Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan remaja. Dari data tingkat pemenuhan SN-PKPR bulan Mei-Juni 2020, terdapat 34 Puskesmas yang melakukan evaluasi diri. Terdapat 5 Puskesmas yang telah mencapai tingkat pemenuhan SN-PKPR paripurna (Skor > 80%), 4 Puskesmas memiliki tingkat pemenuhan SN-PKPR optimal (Skor 60-79,9%), dan 25 Puskesmas memiliki tingkat pemenuhan SN-PKPR minimal (Skor < 60%). Tujuan penelitian ini ialah untuk melakukan analisis implementasi PKPR di Puskesmas Kota Depok dengan studi kasus pada Puskesmas Cinere (Tingkat pemenuhan SN-PKPR optimal) dan Puskesmas Cisalak Pasar (Tingkat pemenuhan SN-PKPR minimal). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Triangulasi yang dilakukan ialah trangulasi sumber, metode, dan data. Penyelenggaraan PKPR di Puskesmas Cinere didukung tim PKPR dimana Penanggung Jawab programnya telah mendapatkan pelatihan, jumlah Kader Kesehatan Remaja yang mencukupi, terdapatnya ruang untuk konsultasi, adanya pedoman, dan dana. Telah ada proses perencanaan PKPR hingga evaluasi PKPR. Berdasarkan 2 format laporan PKPR Puskesmas Cinere, jumlah kunjungan remaja bulan April 2020-Juni 2020 relatif lebih rendah daripada bulan-bulan sebelumnya. Pada data salah satu laporan, yaitu data kunjungan kasus remaja, terlihat penurunan kunjungan pada April 2020 (161 remaja) dibandingkan Maret 2020 (467 remaja). Permasalahan yang ditemukan terkait dengan belum ada pelatihan PKPR rutin, kurangnya sosialisasi, remaja merasa kurang dilibatkan, belum ada tempat menyimpan rekam medik remaja, kegiatan PKPR sudah tidak rutin serta belum ada target PKPR. Penyelenggaraan PKPR di Puskesmas Cisalak Pasar didukung tim PKPR yang Penanggung Jawab programnya juga telah mendapatkan pelatihan dan ketersediaan pedoman. Proses perencanaan PKPR hingga evaluasi juga telah berjalan. Dari data kunjungan kasus Puskesmas Cisalak Pasar, kunjungan remaja cenderung menurun sejak tahun 2019. Terdapat penurunan pemanfaatan PKPR yang jelas terlihat pada bulan April 2020 (7 remaja) dibandingkan Maret 2020 (32 remaja). Permasalahan yang ditemukan terkait dengan belum rutinnya pelatihan PKPR, kurangnya koordinasi dengan remaja, tidak ada ruang untuk konsultasi dan penyimpanan rekam medik remaja, tidak ada penggunaan dana untuk PKPR, kegiatan PKPR sudah tidak rutin sejak 2019, kurang lengkapnya pengisian format pencatatan dan pelaporan, target PKPR belum ditentukan, dan kurangnya dukungan lintas sektor. Penurunan pemanfaatan PKPR dapat terkait dengan permasalahan pada masing-masing Puskesmas. Penanggung Jawab program PKPR berserta tim PKPR perlu mengambil langkah yang tepat untuk memperbaikinya. Diperlukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga terkait untuk menyusun kebijakan perbaikan penyelenggaraan PKPR.

