Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Vaksin Covid-19 diharapkan dapat menjadi solusi untuk kembali hidup normal. Namun, kebutuhan vaksin yang bersifat global menimbulkan beberapa pertanyaan di masyarakat, khususnya terkait eksistensi perlindungan paten. Untuk itu, penulisan ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan membahas patentabilitas vaksin Covid-19 serta bagaimana cara pelaksanaan perlindungan paten di tengah pandemi dan kekhawatiran masyarakat akan keterbatasan akses terhadap vaksin. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif di mana data-data berasal dari studi pustaka dan wawancara. Berdasarkan penelitian Penulis, Penulis sampai pada simpulan bahwa vaksin Covid-19 dapat memperoleh perlindungan paten selama permohonan akan paten telah diajukan kepada kantor paten di mana vaksin telah memenuhi seluruh persyaratan patentabilitas. Dikarenakan tidak adanya mekanisme perlindungan paten secara internasional, permohonan paten harus diajukan di banyak negara untuk memaksimalkan cakupan wilayah perlindungan paten. Untuk itu, pemohon dapat mengajukan permohonan dengan sistem Patent Cooperation Treaty (PCT) di negara-negara anggota PCT dan dengan sistem country-by-country basis di negaranegara non anggota PCT. Adapun adanya perlindungan paten tidak akan menghalangi akses masyarakat terhadap vaksin Covid-19. Hal ini dapat diwujudkan melalui mekanisme non-voluntary license berbentuk compulsory license atau government use. Sementara untuk voluntary license, pelaksanaannya dapat melalui Medicine Patent Pool.

---

The Covid-19 vaccine is expected to be a solution to return to normal life. However, the need for vaccines that are global in nature raises several questions in the community, especially regarding the existence of patent protection. For this reason, this paper will answer these questions by discussing the patentability of the Covid-19 vaccine as well as how to implement patent protection in the midst of a pandemic and public concerns about limited access to vaccines. The research method used in the writing of this thesis is normative juridical with a qualitative approach where the data comes from literature studies and interviews. Based on the author's research, the author came to the conclusion that the Covid-19 vaccine can obtain patent protection as long as a patent application has been submitted to the patent office in which the vaccine meets all the patentability requirements. Due to the absence of an international patent protection mechanism, patent applications must be filed in many countries to maximize the scope of patent protection areas. For this reason, applicants can apply using the Patent Cooperation Treaty (PCT) system in PCT member countries and using the country-by-country basis system in non- PCT member countries. The existence of patent protection will not prevent public access to the Covid-19 vaccine. This can be realized through a non-voluntary license mechanism in the form of a compulsory license or government use. Meanwhile, for voluntary licenses, the implementation can be done through the Medicine Patent Pool."

"Corona Virus Disease-19 (COVID-19) mulai menyebar ke berbagai belahan dunia sejak Desember 2019 yang diketahui pertama kali ditemukan di Wuhan, China. Tentu saja hal ini telah membawa bencana besar bagi 216 negara di dunia, pasalnya tidak ada satu negara pun yang imun terhadap virus ini dan epidemi telah menyebar ke berbagai benua dan menyerang banyak aspek pada masyarakat dunia. Kondisi memperihantinkan seperti ini menuntut negara berperan lebih kuat dengan memberikan proteksi pelayanan yang lebih baik. Selain itu juga, kondisi seperti ini menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana negara-negara di dunia mengatasi hal ini. Di tengah Pandemi COVID-19 ini banyak ilmuwan berlomba untuk segera menemukan vaksin yang efektif untuk melawan virus ini. Contoh salah satu yang berhasil adalah penemuan ModernaTX, Inc., yang merupakan perusahaan biofarmasi yang berfokus pada penelitian, pengembangan, pembuatan, dan komersialisasi vaksin, dan perusahaan ini berbasis di Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat. Melihat pandemi COVID-19 yang semakin memperhatikan, terlebih lagi di negara berkembang, banyak negara yang mendesak untuk dilakukannya pengabaian sementara aturan paten (patent waiver) Vaksin COVID-19 di masa krisis ini. Misalnya India dan Afrika Selatan yang mengajukan Proposal Paten Waiver kepada WTO, alasannya tidak lain agar vaksin bisa dijangkau oleh semua kalangan dan diharapkan dapat menangani pandemi COVID-19. Tentu hal ini menimbulkan polemik diantara negara maju dan negara berkembang di mana ada dua kepentingan yang berbeda, negara yang satu melindungi investornya dan negara yang satu melindungi masyarakatnya. Dari sini dapat kita lihat bahwa COVID-19 banyak menyisakan ruang persoalan tersendiri, Oleh karenanya bagaimana cara hukum bekerja di tengah carut marut situasi ini penting untuk didiskusikan.

