Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam rangka memenuhi kebutuhan pengembangan teknologi, Indonesia bergantung kepada alih teknologi. Alih teknologi tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah melalui penanaman modal. Penelitian ini menganalisis bagaimana pengaturan alih teknologi dalam kerangka penanaman modal asing di Indonesia, dan bagaimana alih teknologi pada PT Samudera JWD Logistics sebagai Perusahaan Penanaman Modal Asing. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara dengan narasumber yang kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Pengaturan mengenai alih teknologi melalui penanaman modal diatur dalam Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 81 angka 7 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Namun, belum terdapat ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur alih teknologi melalui penanaman modal. Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku lembaga yang mengawasi kegiatan penanaman modal belum melakukan pengawasan yang baik terhadap pelaksanaan alih teknologi dalam penanaman modal. Kemudian, salah satu perusahaan penanaman modal di Indonesia adalah PT Samudera JWD Logistics. Sebagai perusahaan penanaman modal asing, PT Samudera JWD Logistics diwajibkan untuk melakukan alih teknologi. Namun, PT Samudera Sarana Logistic belum berhasil melaksanakan alih teknologi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, seharusnya segera dirumuskan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara terpirinci mengenai alih teknologi di Indonesia dan bagi PT Samudera JWD Logistics serta perusahaan penanaman modal lainnya yang menggunakan tenaga kerja asing, diharapkan untuk melaksanakan alih teknologi.

---

In order to meet the needs of technology development, Indonesia depends on technology transfer. This technology transfer can be done in various ways. One of them is through investment. This study analyzes how technology transfer arrangements in the framework of foreign investment in Indonesia, and how technology transfer at PT Samudera JWD Logistics as Foreign Investment Company. This study used a normative juridical method with data collection through literature study and interviews with informants which were then analyzed using qualitative methods. Regulations regarding technology transfer through investment are regulated in Article 10 paragraph (4) of Law Number 25 of 2007 concerning Investment, Article 81 number 7 letter a and letter b Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and Article 5 letter c Ministerial Regulation Number 10 of 2018 concerning Procedures for the Use of Foreign Workers. However, there are no further provisions regarding the procedure for technology transfer through investment. The Investment Coordinating Board as the institution that oversees investment activities has not properly supervised the implementation of technology transfer in investment. Then, one of the investment companies in Indonesia is PT Samudera JWD Logistics. As a foreign investment company, PT Samudera JWD Logistics is required to transfer technology. However, PT Samudera Sarana Logistic has not succeeded in implementing technology transfer as stipulated in statutory regulations. Thus, laws and regulations should be formulated in detail regarding technology transfer in Indonesia and for PT Samudera JWD Logistics and other investment companies that use foreign workers, it is hoped that they will carry out technology transfer."

"Indonesia bertujuan untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045 yang mengharuskan negara untuk mentransformasi perekonomiannya. Salah satu cara untuk meningkatkan sektor manufaktur adalah dengan menggunakan penanaman modal asing. Selain itu, penanaman modal asing diyakini dapat mentransfer teknologi ke negara penerima. Dengan menggunakan fixed effect, penelitian ini menemukan bahwa teknologi transfer investasi asing langsung ke Indonesia terlihat pada tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Penelitian ini menemukan bahwa tenaga kerja, produksi, dan modal sebagai saluran mekanisme transfer teknologi di Indonesia. Selain itu, inovasi memengaruhi transfer teknologi sementara tidak terdapat bukti yang kuat untuk mendukung dampak dari penelitian dan pengembangan.

---

Indonesia aims to be a high-income country in 2045, which requires it to transform its economy. One of the ways is by increasing the manufacturing sector using foreign direct investment. In addition, foreign direct investment is believed to transfer technology to the receiving country. By using fixed effect, this study found that foreign direct investment transfer technology to Indonesia which is seen in higher productivity levels. This research discovered that employment, production, and capital as the channel of transfer technology in Indonesia. Furthermore, innovation is found to affect technology transfer, while no evidence is found to support the impact of research and development."

