Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini merupakan kajian atas akar konflik politik maupun sumber daya di Papua. Persoalan di HAM sudah menjadi persoalan lama di Papua. Berbagai pelanggaran HAM terus terjadi terhadap masyarakat Papua, dan seringkali tidak ditanggapi dengan tepat. Hal ini terkait erat dengan konflik politik maupun konflik sumber daya yang terjadi di Papua."

"Internasionalisasi konflik Papua Barat merupakan hasil dari konflik masa lalu Indonesia dan Belanda di masa kemerdekaan yang di masa sekarang justru semakin meningkat di tingkat regional dan global. Peningkatan jumlah aktor di dalam proses internasionalisasi menjadi salah satu alasan mengapa internasionalisasi konflik Papua Barat terus meningkat. TKA berusaha mengidentifikasi dan membahas aktor-aktor internasional berdasarkan literatur-literatur akademis yang membahas mengenai internasionalisasi konflik Papua Barat untuk memahami bagaimana literatur melihat aktor-aktor di dalam internasionalisasi konflik Papua Barat. Sebagian besar literatur berfokus kepada aktor negara seperti Vanuatu, Papua Nugini dan Fiji dan hanya satu aktor non-negara, yaitu OPM. Kondisi tersebut salah satunya dijelaskan di dalam TKA karena adanya pengaruh state centric view di dalam Ilmu Hubungan Internasional yang mempengaruhi cara pandang penulisan mengenai konflik Papua Barat. Selain itu, dominasi Order Baru selama lebih dari tiga dekade di Indonesia juga tampaknya menyebabkan dominasi penulis asing dan celah waktu penulisan di dalam literatur internasionalisasi konflik Papua Barat.

---

The internationalization of the West Papua conflict is the result of past conflicts between Indonesia and the Netherlands in the independence era, which at present is increasing at the regional and global political level. The increasing number of actors in the internationalization process is one reason why the internationalization of the West Papua conflict continues to increase. TKA seeks to identify and discuss international actors based on academic literature discussing the internationalization of the West Papua conflict to understand how the literature looks at actors in the internationalization of the West Papua conflict. Most of the literature focuses on state actors such as Vanuatu, Papua New Guinea and Fiji, and only one non-state actor, OPM. One of the conditions is explained in the TKA because of the influence of the state-centric view in International Relations that affects the perspective of writing about the West Papua conflict. Besides, the dominance of the New Order for more than three decades in Indonesia also seems to lead to the dominance of foreign writers and the time gap of writing in the literature of internationalization of the West Papua conflict.

"

"Penelitian ini fokus pada proses pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meredam konflik di Papua pada tahun 2019. Konflik yang terjadi akibat kasus rasisme ini memberikan dampak ikutan dan mengancam ketahanan negara akibat masifnya penyebaran muatan negatif saat konflik berlangsung. Dalam perspektif intelijen, sebagai bentuk antisipasi dini agar konflik tidak membesar, segala aktifitas mungkin untuk dilakukan sebagai respon cepat dan upaya memitigasi konflik yang bertujuan untuk menjaga ketahanan dan keamanan nasional. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menganalisis secara kritis keputusan pemerintah terkait pemblokiran internet, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kebijakan perlambatan internet yang dilakukan oleh pemerintah dalam perspektif intelijen dapat dilakukan meski demikian perlu kebijakan dengan payung hukum yang baru mengingat pemerintah dinyatakan bersalah atas kebijakan perlambatan ini. Pemerintah sepatutnya memiliki kajian yang komprehensif berkaitan dengan pengambilan kebijakan perlambatan internet, dengan melakukan benchmarking ke beberapa negara yang memiliki pengamanan siber yang baik, sehingga pemerintah dapat mengambil dan menerapkan kebijakan yang baik dan benar serta mempertimbangkan dampaknya di masyarakat saat menangani wilayah konflik. Hasil penelitian ini juga mengharapkan adanya perubahan UU ITE guna mencegah terjadinya penyebaran konten negatif yang lebih masif lagi. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan alasan keamanan dan ketahanan nasional terutama dalam situasi konflik, opsi kebijakan untuk memperlambat jaringan internet dapat dilakukan namun dengan kebijakan dan regulasi yang mendukung.