---

Corona Virus Disease-19 (COVID-19) began to spread to various parts of the world since December 2019 which is known to have been first discovered in Wuhan, China. Certainly this has brought great disaster to 216 countries in the world, because no country is immune to this virus and the epidemic has spread to various continents and attacked many aspects of the world community. This worrying condition demands that the state play a stronger role by providing better service protection. Besides that, conditions like this raise big questions about how countries in the world overcome this. In the midst of the COVID-19 Pandemic, many scientists are racing to quickly find an effective vaccine against this virus. An example of one that has worked is the invention of ModernaTX, Inc., which is a biopharmaceutical company that focuses on research, development, manufacture and commercialization of vaccines, and this company is based in Cambridge, Massachusetts, United States of America. Seeing the COVID-19 pandemic which is getting more and more attention, especially in developing countries, many countries are urging for a temporary waiver of patent regulations (patent waivers) COVID-19 vaccine in this time of crisis. For example, India and South Africa submitted proposals Waiver Patent to the WTO, the reason is none other than so that vaccines can be reached by all groups and it is hoped that they can deal with the COVID-19 pandemic. Certainly this creates a polemic between developed and developing countries where there are two different interests, one country protects its investors and the other country protects its people. From this we can see that COVID-19 has left a lot of space for its own problems. Therefore, it is important to discuss how the law works in the midst of this chaotic situation."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual khususnya Perlindungan Paten bagi Peneliti di Lingkungan Perguruan Tinggi. Penelitian dilakukan dengan metode Yuridis Normatif dengan melakukan telaahan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang HKI, dan Kebijakan yang mengatur mengenai Peneliti di Perguruan Tinggi. Serta dibahas pula mengenai status kepemilikan Kekayaan Intelektual terhadap hasil penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi. Hasil Penelitan menyimpulkan dan menyarankan bahwa kerena ada beberapa faktor yang menyebabkan kurang berjalannya peraturan perundangan di bidang HKI, maka perlu ditambahkan peraturan Pendukung serta diperlukan adanya Lembaga khusus pengelola HKI yang lebih bersifat teknikal dibidang HKI. Serta dibahas juga peraturan mengenai pembagian royalti yang terkait dengan kegiatan yang menghasilkan Kekayaan Intelektual di Perguruan Tinggi.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the protection of intellectual property rights, especially patent protection for Researcher in University. The study was conducted with the normative juridical methods to perform research paper on the legislation in the field of IPR, and governing policies for Research in University. As well as also discussed about the status of intellectual property ownership from the results of research in the university. Result of Research was concluded and suggest, it is necessary to add rules and required the presence of Institutions Supporting special IPR managers that are more technical in the field of IPR, because there are several factors that cause less efective legislation in the field of IPR. Also discussed about a regulation regarding the distribution of royalties associated with activities that generate Intellectual Property in Higher Education."

"Konsep HKI berperan memberikan perlindungan hukum terhadap hasil invensi litbang para peneliti di Indonesia. Perlindungan hukum atas hasil invensi litbang para peneliti sangat penting dalam rangka mendukung pembangunan iptek di Indonesia. Peraturan perundangan di bidang HKI yang turut memberikan perlindungan terhadap hasil litbang para peneliti salah satunya adalah Undangundang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Tetapi peraturan tersebut dalam tataran implementasi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, meskipun telah ada perlindungan atas hasil invensi khususnya Paten namun jumlah perolehan Paten hasil invensi masih rendah. Oleh karena itu, Pemerintah memberikan insentif Raih HKI dan Sentra HKI untuk mendorong dihasilkannya invensi yang berorientasi Paten. Salah satu sentra HKI adalah Pusat Inovasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Pusinov LIPI). Pusinov LIPI diharapkan menjadi pusat pengelolaan HKI dan mendorong peneliti menghasilkan invensi yang berorientasi Paten. Namun kenyataannya Pusinov LIPI mengalami kendala dalam mendorong dihasilkanya invensi yang berorientasi Paten. Kendala tersebut meliputi aspek kelembagaan dan aspek regulasi. Kendala dalam aspek kelembagaan yaitu belum adanya dukungan yang memadai dari lembaga induk; terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), biaya operasional, dan sarana/prasarana; struktur sentra HKI belum solid secara kelembagaan; Sentra HKI masih cenderung berkutat pada pendaftaran HKI para peneliti saja; serta peneliti kurang memahami akan pentingnya HKI. Sedangkan kendala dalam aspek regulasi meliputi regulasi terkait royalti dalam Pasal 12 UU Nomor 14 Tahun 2001, regulasi terkait Insentif Perpajakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007, dan regulasi terkait besaran anggaran penelitian.