---

Adolescent Friendly Health Services (AFHS) is a health services to meet adolescent health needs. From SN-PKPR level of fulfillment data in May–June 2020, there were 34 Public Health Centre which had completed self assessment. There were 5 Public Health Centre that had perfect SN-PKPR level of fulfillment (Score > 80%), 4 Public Health Centre that had optimal SN-PKPR level of fulfillment (Score 60 – 79,9 %), and 25 Public Health Centre that had minimal SN-PKPR level of fulfillment (Score < 60%) The aim of this study was to analyze AFHS implementation in Depok City Public Health Centre with case studies at Cinere (Optimal SN-PKPR level of fulfillment) and Cisalak Pasar (Minimal SN-PKPR level of fulfillment) Public Health Centre. This qualitative study was conducted by indepth interview and document review. Triangulation for this study are source, method, and data triangulation. The implementation of AFHS at Cinere Public Health Centre has been supported by AFHS team which the program implementer had received training, sufficient number of adolescent health cadres, availability of consultation room, availability of guidelines, and fund. AFHS planning to evaluation has been carried out. Based on 2 Cinere Public Health Centre AFHS report formats, the number of adolescent visits in April 2020 – June 2020 was relatively lower than in the previous months. From one of the reports, adolescent case visit data, there were a decrease of adolescent visit in April 2020 (161 adolescent) than in March 2020 (467 adolescent). The problems found were no routine AFHS training, lack of socialization, lack of adolescent participation from adolescent perspective, no place to save adolescent medical record, no routine AFHS activities, and no AFHS target. The implementation of AFHS at Cisalak Pasar Public Health Centre has been supported by AFHS team which the program implementer also had received training and availability of guidelines. AFHS planning to evaluation also has been carried out. Based on Cisalak Pasar Public Health Centre adolescent case visit data, the number of adolescent visit has tended to decline since 2019. There was a decrease in utilization of AFHS that was clearly visible in April 2020 (7 adolescent) than in March 2020 (32 adolescent). The problems found were no routine AFHS training, lack of coordination with adolescent, no room to give consultation and no place to keep adolescent medical records, no AFHS fund, no routine AFHS activities, incomplete filling of recording and reporting formats, no AFHS target, and lack of support from related sectors. Decreased utilization of AFHS could be related to the problems which were found at both Public Health Centre. The program implementer with their team need to take appropriate step to fix it. Coordination and cooperation with related sectors are required to formulate policy for the improvement of AFHS."

"Permasalahan gizi di Indonesia masih merupakan pekerjaan rumah yang besar, dimana menurut Riskesdas tahun 2018 menunjukkan 17,7% balita di Indonesia masih bermasalah dengan status gizinya. Pada tahun 2020, pandemi Covid-19 yang terjadi berdampak secara langsung terhadap pelayanan kesehatan, salah satunya pelayanan gizi. Dengan berbagai regulasi maupun kebijakan yang bergulir di masa pandemi, salah satunya pembatasan pelayanan, evaluasi pada pelaksanaannya harus ada dan sigap untuk disikapi.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pelayanan gizi pada bayi dan balita di masa pandemi Covid-19 di wilayah kerja UPTD Puskesmas Cinere. Desain penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan telaah dokumen. Kerangka konsep mengacu pada model proses implementasi kebijakan Van Matter dan Van Horn dengan pendekatan critical thinking analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja implementasi pelayanan gizi pada bayi dan balita belum terlaksana dengan optimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan masalah gizi yang cukup signifikan di wilayah kerja UPTD Puskesmas Cinere selama masa pandemi. Selain itu mayoritas programnya pun belum memenuhi capaian target tahunan. Hasil analisa kausalitas di masing-masing variabel ditemukan jika ketakutan dan kekhawatiran ibu, kurangnya sumber daya, baik tenaga kesehatan dansarana prasarana, serta kurangnya pemahaman para pelaksana merupakan faktor paling menonjol yang mempengaruhinya. Namun dengan segala keterbatasan yang ada, Kader Posyandu Pangkalan Jati Baru dinilai sebagai pelaku positive deviance dan Posyandu Keliling sebagai creative action yang selanjutnya memungkinkan untuk diaplikasikan di daerah lain. Penelitian ini menghasilkan 3 rekomendasi utama. Untuk jangka pendek, rekomendasi rekruitmen tenaga kesehatan. Untuk jangka menengah, rekomendasi pemanfaatan teknologi informasi. Untuk jangan Panjang, rekomendasi pembangunan penambahan Puskesmas baru (Unit Pelaksana Fungsional).