---

This study focused on the policy-making process carried out by the government to reduce conflict in Papua in 2019.The conflict that occurred due to this racism case had a follow-up impact and threatened the country's resilience due to the massive spread of negative content during the conflict. From intelligence point of view, as a form of early detection to prevent conflict from escalating, all activities can be conducted as part of a rapid response and conflict mitigation effort aimed at maintaining national security and resiliency. This study used a qualitative descriptive method that critically analyzes government decisions related to internet blocking, with data collection techniques carried out are interviews and literature studies. The results of this study show that throttling policies by the government in Papua at 2019 from an intelligence perspective can be carried out even though a policy is needed to pay for a new law considering the government has stated that this fee policy is. The Government should have a comprehensive study related to throttling policy making especially in conflict situation, so the policy can be re-implemented in conflict areas by considering its impact on society. The results of this study also hope that there will be changes to the ITE Law in order to prevent the spread of negative content that is even more massive. In this study, it can be concluded that for reasons of national security and resilience, especially in conflict situations, policy options to slow down the internet network must be carried out in order to narrow the chance of an even greater impact of division."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang peran kepemimpinan Majelis Rakyat Papua MRP Provinsi Papua Barat dalam penyelesaian konflik di Papua Barat sepanjang tahun 2011 sampai 2016. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, MRP Papua Barat memiliki peran dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Papua Barat diantaranya konflik hak ulayat tanah adat Marga Anny, Konflik Ibukota Kabupaten Maybrat, kasus LNG Tangguh dan kasus Genting Oil. Kedua, MRP memiliki kendala dalam penyelesaian konflik diantaranya; belum ada Perdasus mengenai dana bagi hasil pengelolaan SDA, Belum ada Perdasus mengenai jaminan iklim investasi, dan terbatasnya kewenangan Majelis Rakyat Papua.

---

ABSTRACTThis Thesis discuss about The Role Of Papuan People rsquo s Assembly Of West Papua Province In The Context Of Conflict Resolution In West Papua Period 2011 2016. This research using descriptive method with qualitative approach. The conclusions are. Firstly, MRP West Papua had a role to settle up the problems in West Papua including Anny rsquo s customary land, Genting Oil and many more. Secondly, MRP had an obstacles to finish the conflict, there is no Perdasus to regulate investmenst in West Papua and limitary of authority of MRP to solve the conflicts."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai proses internasionalisasi pada konflik separatisme di Papua dari tahun 1969 sampai dengan 2014. Berbeda dengan pemberontakan determinasi diri maupun separatis lain yang terjadi di Indonesia sebelumnya, konflik Papua terfragmentasi dan tidak ada satu organisasi yang secara resmi menjadi representasi bagi seluruh masyarakat Papua. Selain itu, konflik separatisme Papua juga masih terus terjadi sampai saat ini, berbeda dengan konflik-konflik separatisme lain yang ada di Indonesia yang sudah diresolusikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses internasionalisasi terjadi pada konflik separatisme Papua, dengan harapan untuk mencari tahu apakah faktor atau aspek dalam internasionalisasi konflik tersebut memiliki potensi untuk dapat berpengaruh pada perdamaian konflik separatis Papua. Berdasarkan penelitian kualitatif yang menggunakan metode pengumpulan data berupa kajian literatur ini, ditemukan bahwa bentuk internasionalisasi yang terjadi pada konflik Papua berupa persiapan konflik dengan motif protektif. Bentuk intervensi persiapan konflik dilakukan oleh negara-negara Pasifik yang memiliki latar belakang ras Melanesia umumnya berupa politik terbatas dan politik tangible, seperti menyampaikan pertimbangan humaniter dan memberi dukungan moral, mengangkat isu ke forum internasional, mobilisasi dukungan diplomatis, menyediakan suaka, dan mengakui tujuan pihak yang berkonflik. Dua bentuk internasionalisasi konflik lainnya, yaitu intervensi kemanusiaan dan resolusi konflik, masih kurang dibahas dalam kajian-kajian terdahulu dan pada kenyataannya memang belum banyak terjadi pada konflik separatis Papua.

---

ABSTRACTThis paper examines the occurrence of internationalization in Papuan separatist conflict from 1969 until 2014. This conflict is distinct from both the previous self determination or separatist insurgencies in Indonesia, in which Papuan separatist movements are fragmented and an official entity that represents Papuan community as a whole does not exist. Additionally, the separatist conflict in Papua is still existent to date ndash ndash whereas other separatist conflicts in Indonesia have been resolved. This paper aims to understand how internationalization process occur in Papuan separatist conflict, with hope to identify which factor or aspect of conflict internationalization has the potential to put an end to this conflict peacefully. Based on this qualitative research with literature review as its data collecting method, it was found that the kind of internationalization that occurred in Papuan separatist conflict was conflict waging with protective motive. The interventions, which were done by Pacific countries that have Melanesian racial background, are mostly categorized as limited politics and tangible politics. That includes voicing humanitarian concerns, giving moral supports, raising the issue at hand to international fora, mobilizing diplomatic supports, providing asylum, and recognizing the goals of conflicting parties. Two out of three forms of conflict internationalization, humanitarian intervention and conflict resolution, are still understudied by the time this research is composed and in fact the two forms have yet happened within Papuan fragmented separatist conflict."

