Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan subsidi LPG 3 Kg yang sedang berjalan di Indonesia saat ini berbasis komoditas sehingga beresiko tinggi untuk menyasar target yang salah karena setiap orang dapat dengan bebas membelinya. Untuk mengatasi tingginya beban belanja subsidi pada ruang fiskal, pemerintah Indonesia berusaha untuk melakukan reformasi subsidi yang menghasilkan Rancangan Kebijakan Subsidi LPG 3 Kg Tepat Sasaran. Namun, isu peralihan kebijakan ini meresahkan kelompok usaha mikro. Penelitian ini bertujuan untuk melihat fungsi rancangan subsidi LPG 3 Kg sebagai suatu instrumen perlindungan sosial bagi kelompok usaha mikro. Penelitian ini juga berusaha untuk menggambarkan elemen-elemen pertimbangan yang diambil oleh rancangan kebijakan subsidi LPG 3 Kg tepat sasaran dalam konteks pengambilan keputusan dengan menggunakan kerangka analisis kebijakan kesejahteraan sosial oleh Gilbert dan Terrel. Wawancara mendalam dilakukan terhadap perencana kebijakan, perwakilan dan pelaku usaha mikro serta ahli perlindungan sosial. Studi dokumentasi dilakukan pada perundang-undangan terkait dan hasil uji coba pemanfaatan teknologi dalam penyaluran subsidi LPG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subsidi LPG 3 Kg secara umum merupakan suatu bentuk perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan pada masyarakat melalui pengurangan biaya kegiatan yang dibebankan kepada masyarakat. Selain itu, melalui perspektif kebijakan kesejahteraan sosial, sudah memilih elemen-elemen pertimbangan terbaik pada rancangan kebijakan subsidi LPG 3 Kg tepat sasaran.

---

The 3 Kg LPG subsidy policy currently ongoing in Indonesia is having a form of commodity-based so there is a high risk of mistargeting as anyone can buy it freely. To overcome the high burden of subsidies spending on the fiscal space, the Indonesian government is planning to conduct subsidy reforms that resulted the Design of Targeted 3 Kg LPG Subsidy. However, the issue of the policy phased out and rationalized is raising the insecurity of the micro businesses. This study aims to see the role of the 3 Kg LPG subsidy as a social protection instrument for the micro businesses. This study also seeks to describe the elements in the dimensions of choices in social welfare policy taken by the targeted 3 Kg LPG subsidy policy design in the context of decision making using a social welfare policy analysis framework by Gilbert and Terrel. In-depth interviews were conducted with policy planners, representatives and owners of microbusinesses as well as social protection expert. The documentation study was carried out on the relevant legislation and the pilot project report of the utilization of financial technology for the distribution of LPG subsidies. The results showed that the 3 Kg LPG subsidy in general is a form of social protection for the poor and vulnerable in society through reducing the cost of activities that are supposed to be accrued by the community. In addition, as per the perspective of social welfare policies, has selected the best consideration elements in the design of targeted 3 Kg LPG subsidy."

"Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan LPG 3 Kg PSO dan LPG 12 Kg Non PSO. Persamaan awal faktor yang mempengaruhi disusun berdasarkan penjelasan ahli Pertamina yang disusun dengan mengadopsi langkah-langkah pada metode delphi. Faktor yang mempengaruhi merupakan produk Pertamina yang dihubungkan dengan kebijakan terkait program konversi Mitan ke LPG 3 Kg. Selanjutnya persamaan awal tersebut dianalisis dengan menggunakan metode statistik regresi dengan bantuan perangkat lunak Eviews untuk menghasilkan persamaan sebagai model penjualan LPG 3 Kg PSO dan 12 Kg Non PSO. Hasil model mendeskripsikan hubungan antar faktor pengaruh terhadap penjualan LPG 3 Kg PSO dan 12 Kg Non PSO.