"Tulisan ini menganalisis mengenai praktik penyelundupan hukum yang dilakukan melalui nominee agreement saham dalam penanaman modal asing di Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Penyelundupan hukum merupakan suatu teori dalam hukum perdata internasional terkait suatu perbuatan untuk menggunakan hukum yang dianggap lebih menguntungkan dengan cara mengesampingkan penggunaan hukum yang seharusnya berlaku bagi pelaku penyelundupan hukum. Dalam penanaman modal asing di Indonesia, penyelundupan hukum melalui nominee agreement saham dilakukan sebab adanya pembatasan kepemilikan modal asing di Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwasanya nominee agreement saham secara nyata merupakan tindakan penyelundupan hukum di Indonesia sebab hal ini dilarang penggunaannya dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Untuk mengesampingkan keberlakuan hukum tersebut, maka pihak asing membuat nominee agreement saham agar mereka bisa melakukan penanaman modal di Indonesia tanpa terbentur pembatasan kepemilikan saham asing dalam hukum Indonesia dan seakan-akan hukum Indonesia tersebut tidak berlaku bagi dirinya. Hal ini berpotensi mengganggu iklim investasi di Indonesia dan membuat suatu persaingan usaha yang tidak sehat dalam penanaman modal di Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan tindakan sanksi berupa denda administratif terhadap pelaku penyelundupan hukum melalui nominee agreement saham yang dapat ditegakkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau Kementerian Investasi.

---

This paper analyzes the practice of evasion of law carried out through nominee shareholders agreements in foreign investment in Indonesia. This study is conducted using doctrinal legal research methods. Evasion of law is a theory in private international law related to an act of using a more favorable law by bypassing the law that should apply to the perpetrator of the evasion. In foreign investment in Indonesia, evasion of law through nominee shareholders agreements occurs due to restrictions on foreign ownership in Indonesia, as stipulated in Presidential Regulation Number 49 of 2021 concerning Business Fields for Investment. This study finds that nominee shareholders agreements are clearly an act of evasion of law in Indonesia because their use is prohibited under Article 33 paragraph (1) of Law Number 25 of 2007 concerning Investment. To circumvent this law, foreign parties create nominee shareholders agreements so that they can invest in Indonesia without facing restrictions on foreign share ownership in Indonesian law, thereby making it seem as if Indonesian law does not apply to them. This potentially disrupts the investment climate in Indonesia and creates unhealthy business competition in foreign investment. Therefore, administrative fines as sanctions are needed for perpetrators of evasion of law through nominee shareholders agreements, which can be enforced by the Investment Coordinating Board or the Ministry of Investment."

"Pengkajian literatur menyimpulkan dampak korupsi terhadap proses pelaksanaan penanaman modal Foreign Direct Invesment (FDI) termasuk penilaian country-risk factors dari sebuah negara untuk dijadikan tempat FDI. Analisis statistikal serta ekonometrik banyak meneliti kerterkaitan antara distribusi spasial FDI dengan unsur infrastruktur negara penerima FDI khususnya kekuatan sentrifugal maupun sentripetal sebagai pergualatan kemampuan negara itu dalam memberikan iklim yang kondusif bagi FDI. Bagi sebuah negara yang 'haus' akan FDI, Indonesia memerlukan kesadaran (baru) yang signifikan dan bersifat "fatal" terhadap masuk atau tidaknya FDI ke dalam negeri khususnya FDI dari negara negara barat."

