Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan di Kota Depok belakangan ini mengalami banyak kemajuan, secara fisik maupun non fisik. Kota Depok berperan sebagai salah satu kota penyangga di wilayah Jabodetabek. Penelitian dilakukan untuk menganalisis perkembangan wilayah di Kota Depok dan kesesuaiannya dengan arahan pengembangan struktur ruang dalam kebijakan RTRW di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan metode indeks komposit untuk menentukan tingkat perkembangan wilayah Kota Depok dan metode uji chi square untuk melihat hubungan antara tingkat perkembangan wilayah dengan lokasi kawasan arahan pengembangan struktur ruang. Variabel dalam penelitian ini adalah jumlah fasilitas sosial dan ekonomi, kependudukan, dan aksesibilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perkembangan wilayah Kota Depok sejak 2009-2019 bergerak ke arah utara, selatan, dan tenggara, dilihat dari bertambahnya kelurahan yang tingkat perkembangan wilayahnya menjadi “Sedang”. Tahun 2009 kelurahan dengan indeks perkembangan wilayah tertinggi adalah Kelurahan Abadijaya. Kemudian di tahun 2019 kelurahan dengan indeks perkembangan wilayah tertinggi adalah Kelurahan Depok. Daerah PPK dan 4 SPK (SPK Cinere, SPK Cimanggis, SPK Tapos, dan SPK Cipayung) telah menjadi pusat perkembangan kota dan daerah yang mengalami perkembangan pun semakin meluas, dalam hal ini adalah kelurahan. Sehingga dapat dikatakan bahwa arahan struktur ruang kota depok dengan kondisi eksisting telah sesuai dan dapat mendorong perkembangan wilayah di daerah PPK dan SPK

---

Development in Depok City has recently experienced a lot of progress, both physically and non-physically. Depok City has a role as one of the buffer cities in the Jabodetabek area. This research needs to be done to analyze the regional development in Depok City and its suitability with the spatial structure development direction in the RTRW policy in Depok City. This study uses the composite index method to determine the level of development of the Depok City area and the chi-square test method to see the correlation between the level of regional development and the location on the directional area for the development of spatial structures. The variables in this study are the number of social and economic facilities, population, and accessibility. The results of this study indicate that the development of the city of Depok since 2009-2019 is to the noopen green space, south, and southeast, as sees from number of sub-districtwhose development levels have become “moderate”. The sub-district in 2009 with the highest development index was Sub-district Abadijaya. Then in 2019 the sub-district with the highest regional development index is Sub-district Depok. The PPK area and 4 SPKs (Cinere, Cimanggis, Tapos, dan Cipayung) have become the center of urban development and areas that are experiencing more widespread development, in this case are sub-district. So it can be said that the direction of the Depok City spatial structure with the existing conditions is suitable and can encourage regional development in the PPK and SPK areas."

"Dengan dibangunnya kereta cepat Jakarta-Bandung, Walini sebagai salah satu stasiun pemberhentiannya memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Penelitian ini dilakukan untuk membuat desain konseptual dari konsep pengembangangan wilayah Kota Baru Walini sebagai Technology Park dan menghitung biaya investasi yang dibutuhkan. Konsep technology park berfokus pada industry-industri high tech dan kawasan-kawasan riset. Jenis industry yang akan dibangun adalah industry mobile phone, semokonduktor, dan komponen. Sedangkan untuk kawasan riset terdiri dari science park, bio techno park, geo park, art techno park, dan industrial park. Untuk mengetahui besar biaya investasi, dilakukan studi literature atau benchmarking pada industry dan kawasan yang telah ada. Wilayah yang akan dikembangkan seluas 1126 ha. Hasil dari penelitian ini adalah pengembangan kawasan Technology Park terdiri dari berbagai jenis industry, kawasan residensial, kawasan komersial, kawasan universitas, dan kawasan riset dan pengembangan, dan infrastruktur pendukung. Biaya investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan wilayah adalah Rp 257,466,389,150,559.

