Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelindungan desain industri atas tekstil merupakan merupakan sesuatu yang diatur secara khusus dalam Article 25 Paragraph 2 Agreement On Trade-Related Aspects Of Intelectual Property Rights (TRIPS) karena dalam peraturan tersebut negara anggota dibebaskan untuk memilih pelindungan atas tekstil melalui ketentuan desain industri ataupun ketentuan hak cipta, pengaturan tersebut didasarkan pada sifat dari produk tekstil itu sendiri yang mana memiliki siklus hidup singkat serta banyaknya desain-desain baru pada produk tekstil. Tekstil merupakan suatu kerajinan tangan berbahan dasar benang atau kain, yang memiliki aspek estetis dan fungsi pada seluruh atau sebagian dari produk tersebut. Sebagai sesuatu yang memiliki aspek estitsi dan fungsi maka objek tekstil sendiri dapat diakomodir melalui ketentuan hak cipta dan desain industri. Namun kedua ketentuan tersebut dirasa kurang mengakomodir seluruh kepentingan pendesain khususnya pelaku industri tekstil. Di negara inggris, pelindungan terhadap desain khususnya pada tekstil dapat dilakukan melalui 3 (tiga) opsi pelindungan yaitu registered design, unregistered design, dan artistic works. Oleh karena itu, diperlukan adanya ketentuan yang dapat melindungi pelaku indsutri tekstil melalui peraturan perundang-undangan yang tepat untuk mengakomodir sifat dari produk tekstil itu sendiri yaitu memiliki siklus hidup singkat.

---

Protection of industrial designs for textiles is something that is specifically regulated in Article 25 Paragraph 2 Agreement On Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) because in this regulation member countries are free to choose protection for textiles through industrial design or copyright, the provision is based on the nature of the textile product itself which has a short life cycle and many new designs on textile products. Textile is a handicraft made from yarn or cloth, which has aesthetic and functional aspects in all or part of the product. As something that has aspects of aesthetic and function, the textile object itself can be accommodated through copyright provisions and industrial designs. However, the two provisions are deemed insufficient to accommodate all the interests of designers, especially textile industry players. In the UK, protection of designs, especially in textiles, can be done through 3 (three) protection options, namely registered design, unregistered design, and artistic works. Therefore, it is necessary to have provisions that can protect textile industry players through appropriate legislation to accommodate the nature of the textile product itself, namely having a short life cycle."

"Penulisan Hukum ini membahas mengenai ketentuan unsur kebaruan dalam hak kekayaan intelektual atas desain industri baik yang diberlakukan di Indonesia, Inggris, dan juga Jepang, dimana pembahasan lebih terfokuskan pada pembahasan pengungkapan yang dikaitkan dengan tindakan uji pasar atas suatu desain industri yang dilakukan oleh pendesain yang bersangkutan. Tindakan uji pasar acapkali dilakukan oleh pendesain yang bersangkutan atas desain industri yang telah dihasilkan, maka Penulis mengkaji dan menganalisa pengaturan hukum atas tindakan uji pasar atas suatu desain industri yang dilakukan oleh pendesain yang bersangkutan dengan mengacu dan membandingkan ketentuan unsur kebaruan desain industri di Indonesia, Inggris, dan Jepang. Penulisan Hukum ini bersifat yuridis normatif, dimana Penulis melakukan penelitian kepustakaan, yaitu penilitian terhadap data sekunder, dimana data sekunder tersebut memiliki relevansi dengan permasalahan dan pembahasan pokok dalam Penulisan Hukum ini agar Penulis mampu membuat suatu kajian dengan menganalisis data sekunder tersebut. Penelitian yuridis normatif dalam Penulisan Hukum ini merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah dan/atau norma-norma dalam hukum positif.

---

This Legal Research discusses about the novelty provisions of intellectual property rights for industrial designs which enforced in Indonesia, the United Kingdom, and also Japan, the discussion is focused on the disclosures which carried out by market tests of industrial designs conducted by the designer itself. Market test actions are usually conducted by the designer on industrial designs which have been produced, thus the Author the discuss and analyzes the legal provisions of market test actions on an industrial design which conducted by the designer by referring and comparing the provisions of the novelty of industrial design in Indonesia, the United Kingdom, and Japan. This Legal Research is normative juridical, where the Author conducts library research, namely research on secondary data, the secondary data has relevance to the main issues and discussion while compiling this Legal Research, thus the Author is able to make a document by analyzing the secondary data. Normative juridical research is focused on examining the practices of the rules and/or norms of the positive law."