---

"

"Tahun 2007 pemerintah Indonesia melaksanakan program konversi minyak tanah menjadi LPG dengan meluncurkan LPG 3 Kg untuk rumah tangga tidak mampu dan usaha mikro. Pada pelaksanaannya, kemungkinan rumah tangga nonsasaran juga menggunakan LPG subsidi. Untuk menghindari penggunaan LPG subsidi oleh rumah tangga nonsasaran yang berimplikasi terhadap beban fiskal pemerintah, perlu pemahaman tentang perilaku rumah tangga dalam memilih LPG nonsubsidi. Pendapatan rumah tangga, harga dan ketersediaan bahan bakar menentukan pilihan jenis bahan bakar memasak rumah tangga. Namun, belum melihat hubungan tersebut dalam pemilihan antara LPG subsidi dan nonsubsidi sebagai bakar bakar memasak rumah tangga. Dengan menggunakan data Susenas Maret 2018 dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) yang berjumlah 194.062 rumah tangga Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan pendapatan, Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG subsidi dan kuota LPG subsidi sebagai representasi ketersediaan bahan bakar terhadap pilihan penggunaan LPG nonsubsidi di rumah tangga Indonesia tahun 2018. Menggunakan model estimasi Multinomial Logit, studi ini menemukan bahwa kenaikan pendapatan, kenaikan HET LPG subsidi, dan pengurangan kuota LPG subsidi berkorelasi dengan peningkatan peluang pemilihan LPG nonsubsidi sebagai bahan bakar memasak rumah tangga Indonesia tahun 2018. Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa mayoritas pengguna LPG susbidi adalah rumah tangga nonmiskin.

---

In 2007, the Indonesia government launched a 3 kg LPG cylinder for poor households and micro-enterprises to reduce fuels subsidies burden. In implementation, the subsidized LPG may also used by non-target households which implicated to the goverment fiscal burden. In order to avoid this, its necessary to understand households behavior on non-subsidized LPG choices. Household income, fuel price and availability determine the choice of household cooking fuel types. However, existing studies have not seen the relationship between subsidized and non-subsidized LPG as household cooking fuel. Using March 2018 National Socio-Economic Survey (Susenas) and the Ministry of Energy and Mineral Resources (KESDM) information, this study examine the relationship between income, highest subsidized LPG retail price (HRP) and subsidized LPG quota as a representative of fuel availability in Indonesian households with subsidized and non-subsidized LPG choices as cooking fuel in 2018. Multinomial Logit model estimation result found that an increase in income, an increase in subsidized LPG HRP and a decrease in subsidized LPG quotas are correlated with an increase in chances of choosing non-subsidized LPG as Indonesian cooking fuel in 2018. Furthermore, this study revealed that the largest subsidized LPG users are non-poor households."

"[ABSTRAKLPG merupakan salah satu bahan bakar yang digunakan untuk memasakoleh rumah tangga di Indonesia. Pemerintah menetapkan harga jual eceran LPGadalah sebesar Rp 4.250/kg atau Rp 12.750/tabung di penyalur, sementara hargajual di tingkat sub penyalur ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapanHET (harga eceran tertinggi), yang mungkin berbeda dari satu daerah ke daerahlain, dan untuk pengecer belum diatur. Tujuan kajian ini yaitu untuk mendapatkangambaran harga eceran LPG yang wajar ditinjau dari biaya distribusi LPG daripenyalur ? sub penyalur - pengecer. Metodologi yang digunakan yaitupenghitungan biaya distribusi LPG (biaya investasi, transportasi, dan logistik)kemudian melakukan analisa keeekonomian. Untuk mencari harga jual yangwajar, ditetapkan IRR terlebih dahulu, kemudian dilakukan trial hinggadidapatkan harga jual sesuai IRR yang ditetapkan yang besarnya 16,5%. Darianalisa keekonomian, untuk penyalur, sub penyalur yang tidak mengantarkanLPG 3 kg, dan pengecer telah ekonomis, sementara untuk sub penyalur yangmengantarkan LPG 3 kg belum ekonomis. dari penghitungan harga jual, hargajual yang wajar di penyalur sebesar Rp 14.254/tabung, di sub penyalur yangmengantar LPG 3 kg sebesar Rp 17.420/tabung, sub penyalur yang tidakmengantar sebesar Rp 15.645, dan pengecer sebesar Rp 16.423/tabung