---

The concept of intellectual property rights (IPR) play a role to provide legal protection for the invention of research and development (R & D) to the researchers in Indonesia. Legal protection of the R & D invention from researchers is essential in order to support the development of science and technology in Indonesia. The IPR legislations to protect R & D invention are Law of The Republic of Indonesia Number 14 of 2001 on Patent and Law of The Republic of Indonesia Number 18 of 2002 on National System of Research, Development and Application of Science and Technology. But the rules in the context of developing science and technology in Indonesia precisely at the level of implementation is not as expected. Moreover, the number of patents invention still low although there are legislations about Patent and other IPR. To overcome this problem, Government provides incentives Earn IPR and IPR Center to encourage patent-oriented research. One of the IPRS center is the Center for Innovation has established Indonesian Institute of Sciences (Center for Innovation Indonesian Institute of Sciences). Center for Innovation Indonesian Institute of Sciences expected to be the center of the management of IPR and to encourage patentoriented research. But the fact, Center for Innovation Indonesian Institute of Sciences have problems in pushing patent-oriented research. The problems are in institutional and regulation aspects. Institutional aspects are the absence of adequate support from the parent institution; the limited human resources, operating costs, and facilities / infrastructure; structure of the solid center of IPR has not been institutionally; center for innovation still tend to dwell on the registration of IPRs the researchers only; and researchers do not understand the importance of IPR. While the constraints in the regulatory aspects related to the regulation include a royalty under Article 12 of Law Number 14 of 2001, regulations related to Tax Incentives in Government Regulation No. 35 of 2007, and regulations related to the amount of research budgets."

"Produk obat merupakan salah satu contoh hasil invensi yang dapat dipatenkan. Dalam ketentuan Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016, selain ketentuan patentabilitas, suatu invensi atas produk atau proses yang diajukan pendaftaran patennya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum atau kesusilaan. Peraturan perundang-undangan ditafsirkan termasuk Undang-Undang Jaminan Produk Halal No.13 tahun 2014 yang mengatur tentang jaminan kehalalan suatu produk konsumsi.  Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa lebih lanjut mengenai permasalahan hukum pemberian pelindungan paten atas invensi yang mengandung bahan non halal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Analisis data dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder  melalui studi kepustakaan yang kemudian dikaji dengan pendekatan berbagai perundang-undangan guna memperoleh gambaran sinkronisasi dari semua bahan hukum serta didukung dengan wawancara untuk menguatkan analisis hukum.

---

A medicinal product is an example of a patentable invention. In the Patent Law No. 13 of 2016, in addition to the patentability provisions, an invention of a product or process for which a patent registration is filed must not be in contrary to the prevailing laws and regulations, religion, public order or decency. The interpretation of the prevailing laws and regulations includes the Halal Product Assurance Law No.13 of 2014 which provides the assurance of the halalness of a consumer product.  The purpose of the research is to understand and further analyze the legal issues with respect to the granting of patent rights upon inventions with non-halal ingredients. The method used in this research is the normative juridical method. The data analysis is carried out using primary legal materials and secondary legal materials through by means of literature study which are then reviewed with a variety of statutory approaches to obtain a synchronized description of all legal materials and supported by interviews to strengthen the legal analysis."

"Dalam perdagangan proteksi paten esensial untuk inovasi, memberi tambahan faktor kompetitif dalam barang yang diproduksi, dan menciptakan eksosistem rendah imitasi yang dapat menarik arus impor barang berteknologi tinggi. Namun, di sisi lain proteksi paten juga dapat menciptakan non-competitive behaviour dan merestriksi aksesibilitas. Dengan menggunakan analisis data panel, penulis ingin melihat dampak proteksi paten terhadap arus ekspor dan impor ASEAN 5 (Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina) dengan Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jerman pada barang patent intensive di tahun 1998-2017. ditemukan bahwa dengan mempertimbangkan faktor level teknologi, proteksi paten yang diimplementasikan highly industrialized countries membuat arus ekspor ASEAN-5 terhalang untuk masuk dan ditemukan adanya market power di arus impor ASEAN-5 yang menurunkan aksesibilitas barang impor sektor Production Technology, Analytical Instrument, dan Chemical dari highly industrialized countries.

