Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Meningkatnya kegiatan operasi penerbangan di Indonesia juga meningkatkan kebutuhan perawatan dan/atau pemeliharaan pesawat terbang. Pemeliharaan pesawat terbang tersebut lebih besar dilakukan di luar Indonesia dikarenakan suku cadang pesawat tidak tersedia di Indonesia. Hal tersebut menimbulkan kegiatan re-impor mesin pesawat yang akan diperbaiki antara Indonesia dengan negara luar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan fasilitas re-impor perbaikan dan/atau pemeliharaan pesawat terbang di Indonesia untuk meningkatkan kualitas penerbangan di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada analisis dari penerapan kebijakan fasilitas re-impor yang perbaikan dan/atau pemeliharaan pesawat terbang. Penelitian ini juga membahas terkait hambatan-hambatan yang dimiliki baik saat proses hingga implementasi dari kebijakan fasilitas re-impor perbaikan dan/atau pemeliharaan pesawat terbang. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tidak semua maskapai menggunakan kebijakan fasilitas re-impor. Akan tetapi, terdapat peningkatan pengguna fasilitas tersebut oleh maskapai yang ada di Indonesia. Hambatan yang muncul yaitu waktu pengecekan dan penelitian dokumen dan fisik sangat lama. Selain itu, adanya kesalahpahaman antar instansi atas suku cadang yang akan diberikan fasilitas re-impor dan belum maksimalnya sistem untuk memudahkan transfer dokumen dalam pengecekan.

---

Increased flight operations activities in Indonesia also increase the need for aircraft maintenance and / or maintenance. Maintenance of these aircraft is mostly carried out outside Indonesia because aircraft spare parts are not available in Indonesia. This has led to the re-import of aircraft engines which will be repaired between Indonesia and foreign countries. This study aims to analyze the policy of aircraft repair and / or maintenance re-import facilities in Indonesia to improve the quality of flights in Indonesia. This study focuses on the analysis of the application of the re-import facility policy which repairs and / or maintains aircraft. This research also discusses the obstacles that are owned during the process to the implementation of the re-import facility policy for aircraft repair and / or maintenance. This research uses qualitative research with descriptive research type. The results of this study indicate that not all airlines use the re-import facility policy. However, there has been an increase in the users of these facilities by airlines in Indonesia. The obstacles that arise are the very long time for checking and examining documents and physical. In addition, there is a misunderstanding between agencies regarding the spare parts that will be provided with re-import facilities and the system is not yet maximized to facilitate documents transfer in checking."

"Tesis ini membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konsumen dalam menentukan sebuah maskapai penerbangan, khususnya untuk rute Jakarta ? Amsterdam. Untuk penelitian ini, digunakan beberapa fase yaitu fase exploratory research dengan menggunakan data dari penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam menentukan suatu maskapai penerbangan. Kemudian juga dilakukan exploratory research kepada responden dalam jumlah kecil untuk melakukan in-depth interview terkait faktor-faktor yang mempengaruhi responden untuk menentukan suatu maskapai penerbangan. Setelah diolah, maka variabel yang didapatkan lalu dibuatkan kuesioner dan kemudian disebarkan kepada responden. Hasil survei kemudian diolah dengan menggunakan analisa faktor, untuk mengkelompokkan variabel yang memiliki interdependensi yang cukup kuat. Kemudia faktor-faktor tersebut dianalisa secara deskriptif untuk membedakan karakter antara pengguna maskapai Garuda Indonesia dan pengguna maskapai penerbangan selain Garuda Indonesia. Dari sini akan didapatkan faktor-faktor apa saja yang dapat digunakan untuk melakukan exposure pemasaran, guna meningkatkan daya saing Garuda Indonesia di pasar penerbangan Eropa.

