Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Terjadinya penumpukan sampah yang terjadi di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan keterbatasan lahan yang dimiliki oleh daerah untuk membangun TPA menimbulkan masalah persampahan. Menanggapi hal tersebut, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui pengelolaan sampah pada Tempat Pemrosesan Akhir Regional (TPA Regional) di Indonesia dengan studi kasus Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarbakula Provinsi Kalimantan Selatan (TPA Sampah Regional Banjarbakula) dan hubungan kerja sama antardaerah kabupaten dan kota dalam satu provinsi terhadap pengelolaan sampah pada TPA Sampah Regional Banjarbakula sebagai upaya untuk mengatasi masalah persampahan tersebut dan mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan karena TPA atau pun TPA Regional merupakan tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dengan bentuk penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengelolaan sampah yang dilakukan di TPA Regional sama seperti yang dilakukan di TPA, yaitu menggunakan metode lahan urug saniter; kerja sama yang dilakukan dalam pengelolaan sampah di TPA Sampah Regional Banjarbakula merupakan kerja sama daerah dengan daerah lain.

---

The accumulation of solid waste that happened in the Landfill and the boundaries of land owned by the region to build a Landfill created a solid waste problem. Responding to this, the author conducted a study for solid waste management at Regional Landfill in Indonesia with a case study of the Banjarbakula Regional Landfill, South Kalimantan Province (Banjarbakula Regional Landfill) and cooperative relationship between districts and cities in one province towards solid waste management at the Banjarbakula Regional Landfill as an effort to solve the waste problem and its negative impact on the environment because Landfill or Regional Landfill is a place to process and return waste to the environment safely for human and the environment. This was a qualitative study with a descriptive design with juridical-normative research. The results of study showed that the solid waste management carried out in the Landfill was the same as that carried out in the Regional Landfill and was applied sanitary landfill method; the engagement in solid waste management at the Banjarbakula Regional Landfill was regional beetwen one cities to the others."

"Kegagalan dalam pengelolaan sampah berarti kegagalan dalam menjaga dan melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Penelitian ini mengembangkan indikator kinerja TPS3R dan bank sampah serta indikator tingkat kepuasaan rumah tangga terhadap layanan pengelolaan sampah di TPS3R dan bank sampah. Diterapkan pendekatan gabungan, yaitu studi kualitatif untuk menggali indikator kinerja, serta studi kuantitatif untuk memeriksa validitas dan reliabilitas instrumen pengukur kinerja TPS3R dan bank sampah. Data memperlihatkan bahwa validitas dan reliabilitas instrumen yang dikembangkan cukup baik. Skor kinerja TPS3R yang berkinerja baik (skor 60 atau lebih) lebih banyak (48,61%) dari pada bank sampah (24,04%). Terungkap asosiasi secara statistik antara indikator masukan dan keluaran kinerja di TPS3R, namun tidak demikian halnya di bank sampah. Pemerintah daerah disarankan dapat memakai instrumen yang dikembangkan ini untuk mengukur kinerja TPS3R dan bank sampah. Namun tetap diperlukan studi lain guna memperbaiki indikator kinerja di wilayah yang lebih luas.

---

Solid waste mismanagement means failure to maintain and protect public health and the environment. This study developed performance indicator of TPS3R and waste bank, as well as household satisfaction indicators towards services done byTPS3R and waste bank. A combined qualitative approach to explore performance indicators, and quantitative study to test the validity and reliability of instruments, was employed. The validity and reliability of developed instruments were satisfied. Using total score, it was revealed that TPS3R good performance (score 60 or higher) was found more frequent (48,61%) than the waste bank (24,04%). The association of input and output performance indicators was statistically found in TPS3R, but not in waste bank. The local government to assess the level of performance of TPS3R and waste bank might use these instruments. Hence, it still calls for more studies to improve indicators in a wider area."

