Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini membahas mengenai saat debitur wanprestasi dan akibat hukumnyamenurut KUHPerdata, doktrin serta putusan pengadilan, serta membandingkannyadengan Nieuw Burgerlijke Wetboek (NBW). Pembahasan dilakukan denganmetode yuridis normatif. Saat debitur wanprestasi menurut KUHPerdata, doktrindan putusan pengadilan adalah ketika 1) setelah lewat batas waktu dalamperjanjian atau 2) setelah lewat batas waktu dalam somasi. Pengecualian dalamperjanjian jaminan fidusia, debitur wanprestasi ketika ia sepakat telah wanprestasiatau ketika putusan pengadilan yang menyatakan debitur wanprestasi telah inkracht. Akibat hukumnya, kreditur dapat menuntut pemenuhan atau pembatalanperjanjian (dapat disertai ganti rugi), atau ganti rugi. Saat debitur wanprestasimenurut NBW adalah sejak 1) lewat batas waktu dalam surat pemberitahuan, 2)tanggal surat pemberitahuan dalam hal prestasi tidak dapat dilaksanakansementara waktu atau jika tidak ada gunanya memberi jangka waktu untukberprestasi, 3) lewat batas waktu dalam perjanjian, 4) kewajiban lahir dariperbuatan melawan hukum, karena pelaksanaan sebagian prestasi, atau karenaprestasi tidak segera dilaksanakan, atau 5) kreditur mengetahui dari pernyataandebitur bahwa prestasi tidak dapat dilaksanakan. Akibat hukumnya, kreditur dapatmenuntut pemenuhan atau pengakhiran (dapat disertai ganti rugi), ganti rugi, atausebagian pengakhiran. KUHPerdata dan NBW memahami konsep yang samaterkait saat debitur wanprestasi, namun NBW menentukan kapan suratpemberitahuan tidak perlu memberikan tenggang waktu atau surat pemberitahuantidak lagi diperlukan. Terkait akibat hukumnya, 1) NBW memberikan ketentuanbahwa pemenuhan prestasi dapat dilakukan jika debitur membayar biayaketerlambatan dan kerugian tambahan 2) NBW mengatur pengertian biaya sertakerugian immateril, dan 3) perbedaan mengenai syarat, cara, dan akibat hukumpembatalan dan pengakhiran.

---

This paper discusses when the debtor defaults and its legal consequencesaccording to the Civil Code of Indonesia, doctrine and court decisions, andcompares them with NBW. This research uses normative juridical method.According to the Civil Code of Indonesia, doctrine and court decisions, debtor isin default after 1) deadline in an agreement or 2) deadline in a warning. Exceptionin the fiduciary guarantee agreement, debtor is in default since he agrees to havedefaulted. Legal consequences, creditors can demand fulfillment or cancellation(can be accompanied by compensation), or compensation. A debtor is in defaultaccording to NBW since 1) deadline in a notification, 2) date of a notification, 3)deadline in agreement, 4) obligation rise from illegal act, due to halfimplementation of obligation, or obligation is not done immediately, or 5) creditorknows from the debtor's statement that obligation cannot be done. Legalconsequences, creditors can demand fulfillment or termination (can beaccompanied by compensation), or compensation or half termination. Both of therule have same concept about when a debtor is in default, but NBW determineswhen notification does not need to provide a grace period or no longer needed.Regarding legal consequences of cancellation or termination, 1) based on NBW,obligations can be done after debtor in default if the debtor pays late fees andadditional losses 2) NBW regulates the definition of fees and immaterialcompensation, and 3) differences regarding the terms, methods and legalconsequences of cancellation and termination"

"In dit boek beschrijft de auteur het Nederlands Burgerlijk Wetboek"

"In dit boek beschrijft de auteur het Nederlands Burgerlijk Wetboek 1731-1928."

"In dit boek beschrijft de auteur het Nederlands Burgerlijk Wetboek 784-1268."

"Op den titel over verbintenissen in het algemeen volgen twee titels, die het uitvloeisel zijn der onderscheiding in art 1269 gemaakt. In dat artikel werd op rweerlei oorsprong der verbintenissen gewezen ..."