---

Nutritional problems in Indonesia are still a big issue. According to Riskesdas 2018 shows

that 17,7% of young children in Indonesia have problems with their nutritional status. In

2020, Covid-19 pandemic impact directly on health services, one of which is nutrition

services. The limitation of nutrition services is one of government policies in tackling

Covid-19 pandemic. An evaluation of its implementation should be used to improve the

next strategy. This study aims to determine the implementation of nutrition services

policy for baby and young children during the Covid-19 pandemic in the working area of

Cinere Public Health Center. The research used qualitative research with in-depth

interview and document review as methods. The conceptual framework based on the

model of the policy implementation process of Van Matter and Van Horn, and critical

thinking approach to analysis. The results show that the performance of nutrition services

for baby and young children have not been implemented optimally during pandemic. This

study found evidence of a significant rise in stunting, wasting, and underweight among

children in the working area of Cinere Public Health Center. In addition, the majority of

programs have not reached the annual target. The causality analysis in each variable were

found that the mother’s fear and concern, lack of resources (health workers and logistics),

and lack of understanding of the staff were the most influencing factors. However, with

all the limitations, Pangkalan Jati Baru cadre is considered as actor of positive deviance

that able to perform Posyandu Keliling as a creative action. There are 3 recommendations

in order to keep nutrition services running properly during pandemic in the Work Area of

Cinere Public Health Center. For the short time is health workers recruitment. For the

medium term is developing telemedicine, such as teleconsultation legally and properly.

For long term is recommendation to build the Unit Pelaksana Fungsional (UPF)

Puskesmas."

"Skripsi ini membahas keterpaparan terhadap Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja PKPR Dan Perilaku Seksual Berisiko Pada Remaja Di Wilayah Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo Tahun 2017. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian cohort retrospektif dan pengambilan sampel dilakukan dengan Simple Random Sampling. Hasil penelitian menunjukan siswa yang perilaku seksual berisiko rendah sebanyak 99 70,7 dan perilaku seksual tinggi 41 29,3. Responden yang mempunyai perilaku seksual berisiko tinggi lebih banyak pada remaja pasien baru PKPR 29 41,4, keterpaparan program PKPR sebanyak 0 0 pada pasien baru, jenis kelamin laki-laki 48 34,3, usia remaja akhir 104 74,3, umur pubertas dini 25 17,9, pengetahuan kurang 63 45, sikap negatif 40 28,6, sikap orang tua yang negatif 66 47,1 dan sikap teman sebaya yang negatif 63 45, pernah/punya pacar 112 80, frekuensi pertemuan dengan pacar sering 62 44,3, Terdapat hubungan antara keterpaparan terhadap Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja PKPR Dan Perilaku Seksual Berisiko Pada Remaja Di Wilayah Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo p=0,00.

---

This thesis discusses the exposure of the Program Adolescent Friendly Health Services AFHS and risky sexual behavior in adolescents at Puskesmas Pasar Rebo. This study is a quantitative study with cohort retrospective research design and sampling carried out by the Simple Random Sampling.

The results showed that students 39 lowrisk sexual behavior 70,7 and sexual behavior is high 29,3 . Respondents who have high risk sexual behavior more on students who do not follow AFHS 37.1, male gender 34,3, age ge 17 years 74,3, early puberty age 17,9, lack of knowledge 45, negative attitude 28,6, and negative parents attitude 47,1 and negative peer group attitude 45, had have a girlfriend 80, the frequency of meetings with boyfriend often 44,3, There is a relationship between exposure to the Adolescent Friendly Health Services AFHS and risky sexual behavior in adolescents at Puskesmas Pasar Rebo p 0.00."

