Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The Agency of National Counterterrorism (BNPT) is an institution that is concerned about terrorism as a result of radicalism. Based on information from the BNPT, of the approximately 600 ex-convict terrorist who have been released, some of them have returned to committing acts of terrorism. This is of particular concern to the security apparatus, particularly the National Intelligence Agency (BIN), the Indonesian National Armed Forces (TNI) and the Indonesian National Police (Polri), in preventing acts of terrorism. In addition, several areas have become locations for the realization of acts of terrorism, one of them is in the province of North Sumatera. This research aims to analyze and describe the intelligence conditioning activities for ex-terrorism convicts (Napiter) by related parties in preventing the spread of radicalism that leads to acts of terrorism in North Sumatera. The method used in this research is the theory of intelligence conditioning approaches, deradicalization theory, and synergies theory. Data was collected through interviews and observations, then was analyzed using NVIVO as a tool to categorize and make it easier to describe problems and draw conclusions. The results showed that intelligence conditioning for ex-convict terrorists have collaborated with several parties in the implementation of State Intelligence in the regions, including the BIN, TNI, Polri, and the regional government. In its implementation, terror convicts are given counseling and socialization related to nationalism, national insight, religion, and entrepreneurship. These activities are carried out while in the Correctional Institution (LP) by the LP and the police as well as after leaving the prison with monitoring from BIN, TNI, Polri, and regional governments. Besides, the process of intelligence conditioning when ex-convict terrorists are free will still have special attention through hospitality to terror convictions with persuasive communication by local officials. Furthermore, they are also given entrepreneurship assistance and independent business by local governments, as well as socialization related to the dangers of hoaxes in the digital world either from gadgets or other media. BNPT has fundamentally implemented deradicalization by synergizing all parties from other institutions. Based on the activities that have been carried out, it becomes a consideration and a concrete example that intelligence conditioning can prevent the spread of radicalism and acts of terrorism in society."

"Aksi yang mengarah pada ekstremisme dan teror yang melibatkan Aparatur Negara adalah bagian dari fenomena puncak akibat dari paparan paham radikalisme dan terorisme di Indonesia. Beberapa Anggota TNI, Polri, PNS/ASN terbukti terlibat tindak pidana terorisme dan telah diputuskan bersalah oleh Pengadilan serta menjalani hukuman. Maraknya kasus radikalisme Aparatur Negara ini memberi peringatan akan bahaya radikalisme sehingga perlu dilakukan analisis mendalam serta evaluasi terhadap upaya pencegahan radikalisme yang dilakukan Pemerintah Indonesia. Penelitian ini melakukan analisis terhadap praktik radikalisme Aparatur Negara, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) serta memberikan hasil analisis atas relevansi teori terhadap strategi pencegahan radikalisme ASN di Indonesia. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Identitas Sosial (Social Identity Theory), Teori Pembelajaran Sosial (Social Learning Theory), Teori Pencegahan Kejahatan Sosial (Social Crime Prevention Theory) dan Teori Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini, diketahui bahwa praktik radikalisme pada Aparatur Negara masih terjadi walaupun sudah diterbitkan Surat Keputusan Bersama 11 Kementerian. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Indonesia dituntut melaksanakan strategi pencegahan yang komprehensif, diantaranya melalui penegakan hukum, pelibatan tokoh agama, kontra terorisme, kolaborasi antar instansi dan komunitas intelijen serta partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat, memperkuat demokrasi dan counter-messaging (kontra narasi)

