Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembelian rumah pertama (first housing buyer) penting dibahas dalam penyediaan perumahan khususnya MBR, karena rumah ini untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga berupa rumah yang aman dan nyaman dalam melaksanakan pembinaan keluarganya. Pengenalan karakteristik pembeli rumah pertama MBR penting untuk diketahui karena kelompok ini tidak dapat dilempar ke pangsa pasar sehingga dibutuhkan bantuan dari pemerintah untuk mendapatkan rumah tersebut"

"Kebutuhan perumahan masyarakat merupakan sesuatu yang akan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan ekonomi (lama bekerja, perkembangan kedudukan jabatan, peningkatan pendidikan dan lain-lain) serta perkembangan kehidupan sosial (berkaitan dengan siklus hidup, pola pikir). Perencanaan program penyediaan perumahan perlu mengakomodir kondisi tersebut. Tujuan dari penyusunan tulisan ini dalam rangka mengenal atau mengetahui karakteristik MBR untuk beberapa alternatif status tinggal suatu keluarga dalam suatu rumah, sesuai dengan perkembangan sosial dan ekonominya, dengan mengambil studi kasus di Kota Daerah Istimewa Yogyakarta, dan metode analisis yang digunakan adalah analisis diskriminan. Metode multystage sampling (sampling bertahap) digunakan untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini, mengambil resiko kesalahan kurang dari 1%, ditentukan jumlah sampel sebesar 600 kepala keluarga dari 131.092 Kepala Keluarga (KK) di Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode analisis deskriptif dan analisis diskriminan. Persamaan fungsi diskriminan yang dibentuk dengan klasifikasi status tinggal tiga (3) klaster sangat memperbaiki (lebih layak) persamaan fungsi diskriminan lima (5) klaster memperlihatkan adanya kenaikan cukup signifikan untuk ketepatan penaksiran pengelompokkan objek ke dalam klaster status tinggal: 1) Kenaikan sebesar 35,5% untuk status tinggal dengan orang tua; 2) Kenaikan sebesar 24,4 % untuk status tinggal sewa/kontrak; 3) Kenaikan sebesar 29 % untuk status tinggal milik."

"Tujuan akhir tesis ini adalah mengidentifikasi penyebab rendahnya jumlah realisasi KPR Sarasuna bersubsidi sebagai instrumen pemilikan Rusunami oleh masyarakat sasaran di perkotaan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survey dan wawancara terstruktur terhadap pakar yang terlibat langsung dalam berjalannya instrumen ini. Hasil penelitian ini menunjukkan penyebab rendahnya penyerapan Rusunami oleh masyarakat sasaran diantaranya adalah: Housing Finance System yang ada masih belum mantap/maksimal, adanya kenaikan harga terbawah Rusunami di pasaran, dan budaya masyarakat yang masih terbiasa tinggal di landed house walaupun di pinggiran kota.

---

Trough this research, we would like to identify cause of low level absorption KPR Sarasuna Bersubsidi instrument for Rusunami by target community. This research is a quantitative study with survey and deep interview against the expert who was directly involved in walking this instrument.

Results of this research determined the cause of low level the Rusunami absorption by the target community are Housing Finance System was not yet stable/maximal, the existence of the Rusunami price increase in the market and the community's culture that still familiar with landed house although in suburban."

"Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi semua kalangan di perkotaan merupakan tantangan bagi pengambil kebijakan. Adanya keterbatasan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah khususnya golongan Masyarakat Berpenghasilan Rendah MBR , maka dibutuhkan peran pemerintah berupa penyediaan perumahan bersubsidi. Salahsatu upaya pemerintah dalam meningkatkan akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau yaitu berupa Kredit Kepemilikan Rumah KPR Sejahtera Tapak dengan menggunakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan FLPP. Namun pemanfaatan perumahan bersubsidi ini dinilai belum optimal, masih banyak rumah yang belum dihuni. Pertumbuhan perumahan bersubsidi ini pun berkembang ke wilayah pinggiran karena tingginya harga lahan di pusat kota. Demikian pula kecamatan Bojonggede yang pertumbuhannya tidak terlepas dari perkembangan wilayah Jabodetabek memiliki angka rumah kosong tertinggi di wilayah perkotaan Cibinong Raya. Fenomena kekosongan tersebut ironisnya terjadi ditengah maraknya pembangunan perumahan yang sedang berlangsung. Tujuan penelitian ini menganalisa faktor penyebab terjadinya kekosongan rumah pada perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah MBR . Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan grounded theory dalam jangka waktu penelitian bulan Maret- Juni 2018. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dan penelusuran literatur. Tahapan analisa berupa proses coding, kategorisasi, dan penyusunan tematik sehingga menghasilkan grounded theory. Proses mengkosongkan rumah di Kecamatan Bojonggede dimulai dari persepsi pemilik mengenai perumahan, motivasi membeli rumah dan motivasi mengkosongkan rumah. Hasil penelitian faktor penyebab rumah kosong di Kecamatan Bojonggede yaitu adanya kebutuhan sosial domestik dan aspek budaya pemilik.