"Penelitian ini menggunakan desain Rapid Assesmenl Procedures (RAP) dengan menerapkan metoda pendekatan kualitatif yang bertujuan mcndapatkan infonnasi yang mendalam mcngcnai gambaran koniidensialitas yang ada di puskesmas PKPR “Y” dan “X” Jakarta Selatan. Penelitian melibatkan remaja sebagai klien PKPR dan provider serta para pcmbuat kebiiakan dari pusat hingga tingkat puskesmas. Terdapat kesenjangan pengetahuan mengenai sehat, kesehatan reprcduksi dan kesehatan reproduksi, akses informasi PKPR, hukum yang melindungi hak~hak klien, serta pemahaman kerahasiaan di antara remaja, provider dan pembuat kebiiakan selain itu ada perbedaan persepsi mengenai konfidcnsialitas di PKPR menurut remaja, pnovider, dan pembuat kebUakan. Terjadi kesenjangan antara standar peiayanan dengan implementasi di lapangan dalam peiaksanaan prinsiflprinsif kerahasiaan di PKPR.Disarankan kepada Kepada Departemen Kesehatan untuk: 1) membuat buku panduan pelayanan kesehatan remaja yang dapat menjamin kerahasiaan di PKPR. 2) Bekerja sama dan berkoordinasi dengan dcpartemen tcrkait seperti Depclagri, Dep, dan Depag dalam sosialisasi PKPR. 3) Menjadikan program peer educator dan peer counselor sebagai salah satu media dan stratcgi penyebaran infom1asi. Kepada Sudinkes dan Dinas Kesehatan terkait: 1) Menjadikan program peer educator dan peer counselor sebagai salah satu media dan strategi penyebaran informasi mengenai kesehatan reproduksi, 2) Mengevaluasi dan monitoring PKPR secara rutin, 3) Melakukan pelatihan mengenai konfidensialitas pada semua tim PKPR oleh ahli dan praktisi konseling. Bagi Puskcsmas PKPR: 1) Membuat standar pelayanan yang memasukkan sikap dan etika petugas selama pelayanan kesehatan remaja, 2) Membuat jadwal yang ramah remzja. Kepada LSM: Bekeria sama dengan puskesmas PKPR dalam sosialisasi kesehatan rcproduksi pada remaja dan maupun mcnjadi sarana mjukan PKPR. Organisasi Profesi: Menyusun dan memperbaharui standar pelaksanaan profesi yang terkait dengan pelayanan kesehatan yang konfidensial pada remaja. Bagi Peneliti lain: Perlu dilakukan lebih dalam lagi mengenai pengaruh dan dampak konfidensilitas dalam pelayanan remaja.

---

The study used qualitative method which the objective is to gain infomation deeply on confidentiality at Adolescent Friendly Health Services (AFHS) in Primary Health Care “Y” and “X” South Jakarta. This study involved Adolescent who had treated in AFHS as an informant and providers and policy makers as key informants. There are still lacking knowledge on health, reproductive health, adolescent reproductive health, access of information on AFHS, client’s rights, policy of cIient’s rights and also definition of confidentiality among clients, providers, and decision makers. Beside there is a different perception on confidentiality among them. Still lacking between standard and implementation on confidentiality at AFHS. Suggestion for Ministry of Health: 1) Developing guideline confidentiality services at AFHS. 2) Collaboration with Ministry of Home Afairs, the Ministry of National Education of Indonesia, and Department of Religious AlTairs for socialization on AFI-IS and reproductive health. District Level Health Office: 1) Monitoring and evaluation periodically, 2) attempting training on confidentiality at adolescent services for AFHS workers by an expert. For Primary Health Care Services: I) Provide standard of services which include ethics and attitude on AFHS services, 2) provide friendly schedule for adolescents. NGOs: collaboration with primary health care which provides AFHS on socialization reproductive health and for referral services. Professional organization: developing and refresh guideline of professional services on confidentiality for adolescent services. Others researcher: needs for following up research on impact of confidentiality on adolescent services."

"Rendahnya pendidikan memberikan dampak hampir 48,1% dari remaja SMP/MTs tidak melanjutkan jenjang sekolah yang lebih tinggi di Jepara dengan demikian diharapkan pengetahuan kesehatan reproduksi yang di dapat di sekolah formal SMP/MTs mampu memberikan pengetahuan yang baik sebelum siswa tidak melanjutkan sekolah dan mengahadapi pergaulan bebas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pendidikan kesehatan reproduksi di SMP/MTs binaan Puskesmas dengan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Jepara, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Rapid Assesment Procedure (RAP). Didapatkan hampir semua sekolah belum mempunyai kebijakan yang berkaitan dengan penerapan kesehatan reproduksi, pemberian materi kesehatan reproduksi yang dilakukan oleh guru secara sepintas, fasilitas, materi pengajaran serta informasi tentang kesehatan reproduksi yang sebagian besar diambil dari internet dan dana yang seadanya serta belum adanya pelatihan yang konsisten terhadap petugas Puskesmas, kerjasama dengan puskesmas belum menghapus anggapan tabu yang masih dimiliki sebagian guru maupun siswa. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi penerapan pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah SMP/MTs di Jepara. Kesimpulannya Penerapan Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Sekolah belum berjalan.

