Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengendalian tuberculosis (TB) telah dilaksanakan di UPTPemasyarakatan seluruh Indonesia. Lembaga pemasyarakatan Kelas I Cipinangadalah salah satunya, tapi pelaksanaannya masih menemui hambatan sepertioverkapasitas, keterbatasan anggaran, serta hambatan dalam hal koordinasi sertakolaborasi antar sektor yang terlibat. Oleh karena itu tujuan dari penelitian iniadalah menganalisis implementasi kebijakan pengendalian TB di Lapas Kelas ICipinang serta faktor-faktor yang mempengaruhinya menggunakan teoriimplementasi kebijakan publik dari Grindle dan Mazmanian dan Sabatier yangakan digabungkan dengan teori whole of government dari Colgan et al. sehinggadiketahui ada atau tidaknya kesesuaian antara rancangan dengan implementasikebijakan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah post positivisme dengan teknikpengambilan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitianmenunjukkan implementasi kebijakan pengendalian TB di Lapas Kelas I Cipinangtidak sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan karena rancangan darikebijakan ini yaitu meningkatkan kualitas hidup WBP yang diindikasikan denganmenurunnya angka kesakitan dan kematian akibat TB tidak tercapai. Faktor yangmempengaruhi implementasi kebijakan ini adalah faktor kebijakan dan organisasidan lingkungan. Oleh karena itu rekomendasi dari penelitian ini adalah pembuatanperjanjian kerjasama antar pihak-pihak yang terlibat dan kesepakataninteroperabilitas sistem informasi. Selain itu perlu ada keterlibatan dari keluargaWBP penderita TB selama proses pengobatan

---

Tuberculosis control has been implemented in Indonesia’s prisons.Cipinang Prison Class I Jakarta is one of them, but its implementation stillencounters obstacles such as overcapacity, budget, also coordination andcollaboration between the sectors involved. The purpose of this study is to analyzethe implementation of TB control policies in Cipinang Class I Prison and thefactors that influence it using public policy implementation theory by Grindle andMazmanian and Sabatier which will be combined with whole of governmenttheory from Colgan et al. to see wheter there is suitability between the design andimplementation of the policy. This study used post positivism method and datawere collected by interviews and literature study. The results showed that theimplementation of TB control policies in Cipinang Class I Prison was not matchwith the design of the policy because the design of this policy was not achieved.Factors that influence the implementation of this policy are ability of statute tostructure implementation and nonstatutory variables. Therefore it is necessary tomake agreement between the parties involved, including an agreement on theinteroperability of information system. In the TB treatment process, familyinvolvement is also key factor in the success of treatment"

"Fokus penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan pembebasan bersyarat bagi narapidana sebagai upaya mengurangi dampak negatif kepadatan atau kelebihan penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang. Kebijakan ini merupakan kebijakan pembinaan narapidana dalam konsep re-integrasi sosial yang paling baik dalam membebaskan narapidana. Namun pada kenyataannya beberapa orang berpendapat bahwa pembebasan bersyarat dipandang sebagai pemberian maaf atau rasa simpati pemerintah, bertujuan memperpendek hukuman dengan mempercepat waktu pembebasan, bahkan pembebasan bersyarat dianggap sebagai upaya untuk menyenangkan atau memberi kenyamanan pelaku kejahatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (in-dept interview). Analisis terhadap proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dilakukan dengan cara mengadopsi teori implementasi kebijakan dari George Edward III, Marilee S. Grindle dan Van Meter serta Carl Van Horn (teori yang digunakan disesuaikan dengan kondisi lapangan). Lapas Kelas I Cipinang berusaha merubah pendapat keliru beberapa orang mengenai kebijakan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana dengan cara seoptimal mungkin mengimplementasikan kebijakan tersebut, bahwa tujuan pembebasan bersyarat pada narapidana bukan untuk memperkecil hukuman, mempermudah atau memberi kenyamanan pelaku kejahatan, juga bukan merupakan toleransi atau pemaaf. Sebaliknya kebijakan pemberian pembebasan bersyarat pada narapidana sebagai program pembinaan bertujuan untuk mengembalikan narapidana agar dapat hidup kembali di masyarakat dan tidak melakukan kejahatan lagi, dan hal ini harus direkomendasikan sebagai alternatif yang paling banyak mendatangkan manfaat terutama dalam menanggulangi dampak kepadatan atau kelebihan penghuni di dalam Lapas. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan Pembebasan Bersyarat bagi narapidana dalam upaya menanggulangi dampak negatif kepadatan atau kelebihan penghuni di Lapas Kelas I Cipinang secara umum dapat dikatakan berjalan cukup baik namun kurang begitu optimal. Proses implementasi kebijakan berjalan cukup baik terbukti dari telah dipahaminya perubahan strategis yang diinginkan dan implikasinya; adanya peraturan pelaksanaan atau peraturan penjelas; dan telah dilaksanakan sosialisasi kebijakan pemberian pembebasan bersyarat tersebut. Namun yang menyebabkan kurang optimalnya implementasi kebijakan tersebut atau dapat dikatakan terjadi implementation gap (kesenjangan/perbedaan antara apa yang dirumuskan dengan apa yang dilaksanakan) yaitu adanya faktor-faktor menjadi hambatan dalam pelaksanaanya. Beberapa faktor yang menjadi hambatan tersebut adalah komunikasi dan koordinasi, sumber daya, dan struktur birokrasi.

