Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam perkembangan pengendalian perubahan iklim di dunia muncul mekanisme fleksibel yang diatur dalam Protokol Kyoto. Dalam perkembangannya terbentuk mekanisme mitigasi baru yaitu JCM sebagai mekanisme mitigasi yang diajukan Jepang kepada UNFCCC di bawah framework for various approaches. JCM sendiri merupakan mekanisme carbon offsetting yang dimana Jepang memberikan bantuan kepada negara berkembang untuk mengurangi karbon dengan timbal balik pemberian kredit karbon kepada Jepang. Dalam tulisan ini Penulis mencoba menelusuri bagaimana JCM itu diletakkan dalam pengaturan perubahan iklim global dan melihat bagaimana JCM diatur dan diimplementasikan dalam mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, dan menggunakan bahan- bahan kepustakaan serta data yang disediakan oleh instansi terkait. Temuan yang disampaikan dalam penelitian ini adalah aspek-aspek dari mitigasi perubahan iklim yang harus diperhatikan Indonesia jika ingin meningkatkan lagi kebermanfaatan dari mekanisme JCM atau ingin mengimplementasiken mekanisme mitigasi dengan bentuk carbon ofsetting lainnya.

---

In the development of climate change mitigation in the world, flexible mechanisms are created under the Kyoto Protocol. In its development, a new mitigation mechanism was formed, namely JCM as a mitigation mechanism proposed by Japan to the UNFCCC under the framework for various approaches. JCM itself is a carbon offsetting mechanism in which Japan provides assistance to developing countries to reduce carbon in exchange for giving carbon credits to Japan. In this paper, the author tries to explore how the JCM is put into global climate change regulation and see how JCM is regulated and implemented in climate change mitigation in Indonesia. The research method in writing this thesis is juridical-normative research with a qualitative approach, and uses library materials and data made available by the relevant agencies. The findings presented in this study are aspects of climate change mitigation that Indonesia must pay attention to if it wants to increase the usefulness of the JCM mechanism or to implement mitigation mechanisms with other forms of carbon offsetting."

"Status konservasi komodo yang berubah menjadi endangered akibat perubahan iklim menyebabkan perlunya pelaksanaan aksi adaptasi perubahan iklim sebagai bentuk konservasi komodo di Pulau Komodo. Bentuk konservasi ditentukan berdasarkan kewenangan dan kebijakan konservasi komodo supaya strategi adaptasi perubahan iklim yang tepat dapat diimplementasikan. Kewenangan konservasi komodo berada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Namun, pelaksanaannya sendiri melibatkan pihak-pihak lain termasuk lembaga negara dan keterlibatan pihakpihak di luar pemerintahan. Sementara itu, kebijakan konservasi di Indonesia terpusat pada UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati. Namun, kebijakan tersebut tidak mengakomodir dampak dari perubahan iklim sehingga sulit untuk mengimplementasikan aksi adaptasi perubahan iklim ke dalam kawasan lindung. Untuk menghadapi perubahan iklim, kebijakan yang ideal di Pulau Komodo adalah dengan memanfaatkan ekosistem mangrove. Kewenangan utama penyusunan aksi adaptasi perubahan iklim seharusnya diberikan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini disebabkan peran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai instansi pemerintah yang berwenang di wilayah implementasi aksi adaptasi perubahan iklim dan kewenangannya untuk melaksanakan pengelolaan kawasan pelestarian alam, yaitu Pulau Komodo sebagai bagian dari Taman Nasional Komodo.