---

With the development of Jakarta Bandung high speed train, Walini as one of the stop station has a great opportunity to be developed. This research intend to develop the conseptual desain of Kota Baru Walini regional development as Technology Park and calculating the initial cost to build the area. Technology park focused on high tech industries and research area. Hight tech industry that will be develop is mobile phone industry, semiconductor industry, dan component manufacture. For the research area, will be developed science park, bio techno park, geo park, art techno park, and industrial park. The method to determine the initial cost is by literature study and benchmarking from the industry or the area that already exist. The area that will be developed has 1126 ha. The result from this research is, the development of Technology Park will consist of high tech industries, residential area, commercial area, university, research and development area, and supportive infrastructure. The initial cost to develop the area is Rp 257,466,389,150,559. "

"Transportasi memegang peranan penting dalam menunjang manusia melakukan kegiatan dan pergerakannya. Berkembangnya transportasi berarti meningkat pula tingkat kemudahan penduduk untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa, tumbuhnya usaha-usaha pelayanan dan memudahkan pengangkutan serta pemasaran hasilproduksi pertanian. Dengan adanya peningkatan kernudahan tersebut, maka akan mempengaruhi perkembangan penduduk, tingkat pendidikan tenaga kesehatan, lapangan usaha dan kegiatan usaha. Sehubungan dengan itu, tujuan dari tulisan ini ingin mengetahui pengaruh perkembangan transportasi di jalur Utara dan Selatan Jakarta-Bandung terhadap perkembangan wilayah di sekitar jalur jalan tersebut."

"Risiko kredit dan risiko likuiditas merupakan indikator penting untuk menentukan kesehatan bank. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh pertumbuhan kredit terhadap risiko kredit dan risiko likuiditas pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel pada 21 Bank Pembangunan Daerah di Indonesia pada periode tahun 2011 sampai dengan 2021 dengan data yang bersumber dari laporan tahunan keuangan pada masing – masing bank. Hasil analisis data memperlihatkan pertumbuhan kredit berpengaruh signifikan terhadap risiko kredit namun tidak berpegaruh signifikan terhadap risiko likuiditas. Penelitian ini dapat memberikan informasi pengaruh fenomena pertumbuhan kredit terhadap risiko kredit dan risiko likuiditas pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia yang menjadi dasar informasi dan pertimbangan kebijakan dalam mengoptimalkan tingkat kredit maupun gambaran risiko kredit dan risiko likuiditas pada Bank Pembangunan Daerah.

---

Credit risk and liquidity risk are important indicators to determine the health of banks. This research aims to investigate the influence of credit growth on credit risk and liquidity risk at Regional Development Banks in Indonesia. The study utilizes a panel data regression method on 21 Regional Development Banks in Indonesia during the period from 2011 to 2021, using data sourced from the annual financial reports of each bank. The results of the data analysis show that credit growth has a significant effect on credit risk but does not have a significant effect on liquidity risk. This research provides information on the influence of credit growth on credit risk and liquidity risk at Regional Development Banks in Indonesia, which serves as the basis for information and policy considerations in optimizing the level of credit as well as the overview of credit risk and liquidity risk in Regional Development Banks."

"Skripsi ini membahas tentang formulasi suatu kebijakan publik yaitu Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 tahun 2011 tentang pendirian PDAM Kota Depok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang melatarbelakangi pemerintah daerah Kota Depok mencetuskan ide untuk mendirikan PDAM Kota Depok pada tahun 2011 dan meneliti mengapa kebijakan ini belum dapat terimplementasi. Melalui pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, peneliti dapat mengetahui dan melakukan analisis terhadap proses formulasi dengan menggunakan tipikal model formulasi kebijakan yang ada dalam proses formulasi ini dan berbagai alasan yang membuat kebijakan ini belum terimplementasi. Hasil dari penelitian ini adalah proses formulasi yang dilakukan melalui empat tahap dengan tipikal model formulasi yaitu model campuran antara model elite dan model kelembagaan. Sementara itu, hal-hal yang menyebabkan kebijakan ini belum terimplementasi adalah belum adanya landasan hukum untuk mengambil alih aset yang dimiliki Kota Depok di PDAM Tirta Kahuripan dan manajemen organisasi yang belum disusun strukturnya.