"Pembangunan perkotaan sejalan dengan meningkatnya pembangunan ekonomi, pertumbuhan penduduk dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya laju timbunan sampah merupakan salah satu masalah lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat perkotaan, terutama masalah kesehatan lingkungan. Pembuangan limbah padat atau sampah, sebagai akibat dari aktivitas masyarakat perkotaan, tidak sebanding dengan kemampuan lingkungan alam untuk menyerapnya. Kota Palangka Raya dengan luas wilayah 8.032 Ha meliputi 6 Kelurahan dan kota dengan jumlah penduduk 106.024 jiwa dengan kepadatan rata-rata > 50 jiwa/Ha. Timbunan sampah yang dihasilkan oleh penduduk kota mencapai 360 m3/hari, sedangkan yang mampu diangkut 228 m3/hari atau (63,33 %); sedangkan yang tidak tertangani atau lambat terangkut adalah 132 m3/hari atau (36,67 %), sebagian dibuang ke saluran/drainase, lahan kosong, badan air, dan dibakar. Pembiayaan pengelolaan sampah diperoleh dari masyarakat melalui pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan baru mencapai 25 % dari keperluan biaya pengelolaan sampah di luar investasi untuk trek angkutan, alat berat di TPA dan pembangunan TPS maupun Transfer Dipo. Saat ini alokasi dana pengelolaan sampah dialokasikan melalui dana pembangunan/proyek dalam APBD, sumber dananya dari Dana Alokasi Umum (DAU), Guna mencapai motto Kota Palangka Raya sebagai kota "CANTIK". Pemerintah kota menetapkan 8 (delapan) program terpadu melalui PAM KUDP-P3KT, salah satunya program persampahan, dananya bersumber dari DAU, DAK dan APBD maupun pinjaman Bank Dunia. Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan masalah: (1) peranan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan alokasi dalam APBD terhadap biaya pengelolaan sampah, (2) potensi wajib retribusi yang dapat digali untuk meningkatkan pendapatan dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, dan (3) perubahan pola pengelolaan sampah dengan menekankan pada pengolahan sampah melalui pengomposan dan 3R. Hipotesis dalam penelitian, yakni : 1) Peranan pendapatan yang diperoleh dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan alokasi dana dalam APBD masih rendah dibandingkan dengan kebutuhan biaya pengelolaan sampah. 2) Biaya pengelolaan sampah dapat ditingkatkan dengan menggali potensi yang lebih besar dari masyarakat untuk membayar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. 3) Pelayanan persampahan/kebersihan dapat ditingkatkan apabila pola pengelolaan sampah untuk mengurangi timbunan sampah yang tidak tertangani dengan melakukan pengolahan sampah melalui pengomposan dan 3R. Sifat penelitian ini adalah deskriftif kuantatif dengan metode penelitian ekspos fakto, adapun variabel bebas adalah retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan APBD serta variabel terikat adalah pengelolaan sampah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu pengumpulan data sekunder bersumber dari literatur dan kuesioner dari instansi yang telah ditentukan. Kemudian untuk mengetahui pengetahuan dan peranserta responden dalam pengelolaan sampah dan membayar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dilakukan pengumpulan data primer melalui kuesioner. Jumlah populasi 24.045 wajib retribusi, diklasifikasikan berdasarkan luas bangunan, ditetapkan sample untuk luas bangunan < 71 m2 = 144 responden, luas bangunan 71 - 300 m2 = 72 responden, dan luas bangunan > 300 m2 = 30 responden. Teknis dan pengolahan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kuantitatif dengan analisis statistik, yaitu analisis regresi, korelasi, faktor matrix, dan Anova dengan menggunakan Duncan 's multiple range test dalam SPSS. Berdasarkan hasil analisis diperoleh: Analisis terhadap variabel retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan APBD dalam pengelolaan sampah. Hasil pengolahan data terhadap variabel retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dengan alokasi dana dalam APBD. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai t hitung, pada variabel realisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar 9,148, sedangkan nilai tiahe sebesar 2,015 dengan demikian thitung 9,148 > tiahel 2,015] sehingga (Ho) ditolak dan (Ha) diterima. Ha diterima maka terdapat hubungan antara retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dengan realisasi biaya pengelolaan sampah. Hasil pengolahan data terhadap variabel realisasi biaya pengelolaan sampah/biaya operasional dalam APBD dengan keperluan biaya operasional sesungguhnya, hasil uji hipotesis (uji t) menunjukkan nilai thitung 49,316 sedangkan tabel sebesar 2,015; dengan demikian [th;n? ns 49,316> tth>x1 2,015] sehingga (Ho) ditolak dan (Ha) diterima. Ha diterima maka terdapat hubungan antara realisasi biaya pengelolaan sampah/biaya operasional dalam APBD dengan biaya operasional sesungguhnya. Analisis terhadap variabel wajib retribusi berdasarkan klasifikasi luas bangunan. Klasifikasi Luas Bangunan < 71 m2. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai th; g 0,087 di mana tc,,e1 4,450 [th;.,8 < t.bd 6,1691 dengan demikian (Ho) diterima dan (Ha) ditolak, artinya tidak ada perbedaan antara retribusi pelayanan persampahan dengan pelayanan persampahan/kebersihan.Klasifikasi Luas Bangunan 71- 300 m2Hasil pengolahan data menunjukkan hasil thitung, 12,557 di mana t,h1x14,450 [t1ui,,,,R 12,557 > ttain] 4,450] dengan demikian (Ho) ditolak dan (Ha) diterima, artinya ada perbedaan nyata antara retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dengan pelayanan persampahan/kebersihan.Klasifikasi Luas Bangunan > 300 m2.Hasil pengolahan data menunjukkan hasil thiung 133,544 di mana ttabel 4,450 [thimns 133,544 > tmbe1 4,450] dengan demikian (Ho) ditolak dan (Ha) diterima, artinya ada perbedaan nyata antara retribusi pelayanan/persampahan dengan pelayanan persampahan/kebersihan.Analisis terhadap variabel pengelolaan sampah dengan menekankan pada pengolahan sampah melalui pengomposan dan 3R.Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar 32,691 sedangkan tthbe1 (df ; 7) sebesar 1,895 dengan demikian [ thitung 32,691 > t,hbci 1.895 ], (Ho) ditolak dan (Ha) diterima sehingga terhadap pengaruh antara timbunan sampah yang tidak tertangani dengan meningkatkan pengelolaan sampah melalui pengomposan.Hasil pengujian regresi linier menunjukan bahwa nilai konstanta (a) sebesar -28,212 pengelolaan sampah melalui penggunaan 3R negatif artinya bahwa sistem 3R secara nyata akan mengurangi pengelolaan sampah sebesar 28,212, sedangkan nilai regresi (b2) sebesar 1. Regresi akan menurunkan timbulan sampah 0,267 artinya terdapat konstribusi sampah terhadap proses pengelolaan sampah melalui 3R. Hasil hipotesis menunjukkan nilai tw,,,r,g sebesar 21,413 sedangkan ttabe1 sebesar 1,895 dengan demikian [thitung 21.413 > tIbei 1.895] dengan demikian (Ho) ditolak dan (Ha) diterima, artinya ada pengaruh antara timbunan sampah yang tidak tertangani dengan pengolahan sampah melalui 3R.Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan: 1. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan peranannya masih rendah terhadap biaya pengelolaan sampah maupun peranannya dalam APBD, merupakan akar permasalahan dalam pembiayaaan pengelolaan sampah kota. 2. Potensi terbesar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan terdapat pada wajib retribusi rumah tangga dengan klasifikasi luas bangunan 71 - 300 m2 dan luas bangunan > 300 m2 dan sebagian kecil dari potensi rumah tangga dengan klasifikasi luas bangunan < 71 m2, terjadi subsidi silang. 3. Timbunan sampah yang tidak tertangani dapat dikurangi melalui upaya pengomposan dan 3 R.