---

ABSTRACTLPG (Liquified Petroleum Gas) is one of fuels used for cooking by households inIndonesia. The government sets the retail price of LPG is Rp 4,250 / kg or Rp12,750 / cylinder at distributor level, while the selling prices at the level of subdistributorsis set by the local government through the establishment of HET(highest retail price), whic may be different from one region to another region andfor retailers have not been set yet. The absence of government control for settingthe price at causing an unexpected costumer cost, because sub-distributors andretailers can take an unfair margin (profit) . The purpose of this study is to obtaina reasonable retail price of LPG, perspectively distributor, sub distributor, andretailer levels. Calculations used data of LPG distribution costs (investment cost,transportation cost, and logistic cost), from which economic analysis was carriedout. To find a reasonable selling price, the IRR is set first, and then conducting atrial to obtain selling price corresponding IRR already set (IRR 16,5%). From theeconomic analysis, it is shown that the business of distributors, retailers, and subdistributorswithout delivering LPG is economical, while for sub-distributors whodeliver LPG is not economical. The selling price calculation found that thereasonable price at distributor level is Rp 14,254/cyinder, at sub-distributor levelis Rp17,420/cylinder, and without delivering lpg sub-distributor level isRp 15, 645/cylinder, and at retailer level is Rp 16, 423 / cylinder;LPG (Liquified Petroleum Gas) is one of fuels used for cooking by households inIndonesia. The government sets the retail price of LPG is Rp 4,250 / kg or Rp12,750 / cylinder at distributor level, while the selling prices at the level of subdistributorsis set by the local government through the establishment of HET(highest retail price), whic may be different from one region to another region andfor retailers have not been set yet. The absence of government control for settingthe price at causing an unexpected costumer cost, because sub-distributors andretailers can take an unfair margin (profit) . The purpose of this study is to obtaina reasonable retail price of LPG, perspectively distributor, sub distributor, andretailer levels. Calculations used data of LPG distribution costs (investment cost,transportation cost, and logistic cost), from which economic analysis was carriedout. To find a reasonable selling price, the IRR is set first, and then conducting atrial to obtain selling price corresponding IRR already set (IRR 16,5%). From theeconomic analysis, it is shown that the business of distributors, retailers, and subdistributorswithout delivering LPG is economical, while for sub-distributors whodeliver LPG is not economical. The selling price calculation found that thereasonable price at distributor level is Rp 14,254/cyinder, at sub-distributor levelis Rp17,420/cylinder, and without delivering lpg sub-distributor level isRp 15, 645/cylinder, and at retailer level is Rp 16, 423 / cylinder, LPG (Liquified Petroleum Gas) is one of fuels used for cooking by households inIndonesia. The government sets the retail price of LPG is Rp 4,250 / kg or Rp12,750 / cylinder at distributor level, while the selling prices at the level of subdistributorsis set by the local government through the establishment of HET(highest retail price), whic may be different from one region to another region andfor retailers have not been set yet. The absence of government control for settingthe price at causing an unexpected costumer cost, because sub-distributors andretailers can take an unfair margin (profit) . The purpose of this study is to obtaina reasonable retail price of LPG, perspectively distributor, sub distributor, andretailer levels. Calculations used data of LPG distribution costs (investment cost,transportation cost, and logistic cost), from which economic analysis was carriedout. To find a reasonable selling price, the IRR is set first, and then conducting atrial to obtain selling price corresponding IRR already set (IRR 16,5%). From theeconomic analysis, it is shown that the business of distributors, retailers, and subdistributorswithout delivering LPG is economical, while for sub-distributors whodeliver LPG is not economical. The selling price calculation found that thereasonable price at distributor level is Rp 14,254/cyinder, at sub-distributor levelis Rp17,420/cylinder, and without delivering lpg sub-distributor level isRp 15, 645/cylinder, and at retailer level is Rp 16, 423 / cylinder]"

