Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem distribusi BBM bersubsidi di Indonesia tidak berjalan dengan baik sehingga berdampak pada penurunan ketersediaan BBM di Indonesia. Untuk itu dilakukan penelitian terhadap sistem distribusi BBM bersubsidi Indonesia. Tujuan utama yang ingin dicapai adalah mendapatkan suatu model perkiraan dinamis distribusi BBM agar dapat diketahui berapa jumlah persediaan minyak dalam beberapa tahun ke depan sehingga dapat menghasilkan aktivitas sistem yang efektif dan efisien. Penelitian ini dibatasi dengan BBM bersubsidi premium di Indonesia. Variabel-variabel yang berpengaruh terhadap sistem distribusi ini adalah variabel jumlah produksi dan konsumsi BBM premium di Indonesia per tahun. Variabel-variabel yang diambil mulai dari tahun 2000 sampai 2030. Permodelan sistem distribusi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan sistem dinamik yang digambarkan dalam suatu diagram sebab akibat. Model ketersediaan BBM terdiri dari dua sub model yaitu sub model persediaan dan sub model kebutuhan konsumsi. Ada empat skenario menurut tujuan model, yaitu (1) skenario tanpa kebijakan; (2) skenario dengan kebijakan peningkatan harga BBM; (3) skenario dengan kebijakan penggunaan jenis BBM lain; (4) skenario dengan kebijakan pembatasan kendaraan bermotor. Setiap skenario akan menghasilkan perkiraan ketersediaan BBM yang berbeda-beda."

"Penelitian ini menggambarkan tentang penyimpangan dan kejahatan dalam prosespendistribusian Bahan Bakar Minyak bersubsidi. Hal ini tentunya pasti terjadisebagai risiko dari sebuah kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah.Sebab dari terjadinya penyimpangan dan kejahatan dalam pendistribusian BBMsubsidi yang diduga tidak tepat sasaran tersebut masih bias, atau berbagai macam,bisa karena Pertama, perbedaan harga yang cukup tinggi antara BBM industridengan subsidi sehingga menjanjikan keuntungan yang besar. Kedua, tidakadanya peran para yang mempunyai kewenangan menjalankan regulasi untukmelaksanakan tugasnya dengan baik akan tetapi malah memberi kesempatan danpeluang atau bahkan ikut serta melakukan kepada penyelewengan yang berpotensikerugian negara tersebut. Ketiga, bisa karena budaya melaut masyarakat sudahmulai digeser dan diinterfensi oleh bujuk rayu penyimpangan dan kejahatan yangpada akhirnya membuka peluang berbagai pihak untuk melakukan hal yang samakarena sudah dianggap sebagai sebuah kebiasaan. Kegiatan illegal mengambil asetNegara berupa BBM bersubsidi dikarenakan lemahnya system dan regulasi yangdibangun, unsur kelalaian atau kesengajaan dari oknum-oknum tidak bertanggungjawab dari Instansi kepanjangan tangan Pemerintah yang sengaja memberikesempatan dan peluang penyimpangan dan kejahatan tumbuh dan berkembangmenjadi sebuah pola yang yang berinteraksi dengan masyarakat bahkan sudahdibungkus dengan suatu kebijakan resmi yang mengelabuhi hukum serta petugaspelaksananya sendiri. Metoda yang tepat guna mengetahui, mengeliminir,mengantisipasi, dan menanggulangi risiko keamanan dalam bentuk berbagaimodus operandi penyimpangan dan kejahatan yang timbul dan berkembangkarena lemahnya suatu regulasi dan aturan yang telah dibuat berkaitan denganpendistribusian BBM bersubsidi kepada kapal Penangkap dan Pengangkut ikanyanga ada di kawasan pelabuhan perikanan Indonesia kemudian sangatdiperlukan. Maka terhadap risiko-risiko keamanan yang akan muncul tersebutharus segera diambil suatu keputusan atau tindakan, oleh karenanya risiko yangakan atau sudah terjadi itu harus dikelola dengan baik melalui Manajemen Risiko.