---

The conservation status of the komodo dragon, which has become endangered due to climate change, has led to the need to implement climate change adaptation actions as a form of komodo dragon conservation on Komodo Island. The form of conservation is determined based on the authority and policy of Komodo dragon conservation, so that appropriate climate change adaptation strategies can be implemented. The authority for the conservation of komodo dragon rests with the Ministry of Environment and Forestry based on the Law on Conservation of Natural Resources and Ecosystems. However, the implementation itself involves other parties including state institutions and the involvement of parties outside the government. Meanwhile, the conservation policy in Indonesia is in the Law on Conservation of Biological Natural Resources. However, the policy does not accommodate the impacts of climate change, making it difficult to implement climate change adaptation actions into protected areas. To deal with climate change, the ideal policy on Komodo Island is to utilize the mangrove ecosystem. The main authority for preparing climate change adaptation actions should be given to the Provincial Government of East Nusa Tenggara. This is due to the role of the Provincial Government of East Nusa Tenggara as the government agency in charge in the area of implementing climate change adaptation actions and its authority to carry out the management of nature conservation areas, namely Komodo Island as part of the Komodo National Park."

"Perubahan iklim merupakan permasalahan besar manusia saat ini. Dampak dari perubahan iklim dapat melanggar hak asasi manusia. Mengutip beberapa penelitian mengenai Carbon Majors, ditemukan bahwa emisi yang utamanya berasal dari industri bahan bakar fosil merupakan salah satu pihak yang berkontribusi besar terhadap perubahan iklim melalui gas rumah kacanya. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah korporasi yang berkontribusi menyebabkan dampak perubahan iklim dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak. Penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis bagaimana perubahan iklim berdampak pada hak asasi manusia, bagaimana kewajiban hak asasi manusia oleh korporasi terkait dampak perubahan iklim serta bagaimana pertanggungjawaban korporasi melalui mekanisme litigasi perubahan iklim berbasis hak asasi manusia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dan analisis kualitatif terhadap berbagai jenis data. Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder mulai dari peraturan, putusan pengadilan, jurnal ataupun buku. Hasil penelitian ini menemukan bahwa perubahan iklim memang berdampak pada hak asasi manusia dan bahwa korporasi memiliki kewajiban hak asasi manusia dan dapat dimintakan tanggung jawab atas kontribusinya terhadap perubahan iklim. Terdapat dua jalur yang dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban korporasi dengan menggunakan argumen hak asasi manusia atas dampak perubahan iklim, yaitu melalui gugatan pelanggaran hak dan gugatan perdata perbuatan melawan hukum. Alangkah baiknya apabila Pemerintah membuat peraturan yang mengikat yang mengatur mengenai kewajiban korporasi terkait hak asasi manusia dan perubahan iklim. Hal ini diperlukan agar setiap tindakan melakukan pencegahan pelanggaran hak asasi manusia perubahan iklim melalui aktivitasnya.

---

Climate change is a major problem for mankind right now. The impact of climate change can violate many human rights. Citing several studies on Carbon Majors, it was found that emissions mainly from the fossil fuel industry are one of the major contributors to climate change through their greenhouse gases. This raises the question of whether corporations that contribute to climate change impacts can be held accountable or not. This research will examine and analyze how climate change impacts on human rights, how the obligations of human rights by corporations are related to the impacts of climate change as well as how the corporation is accountable through human rights-based climate change litigation mechanisms. This research is a juridical-normative research and qualitative analysis of various types of data. This research used secondary data ranging from regulations, court decisions, journals or books. The results of this study find that climate change does have an impact on human rights and that corporations have human rights obligations and can be held accountable for their contribution to climate change. There are two ways that can be used to hold corporations accountable, those are, using human rights arguments for the impacts of climate change through lawsuits for violation of rights and civil lawsuits for unlawful acts. It would be better if the Government made binding regulations governing corporate obligations related to human rights and climate change. This is necessary so that every action takes to prevent climate change human rights violations through their activities."

