Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia memiliki komitmen untuk melaksanakan agenda pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup dan tetap menjaga laju pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan tingkat pendidikan masyarakat dan tingkat pendapatan masyarakat. Analisis data menunjukkan tingkat pendidikan memiliki hubungan negatif terhadap kualitas lingkungan, sedangkan tingkat pendapatan tidak memiliki hubungan terhadap kualitas lingkungan hidup. Berdasarkan analisis regresi data panel, meningkatkan rata-rata lama sekolah masyarakat sebanyak dua kali lipat dari kondisi yang ada saat ini, dan mengadakan mekanisme insentif dan disinsentif terhadap industri atau perusahaan yang menggunakan sumber daya energi dan teknologi produksi yang ramah lingkungan adalah langkah terbaik apabila Indonesia ingin mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan

---

Indonesia is committed to implement a sustainable development agenda by considering the environment's quality and maintaining economic growth by raising public education and society income. Descriptively, regions that have high levels of education and income have low environmental quality. The data analysis shows that level of education has a negative relationship with environmental quality, while income level has no relationship with environmental quality. Based on the panel data regression analysis, increasing the mean years of schooling for the community by two times the current condition, and establishing an incentive and disincentive mechanism for industries or companies that use environmental friendly energy resources and production technology is the best step if Indonesia wants to achieve Sustainable Development Goals (SDGs)."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tiga (3) variabel sosialdemografis dan sosial-ekonomi yaitu gender, tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan terhadap motivasi wisata turis muda di Jabodetabek. Variabel-variabel motivasi wisata yang digunakan sebagai variabel dependen antara lain motivasi budaya, motivasi fisiologis, motivasi sosial-pribadi dan motivasi fantasi/imajinasi. Data penelitian merupakan gabungan data sekunder dari jurnal-jurnal pariwisata dan data primer yang diperoleh langsung dari responden penelitian menggunakan kuesioner. Model penelitan ini menggunakan metode Independent Sample T-test dan One Way ANOVA dimana hasil pengolahan data menunjukkan bahwa dari ketiga variabel yang diteliti hanya variabel gender yang memiliki pengaruh signifikan terhadap motivasi wisata turis muda di Jabodetabek.This study aimed to analyze the influence of three (3) socio-demographic variables and socio-economic namely gender, income level and education level of the youth traveler?s travel motivation in Greater Jakarta. Travel motivation variables are used as the dependent variable, among others, cultural motivation, physiological motivation, social and personal motivation and fantasy / imagination motivation. The research data is a combination of secondary data from the journals of tourism and primary data collected directly from the survey respondents using a questionnaire. This research models using Independent Sample T-test and One Way ANOVA methods where data processing results show that of the three variables were examined only gender variable which has a significant influence on the travel motivation of youth traveler in Greater Jakarta."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh tingkat pendidikan Chief Executive Officer (CEO) terhadap tingkat Initial Public Offering (IPO) discount atau IPO underpricing perusahaan. Menggunakan teori upper echelon dan signaling, penelitian ini memiliki hipotesis bahwa tingkat pendidikan CEO yang lebih tinggi memiliki hubungan dengan tingkat IPO discount yang lebih rendah. Menggunakan dataset yang disusun secara unik dari 252 sampel IPO di Indonesia pada periode 2018-2022, penelitian ini menemukan bahwa perusahaan yang dipimpin oleh CEO dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi menunjukkan tingkat IPO discount yang lebih rendah, kendati hubungannya relatif lemah. Lebih lanjut, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketika dikontrol dengan variabel lain pada tingkat CEO, perusahaan dan IPO, tingkat pendidikan CEO tidak lagi menjadi variabel yang signifikan dalam memengaruhi IPO discount. Hasil penelitian ini robust setelah diuji terhadap pengukuran alternatif dari IPO discount dan analisa split-sample.

---

This study attempts to examine the impact of the Chief Executive Officer's (CEO) education level on Initial Public Offering (IPO) discount (underpricing). Based on upper-echelon and signaling theories, this study hypothesizes that CEO's higher education level is associated with a lower IPO discount. Using a hand-collected dataset of 252 Indonesian IPOs, we find that IPO firms led by CEO with higher education level exhibit lower IPO discounts, though the association between the two variables is relatively weak. Furthermore, our findings suggest that when controlled with other variables at the CEO-, firm- and IPO- level, CEO's education level impact on IPO discount turned insignificant. The results are robust to the alternative metric of IPO discount and split-sample analysis due to regulatory changes in the Covid-19 period."

