Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Law Number 15 of 2004 and Law Number 15 of 2006 only lay down the authority of the BPK in conducting audits in general and the types of audits that can be conducted by BPK. These regulations, however, do not specifically and explicitly provide the authority to the conduct of a foresight audit. Foresight audit launched by BPK in the 2016-2020 BPK Strategic Plan will be very important in the achievement of sustainable development goals (SDGs) by 2030, given that the BPK will provide feedback and suggestions on important future policies to accelerate the achievement of SDGs. Legal instruments have an important role for BPK as the legal basis for the institution in achieving the Highest Maturity Model of the Accountability Organization in conducting a foresight audit. This study employs a normative legal research method that aims to explore and study regulations that support BPK as a foresight auditor in the future. The results illustrate that the legal basis or legal instruments for the exercise of BPK’s foresight audit authority is sufficient but still needs to be improved. The addition of legal instruments and authorities can be a solution to ensure that any foresight audit performed in the future can run optimally and accelerate the achievement of the SDGs."

"Laporan ini menjelaskan tanggung jawab Alex Yeung sebagai mitra pertunangan klien, Fancy Furniture Management, yang memiliki masalah going concern untuk periode audit. Laporan tersebut membahas Kode Etik untuk Akuntan Profesional (APES 110), kemudian konsep going concern. Diskusi kemudian berfokus pada tugas Alex, implikasi tanggung jawab hukum yang potensial, dan tindakan alternatif. Disimpulkan bahwa basis going concern Fancy tidak tepat, oleh karena itu Alex tidak boleh secara bebas membagi permasalahan going concern ke pihak lain namun harus mengungkapkan hal tersebut dalam laporan audit berupa adverse opinion.

---

This report explains Alex Yeung’s responsibilities as an engagement partner of a client, Fancy Furniture Management, that has going concern issues for the current period being audited. The report discusses Code of Ethics for Professional Accountants (APES 110) then the concept of going concern. The discussion then focuses on Alex’s duties, potential legal liability implications, and alternative actions. It is concluded that Fancy’s going concern basis is not appropriate, therefore Alex should not freely share the going concern matter to other parties but should disclose the matter in the audit report in the form of adverse opinion."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi kepada perusahan dalam mengevaluasi audit berbasis risiko yang dilakukan oleh auditor internal dengan menggunakan COSO Integrated Framework (2013). Penelitian ini dilakukan dengan evaluasi proses kerja auditor internal pada perusahaan e-commerce yang berkaitan dengan pengendalian internal dan  memastikan  pengendalian internal tersebut berjalan dengan baik sehingga dapat mengurangi risiko yang terjadi pada setiap divisi kemudian tujuan perusahaan tercapai. Metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif  dan pendekatan studi kasus pada PT XYZ. Instrumen penelitian adalah dilakukan dengan melakukan observasi dan wawancara kepada pihak yang terkait. Dan berdasarkan instrumen penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hampir semua kerangka COSO (2013) digunakan dalam penilaian risiko dan pengendalian internal oleh auditor internal kecuali Control Activities dikarenakan risiko yang ada di PT XYZ langsung dikasifikasikan oleh auditor internal dan bukan dilakukan oleh manajemen.

---

The purpose of this study is to contribute to companies in evaluating risk-based audits conducted by internal auditors using COSO Integrated Framework (2013). This research was carried out by evaluating the work processes of internal auditors in e-commerce companies relating to internal control and ensuring that internal controls are running well so as to reduce the risks that occur in each division then the company's objectives are achieved. The research method used a descriptive qualitative approach and a case study approach at PT XYZ. The research instrument is carried out by observing and doing interviews to management. And based on the research instrument, it can be concluded that the framework consists of almost all COSO frameworks (2013) used in risk assessment and internal control by internal auditors except Control Environment,  this is because the risks in PT XYZ are directly verified by internal auditors and not by management."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menentukan efektivitas audit kepabeanan dan cukai di Indonesia. Faktor yang dianalisis adalah yang berkaitan dengan organisasi, auditor atau pemeriksa bea dan cukai, auditee atau pengguna jasa, dan peraturan. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan mengirimkan kuesioner yang disebarkan kepada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang pernah melakukan penugasan audit kepabeanan dan cukai. Responden penelitian yang diperoleh sebanyak 170 responden. Hasil kuesioner diuji menggunakan analisis Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian adalah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas audit kepabeanan dan cukai secara signifikan adalah faktor terkait organisasi, faktor terkait auditee dan faktor terkait peraturan. Faktor terkait organisasi yang mempengaruhi efektivitas audit kepabeanan dan cukai adalah adanya implementasi oleh organisasi atas rekomendasi dari tim audit untuk memperbaiki peraturan perundang-undangan terkait kepabeanan dan cukai. Faktor terkait auditee yang mempengaruhi efektivitas audit kepabeanan dan cukai adalah kepuasan auditee atas pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai yang menunjukkan adanya kualitas audit kepabeanan dan cukai yang bagus. Sedangkan faktor terkait peraturan yang mempengaruhi efektivitas audit kepabeanan dan cukai adalah adanya peraturan dan standar hukum dalam pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai serta pelaksanaan auditnya telah dijalankan sesuai dengan peraturan dan standar hukum tersebut.