---

Role Of Retribution and Local Budget (APBD) in the Urban Waste Management (A Case Study in Palangka Raya Central Kalimantan Province)The urban development is paralleled with the improvement of the economic development, population growth, and the increase of the society's welfare. The improved garbage piles represents one of the environmental problems faced by the urban society, especially the problem of health and environment. The development of solid waste or garbage, as the consequence of the urban society's activities is incomparable with the capability of the natural environment to absorb.

Palangkaraya city with 8,032 ha width area covers 6 sub district and cities in the city by the 106,024 population with the average density > 50 people/ha. The garbage piles resulted by urban community reach 360 m3/day or (63.33 %), while which are not handled or in delay in transporting totally 132 m3lday or (36.67 %), some of them thrown to drainage, bare land, brink of waters, and burned.

The financing of garbage management which is obtained from people through garbage/cleaning service retribution revenue only reaches 25 % from garbage disposal cost outside the investment for transport truck, heavy equipment both at End Disposal Location (TPA) and Transfer Dipo. At this time garbage disposal fund allocation allocated the development/project fund in Regional Local Budget (APBD), its fund resources from General Allocation Fund (DAU).

To archive the motto Palangka Raya City " BEAUTIFUL" city. The local Government established 8 (eight) integrated program through P]M KUDPP3KT, one of them garbage processing, the fund comes from DAU, DAK, and APBD as well as from World Bank.

Based on above description, then the problem formulated: (1) the role of garbage processing/cleaning services retribution and the allocation in APED to garbage processing cost, (2) retribution compulsory potentials could be raised to increase the revenue from garbage process/cleaning services retribution, and (3) garbage processing pattern by emphasizing on garbage processing through compost and 3R.

Hypothesis in this research, namely:

1) Role of revenue obtained from garbage process cleaning services retribution and fund allocation in APBD still low compared to garbage processing required cost.

