR1. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kebiiakan AS dalam menghadapi ancaman dan tantangan global yang berorientasi pada keamanan nasionalnya.

---

East Timor is one of the arenas for U.S. foreign policy implementation. This matter seemed when Indonesia began to integrate the territorial to Republic of Indonesia, the U.S. Government fully supported both politically and security assistance. But when Ramos Horta - who supported by East Timor Action Network (ETAN) that based in the USA - struggle for East Timor independence, the U.S. Government gave widely oppornmities for the released of East Timor iiom Republic of Indonesia. This situation occurred due to there was a changing on U.S. foreign policy in dealing with global threat and challenging which oriented to its national security."

"ABSTRAKArab Saudi, Mesir, Bahrain dan beberapa negara lainya melakukan tindakan boikot terhadap Qatar yang dimulai sejak Juni 2017 lalu. Geopolitik Timur Tengah seakan terbelah antara yang mndukung dengan yang menolak tindakan koalisi Arab Saudi tersebut. Kebijakan politik Qatar yang kerap berseberangan dengan negara-negara tersebut, adalah penyebab utamanya. Tentu saja, peristiwa tersebut berkaitan dengan sikap kemandirian politik luar negeri Qatar di kawasan Timur Tengah selama ini. Menjalin kedekatan dengan Iran dan mendukung kelompok-kelompok oposisi, adalah dua hal utama diantara sekian banyak kekhawatiran negara-negara tersebut. Kemandirian politik luar negeri Qatar selama ini, perlahan-lahan mendapat pengakuan di dunia internasional. Qatar tidak lagi dianggap remeh. Qatar telah berubah menjadi sebuah lsquo;Brand rsquo;. Pendekatan lsquo;soft power rsquo;, melaui kekuatan media, didukung kekuatan ekonomi sebagai pemilik ladang gas terbesar di dunia, semakin meningkatkan profil negara ini di dunia internasional. Tesis ini membahas upaya Qatar menuju kemandirian politik di kawasan Timur Tengah, fokus permasaalahan dalam penelitian dirumuskan pada dua pertanyaan: Pertama, faktor apa saja yang mendorong Qatar memilih kebijakan politik luar negeri yang mandiri, bebas, aktif serta independen di kawasan Timur Tengah. Kedua, bagaimana upaya Qatar menjalankan dan membangun kemandirian politik luar negerinya di tengah situasi geopolitik Timur Tengah yang terus berubah. Metodologi yang digunakan melalui pendekatan kualitatif, melalui studi pustaka dengan mengumpulkan sebanyak mungkin data dan informasi terkait dengan tema penelitian.

---

ABSTRACTSaudi Arabia, Egypt, Bahrain and several other countries are boycotting Qatar which began in June 2017. Geopolitics of the Middle East seemed to be split between those who supported and those who rejected the actions of the Saudi coalition. Qatar 39 s political policies that are often opposed to those countries are the main cause. Of course, the event has to do with Qatar 39 s foreign policy independence in the Middle East. Establishing proximity to Iran and supporting opposition groups are two of the major concerns among these countries. Qatar 39 s foreign policy independence has been gradually gaining recognition internationally. Qatar is no longer underestimated. Qatar has turned into a 39 Brand 39 . The 39 soft power 39 approach, through the power of the media, backed by economic power as the owner of the largest gas field in the world, further enhances the profile of this country internationally. This thesis discusses Qatar 39 s efforts towards political independence in the Middle East, the focus of the problem in the study formulated on two questions First, what factors encourage Qatar to choose independent foreign policy in the Middle East. Secondly, how does Qatar 39 s effort run and build its foreign policy independence amidst the changing geopolitical situation of the Middle East. The methodology used through qualitative approach, through literature study by collecting as much data and information related to the research theme. "