---

This study aims to analyze the factors that determine the effectiveness of customs and excise audits in Indonesia. The factors analyzed are those related to the organization, customs and excise auditors or inspectors, auditees or service users, and regulations. This study uses primary data obtained by sending a questionnaire that is distributed to employees of the Directorate General of Customs and Excise who have conducted customs and excise audits. The research respondents obtained were 170 respondents. The results of the questionnaire were tested using Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) analysis. The results showed that the factors that significantly influence the effectiveness of customs and excise audits are organization-related factors, auditee-related factors and regulatory-related factors. Organization-related factors that affect the effectiveness of customs and excise audits are the implementation by the organization on the recommendations of the audit team to improve laws and regulations related to customs and excise. Auditee-related factors that affect the effectiveness of customs and excise audits are the auditee's satisfaction with the implementation of customs and excise audits, which indicate a good quality of customs and excise audits. Meanwhile, factors related to regulations that affect the effectiveness of customs and excise audits are the existence of legal regulations and standards in the implementation of customs and excise audits and the implementation of the audits has been carried out in accordance with these regulations and legal standards."

"Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan analisis mengenai kesenjangan ekspektasi dalam audit laporan keuangan pada sektor publik di Indonesia; mengetahui apakah auditor dan perikatan audit yang memberikan reasonable assurance dapat diandalkan untuk mendeteksi kecurangan; serta memaparkan tanggung jawab auditor untuk mendeteksi kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kesenjangan ekspektasi dalam audit laporan keuangan pada sektor publik di Indonesia tidak cukup beralasan; (2) terdapat kendala bawaan, yang menyebabkan auditor gagal mendeteksi kecurangan yang berdampak material pada laporan keuangan; dan (3) auditor bertanggung jawab untuk mendeteksi kecurangan yang berdampak langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan.

---

The objectives of this research are to present an analysis of the audit expectation gap of public sector financial statements in Indonesia; to determine whether the auditor and the audit engagement that provide reasonable assurance are reliable to detect fraud; and to highlight the auditor?s role and responsibilities for detecting fraud in the audit of financial statements. The method used in this research is the descriptive qualitative approach.

The results of data analysis show that: (1) expectation gap in the public sector is not well-founded; (2) there are inherent limitations that may caused the auditor failed to detect fraud that have material effect on the financial statements; and (3) the auditor is responsible for detecting fraud that have direct and material effect to the financial statements."

"Konfigurasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKI) yang diamanatkan secara langsung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai lembaga negara yang bertanggungjawab terhadap pengawasan/pemeriksaan keuangan negara memiliki beban konstitusional untuk mengawasi penegakan konsepsi kedaulatan rakyat yang tercermin di dalam pertanggungjawaban keuangan negara. Kendati demikian, pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan BPK-RI menjauh dari hakikat pendiriannya dengan perluasan kewajiban pemeriksaan kepada pengelolaan keuangan negara. Kondisi ini menajam dengan diterbitkannya paket perundang-undangan keuangan negara yang kemudian memperluas lingkup pemeriksaan keuangan negara kedalam keuangan daerah, BUMN, BUMD, dan bentuk-bentuk keuangan lainnya dalam lingkup keuangan publik. Tesis ini hendak melihat pelaksanaan dari pengawasan/pemeriksaan terhadap keuangan negara sebagai wujud dari kedaulatan rakyat serta kedudukan ideal dari BPK-RI dalam melakukan pengawasan/pemeriksaan keuangan negara. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan menyertakan perbandingan pemeriksaan BPK dari tiga negara. Hasil dari penelitian menemukan bahwa perluasan definisi keuangan negara menggeser kedudukan BPK dari pemaknaannya untuk menjamin tercapainya kedaulatan rakyat dalam otorisasi keuangan negara menjadi lembaga yang cenderung melakukan kegiatan teknis pemeriksaan layaknya lembaga pemeriksa internal yang berada dibawah kekuasaan Presiden dalam pengelolaan keuangan negara. Adapun kedudukan BPK yang ideal dibangun lewat fokus kinerja untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dengan mengawasi/memeriksa pertanggungjawaban APBN sebagai wujud keuangan negara berdasarkan pada otorisasi anggaran lewat mekanisme berjenjang dan terpadu yang mengkolaborasikan hasil pemeriksaan lembaga-lembaga pemeriksa internal pemerintah sehingga tidak hanya menjamin efektifitas dan efisiensi hasil pemeriksaan, namun juga kualitas yang teruji dari berbagai tingkat pemeriksaan regional.

