Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan collaborative governance dalam pengawasan penggunaan dana desa di Bojong Kulur, Kabupaten Bogor yang dilakukan melalui musyawarah desa. Musyawarah desa tersebut melibatkan aktor pemerintah, yaitu Kepala Desa dan non-pemerintah, yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash pada tahun 2008. Terdapat 8 dimensi yang digunakan untuk menganalisis penerapan collaborative governance dalam penelitian ini, yaitu dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, hasil sementara, kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, dan desain kelembagaan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat penerapan collaborative governance dalam pengawasan penggunaan dana desa di Desa Bojong Kulur, Kabupaten Bogor akan tetapi belum sepenuhnya dapat diterapkan dengan baik karena terdapat beberapa dimensi yang belum terpenuhi terutama mengenai transparansi. Oleh karena itu, Kepala Desa dan BPD dapat meningkatkan transparansi seperti memaksimalkan penggunaan website desa.

---

This research aim to analyze the implementation of collaborative governance in supervision the use of village funds in Bojong Kulur, Bogor Regency which is carried out through village deliberations. The village deliberations involve government actor, namely the Village Head and non-government actors, namely the Village Consultative Council (BPD) and the society. The theory used in this research is collaborative governance proposed by Ansell and Gash in 2008. There are 8 dimensions used to analyze the implementation of collaborative governance in this study, namely face-to-face dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding, intermediate outcomes, starting conditions, facilitative leadership, and institutional design. The research approach used is post-positivist with data collection techniques through in-depth interviews and literature study. The results of this study indicate that there is an implementation of collaborative governance in supervision the use of village funds in Bojong Kulur Village, Bogor Regency, but it has not been fully implemented properly because there are several unfulfilled dimensions, especially transparency. Therefore, Village Head and BPD can increase transparency such as maximizing the use of village websites."

"Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui anggaran belanja daerah Kabupaten/Kota. Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Fokus utama penggunaan dana desa yaitu untuk pembangunan. Dana desa difokuskan untuk pembangunan infrastruktur karena diyakini dengan infrastruktur yang memadai dapat mempercepat kegiatan yang lain salah satunya pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu peneliti bertujuan untuk menggambarkan Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Cibarani Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, mengumpulkan data dengan wawancara mendalam dan data sekunder dengan study literature, dan analisis yang dilakukan bersifat kualitatif. Analisis dilakukan dengan acuan teori Fungsi Manajemen oleh George R. Terry. Hasil dari penelitian ini secara garis besar pengelolaan dana desa di Desa Cibarani Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak Provinsi Banten sudah baik, walaupun masih tedapat beberapa hal yang harus diperbaiki dan ditinjau kembali untuk mendapat hasil yang lebih maksimal, seperti penetapan waktu pencapaian tujuan hingga standar pembangunan yang sama untuk setiap desanya. Rekomendasi ditujukan kepada (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa BPMD) berupa penetapab waktu pencapaian tujuan yang jelas, memperjelas batas waktu pelaporan, meningkatkan pengawasan, dan memberikan sanksi kepada desa yang tidak mengelola dana desa dengan baik.

---

Village funds are funds sourced from the state budget (APBN) intended for villages that are transferred through the Regency/ City regional expenditure budget. Village funds are used to finance government administration, the implementation of development, community development and village community empowerment. The main focus of village fund usage is for development. Village funds are focused mainly on development is because it is believed that good infrastructure will accelerate other activities, one of which is community empowerment. Therefore the researcher aimed to describe the Management of Village Funds in Road Infrastructure Development in Cibarani Village, Cirinten District, Lebak Regency, Banten Province, using management theory. The method used in this research was post-positivist. Data consisted of primary data collected by in-depth interviews and secondary data collected by literature studies, and qualitative data analysis was performed. The analysis was carried out with reference to the Management Function theory by George R. Terry The results of this study showed that generally the management of village funds in Cibarani Village, Cirinten District, Lebak Regency, Banten Province, is good, however there are several things that must be improved and reviewed to get maximum results, such as setting the time for achieving goals and the same development standards for every village. Recommendations are addressed to Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), namely Establishing time for achieving goals clearly, clarifying reporting deadlines, increasing supervision, and imposing sanctions on villages that do not manage village funds properly."