"Situs jejaring sosial semakin banyak digunakan di Indonesia, termasuk oleh para profesional guna menunjang karier mereka. Namun, penggunaan situs jejaring sosial tersebut belum tentu disertai dengan modal digital yang memadai. Padahal, modal digital dalam konteks penggunaan situs jejaring sosial untuk tujuan pengembangan karier memungkinkan individu memperoleh keuntungan konkret seperti, mendapatkan pekerjaan, meningkatkan performa kerja hingga berkolaborasi dengan profesional lainnya di berbagai bidang. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa tinggi rendahnya aspek-aspek dalam modal digital ditentukan oleh faktor latar belakang sosio-demografi; usia, gender, area tempat tinggal dan tingkat pendidikan, serta faktor sosio-ekonomi; tingkat pendapatan. Studi lainnya telah membuktikan pengaruh tingkat pendidikan terhadap salah satu dimensi dalam modal digital yaitu keterampilan digital. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif-survei dengan teknik penarikan sampel purposive sampling diikuti oleh 256 responden berusia 18-34 tahun yang menggunakan situs jejaring sosial profesional LinkedIn. Hasil dari uji korelasi membuktikan bahwa, tidak terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan terhadap tingkat modal digital. Menariknya, berbeda dengan studi pustaka peneliti, pada tingkat pendidikan terlihat arah hubungan yang negatif terhadap tingkat modal digital. Peneliti menyimpulkan bahwa, tidak terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan terhadap tingkat modal digital. Sementara itu, terdapat faktor lain yang menentukan tingkat modal digital para profesional, diantaranya; agen sosialisasi, tujuan konkret, dan self-directed learning. Hal tersebut diperkuat oleh hasil studi pustaka dan data wawancara mendalam.

---

Social networking sites are increasingly being used in Indonesia, including by the professionals to support their career. However, the use of social networking sites is not necessarily accompanied by adequate digital capital. In fact, digital capital in the context of using social networking sites for career development purposes allows individuals to gain concrete benefits such as getting a job, improving work performance and collaborating with other professionals in various fields. Previous studies have shown that the high and low aspects of digital capital are determined by socio-demographic background factors; age, gender, area of ​​residence and level of education, and socio-economic factors; income level. Other studies have proven the influence of education level on one of the dimensions of digital capital, namely digital skills. This study uses a quantitative-survey method with a purposive sampling technique followed by 256 respondents aged 18 – 34 years who use the professional social networking site, LinkedIn. The results of correlation test prove that there is no correlation between the level of education and the level of income to the level of digital capital. Interestingly, in contrast to the researcher's literature study, at the level of education there is a negative correlation towards the level of digital capital. The researcher concludes that there is no correlation between the level of education and the level of income on the level of digital capital. Meanwhile, there are other factors that determine the level of professional’s digital capital, including; agents of socialization, concrete goals, and self-directed learning. This is reinforced by the results of literature studies and in-depth interview data."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pendapatan utama penduduk desa dari perkebunan dengan deforestasi. Untuk menganalisa hubungan ini digunakan data panel dari 3260 desa di Kalimantan pada periode 2011, 2014 dan 2018. Jumlah area yang terdeforestasi pada setiap desa merupakan variabel dependent. Sedangkan variabel independent adalah desa dengan pendapatan masyarakat dari perkebunan, penggunaan kayu bakar oleh masyarakat, kebiasaan membakar lahan sebelum berladang, jumlah industri kecil bukan kayu, jumlah industri kecil kayu, luas desa, rasio antara luas desa dan hutan, jumlah perusahaan yang memiliki hak pengusahaan hutan (HPH), jumlah perusahaan yang memiliki hak pengusahaan hutan tanaman (HTI), jumlah areal hutan yang dilepaskan, jumlah areal trasmigrasi, jumlah sawah, jumlah perkebunan dan jumlah lahan perladangan. Hasil dari analisa menggunakan model random efek menunjukkan bahwa desa yang pendapatan utama penduduknya berasal dari perkebunan memiliki hubungan yang positif terhadap deforestasi. Variabel lain yang menunjukkan adanya hubungan positif dengan deforestasi adalah jumlah industri kecil perkayuan, luas desa, rasio luas hutan terhadap luas desa, jumlah perusahaan HTI, jumlah areal tansmigrasi, luas sawah, luas perkebunan dan luas perladangan. Sedangkan variabel yang memiliki hubungan negatif adalah penggunaan kayu bakar, kegiatan pembakaran lahan sebelum berladang, industri kecil bukan kayu dan jumlah perusahaan HPH. Sebagai tambahan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu mempertimbangkan kembali pemberian hak pengusahaan hutan tanaman (HTI) karena merupakan variabel yang sangat mempengaruhi terjadinya deforestasi.

