Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 179631 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Asdawati
"Latar Belakang: Program KKBPK BKKBN mengalami penurunan pencapaian target kinerja pasca desentralisasi tahun 2004 yang mana PKB/PLKB saat itu sebagai ujung tombak program di lini lapangan juga termasuk SDM yang diserahakan ke Pemerintah Daerah sebagai pengelola dan pendayaguna khususnya di OPD KB namun dengan adanya UUD No. 23 Tahun 2014 maka PKB/PLKB kemudian dialihkelolakan kembali ke BKKBN dengan pendayagunaannya tetap pada OPD KB di daerah dengan harapan agar dapat menyukseskan kembali Program KKBPK.
Tujuan: Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja PKB/PLKB pasca alih kelola menjadi PNS BKKBN tahun 2020 di DP3AP2KB Kab. Bogor berdasarkan MBCfPE.
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif korelasi dengan disain cross sectional yang dilakukan di Dinas P3AP2KB Kab. Bogor tahun 2020 pada bulan Mei – Juli 2020. Populasi penelitian ini yaitu PKB/PLKB di Kab. Bogor dengan jumlah sampel 74 orang, diambil dengan metode cluster sampling yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Instrumen penelitian ini yaitu kuesioner dalam bentuk google form sebanyak 81 pertanyaan kemudian dianalisis menggunakan statistic software dengan uji chi-square dan regresi logistik ganda. Hasil analisis kemudian ditampilkan dalam bentuk angka dan diinterpretasikan dalam bentuk kalimat.
Hasil: 1) PKB/PLKB pasca alih kelola menjadi ASN BKKBN di Dinas P3AP2KB Kab. Bogor tahun 2020 memiliki persepsi yang tinggi terhadap kepemimpinan (58,1%), perencanaan strategis (52,7%), fokus pelanggan sebesar (54,1%), pengukuran, analisa dan manajemen pengetahuan sebesar (60,8%), fokus staf (55,4%), manajemen proses (51,4%) dan kinerja (66,2%). 2) Ada hubungan antara perencanaan strategis dengan kinerja (p = 0,021), fokus pelanggan dengan kinerja (p = 0,048), pengukuran, analisa dan manajemen pengetahuan dengan kinerja (p = 0,018), fokus staf dengan kinerja (p = 0,000) dan manajemen proses dengan kinerja (p = 0,009) namun tidak ada hubungan antara kepemimpinan dengan kinerja (p = 0,132) dan 3) Ada pengaruh fokus staf terhadap kinerja (p = 0,001) dan manajemen proses terhadap kinerja (p = 0,038), sebaliknya tidak ada pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja (p value = 0,871) perencanaan strategis terhadap kinerja (p = 0,093), fokus pelanggan terhadap kinerja (p = 0,679) dan pengukuran, analisa dan manajemen pengetahuan terhadap kinerja (p = 0,442) dan 4) Fokus staf sebagai faktor dominan mempengaruhi kinerja PKB/PLKB.
Kesimpulan: Faktor yang mempengaruhi kinerja PKB/PLKB adalah fokus staf dan manajemen proses dan yang paling dominan berpengaruh adalah fokus staf. Saran: Memaksimalkan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja PKB/PLKB melalui pemenuhan dan pemerataan SDM, pendidikan dan pelatihan, penambahan dana dan kelengkapan fasilitas, keterlibatan dan keharmonisan hubungan staf serta sasaran kerja juga monitoring dan evaluasi rutin.

Background: Population, Family Planning and Family Development Program of National Family Planning Coordination Board showed decrease performance since decentralization in 2004 which family planning counselor/family planning filed officer at that time as the frontline of program also included that over to The Regional Government for Regional Device Organizationas as organizer and user. Then, with UU number 23 Year 2014, family planning counselor/family planning filed officer reorganized by National Family Planning Coordination Board and the Regional Organizationas of Family Planning as user hopefully the family pamily program will success as before.