---

The low level of education affects almost 48.1% of junior high school teenagers do not continue higher education in Jepara thus expected knowledge of reproductive health that can in formal school of SMP / MTs able to give good knowledge before students do not continue their school. This study aims to determine the implementation of reproductive health education in SMP / MTs targeted Puskesmas with Adolescent Friendly Health Services in Jepara, using qualitative method with Rapid Assessment Procedure (RAP) approach.

It is found that almost all schools have no policies related to reproductive health practices, the provision of reproductive health materials by teachers only in passing, facilities, teaching materials as well as information on reproductive health, mostly from the internet, modest funds and lack of consistent training to the Puskesmas staff also the cooperation with the puskesmas has not erased the taboo assumption that some teachers still have. This is a challenge for the implementation of reproductive health education in junior high schools in Jepara."

"Peningkatan kinerja pelayanan KIA tidak disertai dengan penurunan AKI dan AKB di Indonesia. Terjadi peningkatan AKI dan AKB di Kota Bogor pada tahun tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor manajerial kinerja pelayanan KIA Puskesmas Cipaku dan Pasir Mulya, menggunakan metode studi kasus dengan kerangka berpikir EFQM. Lima belas orang bidan diwawancarai sebagai informan kunci. Informan pelengkap berjumlah 30 orang (pimpinan, petugas promkes, kader dan pasien). Observasi dan telaah dokumen juga dilakukan sebagai triangulasi. Pola kepemimpinan yang berbeda memberikannuansa manajerial yang berbeda bagi kedua puskesmas. Faktor kontekstual yang menjadi pembeda adalah budaya masyarakat.Improvement in MCH service performance was not followed by a reduction in MMR and IMR in Indonesia. In 2013, MMR and IMR at Bogor City were increased. The objective of this study was to determine the managerial performance of MCH services at Cipaku and Pasir Mulya Public Health Centre, implementing the case study method in EFQM framework. Fifteen midwives were interviewed as key informants. The complementary informants were 30 people (leaders, Promkes officers, cadres and the patient). Observation and document analysis were also conducted as triangulation. Differences in leadership style also provide a different managerial nuances for each Public Health Centre. Contextual factor that distinguished both of Public Health Centre is the culture of the community."

"Tingginya kunjungan pasien bayar karcis pada Balai Pengobatan Anak yang mencapai 8.744 kunjungan pada tahun 2001 merupakan peluang bagi Puskesmas Selabatu untuk meningkatkan pendapatan fungsionalnya melalui penyesuaian tarif, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan pada BP Anak. Akan tetapi karena program kesehatan anak merupakan program yang mempunyai kontribusi terhadap tinggi rendahnya derajat kesehatan masyarakat, maka besarnya tarif yang akan diberlakukan harus berdasarkan pada besarnya biaya satuan pelayanan serta mempertimbangkan tingkat kemampuan dan kemauan membayar masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Sedangkan permasalahan yang dihadapi untuk penyesuaian tarif tersebut adalah belum adanya informasi yang tepat tentang besarnya biaya satuan pelayanan khususnya pada Balai Pengobatan Anak, serta tingkat kemampuan dan kemauan membayar dari masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Maka tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis tarif pelayanan pada Balai Pengobatan Anak serta mengukur tingkat kemampuan dan kemauan membayar dari masyarakat sehingga di peroleh informasi yang tepat utuk penyesuaian tarif yang rasional.Penelitian ini merupakan Penelitian deskriptif dengan rancangan cross sectional. Pengumpulan data biaya BP Anak dengan menggunakan data sekunder, sedangkan untuk data ATP/WTP masyarakat menggunakan data primer yang didapat dari wawancara langsung dengan rumah tangga terpilih. Perhitungan biaya satuan pelayanan didapatkan dari analisis biaya dengan metode double distribution. Kemudian untuk analisis tarif dikembangkan melalui simulasi tarif dengan menggunakan kurva ATP untuk memperkirakan besarnya penurunan utilisasi bila tarif dinaikkan.Hasil penelitian menunjnkkan bahwa biaya satuan aktual dengan investasi sebesar Rp. 4.442, biaya satuan tanpa investasi Rp.4.019, serta biaya satuan tanpa investasi dan gaji Rp. 2.559, dengan Cost Recovery Rate sebesar 24,68 %. Sedangkan biaya satuan normative sebesar Rp. 4.459 .Kenaikan tarif dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan dan kemauan membayar masyarakat, yang direkomendasikan pada BP Anak adalah untuk pemeriksaan oleh Dokter umum sebesar Rp 4.500,- dengan konsekuensi masyarakat tersingkir dari pelayanan sebesar 3 %. Sedangkan tarif untuk pemeriksaan oleh Dokter Spesialis Anak adalah Rp 4.500,- ke atas dengan catatan untuk jasa medisnya dilakukan perhitungan kembali .Dengan hasil tersebut disarankan bagi Puskesmas untuk mengusulkan kenaikan tarif kepada pengambil keputusan secara bertahap, dan untuk pemeriksaan oleh Dokter Spesialis Anak dibuka pada hari - hari tertentu, sedangkan untuk masyarakat yang tidak mampu diupayakan dengan pemberian kartu sehat.