---

This thesis discusses the formulation of public policy is a Regional Regulation No. 10 of Depok in 2011 on the establishment of PDAM in Depok City. This study aims to determine and analyze the things that are behind the regional government of Depok City PDAM had the idea to establish the city of Depok in 2011 and examines why this policy can not be implemented.

Through the approach used in this study is a qualitative approach, researchers can learn and perform analysis on the process of formulation by using a typical model of policy formulation is in the process of this formulation and a variety of reasons that make this policy has not been implemented.

The results of this study is the formulation process carried out through four stages of a typical model of the mixed model formulation of the elite models and institutional models. Meanwhile, things that cause this policy has not been implemented is the absence of legal basis to take over the Depok City?s assets held in PDAM Tirta Kahuripan and organizational management structure that has not been compiled."

"The Dialogues in Urban and Regional Planning series offers a selection of some of the best scholarship in urban and regional planning from around the world. The internationally recognized authors of these award-winning papers take up a range of salient issues from the theory and practice of planning.This 6th volume incorporates essays that explore the salient issue commonly referred to as "The Right to the City." This theme speaks to a growing new movement within planning theory and practice with multiple aims and strategies but with the common objective of advancing a more just and equitable world. The right to the city functions as a manifesto advancing academic explorations of the opportunities for, and barriers to, expanding human and environmental justice. At the same time, it extends beyond academic inquiry to engage directly with the policy, legal and political dimensions of human rights. The right to the city has been invoked by global bodies such as United Nations-Habitat and the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization to bolster not only their agendas around fundamental human rights but advance urban policies promoting inclusion, sustainability, and resilience. Dialogues 6 offers engaging explorations into the academic expeditions by the global planning community that have helped to energize this movement. The papers assembled here through processes of peer review represent an invaluable collection to untangle the complexities of this dynamic new approach to urban and regional planning.The Dialogues in Urban and Regional Planning (DURP) series is published in association with the Global Planning Education Association Network (GPEAN) and its member national and transnational planning schools associations."

"ABSTRAKSepuluh negara anggota ASEAN yang berada di Asia Tenggara setiap tahunnya melakukan kegiatan pembangunan untuk memajukan kesejahteraan negaranya. Dengan adanya kegiatan pembangunan maka dapat diamati kecenderungan pembangunan di Asia Tenggara selama kurun waktu satu dasawarsa terakhir. Kecenderungan pembangunan dapat diperlihatkan dalam bentuk pola keruangan baik pada tingkatan suatu negara maupun satu kawasan Asia Tenggara. Dengan menetapkan batasan tiga aspek pembangunan yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan fisik dan pembangunan manusia, pola pembangunan regional di Asia Tenggara diamati cenderung berkembang kearah pembangunan manusia. Berdasarkan penilaian terhadap empat belas indikator pembangunan, negara Indonesia mengungguli negara lain dengan total nilai bobot tertinggi dan memiliki konsistensi paling seimbang dari hubungan antaraspek pembangunan di kawasan Asia Tenggara.

---

ABSTRAKTen ASEAN member countries in Southeast Asia annualy undertake development activities to advance their welfare. With the development activity, it can be observed the development trend in Southeast Asia during the last decade. The development trend can be shown in the spatial pattern either at the level of country or regional of Southeast Asia. By setting limitations on three aspects of development that are economic development, physical development and human development, the pattern of regional development in Southeast Asia is observed to develop towards human development. Based on an assessment of fourteen development indicators, the Indonesian state outperformed other countries with the highest total weighted value and has the most balanced consistency of inter developmental relations of development in Southeast Asia."