"Perubahan iklim dirunut menjadi penyebab bagi para pihak atas kerugian yang mereka hadapi. Meningkatnya emisi karbon dioksida, melelehnya es glasial, munculnya banjir, dan banyak efek dari perubahan iklim lainnya diklaim sebagai penyebab rusaknya properti pribadi para pihak, sehingga mereka tidak dapat menikmati hak mereka atas properti pribadi tersebut. Keadaan ini mendorong banyak pihak, baik pemerintah, individu, maupun kelompok, untuk menggugat korporasi atas kontribusi mereka terhadap perubahan iklim. Walaupun secara garis besar para penggugat meminta ganti rugi menggunakan hukum perdata, mereka mengklaim argumentasi yang berbeda-beda mengenai mengapa korporasi harus membayar ganti rugi pada mereka. Klaim yang paling banyak diajukan adalah klaim atas nuisance, negligence, producer liability, civil conspiracy, dan unjust enrichment. Di sisi lain, tidak semua gugatan perdata meminta ganti rugi. Beberapa di antaranya meminta injunction berupa perintah pengadilan agar korporasi mengurangi emisi gas rumah kaca mereka di masa depan untuk memenuhi target Paris Agreement. Dari sekian kasus litigasi iklim yang tersebar di berbagai negara, beberapa kasus menandai argumentasi-argumentasi yang menggarisbawahi bagaimana pengadilan di berbagai negara melihat perubahan iklim serta bagaimana korporasi berperan atau tidak berperan dalam menyebabkan kerugian penggugat. Penelitian akan membahas mengenai sejarah litigasi iklim dan masalah hukum yang muncul dalam gugatan iklim. Setelah itu, dibahas pula gambaran umum argumentasi popular dari penggugat serta contoh-contoh landmark cases yang diseleksi dengan beberapa pertimbangan. Penelitian akan menganalisis alasan ditolak dan dikabulkannya gugatan iklim, memberikan kontekstualisasi peranan majelis hakim terhadap putusan, dan aplikasi analisis tersebut terhadap gugatan iklim di Indonesia. Berdasarkan penelitian normatif yang dilakukan, ditemukan bahwa permintaan ganti rugi dan pembuktian kausalitas adalah dua rintangan utama bagi penggugat untuk memenangkan gugatan. Selain itu, Indonesia juga memiliki skema ganti rugi yang cukup unik dibandingkan dengan negara lain dalam kasus kebakaran hutan. Sebagai penutup, penelitian menyertakan saran bagi para pihak yang ingin mengajukan gugatan iklim.

---

Climate change is traced to be the cause for the losses that certain parties face. Increased carbon dioxide emissions, melting of glacial ice, the emergence of floods, and many other effects of climate change are claimed to be the cause of damage to the parties’ private property, rendering them unable to enjoy their rights to their private property. This situation has prompted many parties, be it governments, individuals, or groups, to sue corporations for their contribution to climate change. Although in general the plaintiffs seek compensation using tort law, they claim different arguments as to why the corporation should pay compensation to them. The most frequently submitted claims are claims for nuisance, negligence, producer liability, civil conspiracy, and unjust enrichment. On the other hand, not all civil lawsuits seek compensation. Some of them asked for an injunction in the form of a court order for corporations to reduce their greenhouse gas emissions in the future to meet the Paris Agreement targets. Of the many climate litigation cases across various countries, several cases highlight arguments that underline how courts in various countries view climate change and whether corporations play or do not play a role in causing the plaintiff's losses. The research will discuss the history of climate litigation and the legal issues that arise in climate lawsuits. After that, an overview of the popular arguments of the plaintiffs and examples of landmark cases, which were selected with several considerations, are also discussed. The study will analyze the reasons for the rejection and granting of climate lawsuits, provide contextualization of the role of the panel of judges in the decision, and the application of the analysis to climate lawsuits in Indonesia. Based on the normative research conducted, it was found that the request for compensation and the proof of causality were the two main obstacles for the plaintiff to win the lawsuit. In addition, Indonesia also has a compensation scheme that is quite unique compared to other countries in the case of forest fires. In closing, the research includes suggestions for parties wishing to file a climate lawsuit."