---

Actions that lead to extremism and terror involving State Apparatus are part of the peak phenomenon due to exposure to radicalism and terrorism in Indonesia. Several members of the TNI, Polri, and PNS/ASN have been proven to be involved in criminal acts of terrorism and have been found guilty by the Court and are serving their sentences. The rise of cases of radicalism by the State Apparatus warns of the dangers of radicalism, so it is necessary to carry out an in-depth analysis and evaluation of the efforts to prevent radicalism by the Government of Indonesia. This study analyzes the practice of State Apparatus radicalism, especially the State Civil Apparatus (ASN). It provides analysis results on the relevance of theory to the strategy of preventing ASN radicalism in Indonesia. The main theories used in this research are Social Identity Theory, Social Learning Theory, Social Crime Prevention Theory, and Human Resource Management Theory. The method used in this study uses a qualitative approach. The results of this study show that the practice of radicalism in the State Civil Apparatus still occurs even though the Joint Decrees of 11 Ministries have been issued. To resolve the issue, the Government of Indonesia is required to implement a comprehensive prevention strategy, including law enforcement, involvement of religious leaders, counter-terrorism, a collaboration between agencies and the intelligence community as well as the active participation of all components of society, strengthening democracy and counter-messaging (counter-narrative)."

"Perempuan merupakan kelompok yang rentan terpapar radikalisme. Keterlibatan perempuan dalam radikalisme meningkat, perempuan tidak sekedar sebagai pendukung tapi juga sebagai pelaku terorisme. DKI Jakarta merupakan provinsi yang memiliki dimensi target tinggi. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat radikalisme pada perempuan anggota organisasi masyarakat di provinsi DKI Jakarta serta untuk melihat ada tidaknya hubungan antara tingkat radikalisme dengan rentang usia, tingkat pendidikan, jenis sekolah dan jenis organisasi.Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode purposive sampling. Pengambilan data dilakukan dengan kuesioner. Tingkat radikalisme diukur menggunakan alat bernama Religious Radicalism Scale (ReadS). Alat ukur ReadS memiliki enam indikator radikalisme. Penelitian dilakukan kepada perempuan anggota ormas yang berusia lebih dari 18 tahun yang tinggal di wilayah DKI Jakarta. Responden penelitian ini sebanyak 190 orang. Data dianalisis dengan metode regresi logistik dimana tingkat radikalisme adalah data dikotom (radikal-tidak radikal)Hasil penelitian menunjukkan tingkat radikalisme responden sebagai berikut 99% responden tidak radikal, dan 1% responden radikal. Penelitian menyimpulkan antara rentang usia, tingkat pendidikan, jenis sekolah dan jenis organisasi dengan berpengaruh terhadap tingkat radikalisme. Penelitian menemukan bahwa potensi radikalisme terdapat pada 1) rentang usia generasi Z dan baby boomer, 2) responden yang berpendidikan S1, 3) sekolah non keagamaan dan 4) organisasi non keagamaan

---

Women are a group that is vulnerable to radicalism. Women's involvement in radicalism is increasing, women are not only supporters but also as perpetrators of terrorism. DKI Jakarta is a province that has high target dimensions. This study aims to determine the level of radicalism in women members of mass organizations in DKI Jakarta and o influence the age range, level of education, type of school and type of organization on the level of radicalism.

This study used a quantitative method with a purposive sampling method. Data collection is done by questionnaire. The level of radicalism is measured using a tool called the Religious Radicalism Scale (ReadS). The ReadS measurement tool has six indicators of radicalism. The research was conducted on female members of mass organizations over the age of 18 who live in the DKI Jakarta area. The respondents of this study were 190 people. Data were analyzed using logistic regression method where the level of radicalism is dichotomous data (radical-not radical).

The results showed the level of radicalism of the respondents as follows: 99% of respondents were not radical, and 1% of respondents were radical. The research concluded that the age range, education level, type of school and type of organization had an effect on the level of radicalism. Research finds that the potential for radicalism is found in 1) the age range of generation Z and baby boomers, 2) respondents with an undergraduate degree, 3) non-religious schools and 4) non-religious organizations"