---

This study describes the irregularities and crimes in the process of distribution ofsubsidized oil fuel. This is certainly bound to happen as the risks of an activitythat is being implemented by the Government. Because of the occurrence ofirregularities and crimes in the distribution of fuel subsidies allegedly not theright target is still biased, or various kinds, could be because First, a high enoughprice difference between fuel subsidy so promising industry with huge profits. Second, the absence of which has the role of the regulatory authority to carry outhis duties running well but instead gave a chance and an opportunity or evenparticipate do to misuse the potential losses to the state. Third, because theculture of fishing communities can already begin to be shifted and diinterfensi by persuasion irregularities and crimes that ultimately opens opportunities various parties to do the same because it was regarded as a habit. State asset illegal activities take the form of subsidized fuel due to a weak regulatory system and built, the element of negligence or intentional misconduct of the elements is not responsible of the agency arm of Government that deliberately giving a chance and opportunity of misuse and crime grow and develop into a pattern that interact with people even already wrapped with an official policy to fool the law and its implementing its own officers. Appropriate method to determine, eliminate, anticipate and cope with security risks its the form of various modus operandi irregularities and crimes that arise and thrive because of the weakness of aregulation and rules that have been made relating to the distribution of subsidized fuel to ship Catchers and Transporters yanga fish in the region Indonesian fishingport then indispensable. Then against the security risks that would arise should be immediately taken a decision or action, therefore, a risk that will be or is already happening, to be well managed through Risk Management."

"ABSTRAKSistem distribusi BBM di Indonesia tidak berjalan dengan baik sehingga menyebabkan kelangkaan di beberapa wilayah Indonesia. Tujuan pekerjaan ini adalah mendapatkan suatu model sistem dinamik cadangan penyangga BBM agar dapat diketahui berapa volume cadangan penyangga BBM hingga tahun 2025. Penelitian ini dibatasi dengan BBM gasoline dan solar di Indonesia. Variabel-variabel yang berpengaruh adalah jumlah produksi dan konsumsi BBM serta PDB. Simulasi dijalankan dengan perangkat lunak Powersim Studio 7. Hasil yang diperoleh yaitu untuk skenario ketahanan selama 30 hari, cadangan penyangga yang dibutuhkan pada tahun 2025 untuk gasoline sebesar 4,49 Juta Kiloliter dan untuk solar sebesar 1,7 Juta Kiloliter. Untuk skenario ketahanan selama 60 hari, cadangan penyangga yang dibutuhkan pada tahun 2025 untuk gasoline sebesar 9,88 Juta Kiloliter dan untuk solar sebesar 3,4 Juta Kiloliter. Untuk skenario ketahanan selama 90 hari, cadangan penyangga yang dibutuhkan pada tahun 2025 untuk gasoline sebesar 14,8 Juta Kiloliter dan untuk solar sebesar 5,13 Juta Kiloliter. Untuk skenario penurunan PDB pada tahun 2009 dan 2019 akan menurunkan cadangan penyangga gasoline sekitar 22 % dari skenario dasar. Untuk skenario konversi terhadap energi alternatif, cadangan penyangga BBM jenis gasoline dan solar menurun 73 % dari skenario dasar.

---

ABSTRACTThe fuel distribution system in Indonesia is not going well causing fuel?s scarcity in some region of Indonesia. The purpose of this work is to get a system dynamic model of buffer stock of fuel in order to know how much volume of buffers stock of fuel until 2025. This research is limited by the gasoline and diesel fuel in Indonesia. The variables that influence are the amount of production and consumption of fuel, and Growth Domestic Product. Simulation run with Powersim Studio 7 software. The results obtained for scenarios that resistance for 30 days, the required buffer stock in 2025 amounted to 4,49 million kiloliters of gasoline and diesel by 1,7 Million for Kiloliter. For scenarios that resistance for 60 days, the required buffer stock in 2025 amounted to 9,88 million kiloliters of gasoline and for diesel by 3,4 million kiloliters. For scenarios that resistance for 90 days, the required buffer stock in 2025 amounted to 14,8 million kiloliters of gasoline and diesel by 5,13 Million for Kiloliter. For scenario GDP decline in 2009 and 2019 will reduce buffer stock of gasoline approximately 22 % of the basic scenario. For conversion to alternative energy scenarios, buffer stock of gasoline and diesel fuel types declined 73 % from the base scenario."

"Dengan semakin menipisnya cadangan minyak di Indonesia, sedangkan permintaan energi terus mengalami peningkatan, sehingga diperlukan sumber energi alternatif yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi. Sumber Daya Gas Bumi di Indonesia saat ini sangat besar, namun pemanfaatannya belum optimal untuk kebutuhan domestik. Pemerintah telah melaksanakan program Diversifikasi BBM ke BBG, namun belum berjalan efektif. Penelitian ini memproyeksi penyediaan dan permintaan gas bumi hingga tahun 2050, sehingga dapat dipetakan produksi dan konsumsi setiap wilayah dengan adanya substitusi BBG terhadap BBM. Permodelan penyediaan dan permintaan gas bumi menggunakan pendekatan sistem dinamik.