2) Garbage processing cost could be increased by raising the grater potential from the community to pay garbage/cleaning services retribution.

3) Garbage/cleaning services could be increased if garbage processing pattern to decrease the garbage pile which are not handled by conducting garbage processing through composting and 3 R.

The nature of this research in quantitative descriptive by research method of expos facto, while free variables are garbage/cleaning processing garbage.

Data collection technique applied by two ways those are secondary data collection comes from literature and questioner of specified institutions. Then to know the respondens knowledge and partisipation in garbage processing and to pay garbage/cleaning services retribution conducted the primary data collection through questioner.

The population number 24,045 on retribution compulsory, classified based on the building width, stipulated the sample for a building of < 71 m2 width = 144 respondents, building of 71 - 300 width m2 = 72 respondents, and building of > 300 m2 width = 30 responders. Data analysis technique and process applied in this research is by using quantitative method by statistic analysis, that is regression analysis, correlation, factor matrix., and Anova by using Duncan's multiple range test in SPSS.

Based on the analysis results obtained:

Analysis to variables of garbage/cleaning services retribution and APBD in garbage processing.

The results of data processing to variables of garbage/cleaning services retribution by the fund allocation in APBD. The hypothesis examination results show that tco,a,L value on variable of garbage/cleaning services retribution of 9.148 while ttable value of 2.015 so [tc,,.t 9.148 > ttab1e 2.015] so (Ho) rejected and (Ha) accepted, because Ha accepted then there the relationship between garbage/cleaning services retribution with the garbage processing cost realization.

Data processing result to garbage processing cost/operational cost realization variable in APBD with the actual operational needs, the hypothesis examination result (examine t) show t,,,,,, value of 49.316 while tubte value of 2.015 so, [t.,,,t 49.316 > tmble 2.015] so (Ho) rejected and (Ha) accepted, because Ha accepted then there is the relationship between garbage processing cost/operational cost realization in APBD with actual operational cost.

Analysis of retribution compulsory variable based on the building width classification.

The building of < 71 m2width

Data processing result show tcow t, value 0.087 where habit 4.450 [tcount < Liable 6.169] so (Ho) accepted and (Ha) rejected it means there is no difference between garbage service distribution with the garbage/cleaning service.

The building of 71 - 300 m2 width

Data processing result show Lco~,t value 12.557 where t1abit. 4.450 [tcd?nt 12.557 > ttabic 4.450] so (Ho) rejected and (Ha) accepted it means there is obvious difference between garbage service distribution with the garbage/cleaning.

The building of > 300 m2 width

Data processing result show .6,rt value 133.544 where ttabJe 4.450 [tcount 133.544 > tnblc 4.450] so (Ho) rejected and (Ha) accepted it means there is obvious difference between garbage service distribution with the garbage/cleaning.

Analysis to garbage processing variable by emphasizing on garbage processing through composting and 3R.

Hypothesis examination results show that result the hunt value of 32.691 while ttable (df;7) of 1.895 then [tcoV1i 12.557 > ttnble 4.450] so (Ho) rejected and (Ha) accepted so there is an influence between garbage piles which are not handled by increasing the garbage processing through composting.

Linear regression examination results show that constant (a) of - 28.212 garbage processing through 3R application is negative it means that 3R system obviously will decreace the garbage processing amounted 28.212, while regression value (b2) of 1. Regression will decreace the garbage piles of 0.267 it means there is garbage contribution to garbage process through 3R. By the hypothesis results show hunt value of 21.413 where hunt of 1.895 then [#count 21.413 > tiab]c 1.895] so (Ho) rejected and (Ha) accepted it means there is obvious influence between garbage piles which are not handled with garbage processing through 3R.

Based on the analysis, it can be drawn the following conclusion:

1. The retribution of garbage/cleaning services, which still plays low roles on the cost of garbage processing and on the regional budget, represents the root causes in financing the urban garbage processing.

2. The high potency of the retribution of the garbage/cleaning services occupies on the retribution payer of households with the building size of 71-300 m2 and the building size > 000 m` while little part of the potency remains at the households with the classification of the building size < 71 m2, so the cross subsidy occurs.