"ABSTRAK

Peredaran informasi yang begitu masif di media siber yang ada di Indonesia membuat kita terkadang mengalami kesulitan untuk membedakan mana informasi yang benar dan mana yang bohong atau hoax. Pihak-pihak tertentu bahkan sengaja membuat dan menyebarkan informasi hoax dengan tujuan tertentu, salah satunya menyebarkan paham atau ideologi radikalisme untuk tujuan politik. Tidak jarang, informasi hoax tersebut dipercaya oleh masyarakat sebagai suatu kebenaran. Fenomena tersebut dikenal dengan istilah post-truth. Gerakan Pemuda (GP) Ansor adalah salah satu pihak yang telah menyadari bahaya tersebut dan telah melakukan perlawanan dengan membuat produk kontra narasi radikalisme. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan berparadigma konstruktivis, penelitian ini ingin mencari tahu dan menganalisa secara mendalam bagaimana strategi GP Ansor dalam melakukan kontra narasi radikalisme di media siber tersebut. Sumber data utama penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa strategi GP Ansor dalam melakukan kontra narasi radikalisme di media siber ini telah membuahkan hasil yang positif yang sekaligus dapat meminimalisasi kelemahan dan ancaman yang ada.

---

---

ABSTRACT

The massive circulation of information on cyber media in Indonesia

sometimes make us difficult to distinguish between the correct information and the lying or hoax one. Certain parties even deliberately make and disseminate hoax information with a specific purpose, one of which is spreading radicalism ideology for political purposes. Not infrequently, the hoax information is believed by the community as a truth. This phenomenon is known as the post-truth. Ansor Youth Movement (GP Ansor) is one of the parties who has realized the danger and has taken the fight by making counter radicalism narrative product. By using descriptive qualitative method and constructivist paradigm, this research wants to find out and analyze in depth how is the GP Ansor's strategy in countering radicalism narratives in the cyber media. The main data sources of this research is semi-structured interviews. The results of this study state that GP Ansor's strategy in countering radicalism narratives in cyber media has produced positive results that can minimize the existing weaknesses and threats.

"

"Kasus terorisme yang terjadi di Indonesia lekat kaitannya dengan kelompok-kelompok radikalisme agama. Kini kelompok tersebut berusaha menyebarkan paham-paham radikalisme kepada kalangan anak sekolah agar dapat bergabung dengan aktifitas kelompok mereka. Penyebaran paham radikalisme tersebut dilakukan melalui keluarga, institusi pendidikan, dan media sosial. Penelitian-penelitian terdahulu menyatakan bahwa terdapat pendekatan keras dan pendekatan lunak dalam mencegah masuknya paham radikalisme sehingga posisi penelitian ini bertujuan untuk mendalami pendekatan lunak tersebut menggunakan konsep sosialisasi oleh Mead serta Elkin dan Handel. Peneliti berusaha untuk mengetahui bagaimana sosialisasi penyebaran paham radikalisme dan pencegahannya pada anak Sekolah Menengah Atas SMA.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivis pada BNPT, guru SMA, dan murid-murid SMA di Jakarta. Jenis penelitian ini adalah studi kasus pada sosialisasi yang dilakukan oleh BNPT dan guru SMA kepada murid-murid SMA. Berdasarkan pada hasil temuan lapangan terhadap 6 orang siswa SMA, 2 guru SMA, dan 2 pejabat BNPT, penelitian ini menghasilkan argumen bahwa penyebaran paham radikalisme pada anak SMA dilakukan melalui jaringan alumni rohis dan media sosial. Selain itu penelitian ini juga menemukan bahwa kontra radikalisme yang dilakukan secara inisiatif oleh masyarakat lebih efektif daripada BNPT.

---

Terrorism cases in Indonesia closely related to religious radicalism groups. Nowadays, religious radicalism groups try to spread their ideology to school students so they can join with those group's activities. Radicalism ideologies spreads through family, education institution, and social media. The previous study shows that there are soft approach and hard approach to prevent the spread of radicalism ideology so the researcher's position is to extend the soft approach using Mead, Elkin, and Handel's socialization concept. The researcher tries to explore how radicalism ideologies socialization and its prevention to high schoolers kids.This study using qualitative approach and constructivist paradigm to BNPT, high school teachers, and high school student in Jakarta. This study is a case study of the BNPT's and high school teacher's preventive socialization to high schoolers. Based on field findings from 6 high schoolers, 2 high school teachers, and 2 BNPT staffs, this study resulted an argument that radicalism ideologies spreads through Rohis's alumni network and social media. Also, this study found that people's initiative counter radicalism is more effective than BNPT's."