"Dengan diratifikasinya Persetujuan TRIPs-WTO dengan UU No. 7 Tahun 1994 menimbulkan konsekuensi bagi Indonesia untuk membentuk dan menyempurnakan ketentuan hukum nasionalnya di bidang HKI, termasuk desain industri. Hal tersebut telah dipenuhi Indonesia dengan diundangkannya UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.Dalam pembentukan UU No. 31 Tahun 2000 tersebut, pengaruh Persetujuan TRIPs-WTO amat kuat dan mendasari pasal-pasal yang terdapat dalam UU No. 31 Tahun 2000 tersebut. UU No. 31 Tahun 2000 secara terperinci memberikan pengaturan mengenai desain industri.Persetujuan TRIPs-WTO memberi kebebasan kepada negara anggotasepanjang tidak menyimpang dari ketentuan dalam TRIPs dalam rangka pembentukan dan penyesuaian hukum dan peraturan perundang-undangan nasionalnya untuk dapat mengambil langkah-Iangkah yang diperlukan dalam rangka periindungan kesehatan dan gizi masyarakat dan dalam rangka menunjang kepentingan masyarakat pada sektor-sektor yang sangat panting bagi pembangunan sosio-ekonomi dan teknologi. Undang - undang Desain Industri dalam tataran normatif masih memiliki beberapa kelemahan walaupun juga mempunyai beberapa kelebihan. Kelemahan dari Undang-Undang Desain Industri jeias akan membawa konsekuensi Iebih lanjut terhadap implementasi dari norma-norma yang ada pada UU Desain Industri."

"Industri fashion Indonesia merupakan industri yang sedang berkembang pesat saat ini. Hasil rancangan perancang mode Indonesia merupakan salah satu obyek yang dilindungi oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Penelitian ini adalah penelitian non-doktrinal di bidang hukum yang mencari tahu bagaimana fakta-fakta seputar penerapan Undang-undang Desain Industri dalam industri fashion Indonesia, khusunya jika dikaitkan dengan perlindungan terhadap hasil rancangan para perancang mode dan bagaimana perspektif perancang mode Indonesia mengenai undang-undang tersebut. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu adanya sosialisai yang lebih terstruktur guna dapat menjangkau lebih banyak kalangan, salah satunya adalah desainer Indonesia.

---

Indonesia's fashion industry is growing rapidly at this time. Fashion items created by Indonesian fashion designer is one of the objects that are being protected by Law No. 31, 2000 regarding Industrial Design. This research is a non-doctrinal study in the field of law to find out the facts about the implementation of Law No. 31, 2000 regarding Industrial Design in Indonesia's fashion industry, especially if associated with the fashion items created by Indonesian fashion designers and their perspective about the law. Result of the study suggest that Law No. 31, 2000 regarding Industrial Design still needs more structured socialization or promotion to reach more circles, such as Indonesian fashion designer. "

"Tesis ini membahas mengenai pokok permasalahan yaitu: alasan Indonesia mengalur varietas lokal, penerapan HKI terhadap varietas lokal dan hubungan antara WTO, UPOV dan hukum nasional Indonesia. Tujuan penelitian Tesis ini untuk menjawab pokok-pqkok permasalahan yaitu untuk méngelahui mengapa variezas lokal harus diatur oleh hukum nasional Indonesia, kemudian untuk mengetahui apakah HKI bisa diterapkan terhadap varietas lokal yang merupakan ciri khas Indonesia yang memiliki hak komunal, serta untuk mendapatkan hubungan mengenai varietas lokal antara WTO, UPOV dan hukum nasional Indonesia. Penelitian Tesis ini menggunakan yuridis normatif karena penelitian Tesis ini merupakan fokus penelitian untuk mengkaji penerapan norma di dalam hukum positif. 'Tipe penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-uandangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia harus mengatur varietas lokal, penerapan HKI terhadap varietas lokal harus memberikan benefit sharing kepada masyarakat melalui Pemerintah serta hubungan mengenai varietas lokal antara WTO, UPOV dan hukum di Indonesia adalah ketentuan Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIP's Agreement. Penelitian Tesi sini juga ményarankan agar Indonesi tidak perlu masuk menjadi anggota UPOV dan Indonesia perlu memperbaiki UU No. 29 Tahun 2000 agar menjmin hak petani dan benefit sharing atas penggunaan varietas lokal.