"Perubahan iklim dapat memberikan dampak negatif terhadap penikmatan dari hak asasi manusia (HAM), salah satu hak yang dianggap paling signifikan terancam adalah hak untuk hidup. Hak untuk hidup merupakan non-derogable rights yang tidak dapat dikurangi pemenuhannya dalam keadaan apapun. Salah satu akibat dari perubahan iklim dapat dilihat melalui fenomena terpaksanya perpindahan manusia terhadap mereka yang disebut sebagai Environmentally-Displaced Persons (EDPs). Terlepas dari urgensi permasalahan ini, belum terdapat instrument hukum internasional yang dapat melindungi mereka. Namun, Human Rights Committee (HRC) memberikan peluang perlindungan terhadap para EDPs akibat perubahan iklim untuk tidak dikembalikan ke negara asalnya. HRC menyatakan bahwa perubahan iklim merupakan salah satu ancaman yang paling mendesak dan serius serta dapat menghadapkan individu terhadap pelanggaran atas hak untuk hidup. Hal ini maka dapat memunculkan kewajiban bagi Negara untuk tidak mengembalikan mereka ke negara asal atau non-refoulement obligations. Walaupun demikian, terdapat komponen-komponen yang harus dipenuhi oleh EDPs akibat perubahan iklim untuk mendapatkan perlindungan tersebut, termasuk risiko yang ia hadapi haruslah nyata dan tidak dapat diperbaiki, serta bersifat pribadi. Pemenuhan komponen hak untuk hidup dalam konteks lingkungan ini dapat dilihat dalam kasus Ioane Teitiota v. New Zealand yang dianggap sebagai suatu landmark decision dalam perlindungan EDPs akibat perubahan iklim

---

Climate change can have a negative impact on the enjoyment of human rights, one of the rights that is considered to be the most significantly threatened is the right to life. The right to life is a non-derogable right which cannot be reduced under any circumstances. One of the consequences of climate change can be seen through the phenomenon of forced displacement of people against them which is called Environmentally-Displaced Persons (EDPs). Despite the urgency of this problem, there is no international legal instrument that can protect them. However, the Human Rights Committee (HRC) provides an opportunity to protect EDPs due to climate change from being returned to their countries of origin. The HRC states that climate change is one of the most urgent and serious threats and can expose individuals to violations of the right to life. This can then give rise to an obligation for the State not to return them to the country of origin or non-refoulement obligations. However, there are components that must be met by EDPs due to climate change in order to obtain such protection, including the risks that they face must be real and irreversible, as well as personal. The fulfillment of the right to life component in this environmental context can be seen in the case of Ioane Teitiota v. New Zealand that is considered as a landmark decision in protecting EDPs due to climate change."

"Studi ini dimaksudkan untuk memformulasi strategi yang dapat menjadi sumbangsih bagi usaha-usaha mitigasi perubahan iklim. Pada akhir 2012 Kyoto Protocol tahap satu telah berakhir dan hasil dari COP 18 membuat keberadaan CDM menjadi penuh tantangan. Sehingga pelaksanaan CDM pasca 2012 atau mekanisme yang sejenis harus diperkuat. Sasaran dari riset ini adalah memformulasikan kombinasi dari kebijakan pemerintah Indonesia dan perjanjian perdagangan internasional untuk meperkuat pelaksanaan CDM di masa mendatang atau mekanisme baru berdasarkan pasar.Riset ini dilakukan melalui tinjauan literatur dan pengumpulan respons survey yang respondennya telah dipilih dengan cermat supaya dapat mewakili seluruh pemangku kepentingan. Para responden yang dicari berasal dari para ahli nasional maupun asing yang memiliki pengalaman dibidang ini. Untuk menjamin bahwa mereka memberikan respons yang sahih, para responden juga dipilih berdasarkan pencapaian pendidikan dan pengalaman kerja yang relevan. Data yang terkumpul pada tahap pertama diolah dengan analisa SWOT yang kemudian difinalisasi menggunakan AHP.Namun riset yang berdasarkan perspektif CDM ini memberikan hasil yang berbeda. Strategi yang terbaik adalah dengan mengkaitkan mekanisme ini dengan perjanjian pedagangan internasional. Sehingga kesadaran akan perubahan iklim perlu dibangun secara regional ataupun dengan mitra perdagangan lainnya. Hasil dari usaha ini adalah pembagian tanggung jawab dalam mitigasi perubahan iklim. Lebih lanjut seyogyanya usaha ini tidak berhenti pada tingkatan antar pemerintah semata, namun harus dapat diimplementasikan antar lembaga-lembaga usaha swasta. Dengan demikian mekanisme bisnis ke bisnis yang cocok dengan CDM ataupun mekanisme yang sejenis dapat berfungsi efektif.

