Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Negara berkembang masih menghadapi banyak permasalahan gizi yangberdampak serius pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Berbagai program telahdicanangkan oleh pemerintah dalam upaya penanganan kasus stunting, termasukpenggunaan Dana Desa (DD) di Indonesia. Namun bukti mengenai dampak dana desaatau program serupa terhadap prevalensi stunting di negara berkembang masih sangatterbatas. Studi ini menyajikan bukti hal tersebut dengan melakukan analisis dampakprogram dana desa dan kapasitas aparatur desa terhadap komitmen penanganan stuntingyang dilihat berdasarkan data agregat di tingkat kabupaten atau kota di Indonesia.Dengan menggunakan analisis data deskriptif dan regresi panel fixed effect, kamimenemukan bukti bahwa program dana desa secara signifikan dapat menurunkanprevalensi stunting di Indonesia, khususnya di luar Pulau Jawa. Kami tidak dapatmembuktikan bahwa peran pejabat lokal mampu mempengaruhi tingkat kejadian danpencegahan stunting di daerahnya. Akan tetapi, kami menemukan bukti bahwakeberadaan aparatur pemerintahan desa lainnya (peningkatan rata-rata jumlah aparaturselain kepala desa / lurah) secara statistik berpengaruh signifikan dalam menurunkanprevalensi stunting di seluruh wilayah di Indonesia

---

Developing countries are still facing nutritional problems that have a severe

impact on the quality of Human Resources. The government has launched many

programs to handle stunting cases, including the use of village funds in Indonesia.

However, the evidence regarding the impacts of village funds or similar programs on

stunting prevalence in developing countries is still limited. This study presents that

evidence by analyzes the impacts of the village fund program and the Village-

Apparatus-Capacity on a commitment to deal with stunting as seen from the aggregate

data at the district level in Indonesia.

Using descriptive analysis and fixed effect panel data and regression, it finds

evidence that the village funds program can significantly reduce stunting prevalence in

Indonesia, especially the non-java region. We do not evidence that the role of local

leaders affects the incidence of stunting in all regions. However, the result shows that

other village apparatuses (an increase in the average number of officers other than

village heads/lurah) are statistically significant in reducing the prevalence of stunting in

all regions in Indonesia"

"Korupsi merupakan masalah tak berujung yang sulit dihilangkan begitu mengakar. Ada banyak metode untuk mengurangi korupsi yang didokumentasikan dalam literatur; salah satu solusinya adalah dengan menggunakan pendidikan. Tesis ini bertujuan untuk menggali apakah akses pendidikan anak usia dini di Desa dapat menekan kasus korupsi. Tesis ini menganalisis program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Indonesia pada tahun 1990-an, yang bertepatan dengan pemberlakuan Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang baru saat itu. Kandidat politik di Desa yang terekspos dan tidak terekspos akan menjadi identifikasi utama efek pengobatan. Set up melibatkan 13.251 kelompok perlakuan dan 10.326 kelompok kontrol desa. Kumpulan data PODES ini mencakup beberapa ukuran hasil yang menarik, termasuk kasus korupsi kepala desa dan korupsi di tingkat desa. Perkiraan kami mengungkapkan bahwa kurikulum memiliki dampak yang beragam terhadap korupsi di desa. Sedangkan pendidikan anak usia dini dapat menurunkan jumlah kasus korupsi di tingkat desa; di sisi lain, meningkatkan kemungkinan korupsi elit desa. Kami juga menemukan sedikit bukti yang mendukung bahwa efek positif korupsi memang mengubah tingkat pendidikan mereka karena tingkat pendidikan menengah. Temuan ini mengimplikasikan efek sederhana dari kurikulum pendidikan dini pada hasil jangka panjang di sektor publik melalui efek positifnya pada pemerintahan para pemimpin lokal.

