Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan dampak dari kebijakan ekonomi yang dibuat oleh Macron selama menjabat sebagai Menteri Ekonomi, Pembaruan Industri & Digital dan ketika menjabat sebagai Presiden Prancis dalam perkembangan perusahaan dompet digital atau fintech di Prancis. Metode yang digunakan yakni kualitatif dengan menggunakan teori analisis dampak kebijakan dari Suharto dan konsep fintech dari Arner, et.al. sebagai pengantar ke dalam analisis dompet digital di Prancis. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum Macron menjadi Menteri, di tahun 2013 perusahaan dompet digital hanya mendapatkan dana dari investor sebesar 29 juta euro. Peningkatan semakin sangat besar dan cepat berkembang dimulai tahun 2015 setelah Macron menjadi Menteri Ekonomi, Pembaruan Industri & Digital saat dana dari investor yang terkumpul mencapai 132 juta euro. Setelah Macron menjadi Presiden Prancis, dompet digital bahkan semakin meningkat lagi sehingga pada akhir tahun 2019 berhasil mengumpulkan dana dari investor sebesar 2 miliar euro. Pencapaian tersebut diperoleh berkat kebijakan ekonomi bernama undang-undang “Macron” (pasal 43 dan 129) dan kebijakan République Numérique (pasal 40, 52 dan 94) yang diberlakukan pada saat Macron menjabat sebagai Menteri Ekonomi, Pembaruan Industri & Digital dan setelah menjadi Presiden Prancis. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa Macron sangat berhasil memutakhirkan perekonomian Prancis dalam bidang ekonomi digital.

---

This article aims to explain the impact of an economic policy implemented by Emmanuel Macron during his mandate as Minister of the Economy, Industry & Digital Affairs and as President of France, on his capacity to develop financial technology and digital wallet in France as a part of his attention to advance French economic. The Article applied qualitative methodology using the analytical theory of Soeharto policy’s impact and Arner, et.al. concept about fintech as an introduction through analys of digital wallet in France. The research indicates that since 2013 the digital wallet company gained only 29 million euros funds from the investors before Emmanuel Macron took office as Minister of the Economy, Industry & Digital Affairs. A significant and speedy increase of 132 million euro funds from the investor began in 2015 following Macron’s appointment. After Macron’s election President of France, the digital wallet industry grew even more especially at the end of 2019 when the industry successfully collected 2 billion euro of investor funds. This is thanks to the economic policy named “Macron” Law (article 43 and 129) and République Numérique Policy (article 40, 52 and 94) adopted when Macron served as a Minister of the Economy, Industry & Digital Affairs and after being elected as President of France. The coclusion is that Macron succeeded in updating and improving French economy in the digital economy."

"Penelitian ini menyoroti peran penting dompet elektronik dalam era global saat ini dan menekankan perlunya analisis lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang memengaruhi niat perilaku dan penggunaan dompet elektronik di Indonesia. Mengingat masih belum diketahui secara lengkap faktor-faktor yang membentuk niat masyarakat untuk menggunakan dompet elektronik, penelitian ini mencoba mengisi celah tersebut. Banyak penelitian sebelumnya hanya menggunakan satu kerangka teoritis, menunjukkan adanya kekosongan yang perlu diisi. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian ini mengadopsi kerangka kerja UTAUT-2 dan memperluasnya dengan memasukkan perceived security dan epistemic value sebagai faktor tambahan. Dengan desain cross-sectional dan pendekatan survei, model konseptual yang diusulkan diuji menggunakan analisis PLS-SEM pada 372 sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut secara positif dan signifikan (kecuali effort expectancy dan social influence) memengaruhi niat perilaku, dengan penjelasan varians sebesar 63,9%. Hasil ini memiliki implikasi penting bagi pemangku kepentingan terkait dalam merancang strategi untuk meningkatkan adopsi dan penggunaan teknologi dompet elektronik, khususnya di Indonesia.