"Radikalisme menjadi ancaman nasional bagi bangsa dan negara Indonesia, khususnya Radikalisme Agama pada mayoritas rakyat Indonesia yang beragama Islam. Ketahanan Nasional menjadi ukuran yang proporsional bagi kekuatan bangsa dan negara dalam menghadapi radikalisme dan terorisme. Pemuda sebagai aset masa depan bangsa dan negara memiliki peran penting dalam mencegah radikalisme, dalam kaitannya dengan Radikalisme Agama peran pemuda diwakili oleh Mahasiswa Islam sebagai kaum intelektual yang lahir dari perguruan tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dengan melakukan observasi juga wawancara dan data sekunder menghasilkan data analisis deskriptif, yaitu dinyatakan secara tertulis atau lisan sesuai kenyataan dengan penjelasan yang mendetail. Gambaran mendalam terkait fenomena radikalisme agama di komunitas mahasiswa, diperoleh dengan metode triangulasi untuk memvalidasi temuan penelitian, triangulasi pada penelitian ini adalah pengecekan data dari seluruh Organisasi Mahasiswa Islam (PMII, HMI, IMM, dan KAMMI). Teori Hubungan Internasional, Teori Ketahanan Nasional dan Teori Kepemimpinan Situasional masing-masing digunakan untuk : mengidentifikasi masuknya radikalisme agama di kalangan mahasiswa, menjelaskan aspek-aspek penting dari sebab dan pencegahan radikalisme, juga kondisi kekinian organisasi dan lingkungannya dalam menentukan cara pencegahan radikalisme. Ditemukan dalam penelitian ini bahwa Fundamentalisme Agama yang tumbuh dari Gerakan Transnasional menjadi pintu masuk bagi Radikalisme Agama, juga berdampak lebih lanjut menjadi Ekstrimisme Agama dan Terorisme Agama. Aspek Ideologi dalam Organisasi Mahasiswa Islam yang terwujud pada setiap nilai luhur organisasi disepakati sebagai yang terpenting pada pembangunan karakter pemuda dalam mencegah radikalisme agama. Kolaborasi antara Ketahanan Nasional dan Model Pentahelix juga menjadi tawaran untuk 4 Aspek selanjutnya, yaitu Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pertahanan Keamanan

---

Radicalism is a national threat to the Indonesian nation and state, especially Religious Radicalism to the majority of the Indonesian people who are Muslim. National Resilience becomes a proportional measure for the state in facing radicalism and national terrorism. Youth as the future asset of the nation and state have an important role in preventing radicalism, in relation to Religious Radicalism the role of youth is shown by Islamic students as intellectuals born from college. The research method used is descriptive qualitative method, by conducting observations as well as interviews and secondary data resulting in descriptive data analysis, which is stated in writing or orally according to reality with detailed explanations. An in-depth description of the phenomenon of religious radicalism in the student community was obtained by using the triangulation method to validate the findings, triangulation in this study was checking data from all Islamic Student Organizations (PMII, HMI, IMM, and KAMMI). International Relations Theory, National Resilience Theory and Situational Leadership Theory are respectively used to: Identify the entry of religious radicalism among students, explain important aspects of the causes and prevention of radicalism, as well as the current conditions of the organization and its environment in determining how to prevent radicalism. It was found in this study that Religious Fundamentalism which grew from the Transnational Movement became the entrance for Religious Radicalism, also had a further impact on Religious Extremism and Religious Terrorism. Ideological aspects in Islamic Student Organizations that are manifested in each organization's noble values ​​are agreed to be the most important in building youth character in preventing religious radicalism. The collaboration between National Resilience and the Pentahelix Model is also an offer for the next 4 Aspects, namely Political, Economic, Socio-Cultural, and Defense and Security."