"LPG (Liquefied Petroleum Gas) merupakan bahan bakar yang digunakan untuk sektor rumah tangga di Indonesia. Setelah program konversi dari penggunaan minyak tanah ke LPG secara masif untuk sektor rumah tangga pada tahun 2008, permintaan akan LPG meningkat hingga dua kali lipat dan lebih dari 50% kebutuhan dalam negeri merupakan impor. Sumber energi alternatif dibutuhkan untuk bisa mensubstitusi LPG sebagai bahan bakar sektor rumah tangga guna mengurangi angka impor LPG yang sudah mencapai 70%. Dimetil Eter (DME) merupakan bahan bakar yang memiliki sifat yang mirip dengan LPG sehingga dapat digunakan secara langsung dalam menggantikan LPG dengan sedikit modifikasi. Selain dari pada itu, DME dapat diproduksi dari bahan baku yang terbarukan seperti biomassa dan batubara yang tersedia cukup melimpah di Indonesia. Dalam tahapan aplikasinya sebagai bahan bakar adalah dengan mencampurkannya dengan LPG. Studi ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik nyala api pembakaran difusi gas (Jet diffusion flame) dari bahan bakar LPG, DME dan campurannya (LPG mix DME) pada burner tipe barel. Persentase variasi campuran DME dalam LPG yang digunakan adalah 10%,20%,30%,40% dan 50% berat campuran. Pengujian dilakukan menggunakan burner tipe barel dengan diameter lubang nosel 2,5 mm. Seluruh hasil pengujian dikomparasi dengan LPG sebagai bahan bakar referensi. Hasilnya menunjukkan bahwa karakteristik nyala api untuk tinggi api (H_f) dan panjang api (L_f) keduanya menurun seiring dengan kenaikan persentase komposisi campuran DME dalam LPG. Karakteristik nyala terangkat (lifted flame) juga mengalami penurunan ketika dibandingkan antara LPG dengan DME namun perbedaannya tidak terlalu jauh untuk keseluruhan campuran. Karaktersitik stabilitas nyala api yang dinyatakan dengan fenomena kecepatan blow-off dan lift off disajikan dalam tulisan ini. Beban pembakaran menunjukkan terjadi penurunan seiring dengan penambahan persentase campuran DME dalam LPG, hal ini berkaitan dengan nilai kalor bahan bakar DME yang lebih rendah sekitar 40% dari LPG.

---

Currently, Liquefied Petroleum Gas (LPG) is the main energy source used in household sector in Indonesia. After the mega conversion project from kerosene to LPG in 2008, the demand of LPG raised in to a double and more than 70% of it fulfilled by import. It is very crucial to find other alternative energy to substitute LPG for household sector. Dimethyl Ether (DME), is a fuel that has similar characteristics to LPG so it can be used in LPG supply chain with minor change. More than that, DME can be produced from coal and renewable feedstock such as biomass which is available abundantly in Indonesia. To introduce the use of DME in current household appliances, we consider applying this fuel in mixture with LPG. This study aimed to investigate jet diffusion flame characteristics of DME and its mixture with LPG with DME concentration 10%, 20%, 30%, 40% and 50% by weight. The experiment was conducted on barrel type burner. A burner tip with centered hole with diameter 2.5 mm is functioned as fuel injector. All of the result is compared to LPG as reference. The results show that the flame characteristic in term of flame height (H_f) and flame length (L_f) both are decline with the increasing of DME composition in the mixture with LPG. The lifted flame is also decline when comparing LPG to DME but only differ slightly between all mixtures. Blow off and lift off phenomena is presented. Burning load is decline with the increasing of DME composition relates with the calorific value of DME which is 40% lower than LPG."