---

This study investigates relationship between village with dominant income from plantation as main commodity and deforestation. A panel data analysis using data of 3260 villages in Kalimantan for the period 2011, 2014, and 2018 was utilized to analyze whether the plantation as main income affected the level of deforestation. Deforestation in each village was set as dependent variable. The independent variables are village with main income from plantation, the use of firewood, burning land habit, non wood small industries, wood small industries, village area, ratio of forest, number of logging firms, number of wood plantation firms, total of forest release, total of transmigration area, existing paddy fields, existing plantations and existing mix agriculture land. The results of random effect model show that village with plantation as main commodity has a positive impact to deforestation. Other variables that have positive contribution to deforestation are the wood-based small industries, village area, the ratio of forest to the village area, the number of wood plantation companies, transmigration, the area of paddy fields, the area of plantation and the area of mix agriculture land. While the variable that have negative relation to deforestation are the use of firewood, the practice of burning land, non-wood small industries, and logging companies. In addition, the Ministry of Environment and Forestry policy for granting forest concession permits through wood plantation companies needs to reviewed by because this variable greatly influences deforestation."

"Kejahatan marak terjadi di Indonesia. Hingga tahun 2015, jumlah narapidana di DKI Jakarta mencapai 9.347 narapidana. Gangguan jiwa terjadi karena ketidakseimbangan sistem pada manusia, baik karena ketidakseimbangan sistem pada tubuh manusia tersebut sendiri maupun interaksi dari sistem lain. Gangguan jiwa dapat terjadi karena bermacam-macam faktor. Faktor demografi merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi terjadinya gangguan jiwa. Sampai saat ini belum terdapat data berisi gangguan jiwa yang terjadi di Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan tingkat pendidikan, status pekerjaan, dan tingkat pendapatan dengan gangguan jiwa pada narapidana wanita. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan desain potong lintang dengan instrument pelaksanaan penelitian berupa kuesioner demografi dan kuesioner MINI ICD-10 yang mencakup 14 gangguan jiwa sebagai alat diagnosis. Penelitian dilakukan dari bulan Agustus ? Oktober tahun 2015 di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pondok Bambu Jakarta Timur. Data yang didapatkan dianalisis dengan uji Chi-Square.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 61 dari 104 responden (58,7%) mengalami gangguan jiwa dengan hasil terbanyak gangguan Psikotik sebanyak 29 orang (47,54%). Kemudian hasil tingkat pendidikan menunjukkan bahwa terdapat 39 orang (60,0%) dengan pendidikan menengah keatas yang mengalami gangguan jiwa, 40 orang (57,1%) narapidana yang bekerja mengalami gangguan jiwa, serta 53 orang (61,6%) narapidana dengan pendapatan dibawah pendapatan perkapita yang mengalami gangguan jiwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan statistik yang bermakna antara tingkat pendidikan dengan gangguan jiwa, status pekerjaan dengan gangguan jiwa, maupun tingkat pendapatan dengan gangguan jiwa, namun terlihat kecenderungan bahwa narapidana dengan pendidikan tinggi, narapidana dengan tingkat pendapatan rendah, serta narapidana dengan status pekerjaan bekerja cenderung mengalami gangguan jiwa.

---

Indonesia is a country with a high level of crime rates. Until 2015, the number of prisoner in DKI Jakarta reaches 9.437 prisoners. Mental disorder occurs due to imbalance of systems within human. Mental disorder can occur because of various factors. One of the contributing factor is demographic factor. This research aims to understand the relationship between education level, working status, and income level with mental disorder in women prisoner. This research was conducted by cross sectional method, with using instruments such as demographic questionnaire and MINI-ICD 10 as diagnostic tool, which consist of 14 classification of mental disorder. The research is is done in August-October 2015 in Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pondok bambu Jakarta Timur. The collected Data is then analyzed using Chi Square method.

The result shows that there are 61 people out of 104 respondents (58,7%) who are diagnosed with mental disorder. The mental disorder with the highest prevalence is psychotic disorder with 29 people (47,54%). Then the data analysis shows that there are 39 people (60,0%) with education level middle-to-high that are diagnosed with mental disorders. There are also 40 people (57,1%) working prisoner that are diagnosed with mental disorders, and 53 people (61,6%) prisoner with incomes below GDP that are diagnosed with mental disorders The conclusion of the research is that there are no significant difference between education level, working status, and income level with mental disorders. However, there are tendency of prisoner with high level of education, lower income level, and ?working? working status with mental disorder."