---

Corruption is an endless problem that difficult to eliminate once entrenched. There have been many methods on reducing corruption documented in the literature; one of the solutions is to using education. This thesis aims to explore whether access to early childhood education in the Village can reduce corruption cases. This thesis analyse the Indonesian Early Childhood Education (ECE) program in the 1990s, which coincided with the new implementation of the new Curriculum of Early childhood Education (ECE) the time. The political candidate in the Village exposed and did not exposed will be main identification of treatment effect. The sets up involve 13,251 treated and 10,326 control groups of villages. The data variables from the village potential –(PODES)- of 1993, 2006, 2008, 2011, 2014, and 2018. These data sets cover some measure of outcomes of interest, including corruption cases of the village head and corruption at the village level. The experimental strategy utilises an instrumental variable and double difference approach to estimate the relation between childhood education of the village head and their year of education the mediator to reduce corruption cases in the village. Our estimates reveal that the curriculum has a mixed impact on the village’s corruption. While experiencing childhood education can lower the village level number of corruption cases; on the other hand, it increases the possibility of the village elite’s corruption. We also find a shred of supportive evidence that the positive effect on corruption did change in their education level due to the intermediate level of education attainment. The finding implicates the modest effect of early education curriculum on long-term outcomes in the public sector via their positive effect on the governance of the local leaders."

"Undang-Undang tentang Desa menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Kelembagaan ekonomi pedesaan hingga saat ini tetap menjadi bagian penting, sekaligus menjadi tantangan dalam upaya mencapai kemandirian ekonomi desa. Adanya kebijakan dana desa menjadi stimulus bagi desa untuk membentuk kelembagaan lokal berbentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dapat menopang perekonomian masyarakat desa. Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan cerminan dari perekonomian masyarakat desa yang berbasis kebutuhan dan keinginan serta potensi desa. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris peran keberadaan BUMDes terhadap tingkat pembangunan desa yang dihitung melalui dari nilai Indeks Desa Membangun (IDM). Pengukuran pembangunan desa melalui IDM bersifat multidimensi mencakup dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan. Penelitian menggunakan data level seluruh desa di Indonesia dengan rentang tahun 2018 hingga tahun 2020. Pendekatan analisis ekonometrika yang digunakan adalah regresi data panel dengan fixed effect model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap tingkat pembangunan desa dimana rata-rata nilai IDM desa-desa yang memiliki BUMDes lebih tinggi dibandingkan desa-desa yang tidak memiliki BUMDes. Keberadaan BUMDes juga memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap nilai Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan. Keberadaan BUMDes yang memiliki bidang usaha ekonomi dan lingkungan berkorelasi positif dan signifikan terhadap nilai IDM. Hasil estimasi setiap pulau menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes memiliki korelasi yang positif terhadap nilai IDM. Meskipun terdapat korelasi yang positif dan signifikan secara statistik, besaran koefisien regresi keberadaan BUMDes masih memiliki keterbatasan dampak secara ekonomi.