3. The garbage piles that is not handled can be reduced by composing and 3 R."

"ABSTRAKPenelitian ini memiliki fokus pada relawan dan model pendekatan untuk pengembangan TPST skala kawasan di Kota Bogor. Masalah penelitian adalah pendekatan komuniti yang efektif digunakan dalam upaya duplikasi atau replikasi program sejenis disesuaikan dengan karakteristik komuniti-komuniti. Karakteristik pengelolaan TPST ini dipengaruhi oleh karakteristik lokasi atau wilayah dan karakteristik komuniti, warga perumahan atau masyarakat perkampungan.Sebagai penelitian kualitatif, penelitian dilakukan dengan metode instrumental case study. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan para informan yang menjadi pelaku dalam pengelolaan TPST yaitu tokoh masyarakat, pengurus, pengelola, anggota komuniti, pejabat Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor. Juga dilakukan observasi untuk mendapatkan gambaran menyeluruh dan memperkuat atau memperjelas inforasi, didukung dengan data sekunder, foto dan literatur penunjang lainnya.Dari analisis diketahui bahwa: 1) pada komuniti Mutiara Bogor Raya dan Griya Melati yang berlokasi di perumahan di perkotaan dengan karakteristik komuniti yang heterogen dengan kemampuan ekonomi menengah ke atas maka pendekatan yang efektif menggunakan konsep lifestyle, sedangkan 2) pada komuniti Kelurahan Mulyaharja, yang berada di daerah pingiran kota dengan karakteristik komuniti yang memiliki keterbatasan SDM dan kemampuan ekonomi menengah ke bawah, maka aspek ekonomi menjadi pertimbangan penting dan pendekatan yang efektif menggunakan konsep pranata sosial dan modal sosial.

---

ABSTRACTThis research focused on volunteers and model approaches to the development of IDWM regional-scale in Bogor. Research problems is to find an effective approach for duplicating a similar program depend on the characteristics of communities. Characteristics IDWM are influenced by the characteristics of the location and characteristics of the community or region, and the members of community.As a qualitative research, the research carried out by the method of instrumental case study. Data collection was conducted through in-depth interviews with informants who involve with the IDWM which are elite capture, administrators, managers, members of the community, informants from the Public Space and Cleaning Agency of Bogor City. Observations need in order to gain a comprehensive and strengthen information or clarify information, supported by secondary data, photos and other supporting literaturesFrom the analysis found that: 1) at the Community Mutiara Bogor Raya and Griya Melati which located in urban area with community characteristics are heterogeneous and have economic capasity from the middle to upper, the effective approach is the concept of lifestyle, while 2) at the Mulyaharja Community, which is in the suburbs with community characteristics have limited economic capacity from middle to lower, the economic aspect is an important consideration and the effective approach are the concept of social institutions and social capital."

"Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah salah satu layanan yang harus selalu beroperasi dalam suatu kota. Operasi TPA yang baik dan benar dimulai dari pemahaman dan persepsi pekerja terhadap risiko yang mungkin terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pekerja terhadap risiko sampah longsor di TPA X dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa yang mempengaruhi persepsi pekerja terhadap risiko sampah longsor adalah kelompok pekerja, pendidikan terakhir pekerja, dan masa kerja pekerja. Disarankan agar menajemen memberikan penyegaran kembali kepada pekerja tentang risiko yan gmungkin timbul dalam operasi TPA sehari-hari.

---

Landfill is one of services that has to be done every day in the city. The right operation of landfill begin from the perception of the workers about risk that can be happened on landfill. The goal of this research is to find out perception from the workers about solid waste slide risk and factors that affect that perception. The conclusion of this research that influence the workers about the perception of wate slide risk are worker group, level of education, and period of work. Suggestion from this research is the landfill management should refresh the workers about the risk inseide landfill including of solid slide risk."

"Keberadaan Tempat Pemrosesan Akhir TPA Sampah dapat menghasilkan cairan lindi. Dalam cairan lindi, seringkali ditemukan kontaminan dengan kadar yang melebihi batas atas yang ditentukan. Hal ini menunjukkan adanya potensi terjadinya masalah kesehatan masyarakat jika cairan lindi tersebut dapat mencemari sumber air tanah yang digunakan sebagai sumber air minum bagi penduduk. Salah satu kontaminan yang pada penelitian-penelitian sebelumnya ditemukan dalam air tanah sekitar TPA Sampah dengan kadar yang tidak memenuhi baku mutu adalah besi Fe. Walaupun besi termasuk zat esensial bagi tubuh, konsumsi besi dalam jumlah berlebih dapat menimbulkan efek toksik. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis risiko kesehatan lingkungan. Metode ini memungkinkan peneliti melakukan estimasi tingkat risiko kesehatan akibat pajanan besi melalui air tanah yang diminum oleh penduduk. Lokasi penelitian adalah pemukiman sekitar TPA Sampah Cipayung, Kelurahan Cipayung, Kota Depok dengan total jumlah sampel adalah 110 sampel. Teknik pengambilan sampel adalah Purposive sampling. Sampel manusia terdiri dari kriteria inklusi berupa penduduk berusia lebih dari 17 tahun dan sudah bermukim minimal satu tahun serta menggunakan air tanah sebagai sumber air minum utama. Sampel lingkungan berupa air tanah/sumur siap minum dari setiap rumah responden. Pengambilan data meliputi wawancara, pengukuran antropometri, dan pengambilan sampel air. Sampel air tersebut selanjutnya dianalisis di laboratorium untuk parameter besi Fe. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata nilai konsentrasi besi Fe dalam air tanah masih memenuhi baku mutu yang berlaku. Rata-rata nilai berat badan dan asupan besi masih berada di bawah nilai yang direkomendasikan. Tingkat risiko pada durasi realtime dan lifespan adalah 0.001959 dan 0.005011. Baik secara kolektif maupun individual, tingkat risiko penduduk Kelurahan Cipayung sekitar TPA Sampah terhadap risiko kesehatan akibat pajanan besi Fe melalui air tanah yang diminum adalah aman/tidak berisiko.