---

This thesis will discuss about the principal problems that the reason by Indonesia to set the local varieties, application of IPRs to the local varieties and relationship between the WTO, UPOV and Indonesian national law. The aim of this thesis research to answer the points problem is consist of find out why local varieties should be govemed by national laws to Indonesia, then to determine whether IPRs can be applied to the local varieties that are characteristic Indonesia which have communal rights, and to obtain the relationship about the local variety between the WTO, UPOV and Indonesian national law. This, Thesis research is using normative legal for this thesis research because the focus of research to examine the application of the norms in the positive law. Type of the normative legal research using the approach of legislation (statute approach) and the approach of concept (conceptual approach). The results of this study showed that Indonesia should manage the local varieties, the application' of IPR's to the local varieties must offer benefits to the community sharing through the the Government and the relationship about the local variety beetween WTO, UPOV and law in Indonesia is the provision of Article 27 paragraph (3) point b of the TRIP's Agreement. This thesis research also suggests that lndonesia should not become a member of UPOV and Indonesia needs to improve the Act No. 29 of 2000 in order to guarantee the rights of farmers and benefits sharing for the use of local varieties. "

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pokok permasalahan yaitu: alasan Indonesiamengalur varietas lokal, penerapan HKI terhadap varietas lokal dan hubunganantara WTO, UPOV dan hukum nasional Indonesia. Tujuan penelitian Tesis iniuntuk menjawab pokok-pqkok permasalahan yaitu untuk méngelahui mengapavariezas lokal harus diatur oleh hukum nasional Indonesia, kemudian untukmengetahui apakah HKI bisa diterapkan terhadap varietas lokal yang merupakan ciri khas Indonesia yang memiliki hak komunal, serta untuk mendapatkanhubungan mengenai varietas lokal antara WTO, UPOV dan hukum nasionalIndonesia. Penelitian Tesis ini menggunakan yuridis normatif karenapenelitian Tesis ini merupakan fokus penelitian untuk mengkaji penerapan normadi dalam hukum positif. 'Tipe penelitian yuridis normatif menggunakanpendekatan perundang-uandangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia harusmengatur varietas lokal, penerapan HKI terhadap varietas lokal harus memberikanbenefit sharing kepada masyarakat melalui Pemerintah serta hubungan mengenaivarietas lokal antara WTO, UPOV dan hukum di Indonesia adalah ketentuanPasal 27 ayat (3) huruf b TRIP's Agreement. Penelitian Tesi sini juga ményarankanagar Indonesi tidak perlu masuk menjadi anggota UPOV dan Indonesia perlumemperbaiki UU No. 29 Tahun 2000 agar menjmin hak petani dan benefitsharing atas penggunaan varietas lokal.

---

AbstractThis thesis will discuss about the principal problems that the reason by Indonesiato set the local varieties, application of IPRs to the local varieties and relationshipbetween the WTO, UPOV and Indonesian national law. The aim of this thesisresearch to answer the points problem is consist of find out why local varietiesshould be govemed by national laws to Indonesia, then to determine whether IPRscan be applied to the local varieties that are characteristic Indonesia which havecommunal rights, and to obtain the relationship about the local variety betweenthe WTO, UPOV and Indonesian national law. This, Thesis research is usingnormative legal for this thesis research because the focus of research toexamine the application of the norms in the positive law. Type of the normative legalresearch using the approach of legislation (statute approach) and the approach ofconcept (conceptual approach). The results of this study showed that Indonesiashould manage the local varieties, the application' of IPR's to the local varietiesmust offer benefits to the community sharing through the the Government andthe relationship about the local variety beetween WTO, UPOV and law inIndonesia is the provision of Article 27 paragraph (3) point b of the TRIP'sAgreement. This thesis research also suggests that lndonesia should not become amember of UPOV and Indonesia needs to improve the Act No. 29 of 2000 inorder to guarantee the rights of farmers and benefits sharing for the use of localvarieties. "

"HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang menjadi permasalahan adalah Apa makna Prinsip Perlakukan Nasional (National Treatment) yang terkandung dalam Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) dan relevansinya dengan upaya perlindungan paten milik orang asing di Indonesia, Bagaimana sinkronisasi Prinsip Perlakuan Nasional (National Treatment) yang terkandung dalam Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) dengan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hukum terhadap paten milik orang asing di Indonesia. Makna Prinsip Perlakuan Nasional (National Treatment0 yaitu suatu prinsip mengharuskan negara-begara anggota memberikan perlindungan HKI yang sama dalam hal perlakuan antar warga negara dari negara-negara anggota WTO lainnya. Relevansi Prinsip Perlakuan Nasional (National Treatment) yang terkandung dalam Trade Related Aspects Od Intellectual Property Rights (TRIPs) ini dengan upaya perlindungan paten milik orang asing di Indonesia yaitu sebagai dasar dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemilik paten asing yang telah didaftarkannya di Indonesia. "