Objective: Knowing the factors are affect to the performance of the utilization of family planning counselor/family planning filed officer since reorganize become of National Family Planning Coordination Board employees in 2020 at DP3AP2KB Bogor with MBCfPE.
Method: This research was a quantitative correlation study with cross sectional design conducted at DP3AP2KB Bogor in 2020, May - July 2020. The population was family planning counselor/family planning filed officer at Bogor with 74 respondens that taken by cluster sampling method with inclusion and exclusion criteria. Instrument of this study was a questionnaire with google form for 81 questions then analyzed using statistical software with chi-square test and multiple logistic regression. Results of the analysis displayed in numerics and interpreted in sentences.
Results: Family planning counselors at Bogor in 2020 has a high perception of leadership (58.1%), strategic planning (52.7%), customer focus (54.1%), measurement, analysis and knowledge management (60.8%), staff focus (55.4%), management process (51.4%) and performance (66.2%), 2) There were a correlation between strategic planning and performance (p = 0.021), customer focus with performance (p = 0.048), measurement, analysis and knowledge management with performance (p = 0.018), staff focus with performance (p = 0.000) and management process with performance (p = 0.009) but no relationship between leadership and performance (p = 0.132) and 3) There were an effect of staff focus on performance (p = 0.001) and process management on performance (p = 0.038), while there were not effect leadership on performance (p value = 0.871) strategic planning on performance (p = 0.093), customer focus on performance (p = 0.679) and measurement, analysis and knowledge management on performance ( p = 0.442) and 4) Staff focus as the dominant factor influencing family planing counselors performance. Conclusions: Factors affecting of performance of family planning counselors are staff focus and process management and the most dominant is staff focus.
Recommendation: Maximize efforts to improve the performance of family planning counselors through recruitment and distribution of human resources, education and training, additional funds and facilities, involvement and harmony of staff and targets relations also regular monitoring and evaluation.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Radhitya Triadi H.
"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja pegawai Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode survey yang menggunakan teknik non probability sampling dan pengambilan sample secara accidental pegawai Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat sehingga responden yang diperoleh adalah 53 orang. Disamping itu, penelitian ini juga menggunakan teknik kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap seorang responden. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori-teori mengenai kinerja, manajemen kinerja dan penilaian kinerja. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kinerja dari pegawai Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat adalah baik.

This Paper aims to describe the employee performance at National Population and Famiy Planning Board. This study used quantitative approach with survey method that used proportional random sampling technique to permanent employees of Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, which held 53 employees. This Paper Also use qualitative approach with interviewing a respondent. The researcher use the theory of performance, performance management, and performance appraisal. The result showed employee performance at National Population and Famiy Planning Board had a good performance."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S44893
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Eko Sigit Raharjo
"Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan salah satu instansi di Indonesia yang mempunyai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan fungsional penyuluh. Sejak Undang Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diterbitkan, maka Pengelolaan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) menjadi wewenang Pemerintah Pusat dan BKKBN diamanatkan sebagai instansi pembina dan pengelola PKB. Sebagai Instansi yang telah melakukan reformasi birokrasi, BKKBN telah menerapkan standar kinerja yang bisa diukur dan menerima tunjangan kinerja bagi pegawainya. Setelah PKB dan PLKB bergabung otomatis mereka juga mendapatkan hak yang sama menerima tunangan kinerja. Oleh karena itu diperlukan suatu alat untuk bisa memantau dan mengukur kinerja PKB dan PLKB yang bertugas di lini lapangan. BKKBN mengembangan suatu aplikasi berbasis smartphone online bernama E-Visum.
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan dan penerapan sebuah perubahan sistem terbaru untuk mengukur kinerja Penyuluh Keluarga Berencana. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan berupa data primer yang berasal dari hasil wawancara mendalam terhadap informan penelitian dan data sekunder berupa arsip dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan menggunakan purpossive sampling.