---

The provision of decent and affordable housing for all urban communities is a challenge for policymakers. The existence of limited ability to meet the basic needs of houses, particularly for the Low Income Communities, the government's role is needed in the form of provision of subsidized housing. One of the government's efforts in increasing the access to a decent and affordable housing is in the form of Sejahtera Tapak Home Ownership Loan Kredit Kepemilikan Rumah KPR by utilizing the Housing Loan Liquidity Facility Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan FLPP . However, the utilization of this subsidized housing is considered not optimal, there are still many houses that have not been occupied. The expansion of the subsidized housing is also developing to the suburban area because of the high price of land in the city center. Similarly, Bojonggede District whose development cannot be separated from the development of Jabodetabek Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi area has the highest number of vacant houses in Cibinong urban area. The phenomenon of these vacant properties is ironic in the midst of the ongoing housing development.

Therefore, this study aims to analyze the factors that cause the vacant houses in Low Income Communities housing. This research used qualitative method with grounded theory approach in the period of research from March to June 2018. Data collection was done through field observation, in depth interview, and literature review. Moreover, the steps of the analysis conducted were coding process, categorization, and thematic arrangement to establish the grounded theory. The process of vacating the houses in Bojonggede District starts from the owner's perception of housing, the motivation to buy the house, and the motivation to vacant the house. The result of this research that the phenomenon of vacant houses in Bojonggede District is influenced by the social domestic needs and cultural aspects of the owners. "

"Mahalnya harga rumah merupakan permasalahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program perumahan bersubsidi diharapkan dapat mengurangi kekurangan suplai perumahan (backlog) terhadap permintaan dan kebutuhan di masyarakat. Seiring berjalannya program, ternyata masih banyak masyarakat yang masih kesulitan untuk mendapatkan fasilitas subsidi tersebut. Kabupaten Bogor memiliki jumlah penduduk paling banyak di Jawa Barat mencapai 4,7 juta jiwa dan diprediksi akan meningkat 127% pada tahun 2030. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa apakah program Fasilitas Likuiditas Perumahan Bersubsidi (FLPP) telah berjalan efektif, kemudian mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan program Fasilitas Likuiditas Perumahan Bersubsidi (FLPP) agar kebijakan program dapat berjalan efektif dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan tabulasi silang untuk melihat faktor yang mempengaruhi. Hasil penelitian didapatkan bahwa ketepatan sasaran pada program perumahan bersubsidi FLPP di Kabupaten Bogor masih dibawah 75% yang artinya tidak efektif, serta aktor yang mempengaruhi ketepatan tersebut adalah gaji pokok, pendidikan dan usia.

---

The high price of the house is a problem for low-income communities. Subsidized housing program is expected to reduce the shortage of housing supply (backlog) of the demand and need in the community. Over the program, there are still many people who are still difficult to obtain the subsidy facility. Bogor Regency has the most population in West Java reached 4.7 million people and is predicted to increase by 127% in 2030. The purpose of this study is to analyze whether the subsidized housing program Finance Housing Liquidity Facility (FLPP) are effective, then to identified the factors that influence the success of subsidized housing program Finance Housing Liquidity Facility (FLPP) so that policies can be effective program in implementation. The method used is descriptive quantitative by using cross tabulation to look at the factors that influence. The results showed that the targeting accuracy in subsidized housing programs FLPP in Bogor still below 75% which means ineffective, and the actors that influence the accuracy is the basic salary, education and age."