"Inklusi keuangan adalah kondisi dimana seluruh pelaku ekonomi memiliki akses yang luas, terjangkau dan bermanfaat terhadap layanan keuangan yang berkualitas, berkelanjutan, dan aman sehingga dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya, baik berupa transaksi, pembayaran, tabungan, kredit dan asuransi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan inklusi keuangan dengan kemiskinan dan ketimpangan menggunakan bukti empiris dari 33 provinsi di Indonesia selama periode tahun 2009 – 2019, dengan metode estimasi fixed effects. Untuk mengetahui level inklusi keuangan di masing-masing provinsi, terlebih dahulu akan dilakukan penghitungan Indeks Inklusi Keuangan (IIK) Regional. Hasilnya diperoleh bahwa inklusi keuangan berpengaruh signifikan dalam mengurangi kemiskinan provinsi di Indonesia. Pada saat dilihat dengan ketimpangan, menunjukan bukti adanya hubungan non-linear berbentuk kurva U terbalik. Untuk hasil dekomposisi per dimensi, menunjukan bahwa dimensi akses secara signifikan berpengaruh terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di Indonesia dan menunjukan hubungan non-linear berbentuk kurva U terbalik terhadap ketimpangan tanpa dikontrol oleh variabel determinan ketimpangan lainnya. Sedangkan untuk dimensi penggunaan, menunjukan tidak adanya hubungan yang signifikan baik itu terhadap kemiskinan ataupun ketimpangan

---

Financial inclusion is a condition in which all economic actors have broad, affordable and beneficial access to quality, sustainable and safe financial services that can be used to meet their needs, whether in the form of transactions, payments, savings, credit and insurance. This study aims to see the nexus between financial inclusion, poverty and inequality by looking at empirical evidence from 33 provinces in Indonesia during the period 2009 - 2019, using the fixed effects estimation method. For this purpose, we construct Financial Inclusion Index (FII) in each province, using two dimensions, access dimensions and usage dimensions. The results show that financial inclusion has a significant effect in reducing poverty in Indonesia. On the other side, FII supports for the existence of an inverted U-curve relationship between financial inclusion and inequality. The results of the FII decomposition show that the access dimension has a significant effect on reducing poverty levels in Indonesia and supports for the existence of an inverted U-curve relationship with inequality. However, the usage dimension shows there is no significant relationship, either to poverty or inequality"

"ABSTRAKKecanduan media sosial adalah kegemaran terhadap penggunaan media sosial sehingga melupakan hal lainnya. Penggunaan media sosial saat ini juga terjadi pada kalangan remaja sehingga sudah menjadi bagian melekat pada kehidupan sehari-hari remaja, termasuk pada siswa remaja di SMA XYZ. Penggunaan media sosial dapat mempengaruhi segi moralitas, apatisme serta nilai akademik dari siswa di SMA XYZ. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola hubungan antara tingkat kecanduan media sosial terhadap tingkat moralitas, tingkat apatisme dan nilai akademik. Variabel lain yang diperhitungkan dalam model adalah kelas, gender, status nikah orang tua, uang saku per minggu siswa di SMA XYZ. Dari hasil analisis data yang didapatkan dengan menggunakan metode analisis data Partial Least Square, diketahui bahwa tingkat kecanduan media sosial mempengaruhi nilai akademik serta tingkat apatisme siswa di SMA XYZ, dan tingkat moralitas mempengaruhi nilai akademik siswa di SMA XYZ.

---

ABSTRACTSocial media addiction is craze about the use of social media until forget other things. The use of social media today also occurs among teenagers so it has become a part attached in the daily life of teenagers, including teenager students in XYZ high school. The use of social media can affect in terms of morality, apathy and academic score of students in XYZ high school. This study is to determine the pattern of relationship between social media addiction level to morality level, apathy level and academic score. Other variables to consider in model are class, gender, marital status of parents, pocket money per week of students in XYZ high school. From the results obtained by using data analysis method of Partial Least Square, it is known that social media addiction level affect academic score and apathy level of students in XYZ high school, and the morality level affect students rsquo academic score in XYZ high school."