"Studi ini menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal dan faktor-fakto penarik lokasi industri yang dipertimbangkan oleh pemilik modal dalam melakukan investasi di Indonesia. Dengan menggunakan analisis ekonometrika model panel data dan count data serta memperhatikan robustness dari model, penelitian ini mendapatkan bukti empiris bahwa desentralisasi fiskal mempunyai dampak yang signifikan bagi peningkatan FDI di Indonesia. Proporsi PAD dan belanja modal menunjukkan aktivitas perkonomian di suatu daerah akan mendorong terjadinya peningkatan infrastruktur dan akhirnya akan menarik masuknya FDI. Selain itu, kualitas sumber daya manusia, kemudahan dalam proses perizinan, tingkat elektrifikasi, aksesibilitas jalan dan tingkat upah yang kompetitif akan mendorong masuknya FDI ke suatu daerah.

---

This study analyzed the effect of fiscal decentralization and industrial location considered by foreign investor in Indonesia. By using the econometric analysis of the panel data model, count data and observe the robustness of the model, this research obtain empirical evidence that fiscal decentralization has a significant impact on the inflow FDI in Indonesia. The proportion of revenue and capital expenditure in economy showed activity in the each region to encourage the improvement of infrastructure and ultimetely attracting more FDI. In addition, the quality of human resources, licensing process, the level of electrification, road accessibility and competitive salary levels will encourage the inflow of FDI in Indonesia."

"Kebijakan pemerintah membangun kawasan dan pemberian status kawasan khusus pada daerah tertentu seperti KEK, FTZ, dan KSN untuk menarik investasi, merupakan bentuk aglomerasi spasial ekonomi di Indonesia. Eksternalitas positif dari aglomerasi tersebut akan menghasilkan efisiensi biaya-biaya akuisisi usaha, faktor produksi, dan informasi. Oleh karena itu, aglomerasi dapat menarik pertumbuhan realisasi investasi penanaman modal asing (PMA). Penelitian ini mengukur dampak aglomerasi akibat kebijakan pemerintah dalam menarik PMA yang didasarkan atas tipe sumber dana investasi (asing atau lokal) serta dikontrol oleh beberapa faktor determinan investasi lainnya. Menggunakan regresi data panel dari 34 provinsi di Indonesia dengan periode waktu 2013–2019, hasil penelitian menunjukkan bahwa aglomerasi investasi asing berdampak positif bagi PMA.

---

Government policy to establish regional concentration and the granting special area status to certain areas such as KEK, FTZ, and KSN to attract investment, is a form of economic spatial agglomeration in Indonesia. Positive externalities coming from agglomeration results in the reduction of business acquisition costs, production factors, and information. Therefore, agglomeration can encourage the growth of foreign direct investment (FDI). This study measures the impact of agglomeration on the FDI based on the type of source of investment funds (foreign or local) and controlled by several other determinants. Using a panel of regression data from 34 provinces in Indonesia with a time period of 2013 - 2019, the results show that the agglomeration of foreign investment has a positive impact on FDI."

"ABSTRAKAdanya penanaman modal asing (PMA) tidak hanya memberikan dampak positif terhadap perekonomian tapi juga dampak negatif. Salah satu dampak negatif dari PMA adalah meningkatnya ketimpangan. Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu permasalah yang dihadapi oleh Indonesia. Selama periode tahun 2010 sampai dengan 2014, terjadi tren kenaikan ketimpangan yang ditandai dengan naiknya indeks gini dan turunnya kontribusi pengeluaran kelompok masyarakat berpengeluaran rendah. Penelitian ini menggunakan data dari 33 provinsi di Indonesia selama periode waktu tahun 2010 sampai dengan 2015 untuk mengukur dampak dari PMA terhadap ketimpangan yang diproksi dengan indeks gini dan kriteria Bank Dunia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PMA memiliki hubungan dengan ketimpangan. Masuknya PMA yang diikuti dengan adanya transfer teknologi membuat produktivitas tenaga kerja meningkat yanag kemudian akan menaikkan pendapatan tenaga kerja. Hal tersebut kemudian akan meningkatkan ketimpangan pendapatan.