"Penelitian ini mengeksplorasi dinamika spasial dan teritorialitas pemenuhan kebutuhan primer dalam konteks kepulauan, yang berfokus di Pulau Moyo, Indonesia, menggunakan dasar teori Archipelagic Thinking. Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi tantangan unik dalam mengelola wilayahnya yang luas dan tersebar. Pulau Moyo, sebagai pulau kecil yang terisolasi dengan akses terbatas ke pulau disekitarnya, memberikan kasus yang menarik untuk menyelidiki hubungan antara Pulau Moyo dan sekitarnya dalam memenuhi kebutuhan dasar. Melalui analisis data deskriptif, studi ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan primer penduduk Pulau Moyo, dan teritorialitas yang terjadi dalam upaya pemenuhannya. Dari penelitian ini, ditemukan bahwa pemukiman pesisir Pulau Moyo terbagi menjadi klaster barat dan timur, dengan aksesibilitas terbatas meliputi jalan setapak hutan dan jalur laut musiman. Teritori primer klaster barat dan timur ditemukan telah memenuhi kebutuhan primer ekonomi dan sosial, didukung oleh sektor ternak, nelayan, perkebunan, dan jasa. Teritori sekunder kebutuhan primer ekonomi dan sosial dipenuhi oleh pulau seberang dengan melewati jalur laut. 

---

This research explores the spatial dynamics and territoriality of fulfilling primary needs in an archipelago context, focusing on Moyo Island, Indonesia, using the basic theory of Archipelagic Thinking. As an archipelagic nation, Indonesia faces unique challenges in managing its vast and dispersed territory. Moyo Island, as a small isolated island with limited access to the surrounding islands, provides an interesting case for covering the relationship between Moyo Island and its surroundings in meeting basic needs. Through analysis of descriptive data, this study examines the factors that influence the fulfillment of the primary needs of the Moyo Island population, and the territoriality that occurs in fulfilling them. From this study, it was found that the coastal settlements of Moyo Island were divided into western and eastern clusters, with limited accessibility including forest trails and seasonal sea routes. The primary territories of the western and eastern clusters were found to have fulfilled primary economic and social needs, supported by the livestock, fishing, plantation and service sectors. The secondary territory of the primary economic and social needs is fulfilled by the opposite island by sea. "

"Pangan adalah kebutuhan pokok, pangan adalah hidup dan kehidupan pangan merupakan mata pencaharian, sumber pendapatan, penyedia bahan baku industri, merupakan basis perekonomian regional dan nasional, sehingga membangun sektor pangan adalah keniscayaan, wajib hukumnya. Sebagai negara besar, berpenduduk 250 juta jiwa memerlukan bahan pangan yang cukup besar dengan kualitas yang baik pula, sehingga kita harus swasembada pangan, mandiri pangan bahkan berdaulat dalam pangan, sehingga kita mewujudkan kedaulatan pangan. Pasal 33, UUD NRI Tahun 1945 telah mengamanatkan bagaimana penting dan strategisnya pangan sebagai komoditi ekonomi, yang harus diusahakan secara bersama, kekeluargaan dan merupakan cabang produksi penting, menyangkut hajat orang banyak dan pemenuhan pangan setiap rakyat dijamin oleh HAM, Pasal 28A, UUD NRI 1945. Oleh karena itu diperlukan kebijakan strategis dan komprehensif untuk membangun sektor pangan menuju kedaulatan pangan."

"ABSTRAKStudi ini membahas tentang penerapan evaluasi bangunan hijau berbasis sistem Green BIM pada rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dewasa ini perkembangan teknologi konstruksi pada Industri AEC (Architecture, Engineering, and Construction) berkembang cukup signifikan, ditandai dengan mulai beralihnya proses konstruksi atau pembangunan gedung yang semula dilakukan dengan metode konvensional kini perlahan beralih menggunakan metode berbasis BIM (Building Information Modeling). Di sisi lain isu bangunan hijau pun turut berkembang cukup signifikan ditandai dengan adanya Sistem Sertifikasi Bangunan Hijau (Greenship), maupun Greenship Home untuk kategori Rumah Hunian Tunggal di Indonesia. Green BIM sebagai istilah baru yang dipelopori oleh Krygiel dan Nies (2008) telah menjembatani kedua trend tersebut diatas, yakni sebagai bentuk integrasi antara teknologi BIM, sistem Building Performance Simulation (BPS), dan Sistem Sertifikasi Bangunan Hijau dalam upaya mendukung terwujudnya Desain Bangunan Hijau (Berkelanjutan). Teknologi yang baik selayaknya dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, begitupun dalam kaitannya dengan proses konstruksi bangunan yang tidak hanya dimanfaatkan bagi proyek berskala besar, tetapi juga diharapkan dapat bermanfaat bagi proyek berskala kecil seperti rumah MBR. Metode yang diterapkan adalah simulasi digital dua tahap yakni eksisting dan intervensi. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini menyatakan bahwa Green BIM dapat membantu proses evaluasi aspek keberlanjutan pada rumah MBR khususnya pada aspek IHC.