Hasil penelitian menemukan pelaksanaan dan penerapan aplikasi E-Visum telah perjalan dengan baik namun belum optimal. Dalam prakteknya aplikasi E-Visum masih dapat dimanipulasi, sistem pengawasan yang diharapkan dapat memantau kinerja dengan baik belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena terkendala staf di BKKBN tingkat pusat dan provinsi yang terbatas serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk) dan Keluarga Berencana (KB) ditingkat Kabupaten/Kota yang masih di bawah Pemerintah Daerah. Kondisi PKB yang rata-rata sudah berusia senja juga menyebabkan kesulitan dalam pengoperasian smartphone.

The National Population and Family Planning Agency (BKKBN) is one of the agencies in Indonesia that has a State Civil Apparatus (ASN) with a functional position of extension. Since Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government was published, the Management of Family Planning Extension (PKB) and Family Planning Field Officers (PLKB) was the authority of the Central Government and BKKBN mandated as an agency for the management and management of PKB. As an Agency that has carried out bureaucratic reform, BKKBN has implemented performance standards that can be measured and receive performance benefits for its employees. After the PKB and PLKB join automatically they also get the same right to receive the performance fiance. Therefore a tool is needed to be able to monitor and measure the performance of PKB and PLKB in charge in the field. BKKBN developed an online smartphone-based application called E-Visum.
This study aims to determine the extent of the implementation and implementation of a recent system change to measure the performance of family planning instructors. The type of research used in this study is a type of analytical descriptive research through a qualitative approach. Data sources used in the form of primary data derived from the results of in-depth interviews with research informants and secondary data in the form of archives and documentation. The informant selection technique uses purposive sampling.
The results of the study found that the implementation and application of the E-Visum application had gone well but was not optimal. In practice, the E-Visum application can still be manipulated, the monitoring system which is expected to monitor performance well has not been able to be implemented maximally because of constraints on limited staff at the central and provincial BKKBN as well as Regional Organizations (OPD) and Families Planning (KB) at the Regency / City level which is still under the Regional Government. PKB conditions which on average are already old at night also cause difficulties in the operation of smartphones.
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
T53802
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Vita Listiani
"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk kerangka institusional sebuah kebijakan negara dan tindakan kolektif pada instansi pelaksana kebijakan tersebut. Studi ini merupakan upaya mengkaji organisasi pemerintah dalam kerangka institusional dengan metodologi penelitian Soft Systems Methodology (SSM) berorientasi pada theoretical research interest. Penelitian ini dilakukan pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang telah diberi wewenang untuk mengelola Penyuluh Keluarga Berencana (Penyuluh KB) sebagai konsekuensi dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyuluh KB yang dialihkan status kepegawaiannya dari PNS pemerintah kabupaten/kota menjadi PNS BKKBN ini jumlahnya mencapai 15.777 orang, tersebar di seluruh penjuru Indonesia dengan karakteristik geografis dan kapasitas SDM yang bervariasi serta unit pengelola terbawahnya ada di level provinsi. Kondisi yang demikian tersebut mendorong BKKBN untuk merumuskan infrastruktur kebijakan yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tata-kelola Penyuluh KB sebagai wujud tindakan organisasi. Secara empiris, kerangka kelembagaan alih kelola Penyuluh KB tersebut dikaji dengan perspektif New Institutionalism yang lebih berfokus pada level organisasi. Studi ini memperkuat kembali pemikiran Nee bahwa perubahan institusi musti ditanggapi dengan melakukan penyesuaian kembali atas kepentingan, norma dan kekuasaan, bukan sekadar membuat kembali aturan formal.

