Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menjelaskan implementasi Permendes PDTT nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa terkait stunting di Desa Tompe Kabupaten Donggala tahun 2019 secara evaluasi formatif dan sumatif. Penelitian non-eksperimental metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan cross sectional. Hasil penelitian menujukkan Implementasi PermendesPDTT Nomor 16 Tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa terkait stunting dalam hal input, proses, dan outputnya belum efektif dan efisien. Intervensi stunting yang dilakukan juga sesuai pedoman serta masih banyak terdapat hambatan. Oleh karena itu, harus melibatkan partisipasi aktif dari seluruh komponen dan lapisan masyarakat desa serta perlunya sosialisasi terhadap peraturan tentang dana desa dan pedoman stunting.

---

This thesis explains the implementation of ministrial regulation No.16/PermendesPDTT/2018 concerning the priority of using village funds related to stunting in Tompe Village, Donggala District in 2019 through formative and summative evaluation. This non-experimental research is a qualitative method with a cross-sectional and case study approach. The results of this study showed that the implementation of ministrial regulation No.16/PermendesPDTT/ 2018 concerning the priority of using village funds related to stunting in terms of inputs, processes and, outputs are not yet effective and efficient. Stunting interventions are also carried out according to the guidelines and there are still many obstacles. Therefore, it must involve the active participation of all components and levels of village society as well as the need to socialize the regulations on village funds and stunting guidelines."

"Penelian ini membahas mengenai analisis desain kebijakan Dana Kelurahan di tahun 2019. Dana Kelurahan merupakan salah satu bentuk transfer dana dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui pendekatan post positivist dengan jenis penelitian deskriptif serta teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Teori yang digunakan sebagai ground theory dalam penelitian ini adalah teori Policy Design oleh Birkland (2011) yang membagi menjadi lima elemen desain kebijakan. Hasil dari penelitian ini menujukkan desain kebijakan Dana Kelurahan Tahun 2019 tidak tepat. Hal ini terlihat dari tiga elemen diantaranya dapat dikatakan tidak sesuai dengan desain kebijakan Dana Kelurahan tahun 2019 mengingat sebagai sebuah alokasi transfer baru, kebijakan Dana Kelurahan tidak memiliki nomenklatur tersendiri sehingga menggunakan skema DAU Tambahan. Penggunaan nomenklatur tersebut dinilai tidak sesuai dengan karakteristik Dana Kelurahan yang bersifat khusus dan tidak memiliki formulasi perhitungan yang jelas.

---

This study discusses the analysis of the design of the Urban Village Funds policy in 2019. Urban Village Funds is a form of transfer of funds from the Central Government to the Regional Government to support the infrastructure development and the empowerment of the Urban Village community. The research method used in this study is through a post-positivist approach to the type of descriptive research and data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The theory used as a ground theory in this research is the Policy Design theory by Birkland (2011) which divides into five elements of policy design. The results of this study show that the design of the Urban Village Funds policy is inappropriate. This can be seen from the three elements, one of which can be said to be incompatible with the design of the Urban Village Funds policy. As a new transfer allocation, the Urban Village Funds policy does not have its nomenclature, so it uses the Additional DAU scheme. The use of the nomenclature is judged to be incompatible with the specific characteristics of the Urban Village Funds policy and does not have a clear calculation formulation."

"Penyelenggaraan kegiatan persepakbolaan di Indonesia menjadi tugas dan tanggung jawab PSSI sebagai induk organisasi cabang olahraga sepakbola. Meskipun demikian, dalam praktiknya pemerintah tetap memiliki andil dalam penyelenggaraan kegiatan persepakbolaan. Salah satu bentuk keikutsertaan pemerintah adalah melalui pengalokasian dana dari APBN yang diberikan kepada PSSI guna pengembangan dan peningkatan prestasi olahraga sepakbola. Pemberian dana dari pemerintah kepada PSSI telah melahirkan suatu hubungan keuangan yang membawa implikasi terhadap kedudukan PSSI terhadap keterbukaan informasi publik, yaitu masuknya PSSI dalam kriteria dan karakteristik suatu badan publik nonpemerintah. Melalui metode penelitian yuridis normatif dengan tipe deskriptif analitis, penelitian ini memberikan deskripsi mendalam terkait pemberian dana APBN dari pemerintah kepada PSSI serta analisis tentang implikasi yang ditimbulkan dari pemberian dana tersebut berkaitan dengan keterbukaan informasi yang harus dilakukan oleh PSSI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemberian dana APBN kepada PSSI menjadikan PSSI sebagai organisasi nonpemerintah, terdapat limitasi mengenai informasi yang wajib disediakan oleh suatu organisasi nonpemerintah berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik, yaitu sebatas pada pengelolaan dana yang diberikan oleh pemerintah. Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kedudukan organisasi nonpemerintah sebagai suatu organisasi yang tunduk pada ketentuan hukum privat. Perlu dilakukan revisi terkait perumusan definisi badan publik yang memasukkan organisasi nonpemerintah ke dalam lingkup badan publik dengan memberikan penjelasan mendetail dan terperinci terkait kriteria yang digunakan dalam pendefinisian organisasi nonpemerintah tersebut, contohnya kriteria sumber pendaan. Untuk menghindari kekeliruan penafsiran, sepatutnya ditentukan kriteria baku dari masing-masing sumber pendanaan, misalnya jumlah atau besaran dana, prosedur pemberian dana, dan sebagainya.