"Pada zaman sekarang gencar dilakukan pembangunan rumah susun oleh banyak developer, konsumen diberi banyak pilihan untuk memilih sesuai kemampuan dan kebutuhannya masing-masing, banyak dari konsumen membeli sebelum bangunan telah selesai dibangun dengan dilakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) terlebih dahulu. Undang-undang telah mengatur dengan jelas hal hal yang berkaitan dengan perjanjian dan prestasi-prestasi apa saja yang harus dipenuhi oleh developer maupun oleh konsumen, namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya karena minimnya pengetahuan mereka akan hukum sehingga hak dan kepentingan mereka tidak terlindungi dengan baik. Seringkali ditemukan developer yang tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan ketika mengiklankan rumah susun yang mereka jual, hal ini mengakibatkan banyaknya konsumen yang merasa tertipu setelah melakukan pembelian karena tidak mendapatkan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Pokok penelitian dari tesis ini yaitu bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen dan cara-cara apa yang dapat ditempuh untuk menuntut hak konsumen menurut peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan bahan pustaka serta wawancara ahli dan dianalisis secara deduktif serta tipologi penelitian ini adalah preskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen berhak menuntut apa yang sudah diiklankan oleh developer pada masa penjualan dengan cara membuat pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), keputusan dari BPSK bersifat final dan mengikat bagi para pihak.

---

The regulation has been set up with clear terms of matters related consumer protection, but some people still do not attention because they lack of knowledge of the law so that their rights and interests are not well protected. This situation leads to the number of apartment developer that been set to the default because of their incapability to reach the terms of condition they?ve been made in the apartment sale and purchase agreement, resulted in many series of legal conflict between the developer and the consument.

This thesis research is to know what kind of legal protection that can be applied for the customer according to the legislation. Research methodology that is used is normative juridical, with library research technique, and analyzed deductively and typology of this research is analytical prescriptive. The results showed that the customer is have the right to sue the developer via BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), all the results that been decided by BPSK is final and bond for both developer and consumer."

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan hukum antara Indonesia dan Belanda yang mengatur tentang Perjanjian Perkawinan. Perbandingan hukum ini di khususkan untuk membandingkan peraturan Perjanjian Perkawinan di Indonesia yang didasarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan peraturan Belanda yang didasarkan pada Nieuw Burgerlijk Wetboek. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Penulis akan membahas teori-teori dasar dari kedua negara, seperti latar belakang pembuatan perjanjian perkawinan, syarat sah, tujuan, larangan-larangan dalam membuat perjanjian perkaiwnan, serta praktek di kedua negara. Penulis juga akan membahas tentang anatomi perjanjian perkawinan dari kedua negara sesuai dengan contoh yang dilampirkan. Kemudian setelah membahas teori-teori dasar dari Indonesia dan Belanda, penulis akan membandingkan keduanya dengan beberapa faktor pembanding yang akan dijelaskan dengan tabel. Perbandingan tersebut akan didasarkan pada hal-hal yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku dari kedua negara, yaitu Indonesia dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Belanda dengan Nieuw Burgerlijk Wetboek.

---

This undergraduate thesis will emphasize on a comparisson between Indonesian and Dutch law concerning prenuptial agreement. This comparative law will be focused on the comparison between Indonesian law based on Law Number 1 Year 1974 about Marriage and Dutch law based on Nieuw Burgelijk Wetboek. The method used in this thesis is juridist-normative. There will be an explanation about the basic theories from both countries, such as the background of making prenuptial agreement, the legitimate requirements, objectives, restrictions in making prenuptial agreement, as well as the practice in the two countries. There will also be an explanation on the anatomy of the agreement based on the attach example in this thesis. Then, after explaining the basic theories of Indonesia and the Netherlands, the author will compare them with some of the factors that will be explained with a comparison table. The comparison will be based on things that have been set in the regulations of the two countries, namely Indonesia by Law Number 1 Year 1974 about Marriage and the Netherlands with the Nieuw Burgelijk Wetboek."

"Dit boek bevat de wettelijke bepalingen van burgerlijke procedure voor de rechtbank in Nederlands-Indië werden vergeleken met de civiele procedure in Nederland."