"Hampir semua model akademis memahami radikalisasi sebagai perkembangan yang berlangsung selama periode waktu tertentu dan melibatkan banyak faktor dan dinamika yang berbeda. Sisi lain radikalisme ini dapat dijelaskan sebagai metode yang diterapkan oleh kelompok agama Islam Sunni yang bertujuan untuk menggulingkan rezim penguasa yang memiliki kekuatan geopolitik non muslim yang mendukung mereka untuk membuka jalan dalam mencapai tujuan tersebut, sehingga wujud ancamannya terasa secara global di berbagai belahan dunia mulai dari Amerika, Eropa, Australia dan Asia, termasuk di Indonesia. Salah satu wilayah Indonesia yang pernah menjadi sorotan dunia akibat gerakan radikal yang melahirkan aksi terorisme adalah provinsi Sulawesi Tengah. Secara substansial, Sulawesi Tengah menjadi daerah endemik radikalisme di Indonesia akibat akses konflik komunal masyarakat Poso yang meluas dan berimplikasi pada terlampauinya batas-batas sosial dalam kurun waktu yang lama. Di samping itu, wilayah Sulawesi Tengah ini menjadi daerah endemik aksi radikal, disebabkan oleh perluasan jaringan teroris radikal ke Sulawesi Tengah yang didasarkan pada konflik Poso dan di luar konteks konflik Poso. Berdasarkan adanya permasalahan kegagalan dalam penerapan strategi pencegahan radikalisme di atas, dapat diidentifikasikan masalahnya berasal dari belum tepatnya sasaran pelaksanaan strategi pencegahan gerakan radikal tersebut dan belum adanya tolak ukur keberhasilan dalam pencegahan gerakan radikal di Indonesia, sehingga dalam pelaksanaan strategi pencegahan radikalisme diperlukan evaluasi. Tindakan ini sangat diperlukan mengingat banyaknya temuan pelaku aksi teror di Indonesia yang pelakunya bersembunyi di wilayah Poso, yang sebanyak 13 orang pelaku teroris mulai dari teroris bom Bali hingga tokoh-tokoh yang aktif tergabung dalam kelompok radikal JAD dan JAT. Tokoh-tokoh tersebut yang ditemukan berada di wilayah Poso ini memiliki peran sebagai intelijen JAD dan bendahara JAD, serta 1 tokoh aktif yang menjabat sebagai Sekjen JAT.

---

Almost all academic models understand radicalization as a development that takes place over a period of time and involves many different factors and dynamics. The other side of this radicalism can be explained as a method applied by the Sunni Islamic religious group which aims to overthrow the ruling regime that has non-Muslim geopolitical power supporting them to pave the way for achieving this goal, so that the threat is felt globally in various parts of the world starting from America, Europe, Australia and Asia, including in Indonesia. One of the regions of Indonesia that has been in the world spotlight due to radical movements that gave birth to acts of terrorism is the province of Central Sulawesi.

Substantially, Central Sulawesi has become an endemic area of radicalism in Indonesia due to the widespread access to communal conflicts of the Poso people and the implications of the exceeding of social boundaries for a long time. In addition, the Central Sulawesi region has become an endemic area for radical action, due to the expansion of the radical terrorist network to Central Sulawesi which is based on the Poso conflict and outside the context of the Poso conflict. Based on the problem of failure in implementing the radicalism prevention strategy above, it can be identified that the problem stems from the inaccurate target of implementing the radical movement prevention strategy and the absence of a measure of success in preventing radical movements in Indonesia, so the implementation of the radicalism prevention strategy requires evaluation. This action is very necessary considering the many findings of terrorists in Indonesia whose perpetrators were hiding in the Poso area, as many as 13 terrorists ranging from the Bali bombing terrorists to figures who are active in the JAD and JAT radical groups. These figures who were found in the Poso area had roles as JAD intelligence and JAD treasurers, as well as 1 active figure who served as JAT Secretary General. "