This research aims to determine the form of institutional framework of state policy and collective action of work units in the implementing agencies. It was an effort to examined government organizations in an institutional framework using Soft Systems Methodology (SSM) with research interest orientation. The data was collected at the National Population and Family Planning Board (BKKBN), which is an institution that has been authorized to manage Family Planning (FP) field workers as a consequence of the enactment of a legislation about Regional Government. The number of FP field workers who employment status were being transferred from district/city government civil servants to BKKBN civil servants have reached approximately 15,777. They were spread throughout Indonesia with varying geographical characteristics and HR capacity. Their lowest management unit was at the provincial level. This condition drove BKKBN to formulate a policy infrastructure that could be a guidance in the implementation of the governance of FP field workers. Empirically, this study was examined through the perspective of New Institutionalism which focuses more on organizational level. This study reaffirms Nees thought that changes in institutions must be responded to by re-adjusting interests, norms and power, rather than merely re-establishing formal rules."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2019
T54258
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tri Aprilliana Wulandari
"Studi ini membahas faktor-faktor yang berhubungan dengan kebutuhan yang tidak terpenuhi untuk keluarga berencana di Indonesia menggunakan data SDKI 2002-2017. Penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain cross-sectional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berhubungan dengan kebutuhan keluarga berencana yang belum terpenuhi di Indonesia adalah usia wanita, status pekerjaan, tempat tinggal, jumlah anak yang masih hidup, pengetahuan keluarga berencana dan diskusi dengan suami tentang keluarga berencana. Faktor yang paling signifikan terkait dengan kebutuhan yang tidak terpenuhi untuk keluarga berencana di Indonesia pada tahun 2002 SDKI adalah usia perempuan, pada tahun 2007 SDKI adalah jumlah anak yang masih hidup, pada SDKI 2012 adalah diskusi dengan suami, sedangkan pada 2017 SDKI adalah jumlah anak masih hidup. Studi ini menunjukkan bahwa dalam mengimplementasikan program KIE dapat mengandalkan kader, meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan keluarga berencana dan menyebarkan informasi tentang keluarga berencana dan pentingnya berdiskusi dengan pasangan di media massa yang dibuat persuasif.

This study discusses factors related to unmet needs for family planning in Indonesia using the 2002-2017 IDHS data. This research is quantitative with cross-sectional design. The results showed that factors related to unmet family planning needs in Indonesia were womens age, employment status, residence, number of children still alive, family planning knowledge and discussions with husbands about family planning. The most significant factor related to unmet needs for family planning in Indonesia in 2002 The SDKI was the age of women, in 2007 the IDHS was the number of children still alive, in the 2012 IDHS was discussions with husbands, while in 2017 the IDHS was the number of children still life. This study shows that in implementing the IEC program it can rely on cadres, improve the quality and quantity of family planning services and disseminate information about family planning and the importance of having discussions with partners in the persuasive mass media."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Indah Kemala Pravitasari
"ABSTRAK
Latar belakang penelitian ini didasari oleh Program Keluarga Berencana sebagai salah satu upaya menahan laju pertumbuhan penduduk. Program ini merupakan salah satu program yang harus dilaksanakan karena melihat besarannya pertumbuhan penduduk di Indonesia khususnya di Kabupaten Bogor, namun pelaksanaannya belum optimal karena disalah satu Kecamatan yaitu Kecamatan Gunung Putri tingkat kegagalan KB (drop out) selalu meningkat dari 3 tahun terakhir. Secara keseluruhan pelaksanaan, pemerintah dalam hal ini BPPKB telah melakukan beberapa cara untuk menurunkan tingkat kegagalan tersebut, tetapi terdapat hambatan selama pelaksanaan. Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan proses Implementasi Program Keluarga Berencana di Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor untuk melihat alasan tingginya tingkat kegagalan yang terjadi di Kecamatan Gunung Putri menggunakan pendekatan Post-Positivist dan teknik pengambilan data berupa wawancara mendalam, studi literatur dan penelitian lapangan. Dengan berdasarkan teori Edwards III penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan Implementasi Program Keluarga Berencana di Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor belum dilaksanakan secara optimal oleh petugas lapangan KB di Kecamatan Gunung Putri. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program Keluarga Berencana, Kecamatan Gunung Putri.