---

As the National Football Federation, PSSI has the responsibility to manage all the football activities in Indonesia. However, practically the government still has a role in football management. One of the government’s participation in football is through the allocation of funds from the state budget given to PSSI in order to develop and to improve football activities. Funding transfer from the government to PSSI has made a financial relationship that gave an impact for PSSI in the realm of freedom of information, which means PSSI has fulfilled the criteria and characteristics of a non-governmental public body. By doing the normative juridical methods with descriptive analysis type, this study provides an in-depth description related to the fund transfer from state budget to PSSI then gave an analysis about the implication of this funds relating to the freedom of information that must be carried out by PSSI. As a result, this research shows that although the funding transfer from the state budget to PSSI makes PSSI as a non-governmental organization that is obligated to provide the public information, there are limitations regarding the information that must be provided by non-governmental organization under the Freedom of Information Act, which is limited to the management of funds that provided by the government. This restriction is intended to guarantee the position of a non-governmental organization as the subject of private law. It is necessary to revise the definition of public body that include non-governmental organizations by providing a detail explanation regarding to the criteria in defining these non-governmental organizations, for instance funding source criteria. The standard criteria for each funding source is needed, such as the amount of funds, the procedure for providing funds, and etcetera. With these such of criteria, there will be no misinterpretation to defining a public body, especially for non-governmental organizations."

"Reksa dana syariah muncul di Indonesia pada tahun 1997 dan menjadi instrumen investasi favorit bagi investor. Reksa dana syariah memiliki pertumbuhan yang cepat dalam TNA sebesar 285,40% dari 2013 hingga 2018 yang lebih unggul dari reksa dana konvensional dengan pertumbuhan hanya 157,17% di dalam periode yang sama. Reksa dana syariah juga berkembang pesat di negara dengan mayoritas penduduk Muslim serta negara yang memiliki sistem keuangan syariah yang maju, bahkan mampu mengungguli kinerja dari reksa dana konvensional dan benchmark. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, reksa dana syariah tidak memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan reksa dana konvensional di pasar Indonesia. Penelitian ini juga membahas terkait asosiasi antara fund-flow dengan kinerja untuk reksa dana kovensional dan syariah berjenis saham dan campuran. Penelitian membuktikan bahwa di pasar Indonesia, fund-flow dan kinerja berhubungan negatif dan convex positif.

---

Islamic mutual funds emerge in Indonesia since 1997 and become a favourite investment instruments for investors. Islamic mutual funds have a rapid growth in TNA of 285.40% from 2013 to 2018 which is superior to conventional mutual funds with growth of only 157.17% in the same period. Islamic mutual funds are also growing rapidly in countries with Muslim populations and countries that have advanced Islamic financial systems, also able to outperform conventional mutual funds and its benchmarks. Despite the majority of populations are Muslims, Islamic mutual funds do not have a better performance than conventional mutual funds in Indonesian market. This study also discusses the associations between the fund-flow and the performance of conventional and Islamic stocks and mixed funds. Evidence suggests that in the Indonesian market, the fund-flow and performance are negative and convex positive."