---

This study is intended to formulate strategy that can contribute the climate change mitigation measures. By the end of 2012 first phase Kyoto Protocol has ended and the result of COP 18 brought CDM existence in considerable challenge. Therefore CDM post 2012 or similar mechanism implementation has to be strengthened. The research goal is to formulate combination of Government of Indonesia policies and international trade agreement to reinforce future CDM or new market based mechanism.

This research conducted through literature review and collecting survey responses which the respondents were carefully selected to cover all stakeholders. The respondents were sought from national and foreign expert or people who have experiences in this field. The respondents also selected based on education attainment and relevant working experience to ensure they will give valid responses. The first stage data collected was processed using SWOT analysis and then finalized using AHP.

However this research based on CDM perspective, gave different result. The best strategy is to work through linking the mechanism to the international trade agreement. Therefore climate change awareness should be built regionally or with other trading partners. The outcome of this measures is sharing responsibility on climate change mitigation. Moreover it should not stop only at governments? level, but it should be implemented among the private sectors. Then business to business mechanism which is suitable to CDM or its similar mechanism will be functioned effectively."

"

Penelitian ini menganalisis dampak kebijakan bauran energi terhadap perekonomian Indonesia dan emisi CO2. Analisis dilakukan dengan menggunakan beberapa skenario bauran energi yang berbeda-beda yang dibandingkan dengan BAU. Metode yang digunakan adalah Social Accounting Matrix dan menggunakan data SAM Energi 2008. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan bauran energi yang lebih ramah lingkungan akan menurunkan level emisi CO2. Total emisi CO2 menurun pada KEN 2025 25,5, KEN 2050 25,8, skenario 1 30,4, dan skenario 2 30,7 dibandingkan dengan BAU. Oleh karena itu, apabila ditinjau dari segi kebijakan pemerintah, pemerintah belum bisa mencapai target NDC penurunan emisi CO2sebesar 29. Selain itu, terjadi penurunan output nasional namun hal ini dapat dilihat sebagai sisi positif bahwa telah terjadi pergeseran pola produksi yang lebih ramah lingkungan dimana komposisi input didominasi oleh EBT. Dari sisi pendapatan, pendapatan masyarakat menurun di semua skenario dikarenakan penurunan output nasional sehingga balas jasa tenaga kerja menurun.

---

ABSTRACT

This study analyzes the impact of energy mix policy on Indonesians economy and CO2 emissions. The analysis was performed using several different energy mix scenarios compared to BAU. The method of this study is SAM Energy 2008 and using data SAM Energy 2008. The result indicates that more environmentally friendly of energy mix will decrease CO2 emission level. Total CO2 emissions decreased in KEN 2025 25.5, KEN 2050 25.8, scenario 1 30.4, and scenario 2 30.7 compared to BAU. Therefore, in terms of government policy, the government has not been able to achieve the NDC target of 29 CO2 emission reduction. In addition, there is a decrease in national output but this can be seen as a positive side that there has been a shift in more environmentally friendly production patterns where input composition is dominated by renewable energy. In terms of revenues, public incomes have declined in all scenarios due to the decline in national output so that labor costs decline. "