---

Muncipal Solid Waste landfill can produce leachate. In leachate, it is often found various contaminant with amount that exceeding maximum limit value. It shows that there are possibilities of public health problem to occur if the leachate contaminate the groundwater that is used as a primary source of drinking water. Iron is one of contaminants that has already proven in previous research that its concentration in groundwater around Municipal Solid Waste Landfill doesnt meet the quality standard. Eventhough iron is essentially needed by the body, it can pose some toxic effects if it is consumed at the high dose. The design of this study is environmental health risk assessment. By this study design, the researcher become able to estimate the health risk due to iron exposure in drinking groundwater by the population. The study area is resident area around Cipayung municipal solid waste landfil, Depok city with amount of total sample is 110 samples. The sampling technique used in this research is purposive sampling. The inclusi criterias for human samples are the ones who have age 17 y.o., the ones who have lived there for at least one year, and the one who use groundwater as primary source of their daily drinking water. The environmental samples are the ready to drink groundwater from every single respondent. The data are collected by interview, anthropometry measurement, and collecting water samples. Then, the water samples are brought to the laboratorium for analyzing concentration of Fe in the groundwater. The results of the study show that the mean value of iron concentration in groundwater is meet the quality standard. The mean value of weight body and iron intake are less than the minimum recommended value. Value of RQrealtime is 0.001959. The value of RQlifespan is 0.005011. It shows that, the level of risk in population near the Municipal Solid Waste Landifll by iron exposure through drinking groundwater is safe."

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi. Dalam pengelolaannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bekasi. Muncul pertanyaan terkait kewenangan kedua Daerah. Menanggapi hal tersebut, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi dalam pengelolaan TPST Bantargebang serta mekanisme Kerja Sama Daerah yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan TPST Bantargebang. Penelitian dilakukan dengan bentuk yuridis-normatif dengan tipologi deskriptif-preskriptif. Penelitian dilakukan dengan mengamati perjanjian kerja sama dan kontrak yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baik dengan Pemerintah Kota Bekasi maupun pihak swasta serta wawancara dengan pejabat yang berurusan dengan pengelolaan TPST Bantargebang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan TPST Bantargebang dilakukan dengan mekanisme Kerja Sama Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. TPST yang dibangun di luar wilayah administrasi suatu Daerah sebaiknya dikelola dengan perjanjian kerja sama atau dengan mekanisme TPST Regional. Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi sendiri diatur dalam perjanjian kerja sama sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018.

---

The Provincial Government of DKI Jakarta has an Integrated Solid Waste Processing Facility in Bantargebang District, Bekasi City. In its management, the DKI Jakarta Provincial Government cooperates with the Bekasi City Government. Questions arise regarding the authority of the two Regions. Responding to this, the author conducted a study to find out the authority of the DKI Jakarta Provincial Government and Bekasi City Government in the management of Bantargebang Integrated Solid Waste Processing Facility and the Intergovernmental Management mechanism conducted by the DKI Jakarta Provincial Government in managing Bantargebang Integrated Solid Waste Processing Facility. The study was conducted in a juridical-normative form with descriptive-prescriptive typology. The study was conducted by observing cooperation agreements and contracts made by the DKI Jakarta Provincial Government both with the Bekasi City Government and private parties as well as interviews with officials who deal with the management of Bantargebang Integrated Solid Waste Processing Facility. The results showed that the management of Bantargebang Integrated Solid Waste Processing Facility was carried out by the Intergovernmental Management mechanism regulated in Government Regulation Number 28 of 2018 concerning Regional Cooperation. Integrated Solid Waste Processing Facility that is built outside the administrative area of a Region should be managed by a cooperation agreement or with a Regional Integrated Solid Waste Processing Facility mechanism. The authority of the DKI Jakarta Provincial Government and Bekasi City Government itself is regulated in a cooperation agreement in accordance with Government Regulation No. 28 of 2018."