---

This thesis is analyzing about what key factors that influence consumers when they choose an airline, especially for Jakarta to Amsterdam route. This research use several phases and one of the phase is exploratory research using data from the previous research about factors that influence people for choosing an airline. Exploratory research also being done for small number of respondents to do in-depth interview related with what factors that influence them to choose an airline. After the data processing, the questionnaire is developed using the available variable. The survey result is analyzed using factor analysis to group variables which has a strong interdependency. Those factors are analyzed using descriptive analysis to distinguish the character of Garuda Indonesia consumers and others airline?s consumers. Those factors will be used to make a promotion exposure, to increase the competitiveness of Garuda Indonesia in the European's Flight Market."

"Skripsi ini telah diuji pada tanggal 4 Agustus 2004 di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Program Studi Prancis, di hadapan Panitia Ujian yang terdiri atas: Ari A. Harapan M. Hum, Dr. J. Kadjat Hartojo, dan Renny S. Azwar M. A. Skripsi ini merupakan hasil penelitian mengenai perkembangan pesawat Concorde sejak masih berupa gagasan, lalu realisasi gagasan tersebut, bagaimana pengoperasiannya secara komersial, apa saja dampak serta maknanya terhadap masyarakat, hingga penghentian operasinya. Tujuan dari penelitian ini adalah memaparkan sejarah pesawat Concorde, yaitu sejak gagasan mengenai pesawat komersial supersonik muncul di Prancis dan di Inggris pada akhir tahun 1950-an, hingga akhir pengoperasian pesawat Concorde pada tahun 2003. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pesawat Concorde bukan hanya sebuah prestasi dalam aeronautika Prancis maupun Inggris karena teknologi masa depan yang dimilikinya dan keberhasilan kerja sama kedua negara, tetapi Concorde juga sebuah prestise bagi kedua negara itu. Namun, masyarakat dunia harus kehilangan romansa penerbangan karena setelah 27 tahun melayani para pelanggannya dan membawa bendera Prancis dan Inggris dari Eropa ke Amerika Serikat, pengoperasian Concorde harus berakhir pada tahun 2003."

"Pesawat berpenumpang 19 orang dimodifikasi agar dapat mendarat di air dengan menggubah roda pendaratan dengan float. Float yang digunakan merupakan produk impor yang sebelumnya telah digunakan oleh pesawat sejenis. Float harus dapat menopang pesawat dan dapat menerima beban impak saat mendarat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah float yang merupakan produk impor tersebut dapat digunakan pada pesawat berpenumpang 19 serta meneliti pengaruh yang terjadi pada pelampung ketika melakukan pendaratan dipermukaan air. Tegangan dan displacement merupakan keluaran simulasi yang menjadi fokus penelitian. Parameter tersebut didapat dengan cara simulasi numerik pendaratan float dengan beberapa parameter seperti: kecepatan pendaratan dan massa pesawat. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa float dengan konfigurasi ketebalan sesuai dengan yang dikeluarkan oleh produsen, struktur utama (keel, sisterkeel, chine, gunwall) sebesar 3,5 mm serta wear strip sebesar 12 mm dapat digunakan pada pesawat berpenumpang 19 orang pada kecepatan landing 54 knots dan maximum landing weight 6.940 Kg. Selain itu diketahui juga bahwa semakin cepat kecepatan dan massa semakin berat pesawat maka stress dari float menjadi lebih besar. Serta didapat bahwa kecepatan merupakan faktor paling berpengaruh dalam keluaran hasil simulasi. Dengan bertambahnya kecepatan sebesar 40,7% maka penambahan beban menjadi 98,1%, sedangkan peningkatan massa sebesar 4,8% tidak memberikan penambahan beban yang terlalu besar yaitu sebesar 3,2%.