---

The focus of this research is how the Implementation of parole policy for inmates in effort to overcome negative impact of overcapacity at Correctional Institution of Class I Cipinang. This policy is a policy to treatment the inmates in the concept of social re-integration, and it is the best concept to release them. But in fact some people argue that parole is viewed as forgiveness or sympathy from government, aimed to shortening the sentence with speed up their release, parole even considered as an attempt to please or give comfort to criminals.

The research used qualitative research method. Data was collected through in-depth interviews. Analysis of the processes and factors that influence the policy implementation is done by adopting the theory of policy implementation from George Edward III, Marilee S. Grindle, Van Meter and Carl Van Horn (the use of theory adapted with field conditions).

Correctional Institution of Class I Cipinang try to change the wrong opinion of some people about this parole policy by optimize the implementation, that the purpose of parole for inmates is not to minimize the penalties, facilitate or give comfort to criminals, also not as a tolerant or forgiving. Instead the policy of parole for inmates as a treatment program aims to restore inmates so can live back in the community and did not commit a crime again, and it should be recommended as an alternative can bring the most benefits, especially in reducing the impact of overcapacity in the correctional institution.

The research concludes that the process of Implementation of parole policy for inmates in effort to overcome negative impact of overcapacity at Correctional Institution of Class I Cipinang, generally speaking, quite well, but less so optimal. Policy implementation process can be said quite well proven that the strategic change desired and its implications have been understood; available regulatory implementation or regulation explanatory; and socialization of this parole policies have been implemented. But the causes of less than optimal implementation of the policy or it can be said to occur the implementation gap (the difference between what are formulated with what has been done), this is due to several factor which become obstacles in its implementation. Some of these factors are communication and coordination, resources, and bureaucratic structures."

"The First Class Prison of Cipinang is an institution which served a guidance program for convicts, based on imprisonment system where it focused on the effort of nurturing and guiding convicts in order to rehabilitate the wholeness of relationship between individual convict, officer and society.In this research, the main problem posed is to explain the correlation and test the relation between independent variable, which is the ability and work motivation of officer. and the dependent variable, convicts guidance ln First Class Prison of Cipinang. The population on this research is all 423 officers work in First Class Prison of Cipinang. Sample was gathered using stratified random method, which is stratified selection of samples from each level of population, in total of 109 people.The research method used here is a survey method using questioners with closed questions proposed to respondents, where all the answers set in likert scale. Literature study and observation are also used to analyze data of officers' ability, their work motivation and the guidance of convicts in First Class Prison of Cipinang. ln order to analyze the relation between variables, this research used SPSS (Statistic Product and Service Solutions) to produce cross tabs and correlation test. Validity test of each question in the research used item analysis by counting the score correlation between each question and total variable (total score of each related variable). Reliability test was done to determine the consistency of question items to split half Spearman Brown.From the correlation result of Spearman counting method, the relation between ability and motivation of 0.355 was detemtined with significance level of 0.00. Hence, the conclusion reached was that there is a low level of relation between ability and motivation of officer. There is a relation between officers' ability and convicts' guidance of 0.305 with a significance level of 0.00t. lt can also be concluded that the relation between officers' ability and convicts' guidance is exist although low. Meanwhile, th relation between officers? motivation and convicts' guidance is at 0.307 with significance level of 0001. The conclusion to be reached was that there is a relation between officers' motivation and convicts' guidance but the relation is weak. The conclusion to be reached from this research is that there is a positive and significant relation between officers' ability and work motivation and convicts' guidance in First Class Prison of Cipinang.Based on the research findings, the writer recommended several suggestions to policy makers concerning the improvement of the First Class Prison of Cipinang, as follow:1. Improvement of ability level of officers through education and training based on port folios in First Class Prison of Cipinang.2. Improvement of work motivation of ofricers to be able to execute their tasks as expected from their portfolios.3. Improvement of convicts' guidance trough systematic in order to fulfill the aim of guidance, which are to prevent repetitious of legal offence and established active, productive and contented person."