"Saat ini mulai banyak negara yang melakukan kebijakan untuk memperbaiki distribusi pendapatan dan desentralisasi pada fungsi pengeluaran pemerintah daerah serta sumber pendapatannya. Dalam melaksanakan kebijakan tersebut, terdapat banyak faktor yang mempengaruhinya agar kebijakan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Penelitian ini menyelidiki efek desenrtralisasi fiskal terhadap disparitas pendapatan pada 508 Kabupaten/Kota di Indonesia selama periode 2010-2019.

Hasil ini meneliti sejauh mana tanggung jawab pembelanjaan daerah dan perpajakan yang diberikan kewenangannya kepada daerah. Hasil analisis menunjukkan pada intervensi kebijakan desentralisasi fiskal pada tahun 2015, dapat menurunkan disparitas pendapatan pada tahun setelah dilakukannya intervensi dan tahun-tahun setelahnya. Namun, hasil tersebut tidak menunjukkan adanya signifikansi dari kedua variabel desentralisasi fiskal. Namun, terdapat hasil yang berbeda pada tingkat kabupaten dan tingkat kota. Dimana hasilnya menunjukkan jika desentralisasi pada tingkat kota lebih baik dibandingkan desentralisasi pada tingkat kabupaten. Selanjutnya, Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang terjadi sejak tahun 2015 terbukti dapat menurunkan disparitas pendapatan pada tingkat daerah.

---

Currently, many countries are starting to implement policies to improve income distribution and decentralization of the expenditure function of local governments and their sources of income. In implementing the policy, there are many influnced factors. This study investigates the effect of fiscal decentralization on income disparities in 508 regencies/municipalities in Indonesia during the 2010-2019 period.

This result examines the extent to which regional expenditure and taxation responsibilities are given to the subnational governments. The results show that the fiscal decentralization policy intervention in 2015, can reduce income disparities in the year after the intervention and in the years after. However, these results do not indicate the significance of the two variables of fiscal decentralization. However, there are different results at the regencies and municipalities levels. Where the results show that decentralization at the municipalities level is better than decentralization at the regencies level. Furthermore, Pemilihan Kepala Daerah Langsung since 2015 have been proven to reduce income disparities at the subnational level."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan perusahaan terhadap pengungkapan emisi karbon. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh kinerja lingkungan dan tata kelola tingkat negara mempengaruhi hubungan kinerja keuangan dengan pengungkapan emisi karbon. Proksi kinerja lingkungan negara menggunakan Environmental Performance Index (EPI), sedangkan proksi tata kelola negara menggunakan Worldwide Governance Indicator (WGI). Sampel penelitian ini adalah 717 observasi yang memiliki skor pengungkapan emisi karbon tahun 2011-2013 dan Environmental Performance Index serta Worldwide Governance Indicators pada tahun 2010-2012. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kinerja keuangan berbasis akuntansi maupun pasar memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Selanjutnya hasil dari penelitian ini, kinerja lingkungan negara memperkuat hubungan kinerja keuangan berbasis akuntansi dan pasar dengan pengungkapan emisi karbon. Selanjutnya, tata kelola negara tidak memiliki pengaruh terhadap hubungan kinerja keuangan berbasis akuntansi dan pasar dengan pengungkapan emisi karbon diduga disebabkan oleh keketatan negara terhadap kinerja lingkungan terkait emisi karbon tidak dapat menyentuh pengaturan terhadap kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan emisi karbon yang masih bersifat sukarela. Dengan demikian, pengaruh kinerja keuangan berbasis akuntansi dan pasar sama-sama tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon di negara yang memiliki governance semakin baik atau semakin buruk.

---

This study aims to examine the effect of the financial performance on carbon emissions disclosure. Furthermore, this study is also aims to examine the effect of environmental performance and governance in the country level on influencing the relation of financial performance and carbon emissions disclosure. A proxy for the country level environmental performance used the Environmental Performance Index (EPI), while the proxy governance used the Worldwide Governance Indicators. The sample of this study are 717 observations which had carbon emissions disclosure, Environmental Performance Index and the Worldwide Governance Indicators in 2010-2012. The results of this study demonstrate that financial performance with accounting-based and market-based measurement have a positive significant effect on the carbon emissions disclosure. Furthermore, the results of this study, the environmental performance strengthened relationship between accounting-based measurement and market-based measurement between financial performance and carbon emissions disclosure. Furthermore, the country level governance has no significant effect for relationship between financial performance with accounting based measurement and carbon emissions disclosure due to the stringency country that related to the environmental performance policy of carbon emissions cannot touch regulation of the company's obligation to make carbon emission disclosure which still voluntary. Therefore, the effect of accounting based and market based measurement of financial performance equally have no effect on the carbon emission disclosure in countries that have better or worse governance."