ABSTRACT
The background of this research is based on the family planning program as an effort to restrain the rate of population growth. This program is one of programs that should be implemented because they see the amount of population growth in Indonesia, especially in Bogor Regency. The Implementation still not optimal yet because in one of the Sub-District which Gunung Putri Sub-District Family planning drop out rate is increasing from the last 3 years. By overall implementation, the government has been doing a few ways to reduce the drop out rate, but there are obstacles that occurs during implementation. The aim of this study is to describe the process of implementation of the Family Planning Program in Gunung Putri Sub-District, Bogor regency to see reasons for the high rate of failure that occurred in Gunung Putri Sub-District using post-positivist approaches with in-depth-interview data collection technique, literature studies and field research. Based on Edwards III theory the study explains that the implementation of the Family Planning Program in Gunung Putri Sub-District, Bogor Regency has not been implemented optimally by the local government in Gunung Putri Sub-District."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015
S63584
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yudhi Dwi Fajar Maulana
"Implementasi Sistem Informasi Keluarga (SIGA) merupakan wujud pemanfaatan teknologi informasi pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program. SIGA telah dikem-bangkan sejak Tahun 2017, tetapi sampai saat ini belum bisa sepenuhnya dimanfaatkan karena masih rendahnya cakupan data registrasi fasilitas kesehatan pelayanan keluarga berencana dan kelompok kegiatan, yaitu sebesar 34,15% di Tahun 2019. Data tersebut penting karena merupakan data rujukan pada proses pelaporan dan pencatatan melalui aplikasi SIGA. Berdasarkan penelusuran akar masalah, ditemukan bahwa salah satu penyebab rendahnya cakupan data registrasi adalah masih rendahnya penerimaan pengguna aplikasi SIGA. Penggunaan aplikasi SIGA telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 87 Tahun 2014, namun hanya 40,4% kab/kota dari target 188 kab/kota di Tahun 2020 yang telah melakukan pelaporan hasil pelayanan kontrasepsi melalui aplikasi SIGA (Data Bulan Februari 2020). Dengan permasalahan tersebut, peneliti menggunakan modifikasi model penerimaan pengguna UTAUT 2 untuk menge-tahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi penerimaan pengguna aplikasi SIGA. Pengolahan data dilakukan menggunakan metode Partial Least Square-Structural Equation Model pada 273 data yang berhasil dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor Performance Expectancy, Effort Expectancy, dan Habit memengaruhi niat perilaku untuk menggunakan aplikasi SIGA, sedangkan Facilitating Conditions, Habit, dan Behavior Intention memengaruhi perilaku penggunaan aplikasi SIGA.

Implementation of the Family Information System (SIGA) is a form of information tech-nology utilization by the National Population and Family Planning Board (BKKBN) to support the successful implementation of the current program. Even though it has been developed since 2017, SIGA has yet to be fully utilized, due to the low coverage of family planning service health data registration and activity group data registration, namely 34.15% in 2019. This data is important because it is a reference data for the reporting and recording process through SIGA. Based on problem tracing, it was found that one of the causes for the low coverage of registration data was the acceptance of SIGA users. Alt-hough the use of SIGA has been regulated in the Republic of Indonesia's Government Regulation Number 87 of 2014, only 40.4% of districts/cities of the target 188 districts/ cities in 2020 have reported contraceptive service results through SIGA (February 2020 data). With that problem, the researcher used a modified model, UTAUT 2 user ac-ceptance to see what factors affect the acceptance of SIGA users. 273 respondent data were processed using the Partial Least Square-Structural Equation Model method. The results show that Performance Expectancy, Effort Expectancy, and Habit influence be-havioral intention to use SIGA, while Facilitating Conditions, Habit, and Behavior Inten-tion of SIGA use behavior."