"Penelitian ini dilakukan pada bulan Desernber 2005 sampai Pebruari 2006, dengan lokasi perikanan budidaya perikanan keramba jaring apung di perairan danau Sentani Jayapura, dan analisis sampel di laboratorium kesehatan provinsi Papua, dan laboratorium biologi FMIPA Universitas Cenderawasih Jayapura.Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis perubahan-perubahan konsentrasi unsur-unsur di perairan danau akibat adanya KJA, mengetahui pengaruhnya terhadap kualitas air berdasarkan baku mutu, dan pengaruhnya terhadap eutrofikasi (N dan P) perairan danau, serta mempelajari cara pengelolaan perikanan sistem KJA.Data penelitian merupakan data primer dengan melakukan survei lokasi, menentukan titik sampling, pengambilan sampel air dengan cara purposive sampling, sampai pengujian kualitas air di laboratorium. Lokasi pengambilan sampel air adalah 3 stasiun yaitu keramba 1 (didalam keramba), keramba 2 (dekat keramba) dan di tengah danau, dengan pengulangan tiga kali berdarkan perubahan waktu pagi, siang dan sore hari. Parameter yang diamati adalah pH, oksigen terlarut, BOD 5 , nitrit, nitrat, amonia dan orthofosfat serta biomassa fitoplankton (kelimpahan sel, indeks keanekaragaman, indeks keadilan dan indeks dominasi). Uji statistik menggunakan regresi linier berganda dan uji t-test.Hasil penelitian dari pengukuran dan anidisis kualitas perairan adalah pH 6,20 - 7,90; oksigen terlarut berkisar 4,0 - 5,7 mg/l, BOD 5 berkisar antara 3,0 - 8,3 mg/1, nitrit bernilai 0,004 - 0,012 mg/l, nitrat pada kisaran 0,05 - 1,7 mg/l, amonia berkisar antara 0,01 - 0,27 mg/l dan orthofosfat bernilai 0,17 - 2,0 mg/l. Sedangkan nilai kelimpahan fitoplankton 40 - 625 sel/ml, indeks keanekaragaman (H') 0,8239 -2,1377; indeks keadilan (E) berkisar antara 0,1183 - 0,771; nilai indeks dominasi (D) adalah 0,8135 - 1,0002 dan jenis fitoplankton yang ditemukan adalah kelas Bacillariophyceae seperti synedra, navicula dan diatoma. Dari analisis regresi hubungan antara kelimpahan plankton (sebagai peubah terikat) dengan unsur NH], NO 3 dan PO 4 sebagai peubah bebas, dan uji beda t-test adalah dengan membandingkan mean sampel dengan ambang Batas (baku mutu PP 8212001)dengan hipotesis null (hipotesa nol). Dan dari klasifikasi status mutu kualitas perairan danau Sentani akibat kegiatan K.IA adalah cemar sedang, dan berdasarkan tingkat kesuburan termasuk dalam oligotrofik.

---

This research has been held since December to Pebruary 2006, fishery aquaculture floating cage in Sentani lake Jayapura, and sampling analysis in research centre Health laboratories Jayapura, and Biology laboratories Cenderawasih University Jayapura.

The aims of this research are 1) to analyse of changes water quality concentration in lakes obtain the result of floating cage culture; 2) identify water quality concerning to chemical-physical and biological aspects; 3) and to retrieve the effect of fisheries aquaculture for eutrophycation (nitrogen and phosphorus) in lakes; 4) and to study method of organize fishery aquaculture floating cage.

Primary research data are survey locations, set sampling points, taken water sampling are grab samples and so analyze water quality at laboratory. The samples were taken from 2 stations inside floating cage culture; and 1 station outside the location with repeat 3 times, at consistent time interval. Observatory parameters are pH, dissolved oxygen, biochemical oxygen demand (BOD 5 ), nitrit, nitrat, ortofosfat and phytoplankton biomass (diversity index, equitability index and phytoplankton dominant). Statistic analysis using double linear regression and t-test hypotesis.

The research result as the measurement of water quality analyze are pH 6,20-7,90; dissolved oxygen is about 4,0 - 5,7 mg/l; biochemical oxygen demand (BOD 5) is about 3,0 - 8,3 mg/l; nitrit 0,004 - 0,012 mg/1; nitrat is about 0,05 -1,7 mg/1 ; ammonia 0,01-0,27 mg/l and orthofosfat 0,17 - 2,0 mg/l. The average of phytoplankton biological index were found low; i.e phytoplankton abundan range from 40 - 625 cell/ml; 0,8239 - 2,1377 for diversity index; 0,1183 - 0,771 equitability index and the phytoplankton dominant index was ranged of 0,8135 - 1,0002 is relatively high and the result show that of phytoplankton from class Bacillariophyceae i.e synedra, navicula, and diatoms. From regression analysis show that there is relationship with nutrient content and phytoplankton abundance, and from quality status, Sentani lakes from KJA effect. There are polluted middle, so it means that Sentani lake in condition of oligotrofik."