---

The high patient visit who reaches 8.744 in 2001 that paid by the ticket for the Children Medicine Hall of the opportunity income through the cost level, by aim to branch up the service quality to the community, specially the medicine service to the children.

But the healthy program for the children showed the program that had the contribution for the high and low grade of the healthy community, so it's the big level that will be done must be base on the big maintenance the multi service of participant to consider the ability level and willingness to pay to the healthy service . While a problem which is stood before for the cost adaptation that is : it's not available the information which is exact about the big one of multi service, specially for the Children Medicine Hall, also the ability level and willingness to pay for community to the healthy service. So the public aim from research to analysis the cost of maintenance of the Children Medicine Hall so the ability level and willingness to pay from community so far as it's gained the information to get the exact to the rational cost adoption.

This research showed the descriptive by the cross sectional design. The data collection only the Children Medicine Hall by using the secondary data, while for ATP/WTP community data uses the primer data that was gained from the direct interview with the selected house hold. The multi cost amount of service was obtained from the cost analysis by double distribution method, and then the cost analysis was branched up through the cost simulation by using curve ATP to think the big run down utilization if the cost was gotten an rise.

The result research showed that the multi actual cost with the big infestation as much as Rp 4.442,- , the multi maintenance without infestation as much as Rp 4.019; also the multi cost out of infestation and salary as much as Rp 2.559,- by the cost recovery rate as much as 24,68 % , while the multi normative cost as much as Rp 4.459,

The cost rise with consideration the ability level and willingness to pay the community that was recommended for the Children Medicine Hall was for checking up by the public doctor as much as Rp 4.500 ,- with consequence the community to get isolated from service as much as 3 % . While the cost for checking up by the specialist doctor as much as over of Rp 4.500,- with notice for the doctor incentive by doing the recounting.

By the result was suggested for Public Health Centre to propose the cost rise up taking a decision in every phase, and to check up by the specialist doctor of children in the certain days was opened in exact days, while the community was not able to be effort by giving the healthy card."