---

The Village Law emphasizes the empowerment of the village community to develop the community's independence and well-being. Rural economic institutions are still an essential part of and a challenge to achieving village economic independence. The existence of a village fund policy is a stimulus for villages to form local institutions in the form of village-owned enterprises (BUMDes) that can support the economies of rural communities. Village-owned enterprises (BUMDes) reflect the village community's economy based on the village’s needs, desires, and potential. This study aims to find empirical evidence of the role of BUMDes in village development, calculated through the Village Building Index (IDM) value. The measurement of village development through IDM is multidimensional, including social, economic, and environmental dimensions. The research uses data at the level of all villages in Indonesia from 2018 to 2020. The econometric analysis approach is panel data regression with a fixed effect model. The results showed that the existence of BUMDes has a positive and significant relationship to the level of village development, with the average IDM value of villages with BUMDes being higher than villages without BUMDes. The existence of BUMDes also has a positive and significant relationship with the value of the Social Resilience Index, Economic Resilience Index, and Environmental Resilience Index. The existence of BUMDes, which has an economic business and an environmental sector, contributes more to the increase in IDM value. The estimation results for each island show that the existence of BUMDes has a positive correlation to the IDM value. Although there is a positive and statistically significant correlation, the magnitude of the regression coefficient indicates that the existence of BUMDes still has limited impact economically."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis mengenai pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari APBN. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa yang kemudian dibandingkan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara dan analisis mendalam terhadap dokumen. Penelitian menganalisis pengelolaan Dana Desa untuk dua periode anggaran yaitu tahun 2015 dan 2016. Objek dalam penelitian ini adalah Desa Candirejo, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur yang tergolong dalam desa berkembang. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan Dana Desa pada Desa Candirejo masih mempunyai ketidak sesuaian dengan peraturan yang berlaku. Tahap perencanaan dan penganggaran RKPDes maupun APBDes dilaksanakan jauh dari batas waktu dalam peraturan. Untuk tahap pelaksanaan, waktu dan presentase penerimaan Dana Desa pada Desa Candirejo masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku baik tahun 2015 maupun tahun 2016. Pada tahap penatausahaan, laporan pertanggungjawaban bulanan tidak dilaporkan kepada Kepala Desa. Sedangkan pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban ada ketidaksesuaian antara realisasi penerimaan dengan anggaran penerimaan, perbedaan laporan semesteran dengan laporan pertanggungjawaban yang membuat informasi yang disajikan pada laporan menjadi tidak andal.

---

ABSTRACTThis research analyzes the Village Funds management which allocated from State Budget of Indonesia. To analyze the Village Funds management start from planning, implementation, administration, reporting, and accountability of Village Funds with government regulation is the purpose of this research. This research applies a case study as a method with qualitative research approach. Furthermore, for the data collection process, user interview and deep anaylisis are implemented by the researcher. Village Funds management from 2015 and 2016 are collected as a sample. The object for this resarch is Candirejo Village, Nganjuk Regency, East Java Province which classified as a developing village. The research outcome shows that there is a discrepancy between the Village Funds management with the government regulation. The planning and budgeting stages of Plans for Village level Development and Local Government Budget exceeds the time limit of government regulation. Moreover, there is an issue regarding the time and the percentage income of Village Funds at Candirejo village is not in accordance with the government regulation both in 2015 and 2016 in the implementation stage. In addition, no reports are delivered to the Village Head in the administration stage. Meanwhile, there are some issues with the real income and budget allowance, reports and accountability reports which diminish the realiability of the reports."

"Dalam studi ini, penelitian telah dilakukan untuk menyelidiki hubungan hubungan kausal khusus antara Reksa Dana Exchange Traded Funds dan Kontrak Investasi Kolektif yang mengukur tingkat pengembalian dan variabel makroekonomi yang dipilih dari perekonomian Indonesia dengan menggunakan uji VAR kausalitas dan uji kausalitas Granger. Sedangkan untuk uji stasioneritas variabel diuji dengan Augmented Dickey-Fuller test (ADF) unit root. Data bulanan yang digunakan adalah dari Januari, 2011 hingga Desember, 2015 untuk semua variabel. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tidak ada kausalitas dua arah antara semua faktor makroekonomi dan tingkat pengembalian Reksa Dana. Walaupun begitu, tidak terdapat hubungan 2 arah, namun terdapat hubungan yang negatif dan signifikan antara inflasi dan tingkat pengembalian Reksa Dana (KIK and ETF).

---

In this study, attempt has been made to investigate the relationship specifically the causal relation between Exchange Traded Funds and Collective Investment Contract that measure by the return and the selected macro-economic variables of Indonesian economy by using VAR causality test and Granger causality test. While, stationary test of the variables are tested with Augmented Dickey-Fuller (ADF) unit root test. Monthly data has been used from January, 2011 to December, 2015 for all the variables. The findings of the study showed that there is no bidirectional causality between all the macroeconomics factors to the return of the mutual funds. However, disregarding no bidirectional relationship, it is seen that inflation has negative and significant impact on mutual fund (CIC and ETF) returns.

Keywords: Mutual Funds, Exchange Traded funds, Collective Investment Contract, Macroeconomics, Granger Causality, Indonesia"