---

This study highlights the crucial role of electronic wallets in the current global era. It emphasizes the need for further analysis of the factors influencing behavioral intentions and the use of electronic wallets in Indonesia. Given that the factors shaping the public's intention to use electronic wallets are not fully understood, this research attempts to fill that gap. Many previous studies have used only a single theoretical framework, indicating a void that needs to be addressed. To tackle this issue, this study adopts the UTAUT-2 framework and extends it by incorporating perceived security and epistemic value as additional factors. Using a cross-sectional design and a survey approach, the proposed conceptual model is tested using PLS-SEM analysis on 372 samples. The results show that these factors positively and significantly (except for effort expectancy and social influence) influence behavioral intentions, explaining a variance of 63.9%. These findings have significant implications for relevant stakeholders in designing strategies to enhance the adoption and use of electronic wallet technology, particularly in Indonesia."

"Skripsi ini dibuat untuk menganalisis akad yang terjadi di dalam transaksi dompetelektronik atau electronic wallet (e-wallet). Objek yang dipilih dalam penelitian iniadalah e-wallet pada penyedia jasa transportasi online yaitu Gopay sebagai e-walletdari Gojek yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia. Analisis dilakukandengan metode kualitatif deskriptif untuk melihat apa saja akad yang bisa terjadi didalam transaksi e-wallet dan pengaruhnya terhadap pengguna maupun pekerja.Penelitian ini juga didukung dengan wawancara kepada pihak yang terkait denganpraktik e-wallet dan ahli pada bidang tersebut. Hasil analisis ini menyimpulkanbahwa akad yang terdapat pada e-wallet dapat berupa pinjaman, titipan, dan sewadibayar di muka.

---

This thesis was made to analyze the contract of transactions that occurs in electronic

wallet (e-wallet). The object chosen in this study is the e-wallet on the online

transportation service provider, namely Gopay as the e-wallet from Gojek, which is

most used by Indonesian people. The analysis was conducted using a descriptive

qualitative method to see what contracts can occur in e-wallet transactions and their

effects on users and workers. This research was also supported by interviews with

parties related to e-wallet practices and experts in the field. The results of this

analysis conclude that the contract contained in the e-wallet can be in the form of loans, deposits, and rent paid in advance."

"Penelitian ini bertujuan untuk memiliki pemahaman yang mendalam terkait faktor yang mempengaruhi keinginan konsumen untuk menggunakan mobile wallet secara berkelanjutan. Serta juga untuk melihat apakah terdapat perbedaan antara pengaruh perceived benefit dan perceived risk berdasarkan user type. Penelitian ini menggunakan sampel pengguna DANA di No. dengan usia 17-35 tahun yang dikategorikan sebagai pengguna aktif mobile wallet. Smart PLS digunakan untuk mengolah data dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini No. bahwa perceived benefit dan perceived risk memiliki pengaruh terhadap continuance intention. Pada perceived benefit ditemui faktor economic benefit, seamless transaction, dan convenience sebagai variabel yang signifikan berpengaruh terhadap perceived risk. Sementara No. risk, security risk dan legal risk mempengaruhi perceived risk. Penelitian ini menemukan tidak ada pengaruh yang signifikan dari operational risk terhadap perceived risk. Serta penelitian ini juga menemukan adanya perbedaan pengaruh perceived benefit yang berbeda berdasarkan user type. Dengan demikian, melalui penelitian ini dapat diketahui faktor apa saja yang mendorong serta mengurangi continuance intention mobile wallet dan bagaimana benefit dan risk memiliki pengaruh yang berbeda berdasarkan user type."