"ABSTRACTThe current development paradigm is still dominated by the neoclassical economic perspective which sees economic development as a mechanical and simplistic process, without the need to look at aspects of respect, protection, and fulfillment of human rights, although, human rights is the first state responsibility of government. As a result, human rights are not the focus of development policy-making. Human rights and development have a mutually reinforcing relationship that will direct the efforts towards a higher quality of development.On this basis, this study shines a spotlight and examines the management of regional development planning with a human rights basis. To get an idea of ​​the reality, researchers use three areas as a sample, namely: Batang (Central Java), Trenggalek (East Java), and Tanjungpinang (Riau Islands). Existing practices are examined with a human rights-based approach, namely: the formulation process, main content, implementation mechanisms, and protection and restoration. Furthermore, a descriptive qualitative approach is selected to describe the process, understand the nonconformities as well as identify the planning process and the implementation of the development plan. For that, primary data collection is done through interview techniques, focused discussions, and field observation. While for secondary data collection through a literature study. The study shows that the fulfillment of the right to healthcare, education, and food has become priorities in regional development planning. A more transparent and accountable planning approach also opens opportunities to make human right-based development planning as the mainstream. The prerequisites driving factors lie in the dynamics of regional regulation and the commitment of the regional heads with the vision and mission outlined in the RPJMD, including a commitment to maintain a transparent, accountable and clean bureaucracy. In conclusion, the transparent planning approach in the RPJMD needs to be balanced by using human rights standards to improve the quality of human development in the region."

"ABSTRAKPerkembangan industri manufaktur mempunyai dampak ganda(multi plier effects) atas perkembangan sektor-sektor konstruksi,keuangan, perhubungan, perdagangan, jasa-jasa manfaat umum (publicutilities) dan jasa-jasa lainnya. Dengan demikian peranan industrimanufaktur sebagai ujung tombak terhadap sektor-sektor lain disuatu wilayah (leading sector), tidak saja membuka lapangan kerjadi sektor itu sendiri, akan tetapi juga di sektor-sektor lainnya.Persoalan yang diajukan adalah : 1) Bagaimana perkembanganindustri manufaktur di Kecamatan Jatiuwung Kotamadya Tangerang?dan 2) Bagaimanakah Pengaruhnya terhadap perkembangan wilayah diKecamatan Jatiuwung?Yang dimaksud dengan peranan industri manufaktur dalam penelitianini adalah dampak atau pengaruh yang diberikan oleh perkembanganindustry yang bersangkutan terhadap perkembangan wilayahnya.Perkembangan industri manufaktur dalan penelitian ini dilihat dariperubahan jumlah industri manufaktur dan perubahan penyerapantenaga kerjanya. Sedangkan perkembangan wilayah dilihat dariperubahan kerapatan jalan, perubahan prosentase luas daerah terbangun, perubahan kepadatan penduduk dan perubahan penyerapan tenaga kerja jasa dan perdagangan.Metode analisis yang digunakan adalah metode super-impossed petauntuk mengetahui hubungan antara perkembangan industri manufakturdan perkembangan wilayahnya, dengan menampalkan peta perkembanganIndustri Manufaktur dengan peta-peta variabel perkembanganwilayah, serta dengan peta perkembangan wilayah. Untuk mengetahuibesarnya kekuatan hubungan digunakan metode statistik Contingencycoefficient (Cc).Perkemangan industri manufaktur di Kecamatan Jatiunung Tahun1987-1993, yang temasuk kelas tinggi terutama berada di bagiantengah wilayah penelitian yaitu Kelurahan Pasir Jaya, Jatake,Gandasari, Keroncong dan Gebang Raya. Dan yang temasuk dalankelas sedang terutama berada di pinggiran wlayah penelitian yaituKelurahan Gembor, Periuk Jaya, Cibodas dan Panunggangan Barat.Industri manufaktur umumya berkenbang pada jalur utama dan jalurpendukung.Hasil korelasi nenunjukkan bahna perkembangan industri manufaktur terdapathubungan yang kuat dan positif dengan perubahan kerapatanjaringan (Ce = 0,71), keiudian juga dengan perubahan prosentasehias daerah terbangun (Cc = 0,65), dengan perubahan kepadatanpendidik (Cc = 0,67) dan dengan perubahan penyerapan tenaga kerjajasa dan perdagangan (0,61), serta dengan perkembangan wilayahnya(Cc = 0,60). Secara keseluruhan hasil korelasi menunjukkanbahwa perkembangan industri manufaktur memberikan dampak ataupengaruh yang kuat terhadap perkembangan wilayahnya.

---

"