---

The configuration of the Supreme Audit Borad of the Republic of Indonesia (BPK-RI) which is mandated directly in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as a state institution who responsible for the supervision/auditing of state finances has a constitutional burden to oversee the enforcement of the concept of people's sovereignty which is reflected in budget accountability. However, the supervision/inspection carried out by BPK-RI has moved away from the nature of its establishment by expanding the audit obligation to the management of state finances. This condition was sharpened by the issuance of a package of state finance legislation which then expanded the scope of state financial audits into regional finance, BUMN, BUMD, and other forms of finance within the scope of public finance. This thesis meant to look at the implementation of supervision/auditing of state finances as a manifestation of people's sovereignty and the ideal position of BPK-RI in conducting supervision/auditing of state finances. The research used a normative juridical methode by including a comparison of Supreme Audit Institutions examinations from three countries. The results of the study found that the expansion of the definition of state finance shifted the position of the BPK-RI from its meaning as an agency to ensure the authorization of people's sovereignty in state finances to an institution that tends to carry out technical inspection activities like an internal audit agency under the authority of the President in managing state finances. The ideal position of the BPK-RI formed through a focus in performance to achieve transparency and accountability in the management of state finances by supervising/examining the accountability of the APBN as a form of state finances through a tiered and integrated mechanism that collaborates the results of audits done by government's internal audit institutions as to, not only guarantees effectiveness and efficiency of inspection results, but also the quality tested from various regional inspection levels."

"Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat kapabilitas Itama sebagai internal audit, terkait dengan tugas pengawasan yang dilakukannya dan perumusan strategi yang perlu disusun agar dapat meningkatkan tingkatan yang telah dicapai sehingga dapat mencapai paradigma internal audit yang lebih tinggi untuk memenuhi syarat sebagai Enterprises Consultant sesuai dengan harapan dari para pemangku kepentingan.Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa data yang langsung diperoleh dari objek penelitian dan data sekunder diperoleh dengan cara mencari teori- teori terkait dengan internal audit, peraturan perundangan serta data- data olahan lain yang terkait dengan topik penelitian ini, sedangkan untuk melakukan pengukuran terhadap kapabilitas internal audit digunakan alat pengukuran Internal Audit Capability Model (IA-CM) yang dikembangkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA) yang penerapannya telah disesuaikan seperlunya dengan keadaan serta permasalahan yang terjadi di Indonesia.Hasil penelitian menunjukan bahwa Itama sebagai internal audit BPK secara keseluruhan tata kelola pengawasan yang dilakukannya berada pada Level 3 (Integrated) pada tingkatan ini Itama baru memulai tugas dan fungsinya sebagai enterprises consultant yang berarti bahwa secara keseluruhan proses tata kelola Itama telah mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.Hasil penelitian ini menyarankan agar Itama melakukan pengembangan organisasi melalui penguatan fungsinya, menyusun perangkat lunak sendiri yang selaras dengan tugas dan fungsinya, Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki, Dukungan yang penuh dari Badan untuk penguatan kewenangan yang dimiliki Itama perlu segera diwujudkan dan meningkatkan peran sebagai role model dalam membangun Risk Awareness bagi organisasi.

---

The goals of this study are to determine Inspectorate of Supreme Audit Institution of Indonesia (Itama) capability as an internal audit and formulating the internal audit strategies in order to achieve a higher capability level for changing the new paradigm of internal audit as enterprises consultants in accordance with stakeholder expectation.

This research is a qualitative research with descriptive design and case study. The data used are primary data obtained from the objects directly and secondary data from the theories, regulations and others that were processed related to this research. This research is using IA - CM approach developed by The Institute of Internal Auditors (IIA), in which has been implemented and adapted in Indonesia and the problems that occur.

The results indicate that Itama?s capability overall assurance on governance is in Level 3 (integrated) which mean that start a function as an enterprises consultants. In addition, it has developed a process to assess and report on the overall efficiency, effectiveness and economy of its operation activities or programs, or conduct engagements on governance, risks management and control.

The results suggest Itama develop the organization by strengthening the function, developing standard methodology, procedures and tools to be used by internal auditors, ensuring that internal auditors continously, maintaining and enhancing their proffesional capabilities, Board support for the capacity needed for internal audit activity to discharge its responsibilities and as a role model, increasing risk awareness implemented within organization."