"Sejak pandemi melanda, kita perlu menyesuaikan cara-cara khusus untuk mencegah penyebaran COVID-19, terutama karena pemberlakuan Social Distancing. Di Indonesia, cara kami membeli sesuatu telah berubah secara signifikan, yang mengarah pada pertumbuhan penggunaan E-Wallet di sektor online dan offline. Fenomena ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dan tujuan mewujudkan Cashless Society dan mewujudkan inklusi keuangan bagi UMKM di Indonesia. Untuk mencapai itu, adopsi teknologi harus diterima oleh Shopper dan Merchant, terutama di sektor yang lebih luas seperti retail dan F&B. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan variabel signifikan yang mempengaruhi adopsi Dompet Digital oleh pedagang di sektor offline dengan mengembangkan model konseptual berdasarkan Technology Acceptance Model (TAM) dan berfokus pada hasil Intention to Use dari teknologi tersebut. Survei terhadap 149 responden yang memiliki bisnis brick and mortar di sektor F&B dikumpulkan dan dianalisis menggunakan PLSSEM. Dari 13 hipotesis yang telah dikembangkan, tujuh diterima, dan enam ditolak. Ada juga 12 rekomendasi strategi yang 6 diantaranya dapat menjadi rekomendasi yang patut dipertimbangkan untuk diimplementasikan.

---

Since the pandemic hits, we need to adjust specific ways to prevent the spread of COVID- 19, primarily due to the enforcement of Social Distancing. In Indonesia, how we purchase things has changed significantly, leading to the growth of E-Wallet usage in the online and offline sectors. This phenomenon aligns with the government policy and the objective of pursuing a Cashless Society and bringing financial inclusion for MSMEs in Indonesia. To achieve that, the adoption of the technology must be accepted by the Shopper and the Merchant, especially in the more extensive sector such as retail and F&B. This study aims to find the significant variable that influences the adoption of Digital Wallets by merchants in the offline sector by developing a conceptual model based on the Technology Acceptance Model (TAM) and focusing on the outcome of Intention to Use of the technology. A survey of 149 respondents who own a brick & mortar businesses in the F&B sector is collected and analyzed using the PLS-SEM. Out of 13 hypotheses that have been developed, seven were accepted, and six were rejected. There were also 12 strategy recommendation which 6 of them was considered as the recommendation that could be implemented based on TOPSIS Method."

"ABSTRACTPenelitian ini membahas bagaimana pengaruh persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, dan keamanan yang dirasakan, melalui ganti rugi variabel mediator, kepercayaan, dan kepuasan untuk m-wallet melanjutkan penggunaan niat. Penelitian ini menggunakan crosssectional deskriptif konklusif metode dan kuesioner didistribusikan secara online kepada 267 pengguna m-wallet di Indonesia. Dengan menganalisis menggunakan pemodelan persamaan struktural (SEM), penelitian ini menemukan manfaat yang dirasakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepercayaan dan kepuasan, tetapi tidak untuk keluhan ganti rugi. Persepsi kemudahan penggunaan memiliki pengaruh signifikan terhadap pengaduan ganti rugi, kepercayaan dan kepuasan. Persepsi keamanan juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kepercayaandan kepuasan, tetapi tidak untuk ganti rugi keluhan. Pemulihan keluhan memiliki pengaruh langsung untuk melanjutkan niat penggunaan dan pengaruh tidak langsung melalui kepercayaan mediator. Kepercayaan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan tetapi tidak untuk kelangsungan penggunaan niat secara langsung, di lain kata, kepuasan adalah mediator pengaruh kepercayaan terhadap niat penggunaan berkelanjutan. Akhirnya, penelitian ini menemukan bahwa kepuasan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan berkelanjutanniat. Memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kelanjutan penggunaan niat mwallet, akan membantu manajer untuk memprediksi perilaku konsumen, oleh karena itu, dalam penelitian ini ada juga implikasi manajerial yang dapat dilakukan oleh manajer dan saranuntuk penelitian lebih lanjut.