"Program pembinaan merupakan suatu proses di mana petugas lembaga pemasyarakatan dan kepala lembaga pemasyarakatan bekerja sama merencanakan apa yang harus dikerjakan pada tahun akan datang, menentukan bagaimana wujud pembinaan harus diukur, mengenali dan merencanakan cara mengatasi kendala, serta mencapai pemahaman bersama tentang program pembinaan. Program pembinaan menghasilkan program yang merupakan suatu dokumen resmi. Program pembinaan akan menjadi pedoman bagi kegiatan yang perlu dilakukan. Oleh karena itu program pembinaan bagi narapidana merupakan titik awal yang dapat digunakan oleh petugas lembaga pemasyarakatan untuk memulai melaksanakan proses dari program pembinaan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Petugas lembaga pemasyarakatan bekerja sama mengindentifikasikan apa yang seharusnya dikerjakan pada suatu periode yang sedang diprogramkan, seberapa baiknya pembinaan tersebut harus dilaksanakan, mengapa program pembinaan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu harus dilakukan, dan hal-hal spesifik lainnya, seperti tingkat kewenangan dan pengambilan keputusan bagi petugas lembaga pemasyarakatan.Implementasi kebijakan pelaksanaan pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan membantu mengambil kebijakan dalam bidang program pembinaan pada tahap penelitian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan. Implementasi kebijakan terhadap pelaksanaan pembinaan tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh kebijakan berupa perundang-undangan maupun peraturan yang berkaitan dengan program pembinaan telah diterapkan dan berjalan dengan baik, tetapi juga menyumbang pada klasifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan tersebut, serta membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali terhadap pelaksanaan program pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.Implementasi dari kebijakan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: 02.PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Cipinang masih kurang dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat terlihat masih banyaknya kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan dari kebijakan pembinaan tersebut."

"ABSTRAKSebagaimana dengan masyarakat luas yang memiliki stratifikasi sosial di dalamnya, masyarakat narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan tentu juga memiliki stratifikasi sosial di dalamnya. Berangkat dari asumsi tersebut, tesis ini mencoba untuk menggali keberadaan stratifikasi sosial narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang.Dalam penelitian tentang stratifikasi sosial narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, teori yang dipergunakan sebagai panduan dalam rangka menjawab permasalahan stratifikasi sosial di lembaga pemasyarakatan adalah teori stratifikasi sosial yang dikemukakan oleh Max Weber, Gerhard E. Lenski dan C. Wright Mills yang menyatakan bahwa ada tiga dimensi stratifikasi sosial di Masyarakat yaitu dimensi kekuasaan, previlese dan prestise.Dengan pendekatan kualitatif diskriptif, penelitian ini berhasil menemukan suatu fakta empiris bahwa pada masyarakat narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang terdapat 4 (empat) dimensi stratifikasi sosial yaitu 1) Kekuasaan, 2) Prestise, 3) Previlese dan 4) kekerasan. Dari studi ini juga ditemukan bahwa dimensi previlese memiliki pengaruh yang sangat dominan terhadap ketiga dimensi lainnya.