"ABSTRAKPrevalensi stunting di Indonesia dilaporkan meningkat sebanyak 37.2% pada tahun 2013 dimanasebelumnya prevalensi stunting berada pada posisi 35.6% di tahun 2010 (Mayasari et al., 2018).Riskesdas 2018 menunjukkan angka stunting atau anak tumbuh pendek turun dari 37,2%pada Riskesdas 2013 menjadi 30,8% pada tahun ini. Namun jika melihat RPJMN tahun 2015-2019 angka tersebut masih belum sesuai target dimana penurunan angka yang ditargetkanoleh pemerintah adalah sebesar 28%. Sebagai salah satu upaya menangani stunting, pemerintahIndonesia melalui kebijakan Permendes PDTT No 16 Tahun 2018 mengenai prioritas Penggunaan DanaDesa Tahun 2019 menyatakan bahwa dana desa dapat digunakan untuk penanganan stunting.Pemerintah memilki target untuk memperluas program dan kegiatan nasional pencegahan stuntingke 160 Kabupaten/Kota pada tahun 2019 dan ke 390 Kabupaten/Kota di tahun 2020 mendatang. Salahsatu wilayah yang menjadi fokus pemerintah adalah 10 kabupaten yang terletak di kota Bogor, ProvinsiJawa Barat. Dalam studi ini, peneliti mengkaji implementasi kebijakan prioritas Penggunaan Dana DesaTahun 2019 dalam hal penanganan masalah stunting di Kabupatan Bogor. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa pada realisasi dana desa tahun 2019 belum ada besaran dana yang secara khususdigunakan untuk menangani stunting. Namun, ada beberapa program yang sudah dijalankan olehperangkat desa di Kabupaten Bogor, diantaranya program penyediaan air bersih dan sanitasi,pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita, pelatihan pemantauan perkembangan danpemeriksaan kesehatan berkala melalui kegiatan posyandu untuk ibu menyusui, dan pengembanganketahanan pangan di desa. Selain itu, ditemukan hambatan berupa kurangnya pemahamam perangkatdesa mengenai stunting beserta langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya yangberpengaruh kepada alokasi dana desa untuk menangani stunting. Peneliti merekomendasikanadanya penjelasan lebih lanjut (dalam bentuk sosialisasi ataupun edukasi) baik kepada pemerintahdesa maupun ke kader-kader kesehatan terkait stunting itu sendiri, mengingat pada hasil penelitianini masih ditemukannya pemerintah desa yang belum mengetahui secara jelas tentang stunting.

---

ABSTRACTThe prevalence of stunting in Indonesia was reported to increase for around 37.2% in 2013 comparedto around 35.5% in 2010 (Mayasari et al., 2018). Meanwhile, the report by Riskesdas in 2018 presentedthat there was a decrease in the prevalence of stunting to around 30.8% compared to the one in 2013.But, the reducing number of prevalence did not necessarily solve the issue since it was still above 28%--the standard set by the government. As one of the stepping stones to solve this health problem,Indonesia Government released a policy, named Permendes PDTT No 16 Tahun 2018 in whichexplained that resolving stunting should be one of the top priorities that run by the village governmentthrough village funding. The central government aimed to enhance the national prevention programsof stunting that would be conducted in 160 districts in 2019 and 390 districts in the following year.One of the priority areas was 10 districts that located in Bogor, West Java province. Hence, this studyaims to evaluate the implementation of village funding policy to tackle stunting issues in 10 districtsthat located in Bogor City in 2019. The findings showed there was not any village that have allocatedspecific budget from the village funding to tackle stunting. However, there were some programs whichmight be related to the prevention of stunting, such as sanitation and water supply, nutritious foodsupply for toddler, training and monitoring the health status of newly mothers, and village's foodresilience programs. On the other hand, there were some challenges in implementing the villagefunding policy, including the knowledge amongst the village government towards the definition ofstunting as well as the prevention and strategies that should be done to resolve this health issue.Based on these problems, the researcher highly recommend that education and socialization ofstunting should be conducted to both village government and health personnel in the village's primarycare (Puskesmas). "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pengendalian mutu (SPM) atas kinerja pemeriksaan yang dilaksanakan pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. 6 (enam) komponen pada kinerja pemeriksaan yang dianalisis adalah perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, supervisi & reviu, pelaporan hasil pemeriksaan, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksan, dan evaluasi pemeriksaan. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas penerapan SPM. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan mengevaluasi dokumen pelaksanaan SPM dan hasil wawancara dengan pelaksana SPM dan penilai SPM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah menerapkan sistem pengendalian mutu namun, dalam pelaksanaannya masih perlu mempertimbangkan untuk meningkatkan pemahaman tentang SPM bagi pemeriksa, pemenuhan kekurangan jumlah pemeriksa dalam susunan Tim Pemeriksaan, mengusulkan sistem manajemen mutu pada komponen pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan SPM. Serta perlu dilakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan SPM selama masa Pandemi Covid 19 dengan melakukan digitalisasi pada Sistem Aplikasi Pemeriksaan.