"Fenomena terorisme dalam satu dasawarsa terakhir telah menjadi fiturgerakan sosial yang sangat memprihatinkan di berbagai belahan duniaDeradikalisasi merupakan upaya yang dilakukan untuk memutus hubunganradikal baik secara ideologis maupun tindakan kelompok radikal yangmenjadi binaan di Indonesia. Pentingnya Program DeradikalisasiNarapidana Tindak Pidana Terorisme diharapkan bisa menjadi solusi bagiindoktrinisasi narapidana tindak pidana terorisme. Penelitian inimenggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus EksNarapidana Arief Budi Setyawan, pemilihan narasumber dengan teknikpurposive sampling. Lokasi penelitian di BNPT, Densus 88 AT, dan LapasSalemba. Hasil penelitian menunjukkan pertama, Maksud Arief Tubandalam melakukan aksi terornya adalah untuk membantu perjuanganfisabilillah melawan musuh ndash; musuh Islam diluar agama Islam, yangmemerangi umat Muslim dan juga termasuk didalamnya adalahpemerintahan Indonesia yang sah. Kedua, Proses deradikalisasi yangdilakukan terhadap Arif Tuban dimulai dari awal proses penyidikan yangdilakukan oleh pihak Detasemen Khusus 88 Anti Teror, pentingnya 7x24jam masa penangkapan, proses penuntutan dan peradilan sampai di LapasSalemba dan Ketiga, Dampak program deradikalisasi terhadap Arief BudiSetyawan ini meliputi aspek sosial kemasyarakatan dengan adanya interaksisosial dengan pihak ndash; pihak lain, aspek ideologi berbangsa dan bernegarayang ditemukan masih adanya pola pikir dan ideologi yang cukup militant,aspek ekonomi dan kemandirian.

---

Implementation of deradicalized programs on napi ex criminal action of terrorism case study ex Prisoner Arief Budi Setyawan. The phenomenon of the emergenceof terrorism in the last decade has been a feature of social movements that arevery apprehensive in various parts of the world. Deradicalization is an attemptmade to break the radical relations both ideologically and the actions of radicalgroups that were built in Indonesia. The Importance of the Program for theDeradicalization of Prisoners of Criminal Acts of Terrorism is expected to be asolution for the indoctrination of inmates of criminal acts of terrorism. Thisresearch uses descriptive qualitative approach with case study of Ex PrisonerArief Budi Setyawan, selection of resource by purposive sampling technique.Research location in BNPT, Densus 88 AT, and Salemba Prison. The results showthat first, Arief Tuban 39 s intention in doing the terror act is to help the fisabilillahstruggle against the enemies of Islam outside of Islam, which are fighting theMuslims and also includes the legitimate Indonesian government. Second,Implementation of deradicalization process carried out on Arif Tuban is startedfrom the beginning of the investigation process conducted by the SpecialDetachment 88 Anti Terror, the importance of 7x24 hours of arrest, prosecutionand judicial process until inside Panitentiary of Salemba and Third, the impact ofderadicalization program given to Arief Budi Setyawan this includes socialaspects with the social interaction with other parties, the aspect of the ideology ofthe nation and the state that found still the mindset and ideology that is quitemilitant, the economic aspect and independencenapi arief budi setyawan."