---

With the depletion of oil reserves in Indonesia, while the demand for energy continues to increase, so we need an alternative energy source that can reduce dependence on petroleum. Gas Resources in Indonesia is very large, but not yet optimal utilization for domestic needs. The Government has been implementing fuel gas diversification program, but has not been effective. This research project the supply of and demand for natural gas by 2050, so it can be mapped production and consumption of each region with the substitution of fuel gas instead of fuel oil. Modeling the supply and demand for natural gas using a dynamic systems approach."

"Skripsi ini membahas Hambatan untuk Masuk (barrier to entry) bagi pelaku usaha baru pada penyediaan dan pendistribusian BBM Bersubsidi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya persaingan usaha dalam industri hilir migas khususnya mengenai distribusi BBM Subsidi sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha baru belum dapat terjun pada penyediaan dan pendistribusian BBM Bersubsidi. Pemerintah sebaiknya terus memperbaiki regulasi agar persaingan usaha pada industri hilir migas dapat tercapai, karena walaupun persaingan usaha baru terjadi pada BBM Non Subsidi namun efek positif sudah dapat dilihat dan dirasakan konsumen.

---

This study examines the barrier to entry of new entrants in the supply and distribution of subsidize fuels. The main aim of this study is to determine is there competition in the down stream oil and gas industry, particulary in subsidize fuels distributon as declared by Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas. This study is a nomative juridical research and the type of the study is evaluative. Results indicate that new entrants still cannot take part in the supply and distribution of subsidize fuels. The goverment should continue on improving the regulation so that competition in the down stream industry can be obtained, the reason is even though competition has only taken place in non subsidize fuel but consumers have gain positive effects."

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan regulasi di bidang Minyak dan Gas Bumi di Indonesia. Permasalahan yang diangkat dalam Tesis ini adalah bagaimana dampak kebijakan di bidang Minyak dan Gas Bumi sebelum dan sesudah berlakunya UU No. 22/2001 terhadap persaingan usaha di bidang distribusi penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) di Indonesia.Regulasi yang diteliti dalam Tesis ini adalah regulasi sebelum berlakunya UU No. 22/2001 yaitu UU No. 44 Prp/1960 dan UU No. 8/1971, dan regulasi sesudah berlakunya UU No. 22/2001 yaitu UU No. 22/2001 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/PUU-I/2003.Tujuan Tesis ini adalah untuk mengukur dampak kebijakan di sektor Minyak dan Gas Bumi baik sebelum maupun sesudah berlakunya UU No. 22/2001 terhadap 7 (tujuh) indikator persaingan yaitu pelaku usaha lama, perusahaan baru, harga dan produksi BBM, kualitas dan keragaman barang dan jasa, inovasi, pertumbuhan pasar dan pasar yang terkait.Untuk mengukur pengaruh suatu regulasi terhadap persaingan, analisis dalam Tesis ini menggunakan panduan yang disusun oleh OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Panduan tersebut terdiri dari seperangkat pertanyaan dalam "Competition Checklist" yang digunakan pada tahap evaluasi awal dan Competition Assessment Toolkit yang digunakan pada tahap evaluasi menyeluruh. Selanjutnya, hasil yang diperoleh berdasarkan panduan tersebut dianalisa dengan menggunakan metode pendekatan perbandingan untuk menguji masing-masing indikator persaingan antara regulasi sebelum dengan regulasi sesudah berlakunya UU No. 22/2001.Berdasarkan perbandingan tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa setelah berlakunya UU No. 22/2001, persaingan usaha di bidang distribusi penjualan BBM di SPBU di Indonesia berlangsung lebih baik dibandingkan dengan regulasi sebelumnya. Regulasi setelah berlakunya UU No. 22/2001 berdampak positif terhadap pelaku usaha lama, perusahaan baru, harga dan produksi untuk BBM Non Subsidi, kualitas dan keragaman barang dan jasa, inovasi, pertumbuhan pasar dan pasar terkait. Salah satu dampak negatif regulasi tersebut terhadap persaingan adalah terkait dengan harga dan produksi untuk BBM Bersubsidi. Hal ini dikarenakan dibatalkannya salah satu ketentuan dalam UU No. 22/2001 mengenai penerapan mekanisme pasar dalam penentuan harga BBM oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/PUU-I/2003.