---

The 19-person aircraft was modified so that it could land on water by changing the landing gear with a float. The float used is an imported product that had previously been used by similar aircraft. Float must be able to support the aircraft and be able to take impact loads when landing. This study aims to determine whether the float which is an imported product can be used on passenger aircraft 19 and examine the effect that occurs on the buoy when landing on the surface of water. Stress and displacement are the output of the simulation that is the focus of research. These parameters are obtained by numerical simulation of a float landing with several parameters such as: landing speed and mass of the aircraft. From the results of the study found that the float with a thickness configuration in accordance with issued by the manufacturer, the main structure (keel, sisterkeel, chine, gunwall) of 3.5 mm and wear strip 12 mm can be used on 19 passenger aircraft at a landing speed of 54 knots and a maximum landing weight of 6,940 kg. It is also known that the faster the speed and the heavier mass of the plane, the greater the stress from the float. And it is found that speed is the most influential factor in the output of simulation results. With an increase in speed of 40.7%, the addition of the load to 98.1%, while an increase in mass of 4.8% does not provide an increase in the burden that is too large, amounting to 3.2%."

"ABSTRAKTugas Karya Akhir ini membahas pola pembajakan pesawat udara aircraft hijacking dalam penerbangan sipil yang terjadi dalam periode 15 tahun 2002 hingga 2016. Pola tersebut dilihat melalui motif, modus operandi, jenis perjalanan, posisi pesawat, permintaan pelaku, jumlah pelaku, usia pelaku, dan tipe aircraft hijacking yang dilakukan. Pada tulisan ini, ditemukan 49 kasus aircraft hijacking dalam penerbangan sipil di seluruh dunia. Sebagai bentuk kejahatan transnasional, aircraft hijacking tersebut memiliki kecenderungan-kecenderungan membentuk sebuah pola yang dapat dikaji secara kriminologis. Pemahaman mengenai pola kasus ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait yang ada di Indonesia untuk melakukan evaluasi dalam bidang keamanan penerbangan.

---

ABSTRACTThis thesis examines the patterns of aircraft hijacking in civil aviation which occured in the period of 2002 to 2016 15 years. The pattern is seen through motives, modus operandi, types of flight, position of the aircraft, hijacker s demands, and the types of aircraft hijacking conducted by hijacker`s. In this thesis, 49 cases of aircraft hijacking were found in civil aviation aircraft around the world. As a form of transnational crime, these aircraft hijackings has tendencies that create some patterns which can be analyzed criminologically. Understanding the patterns of these cases is expected to be a consideration for Indonesia`s related stakeholders to evaluate its aviation security."

"Penelitian ini membahas mengenai penerapan kebijakan proteksi terhadap Industri Pesawat Terbang Nurtanio (IPTN) pada masa Orde Baru. IPTN merupakan salah satu industri strategis pengembangan teknologi maju yang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dengan dikeluarkannya kebijakan proteksi. Kebijakan proteksi ini merupakan kebijakan untuk melindungi produksi pesawat IPTN sebagai industri yang sedang tumbuh dari persaingan industri-industri pesawat asing yang sudah besar. Penelitian sebelumnya dalam “Upaya Anak Bangsa Menciptakan Pesawat Terbang N-250 Tahun 1976-1995” milik Raedi Fadil hanya membahas mengenai perkembangan teknologi dibidang industri dirgantara di Indonesia pada masa tersebut. Melalui penelitian ini, maka dapat khusus menjelaskan mengenai upaya pemerintah untuk mengembangkan industri dirgantara melalui kebijakan proteksi dengan dikeluarkannya Surat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1980 Tentang Larangan Pemasukan dan Pemberian Ijin Pengoperasian Pesawat Terbang. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan mengumpulkan sumber dan selanjutnya akan diproses melalui tahapan kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Upaya tersebut menunjukkan bahwa kebijakan proteksi memberikan kemajuan bagi IPTN. Kemajuan terdapat pada kenaikan intensitas penjualan pesawat-pesawat tertentu dan peningkatan SDM. Namun, kemajuan hanya bertahan hingga tahun 1996, hal ini disebabkan Indonesia memasuki krisis moneter mulai tahun 1997.