"Di Indonesia upaya pengurangan sampah dilakukan melalui TPS3R dan bank sampah dengan target nasional sebesar 30 pada periode 2017-2025 berdasarkan Peraturan Presiden No.97 Tahun 2017. Akses masyarakat terhadap pelayanan tersebut baru mencakup 79,8 di seluruh Indonesia dengan akses terbanyak dirasakan oleh penduduk kota dibanding desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persentase sampah yang terolah di TPS3R dan bank sampah berdasarkan sebarannya di 3 kota, Kota Depok, Kota Bogor, dan Kota Tangerang Selatan Tahun 2018. Jenis penelitian adalah deskriptif yang bersumber dari data pencatatan, kebijakan daerah, dan berita resmi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase efektivitas pengurangan sampah ke TPA di ketiga kota belum mencapai target yakni masih dibawah 5. Ketersediaan akses terhadap TPS3R yang paling baik adalah Kota Tangerang Selatan sementara Kota Depok mempunyai ketersediaan akses terhadap bank sampah yang paling baik. Nilai efektivitas pengurangan sampah tertinggi diraih oleh Kota Depok yang mempunyai peraturan daerah terkait 3R. Kota dengan alokasi dana terhadap pengelolaan sampah terbesar adalah Kota Depok, namun Kota Bogor dengan alokasi dana sebesar 2.2 dapat mencapai nilai efektivitas setengah dari nilai efektivitas Kota Depok dan persentase pembinaan dan pemantauan yang paling besar di antara ketiga kota lainnya. Kota Tangerang Selatan dengan cakupan pelayanan TPS3R yang paling baik mempunyai nilai efektivitas terendah meskipun nilai Indeks Pembangunan Manusia adalah tertinggi. Nilai efektivitas yang dicapai ketiga kota belum memenuhi target pengurangan sampah nasional dengan persentase efektivitas diraih TPS3R lebih tinggi dibanding bank sampah.

---

In Indonesia, waste reduction efforts are done through TPS3R and waste bank with a national target of 30 in the period 2017 2025 under Presidential Regulation No.97 Year 2017. An effective waste reduction effort can be measured by two indicators, namely primary indicators through the percentage of recycled waste, and other indicators related to legal, monitoring, financial, service coverage, and community participation. This research aims to know the percentage of waste managed in TPS3R and waste bank in 3 cities, Depok City, Bogor City, and South Tangerang City. The type of this research is cross sectional which sourced from recording data, regional policy, and official government news.

The results showed that the percentage effectiveness of waste reduction to landfill in three cities has not reached the target that is still below 5. The highest effectiveness of waste reduction by TPS3R and waste bank was achieved by Depok City which had 3R related local regulation.

The city with largest budgeting allocation for waste management is Depok City, but Bogor City with a budget allocation of 2.2 can achieve the value of half effectiveness of Depok City and the highest percentage of training and monitoring from government among the three cities.

South Tangerang City with the best coverage of TPS3R services has the lowest effectiveness value despite its high Human Development Index value. The effectiveness of the three cities still not yet reached a national target of waste reduction efforts with the percentage of effectiveness achieved by TPS3R higher than the waste bank."

"Peneliltian ini membahas mengenai timbulan dan komposisi sampah di dua Kecamatan di Kota Tangerang Selatan, yaitu Kecamatan Ciputat Timur dan Pondok Aren yang merupakan area padat penduduk dengan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Pengukuran timbulan menngacu kepada metode SNI 19-3964-1994 tentang metode pengambilan dan pengukuran contoh timbulan dan komposisi sampah perkotaan. Timbulan sampah pada kecamatan Ciputat Timur pada tahun 2012 adalah sebesar 123 ton/hari dan pada tahun 2032 mencapai 153 ton /hari. Sementara di kecamatan Pondok Aren timbulan sampah mencapai 206 ton/hari pada tahun 2012 dan pada tahun 2032 meningkat menjadi 307 ton/hari. Komposisi sampah pada kedua kecamatan masih didominasi oleh sampah jenis organik. Pada kecamatan Ciputat Timur sampah organik memiliki persentase sebesar 51%; sampah anorganik 49% dengan rata-rata sampah yang dapat didaur ulang sebesar 21%. Sementara kecamatan Pondok Aren memiliki persentase sampah organik sebesar 60%; sampah anorganik sebesar 40% dengan rata-rata sampah yang dapat didaur ulang sebesar 17,84%. Penelitian ini menghasilkan alternatif pengelolaan sampah di kedua kecamatan. Alternatif 1 menekankan kepada reduksi timbulan sampah sebelum sampah dibuang ke TPA. Alternatif 2 menekankan kepada pemrosesan sampah di TPA sehingga seluruh timbulan sampah tidak direduksi sebelum masuk TPA. Luas lahan TPA yang dibutuhkan untuk menampung sampah dari kedua kecamatan dalam rentang tahun 20 tahun pada alternatif 1 adalah 17,5 Ha. Sementara, pada alternatif 2 dibutuhkan 24,22 Ha.