"Penelitian ini memfokuskan pada dampak kebijakan konversi minyak tanah ke LPG terhadap ketahanan keluarga masyarakat sebagai sasaran kebijakan di Kota Administrasi Jakarta Timur. Kebijakan tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang penyediaan, pendidtribusian, dan penetapan harga Liquefied Pctrolium Gas tabung 3 kg. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif dan komparatif. Operasional penelitian menggunakan survey melalui angket dan diperdalam dengan wawancara serta studi kepustakaan. Angket diberikan kepada masyarakat sebagai sampel penelitian yang berjumlah 191 keluarga sebagai sasaran kebijakan. Masyarakat dipilih secara cluster sampling dengan menetapkan 7 kecamatan dari 10 kecamatan serta dengan memperhatikan karakteristik masyarakat yang terdiri atas jenis kelamin, pendidikan, pendapatan dan jenis pekerjaan di Jakarta Timur. Adapun analisis data korelasi dilakukan dengan Korelasi Product Moment dan Kendall Tau, serta analisis perbandingan dengan Uji Paired Sample T Test. Dari analisis dapat disimpulkan bahwa : 1) Pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG dapat berjalan dengan skor 76 % dari skor yang diharapkan; 2) Ketahanan keluarga pada pemakaian minyak tanah (sebelum dilaksanakan konversi) memiliki skor 61 % dari skor yang diharapkan; 3) Ketahanan keluarga pada pemakaian LPG (setelah konversi dilaksanakan) mencapai skor 67 % dari skor yang diharapkan; 4) Perbandingan ketahanan keluarga pemakaian minyak tanah dan LPG secara nyata berbeda, yang berarti bahwa pemakaian LPG secara umum berdampak positif terhadap ketahanan keluarga dibandingkan dengan pemakaian minyak tanah. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa pelaksanaan kebijakan konversi minyak tanah ke LPG belum sepenuhnya terlaksana sesuai tujuan, khususnya pada kebijakan pembagian paket perlengkapan LPG, yakni sebagian masyarakat yang membutuhkan belum mendapatkan paket pembagian, sementara im beberapa masyarakat yang kurang membutuhkan mendapatkan pembagian. Dalam hal pemakaian LPG meskipun secara keseluruhan pemakaian LPG lebih menjamin untuk peningkatan ketahanan keluarga, namun aspek keamanan pemakaian LPG masih menjadikan kendala dibandingkan dengan pemakaian minyak tanah. Oleh karena itu dibutuhkan langkah-langkah untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan dan umtuk memperoleh tujuan kebijakan yang lebih optimal.

---

This research focussed at policy impact of kerosene conversion to LPG to resilience of public family as policy target in Kota Administrasi Jakarta Timur. The policy has been specified by govemment through Peraturan Presiden Nomor 104 The year 2007 about supply, distribution, and pricing Liquefied Pctroiium Gas tube 3 kg. This research is including quantitative research with comparative and descriptive design.

Research operational applies survey through enquette and deepened with interview and bibliogaphy study. Enquette given to public as research sample which amounts to 191 families as policy target. Public is selected in cluster wmpling by specifying 7 District out of 10 Districts and by paying attention to public characteristic consisted of gender, education, earnings and work type in Jakarta Timur. As for correlation data analysis is done with Korelasi Kendall Tau and Product Moment and comparative analysis with Uji Paired Sample Test.

From inferential analysis that : 1) Execution of kerosene conversion to LPG can run with score 76 % lifom score expected; 2) Resilience of family at kerosene usage ( before executed [by] conversion) has score 61 % fiom score expected; 3) Resilience of family at usage LPG ( after conversion is executed) reaehs score 67 % from score expected; 4) Resilience comparison of usage family of kerosene and LPG manifestly difers in, is meaning that usage of LPG in general aH`ects positive of resilience bound of family compared to kerosene usage.