---

This research explains the application of protection policies to Nurtanio Aircraft Industry (IPTN) during the New Order era. IPTN is one of the strategic industries for developing advanced technology that gets special attention from the government with the issuance of protection policies. This protection policy is a policy to protect IPTN aircraft production as a growing industry from the already big competition foreign aircraft industries. Previous research in Raedi Fadil's "The Nation's Efforts to Build N-250 Airplanes in 1976-1995" only discussed technological developments in Indonesia aerospace industry. Through this research, it is specifically explain the government's efforts to develop the aerospace industry through protection policies with the issuance of Presidential Instruction Letter No. 1 of 1980 concerning the Prohibition of Entry and Granting of Aircraft Operation Permits. This research uses the historical method by collecting sources and next steps through the process of source criticism, interpretation, and historiography. These efforts show that the protection policy is making progress for IPTN. Progress is in increasing human resources and the intensity sales of aircraft. However, this progress only lasted until 1996, its because Indonesia entered a monetary crisis starting in 1997."

"Industri pesawat terbang adalah industri teknologi tinggi dengan sistem industri yang kompleks. Untuk menyelesaikan permasalahan dalam sistem yang kompleks, dibutuhkan pandangan yang menyeluruh terhadap struktur sistem. Penelitian ini menggunakan pendekatan System Dynamics untuk memahami sistem industri pesawat terbang Indonesia serta mengeksplorasi struktur kebijakan yang dapat mengembangkan industri tersebut. Dengan menguji alternatif-alternatif kebijakan dan berbagai skenario pada model kuantitatif yang telah dibuat, dihasilkan kesimpulan bahwa industri pesawat terbang Indonesia perlu memiliki kebijakan yang dapat mendorong peningkatan pembelian pesawat komersial, karena selama ini industri ini terlalu bergantung kepada pihak militer untuk penjualannya. Pada penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memperluas model dengan menggunakan data, baik kualitatif maupun kuantitatif, yang dimiliki oleh berbagai pihak yang merupakan para aktor di industri ini. Dengan data yang lebih banyak dan luas, pemodelan untuk dapat dilakukan untuk pengujian alternatif-alternatif kebijakan lainnya dengan lebih luas.

---

Aircraft industry is a high-tech and complex industry. When solving problems in complex system, a holistic view of the system structure is needed. This research use System Dynamics approach to understand the system structure of Indonesian aircraft inudstri and to explore policy structure that can drive the development the industry. The policy alternatives have been set and simulated in the quantitative model of system dynamics with several scenario conditions that may happened in the future. The result of the simulation shows that Indonesian aircraft industry needs policies that can drive the sales of commercial aircraft since currently the industry still highly depended in the sales of aircraft for military uses. In the future research, the model can be expanded by using the data, both qualitative and quantitative, that hold by several actors of the industry. The more variety of data can be used to expand the model and run other policy alternatives and scenario with more level of confidence."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Suku Cadang Pesawat komersial di Indonesia ditinjau dari prinsip kesederhanaan dan prinsip pertumbuhan ekonomi & efisiensi, dan untuk memberikan alternatif kebijakan pengenaan Bea Masuk yang dapat mendukung industri penerbangan. Penelitian kuantitatif ini bersifat deskriptif dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jika ditinjau dari prinsip simplicity, kebijakan BMDTP belum sepenuhnya memenuhi prinsip simplicity. Jika ditinjau dari prinsip economic growth and efficiency, kebijakan BMDTP belum sepenuhnya memenuhi kedua prinsip economic growth and efficiency. Kemudian, berdasarkan analisis antara kebijakan tarif 0% dengan kebijakan BMDTP yang sudah mengalami penyempurnaan di hampir setiap tahapan, kebijakan BMDTP yang sudah mendapatkan penyempurnaan merupakan kebijakan yang paling mendekati kebijakan pajak yang baik karena dapat mendukung perekonomian nasional tanpa ada pihak yang dirugikan.