"Upaya pencatatan dan pelaporan merupakan penyelenggaraan sistem informasi di Puskesmas. Pekerjaan upaya pencatatan dan pelaporan dimaknai secara terbatas sekedar mengumpulkan data, melakukan rekapitulasi (labulasi) data, membuat dan mengirim laporan. Untuk menjalankan fungsinya Puskesmas perlu didukung dengan Sistem Informasi Kesebatan yang bandal. Di era digital seperti sekarang ini, adalah suatu keniscayaan bahwa teknologi informasi akan menjadi bagian penting dalam praktek kesehatan masyarakat. Alasan utama menggunakan teknologi informasi adalah agar mampu memberikan pelayanan kesehatan masyatakat secara lebih efisien, meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja serta menguatkan fungsi strategik organisasi kesehatan masyarakat dengan memanfaatkan informasi kesehatan dari berbagai sumber. Program Sistem Informasi Kesehatan Integrasi (SIK Integrasi) memberikan arahan secara bertahap untuk melakukan pengelolaan informasi secara terpadu, menyeluruh dengan memanfaatkan kemajuan teknologi secara optimal. Tujuan penyelenggaraan SIK Integrasi di Puskesmas adalah tersedianya Informasi Kesehatan yang akurat, cepat dan menyeluruh di Puskesmas kecamatan dan kelurahan. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif dimana pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam dan Fokns Grup Disknsi dan bertujuan untuk mendapatkan informasi aplikasi pelaksanaan SIK di Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu dalam kurun waktu 2006 Ð 2007. Dari hasil penelitian terlihat bahwa program SIK Integrasi telah dilaksanakan di Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu namun belum berjalan baik bahkan banyak Hambatan dan kendala hal ini disebabkan antara lain karena pelaksana SIK mempunyai tugas ganda dan kurang terjalin kerjasama yang baik antar pegawai, tidak adanya dana untuk pemeliharaan dan perbaikan komputer dan kurangnya dukungan dari Kepala Puskesmas. Saran yang diberikan sehubungan dangan hasil penelitian adalah melakukan sosialisasi manfaat program SIK lntegrasi di tingkat pimpinan dan pembuat kebijakan yang berdampak pada dukungan moril dan anggaran, pelatiban terhadap petugas SIK secara terus menerus serta evaluasi pelaksanaan program SIK Integrasi untuk terwujudnya pengembangan sistem informasi yang lebih baik di masa yang akan datang.

---

The efforts of recording and reporting are parts of management system at Health Centre. Work of recording and reporting are meant limitedly as simply collecting data, data recapitulation or tabulation, making and sending report. To implement its function, Health Centre needs to be suppotted by reliable Health Information System. It is inevitable that information technology will become an essential part in public health practice at this moment in the digital era.

The main reason in applying information technology is that it will make public health service more efficient, increase work productivity and effectiveness and also streegthen organization strategic function of public health by using health information from various sources. Integrated health information system program (SIK Integration) gives the instructions step by step to do information management integrated, comprehensively by using technology progress optimally.

The purpose of SIK Integration management at Health Centre is to provide accurate quick and comprehensive health information, at village and sub district Health Centre . This study was done applying a qualitative method where primary data collect on was done through Indepth Interviews and Focus Group Discussions and aiming at getting understanding on the application of SIK at Health Centre of Pasar Minggu at the period of2006· 2007.

The study result indicated that integrated SIK program has been implemented at Health Centre of Pasar Minggu, but it does not work well yet, even there are many constraints or resistences. Which one caused by the fact that SIK executor has double duties and weak relationship on activity among officers, there is no fund for maintenance and repair of computers and lack of support from head of Health Centre.

Referring to the study result, it was suggested to do program benefit socialization of the integrated SIK at the level of policy maker and decision maker who will provide of moral support and budget, continued training of SIK officers and also evaluation of program implementation of integrated SIK for the better information system development in the future."

"Tuberkulosis (TB) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis; bakteri ini menyerang organ paru dan ekstra paru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberhasilan pengobatan pasien TB selama pandemi COVID-19 berdasarkan fase pembatasan sosial yang berlaku di Indonesia pada tiga puskesmas di Kota Depok. Pengobatan dikatakan berhasil jika pasien menjalani pengobatan lengkap dan/atau sembuh. Pada penelitian ini, dilakukan analisis untuk dua fase, yaitu fase awal dan fase akhir pembatasan sosial. Penelitian ini menggunakan desain analitik observasional dengan studi cross-sectional. Pengambilan data dilakukan secara retrospektif terhadap data pasien dari Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB). Rerata usia pasien adalah ≥ 41 tahun dengan mayoritas pasien laki-laki, memiliki pekerjaan, durasi pengobatan ≥ 6 bulan, dan sebagian besar pasien adalah pasien TB paru. Hasil penelitian menunjukkan penurunan keberhasilan pengobatan dari fase awal (90,5%) ke fase akhir (89%) pembatasan sosial, namun tidak signifikan secara statistik (p = 0,937). Hasil penelitian juga menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan secara statistik (p = 0,050) antara pembatasan sosial dengan hasil pengobatan pasien. Analisis statistik karakteristik pasien menunjukkan bahwa jenis kelamin, usia, pekerjaan, klasifikasi TB, dan komorbiditas pasien TB tidak secara signifikan memengaruhi keberhasilan pengobatan TB selama pembatasan sosial. Namun, durasi pengobatan menunjukkan adanya hubungan yang signifikan (p <0,001) terhadap keberhasilan pengobatan TB.