---

This study aims to evaluate the quality control system (SPM) for the performance of the audit of financial statements carried out at the BPK Representative of West Sulawesi Province. The six components in the audit performance analyzed are audit planning, audit implementation, supervision & review, reporting of audit results, follow-up monitoring of audit results, and audit evaluation. In addition, this thesis will also provide recommendations for improvements to improve the effectiveness of the implementation of SPM. This study used qualitative descriptive analysis by evaluating SPM implementation documents and the results of interviews with SPM implementers and SPM assessors. The results of this study show that overall the BPK Representative of West Sulawesi Province has implemented a quality control system but in its implementation it is still necessary to consider improving the understanding of SPM for auditors, fulfilling the shortage of auditors in the composition of the Audit Team, proposing a quality management system on the component of monitoring follow-up audit results, and strengthening supervision on the implementation of SPM. It is also necessary to make adjustments to the implementation of SPM during the Covid 19 Pandemic by digitizing the Audit Application System."

"Tahun 1998 merupakan mimpi buruk bagi perekonomian di negeri, yang secara mengejutkan merupakan suatu ketidakberuntungan yang menyeluruh dan menyedihkan. Pertumbuhan ekonomi menunjukan nilai negatif 14%, hal ini sangat jauh dari pertumbuhan tahunan normal yang rata-rata berkisar sebesar 7% per tahun. Dunia usaha dilumpuhkan oleh tingkat pinjaman suku bank yang mencapai 60% per tahun, sementara masyarakat mengalami tingkat inflasi yang tinggi hingga mencapai 50%. Harga barang pokok melambung tinggi, diikuti kemerosotan nilai tukar rupiah yang berdampak sangat besar bagi dunia usaha di negeri ini. Dampak krisis ini juga dialami oleh PT.Fast Food Indonesia tbk, yang menjadi obyek penelitian penulis dalam karya akhir ini. Walaupun selama 2 tahun belakangan tetjadi peningkatan penjualan produk perusahaan akan tetapi laba perusahaan menurun dengan tajam. Kondisi ini diperparah oleh meningkatnya tingkat persaingan dalam Industri Fast Food Fried Chicken. Dimana berdasarkan data yang dikumpulkan selama kurun waktu 1987-1993 tercatat jumlah restoran fast food asing meningkat sekitar 32% pertahun. Seperti yang telah diketahui bersama krisis di Indonesia ini telah menyebabkan tetjadinya pengurangan investasi di berbagai sektor industri, hal ini disebabkan oleh ketidakpastian kondisi ekonomi dan politik di Indonesia. PT Fast Food Indonesia merupakan salah satu yang tercatat sebagai perusahaan publik. Sebagai perusahaan publik maka kinetja perusahaan sangatlah menentukan citra perusahaan. Salah satu indikator dalam melakukan penilaian terhadap perusahaan publik adalah kinerja keuangan perusahaan yang dapat dilakukan dengan cara menganalisa laporan keuangan. Oleh karena itu kinetja keuangan PT Fast Food Indonesia memegang peranan penting bagi kelangsungan usaha perusahaan. Bila kinerja keuangan perusahaan baik maka diharapkan mampu meningkatkan citra perusahaan di mata investor ataupun pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan perusahaan. Untuk mendongkrak kinetja keuangan perusahaan tersebut maka diperlukan suatu startegi yang mampu secara tepat mengatasi permasalahan perusahaan serta mampu beradaptasi dengan perubahan lingk:ungan. Dalam menerapkan strategi tersebut maka diperlukan analisis menyeluruh terhadap kondisi eksternal, lingk:ungan industri serta kondisi internal perusahaan. Dalam penyusunan karya akhir ini penulis mencoba mengupas secara singkat kondisi lingkungan eksternal perusahaan, lingkungan industri serta kondisi internal perusahaan. Dalam melakukan analisis terhadap kondisi internal perusahaan penulis memfokuskan kondisi internal perusahaan pada kinerja keuangan perusahaan yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Dalam melakukan analisis kinerja keuangan perusahaan dilakukan perbandingan tahunan kinerja keuangan perusahaan selama 5 tahun terakhir. Untuk mendapatkan analisis yang lebih akurat maka analisis perbandingan dengan perusahaan pesaing mutlak diperlukan. Adapun analisis yang dilakukan untuk memperoleh alternatif startegi perusahaan dalam penulisan karya akhir ini meliputi analisa strategi bisnis dengan melakukan analisa SWOT dan analisa strategi bersaing perusahaan serta analisa kinerja keuangan perusahaan yang meliputi analisis neraca dan analisis laporan laba rugi, analisis rasio, analisis arus kas dan analisis ROE perusahaan. Setelah melakukan analisis terhadap kinerja keuangan perusahaan selama kurun waktu 1994-1998 serta melakukan analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki perusahaan maka penulis mencoba untuk menentukan kebijakan strategis yang sekiranya cocok unttik diterapkan perusahaan. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan penulis, pemilis berkesimpulan persoalan serius yang dihadapi perusahaan antara lain tingkat persaingan yang semakin meningkat, penurunan tingkat laba perusahaan serta penurunan kemampuan perusahaan dalam menciptakan, financial flexibility. Oleh karena itu penulis memberikan beberapa alternatif strategi yang sekiranya mampu menghadapi permasalahan perusahaan. Hal yang dapat dilakukan perusahaan adalah melakukan strategi kebijakan penerapan harga yang tepat sehingga mampu meningkatkan penjualan dan mendongkrak kinetja keuangan perusahaan. Kebijakan lebih berorientasi terhadap laba dibandingkan terhadap pertumbuhan, yang dilakukan perusahaan saat ini dirasakan sangatlah tepat. Tetapi dalam melaksanakan kebijakan tersebut perusahaan haruslah mampu mempertahankan kepuasan konsumen mereka. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bah pembahasan masalah. Dengan melakukan langkah-langkah di atas, diharapkan perusahaan mampu mempertahankan posisinya sebagai pimpinan pasar serta mampu meningkatkan nilai perusahaannya. "