---

ABSTRACT

As with wide society owning social stratification in it, socialize convict [in] institute of pemasyarakatan of course also own social stratification in it. leaving dar of the assumption, this thesis try to dig existence of social stratification of convict in Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang.

In research about social stratification in Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, theory which is used as by guidance in order to replying problems of social stratification in lembaga pemasyarakatan is]theory of stratification of social proposed by Max Weber, Gerhard E. Lenski and C. Wright Mills expressing that there is three dimension of social stratification in society that is paintbrush dimension, previlese and presstige.

With approach qualitative diskriptif, this research succeed to find a[n empirical fact that [at] society of convict in I Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang of there are 4 ( empat) dimension of social stratification that is 1) power 2) presstige 3) Previlese And 4) hardness. From this study is also found by that dimension of previlese own very dominant influence to third the other dimension."

"Penitentiary, on one side is a vulnerable place for inmates? deradicalization. On the other side, it plays an important role as positive transformation incubator for the inmates. It is truly depends on inmates? coaching model, especially terorism inmates? coaching. Radicalization here, is a flourishing and spreading process of radical values brought by terorism inmates to the others. This research has done in Cipinang class I penitentiary, using qualitative methods. The goal of this research is to know the terorism inmates? coaching pattern in order to deradicalize them and what kind of problems that occurs during the process. In implementation of terorism inmates? deradicalization, Cipinang class I penitentiary is cooperates with MUI, Depag and NGO. There are obstacles, which are inadequate facilities and infrastructure, ?hard? character of the terorism inmates, coaching staff?s condition which still needs for quality and quantity upgrades, and lack of goverment and society?s support."

"Perilaku resiko tinggi terinfeksi HIV pada narapidana pria terdiri dari perilaku seksual dan perilaku penggunaan jarum tidak steril bergantian. Untuk memperoleh model yang dapat menjelaskan faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku resiko sangat tinggi terinfeksi HIV, yaitu perilaku seksual, perilaku penggunaan NAZA-IV dan perilaku pembuatan tattoo maka dilakukan penelitian dengan rancangan Cross Sectional dengan metode kuantitatif dan kualitatif pada narapidana dan petugas selama bulan November dan Desember 2002 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang.Dari 100 responden narapidana didapatkan 100 % berperilaku seksual resiko tinggi, 55 % berperilaku membuat tattoo dengan jarum tidak steril bergantian, 3 % menggunakan NAZA-IV bergantian. 55 % narapidana berada pada kelompok resiko sangat tinggi terinfeksi HIV, usia 30 tahun atau kurang 71 %, pendidikan SLP atau ke bawah 53 %, belum menikah 61 %, jenis pelanggaran hukum NAZA dan pemerkosaan 67 %, lama menghuni lapas di atas setahun 44 %, usia hubungan seks pertama di bawah atau 20 tahun 71 %, pernah mengalami PMS setahun terakhir 52 %, pengetahuan buruk 64 %.Hasil analisa bivariat, terdapat delapan variabel yang mempunyai hubungan bermakna dengan perilaku resiko sangat tinggi terinfeksi HIV yaitu usia, tingkat pendidikan, status pernikahan, jenis pelanggaran hukum, lama di dalam lapas, usia hubungan seks pertama, pernah alami PMS setahun terakhir dan pengetahuan responden.Analisis multivariat diantara delapan variabel yang menjadi model, ternyata terdapat lima variabel yang berhubungan secara bermakna, yaitu umur, lama di dalam lapas, jenis pelanggaran hukum, usia hubungan seks pertama, pengetahuan narapidana, tanpa adanya interaksi.Penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku seks yang dilakukan narapidana di lapas adalah homoseks baik secara sukarela ataupun dipaksa, tanpa menggunakan kondom. Seluruh responden merasa tidak senang hidup terpisah dari wanita. Berdasarkan penelitian ternyata NAZA dapat melewati sistem Lapas Cipinang, dan narapidana dapat melanjutkan perilaku IDU di dalam lapas. Perilaku pembuatan tattoo banyak dilakukan oleh narapidana dengan menggunakan jarum dan tinta tidak steril bergantian. Jumlah penghuni overkapasitas. Studi ini memperlihatkan bahwa sistem pemasyarakatan menempatkan narapidana dalam kelompok resiko sangat tinggi terinfeksi HIV, hampir seluruh responden menyadari mereka dapat terinfeksi HIV selama tinggal di lapas. Pengkajian terhadap sumber daya (dana, tenaga, dan sarana) belum maksimal, masih menunggu atau tidak pro aktif. Pengetahuan kepala dan petugas lapas masih kurang tentang infeksi HIV.Sebagai saran untuk mengantisipasi dan mencegah penularan infeksi HIV , jangka pendek : meningkatkan penyuluhan tentang cara penularan dan pencegahan infeksi HIV, pelatihan kepada kepala dan petugas lapas, diusahakan penyediaan kondom di lapas, disediakan ruangan khusus di lapas untuk melakukan hubungan seks narapidana yang memiliki istri yang syah dan berkumpul dengan anaknya, disediakan disinfekstan untuk mensterilkan jarum, perlu dibuat lapas khusus NAZA, dipersiapkan program harm reduction, perlu dianggarkan dana operasional RS lapas, perlu dibuat RS khusus untuk narapidana HIV + di lapas besar seperti di Cipinang, serta UU Republik Indonesia No. 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan perlu direvisi. Jangka panjang ditingkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektoral dalam penanganan narapidana sebagai salah satu sumber daya manusia Indonesia.