---

Tuberculosis (TB) is an infectious disease caused by Mycobacterium tuberculosis; the bacteria invade the lung and extra-lung organs. TB treatment, especially for drug-sensitive patients, consists of an intensive phase and a continuation phase lasting six months. Several studies have shown a decrease in the success of TB therapy during the COVID-19 pandemic, which is thought to be influenced by social distancing rules. This study aims to analyze the treatment success of TB patients during the COVID-19 pandemic based on the social restriction phase applicable in Indonesia at three health centers in Depok City. This study used an observational analytic design with a cross-sectional study. Data were collected retrospectively from the Tuberculosis Information System (SITB). The mean age of patients was ≥ 41 years with the majority of patients being male, employed, treatment duration ≥ 6 months, and most patients were pulmonary TB patients. The results showed a decrease in treatment success from the early phase (90.5%) to the late phase (89%) of social restriction in Depok City health centers, but it was not statistically significant (p = 0.937). The results also showed no statistically significant effect (p = 0.050) between social restriction and patient treatment outcomes. Statistical analysis of patient characteristics showed that gender, age, occupation, TB classification, and comorbidities of TB patients did not significantly influence TB treatment success during social distancing. However, treatment duration showed a significant association (p < 0.001) with TB treatment success."

"Mutu pelayanan kesehatan sangat berdampak terhadap seluruh upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Indikator Nasional Mutu (INM) merupakan standar yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan implementasi mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk Puskesmas. Berdasarkan laporan INM Puskesmas oleh Dinas Kesehatan Kota Depok tahun 2022 diketahui bahwa rata-rata capaian INM Puskesmas masih fluktuatif dan belum konsistem melaporkan setiap bulannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis capaian Indikator Nasional Mutu (INM) di Puskesmas Kemiri Muka dan Puskesmas Ratu Jaya tahun 2022. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian INM di Puskesmas Kemiri Muka dan Puskesmas Ratu Jaya pada tahun 2022 belum sepenuhnya sesuai dan menggambarkan kondisi sebenarnya yang ditinjau dari pendekatan sistem input, proses, dan output. Saran yang dapat diberikan yaitu mengajukan usulan pengadaan sarana dan prasarana, melakukan monitoring dan evaluasi perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan, menetapkan sanksi dan reward untuk hasil capaian INM, serta proaktif mempelajari pelaksanaan pengukuran dan pelaporan INM.

---

The quality of health service greatly impacts all health service efforts carried out by healthcare facilities. The National Quality Indicator (INM) is a standard used to evaluate the achievement of quality implementation in healthcare facilities, including public health centers (Puskesmas). Based on the INM Puskesmas report by the Depok City Health Office in 2022, it is known that the average achievement of INM Puskesmas is still fluctuating and has not been consistently reported every month. This study aims to analyze the achievement of the National Quality Indicators (INM) at Kemiri Muka and Ratu Jaya Public Health Centers in 2022. The research method used a qualitative approach. Methods of data collection included in-depth interviews, observations, and document review. The results indicate that the achievements of the INM at Kemiri Muka and Ratu Jaya Public Health Centers in 2022 were not fully appropriate and described accurately the actual conditions in terms of the input, process, and output system approach. Recommendations include proposing the procurement of facilities and infrastructure, monitoring and evaluating the planning of healthcare human resource needs, implementing sanctions and rewards for achieving the INM targets, and proactively learn the implementation of INM measurement and reporting processes."