Jakarta: Fakultas Ilmu Kompter Universitas Indonesia, 2021
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Novilia
"Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keikutsertaan dalam Program Keluarga Berencana di Indonesia (Analisis Data Susenas dan Potensi Desa 2005) Penduduk yang berkualitas merupakan salah satu modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Akan tetapi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, tingkat fertilitas yang tinggi dan persebaran penduduk yang tidak merata di Indonesia tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas. Program Keluarga Berencana adalah salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mengatasi pertumbuhan penduduk yang tinggi. Melalui keberadaan program KB diharapkan dapat mewujudkan keluarga yang sejahtera, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas sumbet daya manusia Indonesia. Dalam jangka pendek program KB memang dirasakan kecil manfaatnya, tapi sesungguhnya secara jangka panjang program KB memberikan kontribusi yang signifikan pada keluarga sebagai bagian dari proses pembangunan bangsa dan negara.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data Susenas tahun 2005, dengan mengambil sampel ibu-ibn rumah tangga berstatus menikah yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 49 tahun dan pernah menggunakan/memakai slat/cara KB. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari beberapa variabel bebas yang diujikan, variabel lokasi tempat tinggal, umur ibu, usia kawin perlama, pendidikan ibu, jumlah anak lahir hidup yang dimiliki, suku, kondisi pekeljaan dan kondisi ekonomi, posyandu dan polindes berpengaruh secara signifikan terhadap keikutsertaan ibu-ibu dalam ber-KB di Indonesia. Sementara variabel anggaran, rumah sakit bersalin, puskcsmas dan pustu tidak berpengaruh terhadap keikutsertaan dalam ber-KB di Indonesia.

The qualified population is one of foundation capital on Sustainable development. Yet, accelerating of grown over population, high fertility and the dissemination population in Indonesia are not balancing with advanced quality. The Family Planning Program is one of govemment effort for handling of grown over population. Family planning program hopefully will make the safety family and finally would improve the quality of human resources in Indonesia. Actually, in spite of the family planning program felt insignificance contribution in short time, but in the long time family planning program will give significant contribution to family as a part of national development.
This research is using of National Socio - Economic Survey (Susenas) and Village Potencies (Potdes) 2005 data’s. Samples of this research are marriages couple woman which age is 15 to 49 years old, and has had I ever/ in use contraception. The independent variables which put to the test is location (urban/rural), mothers age, age of first marriage, mother’s education, number of alive child, ethnic group, activity, economy condition, Integrated Servicing Post (posyandu) and polindes are influential to the factoring of family planning program participation of marriage couples woman in Indonesia. While, the family planning program budget, bear a child hospital, puskesmas and Assign Puskesmas (Pustu) have no influential.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T33818
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Bunga Chintia Utami
"Kemiskinan di negara terbelakang dicirikan dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Di Indonesia, peran pemerintah dalam bidang kependudukan diserahkan pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Salah satu program BKKBN adalah Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera(UPPKS). Sejak tahun 2010 hingga 2013 terjadi penurunan jumlah kelompok UPPKS. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti memfokuskan pada menganalisis faktor kekuatan, kelemahan, kesempatan maupun ancaman. Tujuan penelitian adalah untuk pengoptimalan pencapaian program UPPKS. Hasil analisis metode SWOT menunjukkan bahwa strategi terbaik berasal dari faktor kekuatan dan peluang (SO). Alternatif strategi tersebut diolah dengan metode AHP sehingga ditemukan strategi prioritas yaitu memanfaatkan penggunaan website terintegrasi untuk menarik minat kerjasama sebagai bentuk pemanfaatan perkembangan teknologi dan informasi.

Poverty in underdeveloped countries are characterized by high population growth. In Indonesia, the government's role in population to be submitted to the National Population and Family Planning Board (BKKBN). One of the program BKKBN?s is to Increase Revenue Family Welfare (UPPKS). From 2010 to 2013, decrease in the number of groups UPPKS. Based on these problems, researchers focus on the identified factors strengths, weaknesses, opportunities and threats. The purpose of the study is to optimization program of achievement UPPKS. The results of analysis method SWOT showed that the best strategy is derived from the strengths and opportunities (SO) factor. Alternative strategies with AHP to finded strategy is utilizing the integrated use of the website to attract cooperation as a form of technological development and utilization of information.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T42380
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>