---

This study aims to evaluate the policy of government-borne import duties on commercial aircraft part in Indonesia in terms of the simplicity principle and economic growth and efficiency principle. This study also aims to give alternative for import duties policy which can support airlines industries. This is a descripitive quantitive research using in-depth interview with informan. The study design used in this research is survey method by using a questionnaire.The result of this study indicate that in terms of the simplicity principle, the policy of government-borne import duties is not fully meet the simplicity principle. In terms of the economic growth and efficiency principle, the policy of government-borne import duties is not fully meet the economic growth and efficiency principle. Then, based on analysis between 0% tariff policy with the policy of government-borne import duties that has improvements in nearly every stage, the policy of government-borne import duties that has improvements is the good tax policy as it supports the national economy."

"Pemanfaatan sistem pesawat tanpa awak berupa drone kini telah berkembang di berbagai bidang, salah satunya bidang komersial yaitu penggunaan drone dalam kegiatan pengiriman barang. Beberapa negara di dunia telah membuat drone yang dapat digunakan secara eksplisit dalam kegiatan pengiriman barang ini dan telah mengaturnya dalam undang-undang nasional negara masing-masing. Hal ini mendorong ICAO sebagai organisasi penerbangan sipil internasional untuk berperan dalam memberikan regulasi terkait hal tersebut dan menyelaraskan aturan yang ada di beberapa negara agar tidak melanggar aturan mengenai keselamatan dan keamanan penerbangan secara umum. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan bahwa drone tidak terbatas pada bidang militer dan rekreasi. Drone telah berkembang menjadi sarana pengiriman barang di berbagai negara. Hal ini dikarenakan drone memiliki poin lebih dibandingkan bentuk transportasi lainnya. Namun, selain beberapa kelebihan yang ada, drone memunculkan beberapa permasalahan hukum terkait pengoperasian drone sebagai sarana pengiriman barang, yaitu terkait dengan keamanan dan keselamatan penerbangan secara umum. Sebagai otoritas tinggi yang mengatur penerbangan sipil dunia dan mengakomodasi perkembangan teknologi penerbangan yang semakin pesat berkembang menjadi komersial, ICAO telah memberikan model regulasi yang dapat digunakan negara-negara anggota sebagai acuan dalam penyusunan peraturan terkait hal ini di negaranya masing-masing. Indonesia sebagai salah satu negara anggota ICAO telah memiliki beberapa peraturan terkait pengoperasian sistem drone melalui beberapa undang-undang dan peraturan menteri terkait. Namun, Indonesia belum memiliki aturan yang komprehensif terkait pengiriman barang dengan menggunakan drone.

---

The use of unmanned aircraft systems in the form of drones has now developed in various fields, one of which is the commercial field, namely the use of drones in goods delivery activities. Several countries in the world have made drones that can be explicitly used in this goods delivery activity and have regulated this in the national laws of their respective countries. This has encouraged ICAO as an international civil aviation organization to play a role in providing regulations related to this matter and to harmonize existing rules in several countries so that they do not violate the rules regarding aviation safety and security in general. Based on the research that has been done, the authors found that drones are not limited to the military and recreational fields. Drones have developed into a means of shipping goods in various countries. This is because drones have more points than other forms of transportation. However, in addition to some of the existing pluses, drones raise several legal problems related to the operation of drones as a means of delivering goods, which are related to aviation security and safety in general. As the high authority that regulates world civil aviation and accommodates the development of aviation technology which is increasingly rapidly expanding into commercial, ICAO has provided a regulatory model that member countries can use as a reference in drafting regulations related to this matter in their respective countries. Indonesia, as one of the ICAO member countries, already has several regulations related to the operation of drone systems through several laws and related ministerial regulations. However, Indonesia does not yet have comprehensive rules regarding drones delivering goods."