---

The background of this Thesis was the deregulation of Oil and Gas Policy in Indonesia. The main concern of this Thesis was the impact of Oil and Gas Policy, both before and after the promulgated of Law Number 22 Year 2001, toward Business Competition in Fuel Distribution at Gas Station in Indonesia.The regulations studied in this Thesis are regulations before the promulgated of Law Number 22 Year 2001, i.e. Law Number 44 Prp Year 1960 and Law Number 8 Year 1971, and the regulations after the promulgated of Law Number 22 Year 2001, i.e. Law Number 22 Year 2001 and Constitutional Court Verdict on Case Number 002/PUU-I/2003.The purpose of this Thesis is to measure the impact of Oil and Gas Policy, both before and after the promulgated of Law Number 22 Year 2001, toward 7 (seven) competition indicators, i.e. incumbent, new entrants, fuel price and production, quality and variety of product and service, innovation, market growth and related market.In order to measure the impact of regulation toward competition, this analysis utilized OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development's guideline. This guideline consist of a set of questions namely Competition Checklist which used in initial evaluation and Competition Assessment Tool Kit which used in full evaluation. Futhermore, the result based on those guideline and questions will be analyzed by using a comparative approach method to evaluate each competition indicators between regulations before and after the promulgated of Law Number 22 Year 2001.On the basis of comparation of each competition indicators, it is concluded that after the Law Number 22 Year 2001 came into effect, the business competiton in fuel distribution at Gas Station in Indonesia is better than when the previous regulations applied. Law Number 22 Year 2001 confer positive impact on incumbent, new entrants, fuel price and production of Non Subsidized Fuel, quality and variety of product and service, innovation, market growth and related market. One of the negative impact of those regulation toward the competition is related to fuel price and production of Subsidized Fuel. It caused by the nullification of one of the rule in Law Number 22 Year 2001 by Constitutional Court Verdict on Case Number 002/PUU-I/2003 concerning the implementation of market mechanism in determining Fuel Price."

"ABSTRAKKebutuhan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun dan volume BBM yang paling banyak digunakan adalah Minyak Solar. Pemerintah Indonesia saat ini masih memberikan subsidi untuk BBM jenis minyak solar pada sektor tertentu. Semakin meningkatnya konsumsi BBM terutama Minyak Solar, mengakibatkan besaran subsidi yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia juga semakin besar, sehingga menjadi beban yang cukup berat bagi anggaran belanja negara. Dengan demikian, diperlukan suatu mekanisme penentuan harga Minyak Solar bersubsidi yang tepat sehingga dapat meringankan beban tersebut. Metodologi Analytic Network Process digunakan untuk memilih mekanisme penentuan harga Minyak Solar bersubsidi dari beberapa alternatif, dimana beberapa kriterianya telah disaring melalui metode Delphi. Penelitian ini melibatkan pakar yang terkait dengan penentuan kebijakan harga BBM yaitu para pejabat pada beberapa kementerian di Indonesia sebagai reponden kuesioner. Penelitian ini menghasilkan kriteria yang dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia dalam menentukan harga Minyak Solar bersubsidi beserta urutan prioritasnya. Hasil akhir dari penelitian ini adalah terpilihnya mekanisme Price Smoothing Using Price Stabilization Fund (PSOF) sebagai mekanisme penentuan harga Minyak Solar bersubsidi terbaik dengan nilai prioritas paling tinggi dari tiga skenario mekanisme penentuan harga dengan metode Analytic Network Process

---

ABSTRACT

Fuel oil demand in Indonesia shows the trend that is increasing from year to year and the most widely used is diesel oil. Nowadays Indonesian government still provide subsidies for fuel oil especially on diesel oil for certain sectors. An increase in fuel oil consumption particularly those subsidized diesel oil, resulting in the amount of the subsidy that should be delivered by the Indonesian government also bigger, so that subsidies budget for this fuel oil become a heavy burden on state budget. Thereby, we need the proper fuel oil pricing mechanism especially on diesel oil for Indonesia, so that it can relieve this burden. Analytic Network Process method has been used to select the proper subsidized diesel oil mechanism of other alternatives, which some criterias has been filtered through a Delphi method. This research has involved experts associated with the determination of fuel oil pricing policy who are the officials at some of the ministry in Indonesia as the questionnaire respondent. This research generates the criterias that must be considered by the Indonesian government in determining the price of subsidized diesel oil and the order priority. The final result from this research is "Price Smoothing Using Price Stabilization

Fund" (PSOF) was chosen as the best subsidized diesel oil pricing mechanism with the highest priority score frm three pricing mechanism scenario using Analytic Network Process method."