---

ABSTRACTThis study discusses the implementation of green BIM-based evaluation systems in evaluating green building aspects of low-income housing (MBR). Today the development of construction technology in the industry AEC (Architecture, Engineering, and Construction) is quite significant, characterized by the start of the process of construction or building construction that was originally done by the conventional method is now slowly switched to using BIM-based method (Building Information Modeling). On the other hand, the issue of Green building is also developed quite significantly characterized by the Green Building Certification system (Greenship), and Greenship Home for the category of a single residential house in Indonesia. Green BIM as a new term pioneered by Krygiel and Nies (2008) has bridged the two trends above, namely as a form of integration between BIM technology, Building Performance Simulation System (BPS), and Green Building Certification System to support the realization of the green (sustainable) building design. Good technology should be beneficial for all walks of life, likewise concerning the construction process of buildings that are not only utilized for large-scale projects but also expected to be beneficial for small-scale projects such as low-income housing (MBR). The method applied is a digital simulation of two stages namely the existing stage and the intervention stage. The results obtained in this study stated that Green BIM can assist the process of evaluation of sustainability aspects in low-income housing, especially in the IHC aspect."

"Rumah hadir sebagai suatu pelengkap dalam memenuhi kebutuhan manusia selain sandang dan pangan. Perkembangan suatu perumahan tidak bisa lepas dengan perkembangan penduduk yang membutuhkan rumah tersebut. Akibatnya jika suatu perkembangan perumahan tidak diikuti dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat maka akan terjadi backlog. Pemenuhan kebutuhan akan perumahan yang kurang atau disebut backlog ini tidaklah mudah karena pemerintah hanya menyediakan seperempat dari kekurangan perumahan yang ada. Selain itu mahalnya perumahan yang ditawarkan pemerintah menjadi kendala bagi kaum berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan akan rumah. Sehingga perlunya adanya usaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan rumahnya sendiri yang biasa disebut dengan swadaya. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak perumahan yang kurang disuatu kawasan dan apa saja program pemerinta dalam menutupi kekurangan perumahan tersebut. Metode yang dipakai dalam penulisan yaitu dengan membaca berbagai refrensi untuk menganalisis kasus yang ada dilapangan.

---

House functions as a supplementary thing in fulfilling the human need in addition to cloth and food. Development of housing cannot be separated from development of population needing the house. Consequently, if a housing development is not kept up with the growth of population which is getting increased then it will result in backlog. Fulfilling the shortage of housing or so called backlog is not easy since the government only provides one-fourth of the existing shortage of housing. Besides, expensive price of housing as offered by the government has become constraint for those of low-income people to afford the house. So that people need to exert its best to fulfill the need for their own house which is usually called self-help. Writing of this paper is aimed at identifying how much housing which is still lacking in a cerain are and what program already adopted by government in covering the shortage for housing. Method used in writing is reading variety references to analyze case existing in field."

"Kita semua tahu bahwa tempat tinggal adalah salah satu dari kebutuhan manusia yang paling mendasar. Dari zaman dahulu, manusia berusaha untuk melakukan sesuatu agar kebutuhan akan tempat tinggal ini terpenuhi. Mereka mulai dengan menggunakan gua-gua alam sampai dengan memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia disekeliling mereka. Waktu terus berjalan dan manusia tetap melakukan hal-hal tersebut dengan cara yang tentu saja lebih modem.Semua manusia memerlukan tempat tinggal. Tidak ada pengecualian. Baik yang tinggal di kota-kota besar, sampai yang tinggal di tempat-tempat terpencil. Karena pentingnya masalah ini, masalah ini pun diangkat di dunia internasional sebagai masalah bersama yang harus ditangani secara bersama-sama pula.Namun, walaupun tempat tinggal adalah kebutuhan yang penting bagi manusia, pada kenyataannya banyak yang belum memilikinya. Hal ini mungkin disebabkan oleh ketidak mampuan mereka untuk membuat atau membeli sebuah tempat tinggal. Akhirnya mereka banyak menempati tempat-tempat yang tidak layak untuk dihuni.Rumah Sederhana merupakan sebuah rancangan tempat tinggal yang ditujukan bagi mereka yang tergolong tidak mampu atau miskin. Dengan adanya rumah ini diharapkan masyarakat yang berpenghasilan rendah dapat memperoleh kesempatan untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Mereka tidak perlu lagi tinggal ditempat- tempat kumuh."