---

The Very High Risk Behavior Infected of Human Immunodeficiency Virus (HIV) on The Male Prisoners at the Cipinang Prison Class 1 In 2002The high risk behavior of HIV infected for man prisoner are consist of sex behavior and user of unsterile hypodermic needle by turns. For getting model to explain factors of high risk behavior of HIV infected, that sex behavior, intravenous drug user behavior and tattoo making behavior, so we do the research by cross sectional structure with quantitative and qualitative method to prisoner and the official in charge for November and December 2002 in the class I prison in Cipinang.

From 100 respondents of prisoners get 100 % high risk sex behavior, 55 % tattoo making by unsterile needle by turns, 3 % IDU by turns. Prisoner with very high risk infected HIV 55%, 30 years or less 71%, secondary school or under 53%, single 61%, drug offenses and rapes 67%, having punishment above one year 44%, sex relations under or 20 years 71%, having STD experience one last year 52%, bad experience 64%.

Based on the analyze of bi-variances has been founded eight variables of meaningful relationship between very high risk behavior namely with ages, education level, marital status, the kind of offenses, the staying duration in prison, the first sex relations, experiencing STD, the knowledge.

The analysis multi-variance among eight variances becoming a model was founded five variables meaningfully related, namely; age, duration of staying in the prison, kind of offense, age of first sexual relations, prisoner's knowledge without having interactions.

The research showed that the sex behavior conducted by prisoners in the prison is homosexual either being voluntarily or forced without condom. All respondents did not feel comfortable separated from woman, Based on the research was appeared that drug could pass (across) the Cipinang Prison System, and prisoners could follow the IDU behavior in the prison. The prisoners often make tattoo by using the unsterile injection and ink in turn. Overcapacity inmate. This study shows that Sistem Pemasyarakatan to place the prisoners are in very high risk infected HIV, almost all respondents realize that they may be infected HIV during living in the Prison. The study about resources (funds, power, and facilities) is not maximal yet, it is still waiting not proactive. Headmaster's and official free lance's acknowledge are still minim about HIV infection.

In order to anticipate and prevent the HIV infection could be suggested, in the short-term, to provide enough information about the infection and how to prevent HIV infection, it need training for headmaster and official freelances, to prepare condom in the prison, to prepare the special room in the prison for whom have a legal wife and children, to prepare the disinfectant to sterilize the needle, then it is necessary to prepare a special prison for drug, to prepare harm reduction program. Furthermore, it is necessary to plan a budget in operating prison hospital and preparing a special hospital for HIV prisoners + big prison like Cipinang Prison, it is necessary to revise UU Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. In the long-term, it is necessary to create a collaboration inter-program and inter-sectors in handling the prisoners as one of human resources.

Bibliography: 54 (1978-2003)"