Things required to is paid attention is that execution of policy of kerosene conversion to LPG has not fully is executed according to purpose, especially at policy division of supply package LPG, namely some of requiring publics has not got division package, meanwhile some publics that is unsatisfying requirw gets division. In the case of umge of LPG though as a whole usage of LPG is more guarantyingly for improvement of resilience of family, but usage security and safety aspect of LPG still making constraint compmed to kerosene usage. Therefore is required stages;steps to improve;repair execution of policy and obtain purpose of policy which more optimal."

"Peningkatan kekerasan dari baja karbon rendah (mild steel) yang dilakpkan dengan memanaskannya sampai fasa austenisasi dengan variasi temperatur 900°C, 925°C dan 950°C dan mencelupkan sampel dalam media air dengan perbandingan berat sampel terhadap volume (gr : ml) yaitu I : 5, 1 1 10, 1 : 15 didapatkan bahwa dengan meningkatnya temperatur austenisasi akan menurunkan lcekerasan dan naiknya perbandingan volume media celup akan menaikkan njlai kekerasan.Kekerasan yang meningkat sebanding dengan meningkatnya martensit pada stmlctur mikro hasil perlakuan panas pengerasan"

"As demanded by global issue for a cleaner and an environment friendly energy, LPG (Liquefied Petroleum Gas) as an altemative fuel, will become an attractive commodity in the future. Entering free trade era, which will be started by AFTA in the year of2003, LPG business will also be affected. As a consequence, PERTAMINA, the company that monopolise the LPG domestic market, must prepare upon entering the competition against new entree. To be able to transform itself from a monopolistie controller towardmarket leader, PERTAMINA should redefine its LPG business process, i.e. restructuring the retail marketing network, especially the partnership scheme with LPG mini filling plant owners. Crucial matters to be improved are the tariff formulae for transporting LPG, which is considered insufficient for the present operating cost, and the lack of fixed cost structure, which evokes difficulties for an adjustment.Proposed solution for the above problem is a new, auditable, and adjustable, tariff system, which is arranged fairly between the involved parties and based on a win-win solution. Arrangement of such new system should consider the existence and role of LPG mini filling plant, taking into account their operating cost.

---

Karena perannya sebagai energi altematif pengganti minyak bumi dan semakin kuatnya isu lingkungan hidup yang menuntut pemakaian energi bersih dan akrab lingkungan, maka LPG (Liquified Petroleum Gas) akan menjadi komoditi yang menarik untuk diperdagangkan di masa mendatang.

Berkenaan dengan datangnya era liberalisasi perdagangan yang dimulai dengan AFTA 2003, yang juga akan melanda selctor perdagangan LPG, maka Pertamina yang selama ini memonopoli perdagangan LPG di dalam negeri harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk dapat bersaing dengan para pemain baru.

Untuk dapat mentransformasikan dari posisi sebagai pemegang monopoli menjadi pemimpin pasar (market leader), Pertamina harus meredifinsi proses bisnisnya di bidang usaha LPG antara lain dengan merestrukturisasi jaringan distribusi dan pamasaran LPG di dalam negeri, yang antara lain dengan membenahi ikatan kemitraan dengan para pcmilik Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE). Salah satu masalah yang mendesak untuk dibenahi adalah perumusan sistem pentarifan jasa ankutan LPG oleh SPPBE yang selama ini dinilai sudah tidak sesuai Iagi Serta tidak adanya struktur tarif yang jelas menyebabkan timbulnya kesulitan untuk melakukan penyesuaian. Solusi dari masalah tersebut adalah pembuatan sistem pentanian baru yang adil, wajar, saling menguntungkan, auditable dan ajustable. Untuk memenuhi tujuan tersebut, maka perumusan tarif mempertimbangkan eksistensi dan peran SPPBE yaitu dengan mengakomodasi besarnya biaya operasi masing-masing SPPBE."