---

ABSTRACTThis study discusses how the perceived usefulness, perceived ease of use, and perceived security effects through mediator variable compensation, trust, and satisfaction for the m-wallet to continue using intentions. This study uses a descriptive cross sectional method and a questionnaire distributed online to 267 m-wallet users in Indonesia. By analyzing using structural equation modeling (SEM), this study found that perceived benefits have a significant effect on trust and satisfaction, but not for compensation claims. Perceived ease of use has a significant effect on complaints of compensation, trust and satisfaction. Security perception also has a significant influence on trustand satisfaction, but not for compensation for complaints. Recovery of complaints has a direct effect on continuing intentions of use and indirect influence through the mediator's trust. Trust has a significant effect on satisfaction but not on the continuity of the use of intention directly, in other words, satisfaction is the mediator of the influence of trust on the intention to use it continuously. Finally, this study found that satisfaction has a significant effect on sustainable useintention. Understanding the factors that can influence the continuation of the use of mwallet intentions will help managers to predict consumer behavior, therefore, in this study there are also managerial implications that can be done by managers and suggestionsfor further research."

"Sejak pertama kali dinyatakan ilegal melalui la loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970, kebijakan pemerintah Prancis terhadap ganja tidak mengalami perubahan yang signifikan. Prancis merupakan salah satu negara dengan hukuman paling berat untuk penggunaan ganja di Eropa. Namun, meskipun memiliki hukum yang berat, Prancis merupakan salah satu negara dengan persentase konsumen ganja tertinggi di Eropa. Hasil survei populasi umum yang dilakukan oleh Santé publique France dan OFDT menunjukkan bahwa ganja merupakan psikoaktif terlarang yang paling banyak digunakan di Prancis dan penyebaran ganja di Prancis terus meningkat sejak diberlakukannya kebijakan pelarangan tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai peran regulasi tersebut dalam menanggulangi permasalahan konsumsi ganja di Prancis. Penelitian ini mencari tahu pengaruh konsumsi ganja di Prancis terhadap regulasi yang dibuat pada masa pemerintahan Emmanuel Macron dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik studi kepustakaan. Penelitian ini membuktikan bahwa kebijakan sebelumnya yang tidak efektif serta seruan reformasi dari masyarakat tidak mempengaruhi kebijakan Emmanuel Macron dalam upaya menanggulangi permasalahan terkait ganja di Prancis. Dalam menghadapi permasalahan ini, pemerintahan Emmanuel Macron memutuskan untuk mengambil jalan tengah, yaitu dekriminalisasi parsial atau contraventionnalisation serta percobaan penggunaan ganja untuk tujuan terapeutik. Meskipun kebijakan baru Macron dianggap tidak benar-benar menyelesaikan masalah, langkah ini berupaya untuk menghindari perselisihan antara pihak-pihak yang menuntut legalisasi ganja, serta pihak konservatif yang bersikeras mempertahankan hukum ganja yang represif

---

Since it was first declared illegal through la loi n ° 70-1320 du 31 décembre 1970, the French government's policy towards cannabis has not changed significantly. France is one of the countries with the most severe penalties for the use of marijuana in Europe. However, despite its tough laws, France has one of the highest percentage of cannabis consumers in Europe. The results of a general population survey conducted by Santé publique France and OFDT shows that marijuana is the most widely used illicit psychoactive in France and that diffusion of cannabis in France has continued to increase since the enactment of the ban. This raises questions about the role of these regulations in overcoming the problem of cannabis consumption in France. This research investigates the effect of marijuana consumption in France on regulations made during Emmanuel Macron administration period using qualitative methods and literature study techniques. This research proves that the previous ineffective policies and calls for reform from the public did not influence Emmanuel Macron's policies in trying to tackle the problems related to cannabis in France. In dealing with this problem, Emmanuel Macron's government decided to take a middle course, namely partial decriminalization or contraventionnalisation and the trial of using marijuana for therapeutic purposes. While Macron's new policies do not really solve the problem, the move seeks to avoid clashes between parties claiming marijuana legalization and conservatives who insist on maintaining repressive cannabis laws"