"Penulisan makalah ini dilatarbelakangi oleh perkembangan ancaman radikalisme dan terorisme yang telah menjadi salah satu ancaman paling nyata serta berdampak pada stabilitas keamanan nasional Indonesia. Untuk menyelesaikan persoalan terorisme, Pemerintah Indonesia telah menetapkan dua strategi pendekatan yang harus dijalankan secara beriringan yakni melalui pendekatan hard approach dengan mengedepankan metoda penindakan dalam rangka penegakan hukum dan kedua melalui pendekatan soft approach yang diantaranya menggunakan metoda kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Menyikapi hal tersebut maka sangatlah penting bagi Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) TNI AD sebagai bagian dari TNI untuk ikut andil dalam upaya mengatasi persoalan ancaman radikalisme dan terorisme tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi pimpinan TNI dan semua stakeholder terkait pada tataran kebijakan tentang pentingnya strategi pembinaan territorial Satkowil TNI AD pada kegiatan kontra radikalisasi dan deradikalisasi guna mencegah aksi terorisme dalam rangka menjaga stabilitas keamanan nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data penelitian diperoleh dari hasil wawancara yang dikombinasikan dengan studi literatur berupa buku, tulisan/jurnal ilmiah yang relevan. Proses analisa terhadap data dan fakta penelitian dilakukan dengan menggunakan teori tentang radikalisme, terorisme dan deradikalisasi, Teori Keamanan Nasional serta Teori tentang Pembinaan Teritorial TNI AD serta beberapa kajian Pustaka yang relevan dengan topik yang dibahas. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa secara umum metode Binter TNI AD sangat tepat diterapkan oleh Satkowil pada kegiatan kontra radikalisasi dan deradikalisasi terorisme namun demikian dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan tersebut dilapangan yakni: terbatasnya regulasi pemerintah, tidakadanya dukungan program dan anggaran dari pemerintah kepada Satkowil untuk menyelenggarakan kegiatan kontra radikalisasi dan deradikalisasi terorisme serta terbatasnya kualitas SDM aparat territorial Satkowil,. Berdasarkan hasil analisa peneliti, penerapan metode Binter pada kegiatan kontra radikalisasi dan deradikalisasi terorisme masih dapat dioptimalkan dengan dengan melakukan pembentukan Peraturan Presiden, melakukan pemenuhan dukungan program dan anggaran serta melakukan peningkatan kualitas SDM aparat Satkowil TNI AD khususnya pada kemampuan yang mendukung pelaksanan kegiatan kontra radikalisasi dan deradikalisasi.

---

The background for writing this paper is the development of the threat of radicalism and terrorism which has become one of the most real threats and has an impact on the stability of Indonesia's national security. To solve the problem of terrorism, the Government of Indonesia has established two strategic approaches that must be carried out simultaneously, namely through hard approach by prioritizing methods of prosecution in the context of law enforcement and secondly through a soft approach which includes using counter-radicalization and deradicalization methods. In response to this, it is very important for the Indonesian Army's Regional Command Unit (Satkowil) as part of the TNI to take part in efforts to overcome the problem of the threat of radicalism and terrorism. The purpose of this research is to contribute ideas to TNI leaders and all relevant stakeholders at the policy level regarding the importance of the territorial development strategy of the Satkowil TNI AD on counter-radicalization and deradicalization activities to prevent acts of terrorism in order to maintain national security stability.This study uses a qualitative method. Research data were obtained from interviews combined with literature studies in the form of books, relevant scientific writings/journals. The process of analyzing research data and facts was carried out using theories about radicalism, terrorism and deradicalization, National Security Theory and Theory of Territorial Development of the Indonesian Army as well as several literature studies relevant to the topics discussed. From the results of the research, it was obtained an illustration that in general the Binter TNI AD method was very appropriate to be applied by the Satkowil in counter-radicalization and deradicalization of terrorism activities, however, in its implementation there were still several obstacles that hindered the implementation of these activities in the field, namely: limited government regulations, there is no program and budget support from the government for the Satkowil to carry out activities to counter radicalization and deradicalization of terrorism and the limited quality of human resources for the Satkowil territorial apparatus. Based on the results of the researcher's analysis, the application of the Binter method to counter-radicalization and deradicalization of terrorism activities can still be optimized by establishing a Presidential Regulation, fulfilling program and budgetary support and improving the quality of human resources for the Satkowil TNI AD, especially in capabilities that support the implementation of counter-radicalization activities and deradicalization."