---

This study discusses the waste generation and composition in two sub-district of South Tangerang City, East Ciputat and Pondok Aren as a high populated areas. The measurements methods of waste generation and composition refer to SNI 19-3964-1994. The amount of waste generation in East Ciputat in the year of 2012 is about 107.82 tons/day or 2227.3 m3/day dan in the year of 2032 reaches the amount of 131.21 tons/day or 27108.8 m3/day, whereas the amount of waste generation in Pondok Aren reaches the amount of 178.9 tons/day or 3404.5 m3/day in the year of 2012 and 279.53 tons/day or 5328.4 m3/day in the year of 2032. The waste composition in these two sub-districts is still dominated by organic waste. In East Ciputat the waste composition consists of 51% organic, 49% inorganic with 21% recyclable-potential waste. On the other hand, Pondok Aren has 60% organic, 40% inorganic with 17.84% recyclable-potential waste.

The result of this study is the alternative of waste management concept that can be applied. The result also consist of waste management infrastructures such as collection vehicles, waste transport vehicles, waste -reducing facilities, and the area required to dump generated waste. The area required to accomodate the waste generation without the process of waste reducing is 24.22 Hectares. Whereas, the area required to accomodate the waste generation with the process of waste reducing is 17.5 Hectares."

"Peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan sampah, khususnya Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyediakan dan mengoperasikan tempat pemrosesan akhir sampah. Skripsi ini kemudian membahas mengenai penerapan dari kewajiban tersebut dengan mengambil kasus yang terjadi pada Kota Bogor. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang dilengkapi dengan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal, serta wawancara dengan Kepala UPTD Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor sebagai data sekunder. Hasil penelitian kemudian menyimpulkan bahwa Kota Bogor menyediakan TPA Galuga sebagai tempat pemrosesan akhir bagi sampah di Kota Bogor. TPA Galuga disediakan oleh Pemerintah Kota Bogor bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor. Kota Bogor telah melakukan penyediaan fasilitas secara cukup lengkap dan melakukan pengoperasian TPA Galuga dengan metode open dumping dan lahan urug terkendali. Namun, perjanjian antara kedua daerah dirasa dibuat terlambat, sehingga dapat menyebabkan ketidakpastian dalam hal pembagian hak dan kewajiban. Dengan demikian, perlu adanya pembuatan perjanjian kerja sama di awal dalam hal menjalin kemitraan. Perlu juga dilaksanakannya pengoperasian TPA Galuga sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah dan peraturan turunannya guna meminimalisir adanya dampak negatif bagi lingkungan dan warga di sekitar TPA Galuga. Misalnya, pengurugan sampah dengan metode lahan urug terkendali yang dilakukan minimal tujuh hari sekali.

---

Article 23 of Government Regulation Number 81 Year 2012 mandated the Regency Municipal Government to accommodate and operate waste disposal facility. This thesis then discusses the way of accommodating and operating waste disposal facility occurred in Bogor city. This research is conducted with normative juridical approach which is completed by using primer legal material in the form of regulations, secondary legal material in the form of books and journals, and interview with the head of UPTD of waste management in Bogor City as secondary data. The results then concluded that the Bogor City provides TPA Galuga as the final place of waste from the city. TPA Galuga is provided by the Government of Bogor city in cooperation with the Government of Bogor Regency. Bogor City has been providing direct facilities and performing operating system of TPA Galuga with open dumping method and controlled landfills method. However, agreements between the two regions are deemed late, making distribution of rights and obligations terms seem obscure. Thus, it is necessary to establish a cooperative agreement early in the case of a partnership. It is also necessary to carry out the TPA Galuga operation in accordance with Waste Management Act and its derivative regulations in order to minimize the negative impact for the environment and the people around TPA Galuga. For example, waste processing with controlled landfills should be done at least once in a week."