---

ABSTRACT Not only bring a positive impact to the economy of a country, foreign direct investment (FDI) also bring a negative impact. One of the negative impact of globalization is inequality. Inequality is one of many problem in Indonesia. From 2010 to 2014 there is a rise in inequality with the rise of gini index and the decrease in the contribution of low income groups. Using the data from 33 provinces in Indonesia from 2010 to 2015 to determine the impact of FDI towards inequality. The result show FDI have impact toward inequality. FDI inflow will be followed by transfer of technology which will increase the workers productivity. That increase in productivity will lead to higher income that will result in increase in inequality."

"Tesis ini mengkaji putusan ICSID dalam sengketa antara Rafat Ali Rizvi melawan Republik Indonesia yang diputus berdasarkan Bilateral Investment Treaty ('BIT') antara negara Indonesia dan negara Inggris, Agreement between the Government of United Kingdom and Northern Ireland and the Government of the Republic of Indonesia for the Promotion and Protection of Investments, yang ditandatangani pada tanggal 27 April 1976 dan mulai berlaku tanggal 24 Maret 1977. Permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah (i) apakah yang menjadi pokok sengketa antara Rafat Ali Rizvi melawan Republik Indonesia dan (ii) bagaimana pendapat majelis arbitrase ICSID yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dikaitkan dengan penafsiran atas ketentuan BIT dalam sengketa penanaman modal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pokok sengketa yang terjadi adalah masalah proses dan prosedur masuknya penanaman modal asing (admission process) yang harus dilalui investor berdasarkan BIT. Proses tersebut menentukan legalitas penanaman modal yang dilakukan. Tidak terpenuhinya admission process tersebut menjadikan Majelis Arbitrase ICSID tidak memiliki yurisdiksi untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut sehingga pokok perkara tidak dapat diperiksa. Penafsiran atas ketentuan-ketentuan dalam BIT utamanya menggunakan Pasal 31 ayat (1) Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian, khususnya penafsiran berdasarkan makna biasa dari rumusan ketentuan BIT. Kajian tesis ini menyimpulkan bahwa penanaman modal yang dilakukan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) BIT mengenai admission process sehingga Majelis Arbitrase menyatakan tidak memiliki yurisdiksi untuk memeriksa perkara tersebut. Majelis Arbitrase menafsirkan frasa 'granted admission in accordance with' dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) BIT antara Indonesia dan Inggris berdasarkan Konvensi Wina 1969 tentang hukum perjanjian khususnya Pasal 31 ayat (1). Penggunaan aturan penafsiran tersebut juga ditemukan dalam putusan-putusan ICSID lainnya yang menafsrikan ketentuan BIT yang serupa dengan ketentuan BIT antara Indonesia dan Inggris.

---

This thesis analyzes the decision of ICSID tribunal in the case between Rafat Ali Rizvi v. Republic of Indonesia based on Bilateral Investment Treaty ('BIT') between Indonesia and United Kingdom, Agreement between the Government of United Kingdom and Northern Ireland and the Government of the Republic of Indonesia for the Promotion and Protection of Investments, signed on 27 April 1976 and entered into force on 24 March 1977. The research questions of this thesis are (i) what is the subject matter of the case between Rafat Ali Rizvi v. Republic of Indonesia; (ii) how is the opinion of the Tribunal in examining and adjudicating the case related to the interpretation of BIT provisions in investment disputes. The method used in analyzing the problems is normative legal research method.

Research result shows that the subject matter of the case is the admission process of foreign investment. There is admission process that should be followed based on BIT in that process which determines the legality of the investment. This legality requirement is related to ICSID jurisdiction. If these processes are unfulfilled, the ICSID tribunal will not have jurisdiction on the case. Thus, the merit of the case will not be examined. The rule of interpretation used is mainly the provision of Article 31 (1) of the 1969 Vienna Covention on the Law of Treaty especially interpretation based on the ordinary meaning of the BIT provision.