"ABSTRAKMaraknya kasus terorisme dan radikalisme yang terjadi adalah fenomena baru yangdilakukan oleh para PMI di negara penempatan baik terlibat langsung maupun hanya sebagai simpatisan. Faktor letak yang strategis yang berbatasan dengan Malaysia dan Filipina Selatanadalah faktor eksternal dan perlu untuk diperhitungkan dengan berbagai historis yang melatarbelakanginya. Namun tidak kalah penting juga adalah faktor internal dikala keamanan dan kesejahteraan adalah satu paket yang tak terpisahkan sebagai indikator ketahanan nasional. Jika salah satunya saja lemah maka daya tangkalnya akan lemah dan mudah rapuh.Sebagai Provinsi yang baru berumur 7 (tujuh) tahun, Pemerintah perlu banyak mengejar kertertinggalan pembangunan di wilayah perbatasan Kalimantan Uttara. Banyaknya PMI di Malaysia yang diberangkatkan melalui Kabupaten Nunukan dan tingginya ketergantungan masyarakat di wilayah perbatasan juga mewarnai potensi ancaman tergerusnya nasionalisme bangsa yang berdampak negatif dan menjadi faktor pendorong kaum radikal untuk mengambil alih dan tempat di hati mereka. Maka dengan segera harus dilakukan deteksi diniancaman radikalisme di kalangan PMI di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan untuk mengurangi dampak dari radikalisme terhadap kaum rentan tersebut dan memberikanantisipasi berkembangannya narasi terorime di kalangan PMI sehingga stigma negatif tentang Indonesia terkait teroris lambat laun terbantahkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan memilih narasumber yang terlibat langsung dalam prosespenempatan PMI, observasi langsung di Penampungan sementara PMI sebelum diberangkatkan. Penelitian ini bertujuan Menganalisis potensi ancaman radikalisme dan upaya menetralisasi pola pikir PMI di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan agar tidak terpapar radikalisme .Penelitian ini mempergunakan Teori Keamanan, Teori Radikalisme,Teori Ancaman sebagai tools analisis dalam penelitiannya. Dari penelitian ini akan diperoleh gambaran perlunya deteksi dini potensi ancaman radikalisme dan upaya menaturalisasi pola pikir PMI yang terpapar paham radikalisme.

---

ABSTRACTThe rise of terrorism and radicalism cases that occur is a new phenomenon carried out by PMIs in placement countries both directly involved and only as sympathizers. The strategic location that borders Malaysia and the Southern Philippines is an external factor and needs to be calculated with a variety of historical backgrounds. But also important is the internal factor when security and welfare are an integral package as an indicator of national security. If one of them is weak, the strength will be weak and easily fragile. As a province that is only 7 (seven) years old, the Government needs to pursue a lot of development in the border region of North Kalimantan. The large number of PMIs in Malaysia dispatched through Nunukan Regency and the high dependence of people in the border region also colored the potential threat of eroding nationalism that had a negative impact and became a motivating factor for radicals to take over and place in their hearts. Then immediately an early detection of the threat of radicalism must be carried out by PMI in the border area of Nunukan Regency to reduce the impact of radicalism on these vulnerable people and to anticipate the development of narrative terrorism among PMIs so that the negative stigma about Indonesia in relation to terrorists is gradually denied. This study uses qualitative research methods that are descriptive analysis. The technique of collecting data through in-depth interviews by selecting speakers who are directly involved in the placement process of PMI, observing directly in the PMI Temporary Shelter before departing. This study aims to analyze the potential threat of radicalism and efforts to neutralize the PMI mindset in the border area of Nunukan Regency so that it is not exposed to radicalism. This study uses Security Theory, Radicalism Theory, Threat Theory as analysis tools in its research. From this research, we will get a picture of the need for early detection of potential threats of radicalism and efforts to naturalize the mindset of PMI who are exposed to radicalism."