---

In a trade context, patent protection is essential for innovation, add competitive points in produced goods, and create an imitation-free ecosystem that attracts the import flow of advanced technology goods. On other hand, patent protection can encourage patent holder’s non-competitive behaviour and restrict goods accessibility. Using panel data analysis from 1998-2017, this thesis provides an analysis about patent protection impact on ASEAN-5’s export and import flow of patent-intensive goods from highly industrialized countries (Japan, South Korea, United States, and Germany). When the factor of technological level is considered, patent protection in highly industrialized countries restricts ASEAN-5 export flow to those countries in every sector. Meanwhile, in import flow, market power has detected so that it decreases ASEAN-5 accessibility to various import sectors such as Production Technology, Analytical Instrument, dan Chemical from highly industrialized countries."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh sistem perlindungan hak paten (PRP) di 19 negara berkembang terhadap arus masuk FDI dari negara inovatif selaku home country (Amerika serikat, Jepang dan Jerman) pada periode dimana telah diberlakukannya enforcement TRIPS Agreement bagi negara berkembang. Berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana pengukuran sistem PRP hanya melihat komponen kehadiran dari regulasi, penelitian ini menggunakan index yang dapat menangkap tingkat efektivitas dari implementasi penerapan sistem PRP di suatu negara. Hasil estimasi menunjukkan bahwa sistem PRP yang kuat dan efektif di host country dapat meningkatkan nilai arus masuk FDI ke negara berkembang

---

This study aims to analyze the influence of patent protection systems (PRPs) in 19 developing countries on FDI inflows from innovative countries as home country (United States, Japan and Germany) in the period when enforcement of TRIPS Agreement for developing countries has been implemented. In contrast to previous studies where the measurement of the PRP system only looked at the attendance component of the regulation, this study uses an index that captures the effectiveness of implementing the PRP system in a country. The estimation results show that a strong and effective PRP system in host country can increase the value of FDI inflows to developing countries."

"Praktik keinsinyuran dapat digunakan oleh perekayasa untuk membantu pemerintah dalam menghadapi penyebaran virus COVID-19, yaitu dengan mengkaji risiko kegagalan dalam distribusi vaksin. Dalam hal ini, penulis telah menyelesaikan aktivitas tersebut di Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan, Kemenhub RI pada Oktober 2020 hingga Desember 2020. Dalam pelaksanaannya, penulis berkoordinasi dengan pihak internal Kemenhub RI untuk memastikan tercapainya tugas pokok dan fungsi tim. Selain itu, penulis bertugas menjadi koordinator dari empat orang tenaga ahli UI, dan melibatkan 7 orang mahasiswa aktif UI sebagai tim pelaksana survei lapangan dan analis data. Hasil temuan studi dan survei lapangan telah dipresentasikan dengan baik di hadapan pemangku kepentingan dalam dua buah focus group discussion. Penulis telah berupaya menjunjung tinggi profesionalisme, kode etik insinyur, dan pedoman dan aturan K3LL dalam pengerjaan Praktik Keinsinyuran ini.

---

Engineering practices can be utilized by engineers to assist governments in dealing with the spread of the COVID-19 virus, i.e. by assessing the risk of failure in the distribution of COVID-19 vaccine. In this case, the author has completed the activities in the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia from October 2020 to December 2020. In the implementation, the author coordinated with the internal parties of the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia to ensure the achievement of the main tasks and functions of the team. In addition, the author is in charge of coordinating four UI experts and involving seven active UI students as field surveyors and data analysts. The findings of the study and field survey have been well presented to the stakeholders in two focus group discussions. The author has sought to uphold the professionalism, the engineer's code of ethics, and the K3LL guidelines and rules in working on this Engineering Practice."

"Penyakit COVID-19 memberikan dampak yang besar terhadap berbagai sektor di Indonesia, sehingga dibutuhkan upaya pencegahan seperti vaksin. Agar potensi dari vaksin tersebut tetap maksimal, diperlukan pengelolaan yang tepat agar mutu dan kualitas vaksin COVID-19 tetap terjamin. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengelolaan vaksin COVID-19 di Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2021. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan metode wawancara mendalam. Validasi data dalam penelitian ini dengan melakukan triangulasi sumber yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan berbagai macam informan dan triangulasi metode dengan melakukan observasi proses pengelolaan vaksin di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan vaksin COVID-19 di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sudah cukup baik karena hampir seluruh proses pengelolaannya sudah sesuai dengan pedoman Petunjuk Teknis Vaksinasi COVID-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

---

The COVID-19 disease has had a major impact on various sectors in Indonesia, so prevention efforts such as vaccines are needed. In order for the potential of the vaccine to remain maximal, proper management is needed so that the quality and quality of the COVID-19 vaccine is guaranteed. Therefore, this study aims to determine the description of the management of the COVID-19 vaccine in the Pharmaceutical Section of the DKI Jakarta Provincial Health Office in 2021. The type of research used in this study was qualitative with in-depth interview methods. Validation of the data in this study by triangulating sources, namely by conducting interviews with various informants and triangulating methods by observing the vaccine management process at the DKI Jakarta Provincial Health Office and reviewing documents. The results showed that the management of the COVID-19 vaccine at the DKI Jakarta Provincial Health Office was quite good because almost the entire management process was in accordance with the guidelines for the COVID-19 Vaccination Technical Instructions issued by the Ministry of Health."