This study concludes that the Claimant's investment does not fulfil the provision of Article 2 (1) of BIT between Indonesia and United Kingdom concerning the admission process that the Tribunal does not have jurisdiction on the case. The Tribunal inbterprets the phrase 'granted admission in accordance with' in the provision of Article 2 (1) of the BIT based on the 1969 Vienna Convension on the Law of Treaty especially Article 31 (1) concerning interpretation based on the ordinary meaning of the BIT provision. The use of this rule of interpretation is also found in other ICSID decisions which interpret similar phrase of BIT as that in the BIT between Indonesia and United Kingdom."

"Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang berusaha untuk menarik investasi langsung asing dengan harapan akan membawa ekster-nalitas positif. Salah satu eksternalitas ini adalah teknologi asing yang lebih maju yang jika terserap oleh perusahaan domestik dapat meningkatkan produktivitas. Penelitian-penelitian sebelumnya tentang subyek ini masih menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda. Tetapi jika kita boleh menarik kesimpulan, bisa dikatakan bahwa hasil penelitian pada setiap negara tergantung dari karakteristik negara yang bersangkutan. Penelitian ini mencoba untuk menguji dampak dari transfer teknologi asing yang ikut terbawa melalui FDI di sektor manufaktur Indonesia. Hal ini akan dilakukan dengan mengukur berbagai jenis efek spillover pada setiap perus-ahaan di sektor tersebut. Metode ini dibangun dengan menggunakan data cross-section tingkat perusahaan dari data perusahaan manufaktur Indonesia pada dua periode yang berbeda (2006 dan 2010) yang didapat dari Biro Pusat Statistik Indonesia. Kami menggunakan total faktor produktivitas dari setiap perusahaan dalam mengukur efek spillover terhadap tingkat produk-tivitas perusahaan tersebut. Kami menemukan bukti yang menunjukkan bahwa peningkatan FDI pada tingkat industri 4 digit dan 2 digit meningkatkan tingkat produktivitas pe-rusahaan domestik di industri yang sama. Lebih lanjut, Kami juga menemukan bahwa keberadaan perusahaan asing pada tingkat propinsi di Indonesia ternyata memiliki dampak positif pada produktivitas perusahaan domestik di propinsi yang sama. Hasil penelitian ini juga menemukan bah-wa spillover melalui keterkaitan ke belakang dan ke depan antara industri pada tingkat dua digit memiliki efek yang sama terhadap produktivitas pe-rusahaan domestik yang juga meningkatkan tingkat produktivitas perus-ahaan dalam negeri.

---

Indonesia is one of many developing countries that are trying to attract in-ward foreign direct investment with the expectation that it will also brought positive externalities. One of these externalities is the more advanced for-eign technology which if spilled to the domestic firms can increase their productivity. There are mixed results in the previous studies on this subject. But if we take the general consensus, the results between each countries de-pends of the characteristics of the country.

This research tries to examine the impact of the foreign technology transfer through the channel of FDI in Indonesian manufacturing sector. It will con-duct by measuring the various types of spillover effect within these firms. The method is constructed by using the firm level cross sectional data of Indonesian manufacturing firms in two different period (2006 and 2010) that is collected from Indonesian Central Bureau of Statistics. We use total factor productivity of a firm in measuring the spillover effects on the productivity level.

We find suggestive evidence that an increase in FDI at the 4-digit and 2-digit industry level raises the rate of productivity of domestic firms in the same industry. Then we find that the presence of foreign firms in provincial level in Indonesia is proved to have positive impacts on the domestic firm productivity in the same province. We also find that spillovers through backward and forward linkages between industries at the two-digit level have similar effects on the productivity of domestic firms which also in-crease the domestic firms productivity level. Thus, this reseach can address the quality of inward FDI to Indonesian man-ufacturing firms. Whether it fulfills the target of quality FDI that assigned by Indonesian Coordinating Board for Investment or not."