"Prancis saat ini menjadi negara di Eropa yang memiliki keberagaman di dalamnya, mulai dari agama, ras, dan etnis. Keberagaman ini disebabkan salah satunya oleh kedatangan para imigran dan orang asing, khususnya saat periode Pasca-Perang Dunia Kedua. Alasan awal kedatangan imigran adalah faktor ekonomi atau pekerjaan. Dalam menangani mobilisasi penduduk ini, Prancis memberlakukan kebijakan-kebijakan imigrasi yang beragam yang tertuang pada situs Kementerian Dalam Negeri dan Seberang Lautan. Oleh karena itu, perlu diketahui bentuk kebijakan imigrasi di Prancis. Penelitian ini kemudian berfokus pada kebijakan imigrasi pemerintahan François Hollande dan Emmanuel Macron berdasarkan perbedaan poros politik mereka. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah menemukan perbedaan isi kebijakan imigrasi antara pemerintahan Hollande dan Macron. Penelitian ini menggunakan sumber data berupa kebijakan imigrasi kedua pemerintahan selama lima tahun menjabat. Untuk menemukan hal tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif oleh Iosifides dengan teori analisis wacana kritis Norman Fairclough dan konsep ideologi politik oleh D. Parenteau dan I. Parenteau. Hasil temuan dari penelitian ini adalah orientasi kiri dari Hollande menghasilkan kebijakan imigrasi yang pro-masyarakat (imigran), sedangkan orientasi tengah Macron lebih memperketat kebijakannya terhadap masyarakat asing.

---

France is a country in Europe that embraces diversity in terms of religion, race, and ethnicity in its society. The arrival of migrants and foreigners, especially in the post-Second World War period contributed to France’s current demographic landscape. In dealing with the influx of population, France has adopted various immigration policies, as stated on the website of the Ministry of the Interior and Overseas, but has not significantly improved the current situation. As the immigration issue has continuously become prominent in French society, this research takes on comparing the policies carried by the governments of François Hollande and Emmanuel Macron on the issue while also taking into account their different political axes. Thus, the purpose of this study is to analyze the political discourses embedded in the immigration policies between the Hollande and Macron administrations. This research makes use of available sources from the immigration policies of both governments during their five years in office. The data was collected by employing qualitative research methods by Iosifides combined with critical discourse analysis theory by Norman Fairclough and the concept of political ideology by D. Parenteau and I. Parenteau. The findings of this research suggest that Hollande's leftist orientation contributed to his pro-people (immigrants) immigration policy, while Macron's center orientation attempted to tighten the immigration policy towards foreigners."

"Agama Islam merupakan salah satu agama yang telah berkembang cukup lama di Prancis. Namun, praktik agama Islam seringkali bertentangan dengan prinsip laïcité di negara tersebut yang kemudian berujung pada diskriminasi muslim di tengah masyarakat Prancis. Dalam perkembangannya, muncul salah satu isu mengenai kelompok agama islam yang bergabung dengan aliran politik kiri di Prancis yang kemudian dikenal dengan istilah Islamo-gauchisme. Pada masa pemerintahan Emmanuel Macron, permasalahan Islamo-gauchisme kembali menjadi perbincangan publik di Prancis pada awal 2021 setelah Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Inovasi Prancis, Frédérique Vidal dianggap mencoreng kebebasan akademik di Prancis. Momentum ini banyak digunakan oleh media massa Prancis untuk menerbitkan artikel tentang Islamo-gauchisme serta tokoh-tokoh terkait. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana Le Figaro dan Le Point yang secara tradisional beraliran sayap kanan Prancis memberitakan isu mengenai Islamo-gauchisme yang berseberangan dengan ideologi politik mereka. Penelitian ini menggunakan teori analisis wacana kritis oleh Norman Fairclough (1995) yang digunakan untuk menganalisis korpus penelitian berupa empat artikel berita dari Le Figaro dan Le Point mengenai Islamo-gauchisme yang diterbitkan pada Februari 2021 sebagai reaksi dari pernyataan Frédérique Vidal terkait Islamo-gauchisme yang merebak di lingkungan pendidikan tinggi di Prancis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Le Figaro dan Le Point memiliki cara tersendiri dalam menyampaikan isu yang bertentangan dengan orientasi politik mereka. Le Point memperlihatkan posisi mereka lewat tokoh-tokoh yang mereka kutip dalam artikel dan tetap memperlihatkan gaya kritis yang konservatif dalam penulisan artikelnya. Sementara Le Figaro memperlihatkan posisi mereka lewat penggunaan diksi dalam artikel dan berusaha untuk terlihat tetap netral.