"Skripsi ini membahas tahap-tahap perancangan tingkat lanjut atau Front End Engineering Design pada pembangunan LPG Plant Pangkalan Susu, Sumatra Utara. Pada perancangan ini dilakukan perancangan proses yang lebih detail dibandingkan tahap studi kelayakan. Tahap perancangan pabrik ini meliputi tata letak peralatan, perancangan sistem perpipaan, dan biaya investasi yang lebih detail. Hasil akhir perancangan ini yaitu dokumentasi yang berupa piping and instrumentation diagram, plot plan, model pabrik tiga dimensi, dan bill of material. Dengan dihasilkannya dokumentasi ini maka diharapkan pelaksanaan pembangunan LPG plant dapat berjalan sesuai rencana awal pihak owner.

---

This final project discusses about Front End Engineering Design of Pangkalan Susu LPG Plant Project in North Sumatra. In this step, the process design will be more detail than feasibility study's. This design includes the equipment arrangements, piping design, as well as investment calculation.

The output of this front end engineering design are piping and instrumentation diagram, plot plan, 3D model, and bill of material. In this design, the main purpose of this engineering documents is that the construction can be held based on the owner plan as effectively and efficiently as possible."

"ABSTRAKBahan Bakar Minyak (BBM) mempunyai peranan pentingterutama sebagai sumber energi di dalam negeri, sumber penerimaannegara dan devisa, juga sebagai bahan baku industri. BBM menjadi suatukomoditas yang sangat strategis dalam perekonomian di Indonesia, baikbagi masyarakat (sektor rumah tangga), sektor trnsportasi maupun bagisektor industri.Dibandingkan dengan konsumsi energi Iain, terlwyata minyaktanah merupakan energi yang paling tinggi jumlah konsumsinya.Penlngkatan konsumsi telah membuat pemerlntah terpaksa mengimporminyak tanah, akibat terbatasnya produksl minyak tanah yang dihasilkankiiang-kilang daiam negeri. Akibatnya beban keuangan negara semakinberat kalau subsidi BBM terus dipertahankan.Pengurangan subsidi BBM ini berdampak pada semua sektor, jugapada konsumen rumah tangga yang sebagian besar menggunakanminyak tanah untuk memasak menjadi semakin sulit untuk mendapatkanminyak tanah dengan harga murah. Selaln itu dengan jumlah cadanganBBM yang semakin menurun menunjukkan sinyal untuk mulaimemanfaatkan energi Iain, yang salah satunya adalah LPG.Untuk mengetahui kemampuan LPG sebagai energi alternatifpengganti minyak tanah untuk memasak bagi konsumen rumah tangga maka dilakukan penelitlan ini, dimana sepertl diketahul bahwa konsumslenergi dipengaruhi oleh tingkat harga energi itu sendiri, harga energi Iainyang terkait dan tingkat pendapatan. Penelitlan ini diiakukan dalam duatahap. Pertama, penelitian dilakukan pada demand energi rumah tanggadi empat provinsi yang ada di pulau Jawa (DKI Jakarta, Jawa Barat, JawaTengah dan Jawa Timur) yang dianggap sebagai representatif permintaanenergi secara umum (agregat). Kedua, penelitian terhadap demandenergi rumah tangga pada kelompok berpendapatan rendah. Penelitianmenggunakan model demand energi rumah tangga yang pafing umumdengan menggunakan data sekuncler konsumsi dan harga tahun 1993~Hasil penelidan menunjukkan bahwa berdasarkan angkaelastisitas silang (cross price elasticity), LPG slgnlflkan mensubstituslminyak tanah pada rumah tangga di empat provinsl sampel, namun tidakpada rumah tangga kelompok miskin. Bagi kelompok miskin LPG masihmerupakan barang mewah. Angka elastisitas harga (own price elasticity)menunjukkan bahwa LPG merupakan barang normal untuk memasakpada rumah tangga provinsi sampel. Kenaikan harga minyak tanah dantingkat pendapatan (income elasticity) akan meningkatkan pemakaianLPG. Seiring dengan kenaikan pendapatan (income) maka konsumenrumah tangga akan beralih ke LPG sebagai energi altematif untukmemasak karena faktor efisiensi dan kenyamanan.

---

"