"ABSTRAKskripsi ini dilatarbelakangi oleh keadaan saat ini yang menunjukkan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh BPKP sebagai badan pengawas internal pemerintah sering dibingungkan dan dibingungkan dengan tugas, fungsi dan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal. Hal ini sejalan dengan wacana untuk menggabungkan keduanya satu tubuh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan membandingkan berbagai instrumen hukum yang diberlakukan dalam periode sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 yang mengatur kedudukan, fungsi dan wewenang BPKP sebagai pengawas internal berhubungan dan melaporkan langsung kepada Presiden Republik Indonesia dan BPK RI juga bertanggung jawab dalam pemeriksaan keuangan negara ke parlemen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa posisi BPKP dalam Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia saat ini termasuk Instansi Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dengan segala tugas, fungsi dan kewenangan diatur melalui Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah. Sedangkan BPK RI adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara secara bebas dan mandiri berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu UUD NRI 1945. Diharapkan di masa depan penataan kelembagaan pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara dan pembangunan nasional dapat disikapi dengan baik melalui reformasi regulasi dan kejelasan tugas, fungsi dan wewenang lembaga pengawas dan audit.ABSTRACTThis thesis is motivated by the current situation which shows that the duties, functions and authorities possessed by BPKP as the government's internal supervisory body are often confused and confused with the duties, functions and BPK RI as an external audit agency. This is in line with the discourse to combine the two as one body. The research method used is the normative juridical research method by comparing various legal instruments that were enacted in the period before and after the amendment to the 1945 Constitution which regulates the position, function and authority of the BPKP as an internal supervisor in relation to and reports directly to the President of the Republic of Indonesia and the BPK RI is also responsible for examination of state finances to parliament. The results of this study indicate that the position of BPKP in the State Administration System of the Republic of Indonesia currently includes Non-Ministerial Government Agencies (LPNK) with all duties, functions and authorities regulated through Presidential Regulations and Government Regulations. Meanwhile, BPK RI is a state institution in charge of examining the management and accountability of state finances freely and independently based on the Constitution of the Republic of Indonesia, namely the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. It is hoped that in the future the institutional arrangement for supervision and examination of state finances and national development can be addressed properly through regulatory reform and clarity of duties, functions and authorities of the supervisory and audit institutions."

"Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi nilai tambah pengawasan intern yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Penelitian ini juga memberikan solusi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan intern dalam memperbaiki proses Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern (TKMRPI).  Penelitian ini dilakukan karena Inspektorat Jenderal memiliki peran dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi sebagai cerminan tata kelola pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Teknik pengambilan data dilakukan melalui kuisioner, wawancara, dan dokumen yang relevan dengan penelitian. Kuisioner dan wawancara dilakukan kepada auditor Inspektorat Jenderal serta kepada manajemen Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Analisis data dilakukan dengan merujuk kepada kerangka konseptual untuk mengukur nilai tambah pengawasan intern berdasarkan referensi penelitian Chen & Lin (2011). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penciptaan nilai tambah yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal dilakukan dengan memberikan rekomendasi dan masukan atas proses Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern (TKMRPI) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan memberikan aktivitas pengawasan intern berupa jasa asurans dan konsultasi yang efektif. Hasil penelitian ini juga memberikan solusi yaitu rekomendasi kepada Inspektorat Jenderal untuk meningkatkan efektivitas aktivitas pengawasan intern agar sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) dan kebutuhan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

---

This research aims to develop the value-added internal audit provided by the Inspectorate General to the Directorate General of Legal Administrative Affairs. This research also provides solutions to improve the effectiveness of internal audits in improving the Governance, Risk Management, and Internal Control (GRC) processes. This research was conducted because the Inspectorate General has a role in improving the quality of reform services as a reflection of governance at the Directorate General of Legal Administrative Affairs. Data collection techniques were carried out through questionnaires, interviews, and documents relevant to the research. Questionnaires and interviews were conducted with the auditors of the Inspectorate General and the management of the Directorate General of Legal Administrative Affairs. Data analysis was carried out by referring to the conceptual framework to measure the value-added of internal audit based on the research reference of Chen & Lin (2011). This study indicates that the value-added provided by the Inspectorate General is carried out by providing recommendations and input on the Governance, Risk Management, and Internal Control (GRC) process at the Directorate General of Legal Administrative Affairs and by providing effective internal audit activities in assurance and consulting. The results of this study also provide solutions, namely recommendations to the Inspectorate General to improve the effectiveness of internal audit activities to comply with the Indonesian Government's Internal Audit Standards (SAIPI) and the needs of the Directorate General of Legal Administrative Affairs."