---

Islam is a religion that has been developing for a long time in France. However, the practice of Islam is often contrary with the principle of laïcité which then leads to the discrimination of muslims in French society. An issue later arose regarding Islamic groups who joined the leftist in France and became known as Islamo-gauchisme. During the reign of Emmanuel Macron, this phenomenon became the main topic of public discussion in early 2021 after Minister of Higher Education, Research and Innovation, Frédérique Vidal was considered to have undermined academic freedom in France. This momentum was widely used by the French mass media to publish articles about Islamo-gauchisme and related figures. This research discusses how Le Figaro and Le Point, which are traditionally French right-wing, reported the issue of Islamo-gauchisme through their articles which is at odds with their political ideology. This research uses the theory of critical discourse analysis by Norman Fairclough (1995), which is used to analyze the research corpus in the form of four news articles from Le Figaro and Le Point regarding Islamo-gauchisme which were published in February 2021 as a reaction to Frédérique Vidal's statement regarding Islamo-gauchisme which has impacted the universities in France. The results show that both Le Figaro and Le Point have their own way of presenting issues that are contrary to their political orientation. Le Point shows their position through the figures they quote in the article and still maintains a conservative critical style in their articles. Meanwhile, Le Figaro shows their position through the use of diction in the article and tries to appear neutral.

"

"Upaya mengatasi kesulitan pemajakan ekonomi digital telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Langkah telah mengerucut pada tahapan untuk menyepakati pembagian hak pemajakan yang lebih luas kepada negara pasar melalui rancangan Amount A yang dimuat dalam proposal OECD/G20 Pillar One. Tesis ini membahas penerapan prinsip good tax policy pada rancangan alokasi hak pemajakan baru (Amount A) ditinjau dari aspek equity dan economic efficiency serta kebijakan pajak atas ekonomi digital di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan jenis penelitian deskriptif yang diperoleh melalui studi dokumentasi dan wawancara mendalam dengan para informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas equity dan economic efficiency belum diterapkan secara menyeluruh pada rancangan Amount A dalam proposal OECD/G20 Pillar One. Kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengenakan PPh atau PTE terhadap kegiatan PMSE yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri secara prinsip tidak memiliki landasan konseptual yang kuat serta tidak sesuai dengan tatanan internasional yang ada.

---

Efforts to quell the challenges of taxing the digital economy have shown significant progress. The phase has narrowed down to agreeing on the broader allocation of taxing rights to market jurisdictions through the Amount A draft in the OECD/G20 Pillar One proposal. The thesis discusses applying the principle of good tax policy in the design of the allocation of new taxing rights (Amount A) in terms of equity and economic efficiency and tax policy on the digital economy in Indonesia. This study applies a post-positivist approach with a descriptive type of research obtained through documentation studies and in-depth interviews with informants. The results show that equity and economic efficiency principles have not been fully applied to the Amount A draft in the OECD/G20 Pillar One proposal. The Indonesian government's policy to impose PPh or PTE on PMSE activities carried out by foreign tax subjects in principle does not have a solid conceptual basis and is not following the existing international system."