"Pelaporan keuangan pada organisasi nirlaba khususnya partai politik sangat penting keberadaanya sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas organisasi tersebut yang memang harus dipertanggung jawabkan kepada public. Penelitian ini membandingkan antara teori dalam pelaporan keuangan organisasi nirlaba dengan prakteknya. Selain itu, penelitian ini juga membandingkan laporan keuangan yang ada dengan peraturan, hukum, dan perundang-undangan yang mengatur pelporan keuangan partai politik tentunya juga berdasarkan PSAK 45 yang menjadi dasar pelaporan keuangan organisasi nirlaba di Indonesia. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyusun laporan keuangan tahunan sesuai dengan aturan dan Undang-Undang partai politik.

---

This focus of study is Financial reporting on non-profit organization especially in political party. It is very important to improve transparency and accountability as a form of responsibility to publics. Transparancy and accountability in this thesis focused comparison between theory in accounting for non-profit organization and practice at political party. Comparation beetween financial statement with regulationss and codes surrounding financial reporting process in political party which also based on Indonesian accounting standard (PSAK) 45 about financial reporting for not-for-profit organization in Indonesia."

"Skripsi ini membahas tentang perbandingan laporan keuangan pemerintah pusat dengan IPSAS dengan studi banding pada 10 negara, yaitu Afrika Selatan, Amerika Serikat, Australia, Indonesia, Inggris, Kanada, Malaysia, Selandia Baru, Sri Lanka, dan Swiss. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan melihat standar akuntansi dan komponen laporan keuangan masing-masing negara dan membandingkannya dengan IPSAS. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan IPSAS dalam standar akuntansi masing-masing negara bervariasi. Sebagian besar negara memiliki komponen laporan keuangan sesuai IPSAS dalam laporan keuangan pemerintahan masing-masing. Sementara, negara dengan aplikasi akrual yang paling mendekati IPSAS adalah Australia, Inggris, dan Selandia Baru.

---

The focus of this study is to analyze the the comparison of central government financial statements with IPSAS in 10 countries, which are South Africa, United States, Australia, Indonesia, United Kingdom, Canada, Malaysia, New Zealand, Sri Lanka, and Switzerland. This research is a qualitative descriptive. It was conducted by analyzing the accounting standards and the component of financial statement in each country and comparing them with IPSAS. The result of this research reveals that IPSAS application in each country?s accounting standards is varied. Most of the countries have components of financial statements set by IPSAS in their own financial statements. Meanwhile, countries with accrual application closest to IPSAS are Australia, United Kingdom, and New Zealand."