"Penelitian ini membahas mengenai penyaluran dana desa di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2015 ndash; 2016 serta faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran Dana Desa Di Kabupaten Purworejo. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi dokumen. Teori yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah teori pengelolaan keuangan daerah dari Nick Devas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran dana desa di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2015-2016 dilaksanakan berdasarkan empat dimensi teori pengelolaan keuangan daerah yaitu sederhana, lengkap, efektif, dan efisien. Namun, pemerintah Kabupaten Purworejo tidak melaksanakan dimensi mudah disesuaikan. Selain itu, penyaluran dana desa di Kabupaten Purworejo belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor yang mempengaruhi penyaluran dana desa tersebut adalah faktor sumber daya manusia SDM , faktor kompetensi informasi dan teknologi IT , perubahan peraturan, dan faktor administrasi.

---

This study discusses the distribution of Village Funds in Purworejo District, Central Java Province for the fiscal year 2015 2016 and the factors that affect the distribution of Village Funds in Purworejo District. This study uses a post positivist approach with data collection techniques such as in depth interviews and document studies. The analysis of this research used the theory of regional financial management from Nick Devas.

The results of this research show that the distribution of village funds in Purworejo District, Central Java Province for the fiscal year 2015 2016 is implemented based on four dimensions of regional financial management theory that is simplicity, complete, effective and efficient. But, the government did not implement the adaptability dimensions.

In addition, the distribution of village funds in Purworejo Regency has not been implemented in accordance with the prevailing laws and regulations. Factors influencing the distribution of village funds are human resource factor, the competency in information and technology IT , regulation change, and administration factor."

"Metode kontrasepsi dapat digunakan para suami tetapi masih kurang penggunaanya. Beberapa metode kontrasepsi dapat digunakan suami meliputi Withdrawal, Condom, dan Vasectomy. Manfaat penelitian ini diharapkan meningkatkan partisipasi suami dalam penggunaan metode kontrasepsi pria yang tepat. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif sederhana untuk menggambarkan pengetahuan dan persepsi tentang metode kontrasepsi pria.Responden dari penelitian ini berjumlah 50 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik non random sampling secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukan sebagian besar responden berpengetahuan cukup tentang metode kontrasepsi pria (52%), berpengetahuan cukup tentang cara penggunaan (50%) dan kerugian (48%) metode kontrasepsi pria, sedangkan tentang definisi (78%) dan keuntungan (46%) metode kontrasepsi pria mayoritas responden berpengetahuan baik. Persepsi dari dalam (54%) dan luar diri (56%) sebagian besar positif. Penggunaan metode kontrasepsi pada pria dapat menjadi pilihan dalam merencanakan kehamilan pada istri.

---

Contraceptive methods can be used by husbands, but the number of the usage is still insufficient. Some contraceptive methods which can be used by a husband include withdrawal, condom and vasectomy. The benefit of this research was expected to increase husbands' participations to use appropriate male contraceptive methods. This study applied a simple descriptive design to describe the husbands' knowledge and perceptions of contraceptive methods.

The respondents were 50 persons. Samples were selected by non-random sampling technique, namely purposive sampling. The results showed that most respondents had moderate knowlegde about male contraceptive methods (52%), a moderate level of knowledge about the way of using (50%) and the disadvantages (48%) of male contraceptive methods, while about the definition (78%) and the advantages (46%) male contraceptive methods was dominated by respondents with good knowledge. Self internal (54%) and external perceptions (56%) were mostly positive. The use of male contraceptive method can be selected to prevent wife's pregnancy."

"Skripsi ini menjelaskan mengenai upaya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Depok periode 2014-2019 terhadap pelaksanaan program Kota Layak Anak pada tahun 2016 yang masih terhambat akibat permasalahan kriminalitas terhadap anak yang masih marak terjadi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer dan sekunder. Temuan penelitian memerlihatkan bahwa upaya perlindungan anak yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melalui program KLA di Kota Depok mengalami hambatan. Kendala tersebut terjadi akibat kurangnya komitmen DPAPMK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini muncul karena upaya pengawasan oleh DPRD Kota Depok periode 2014-2019 masih bias dengan kepentingan partai dalam menilai kinerja pemerintah kota Depok.

---

This thesis explains the controlling of DPRD Depok city period 2014 2019 to implementation of Child Friendly City in 2016 which is still hampered due to crime issues against the children, using qualitative methods based on primary and secondary data. The result of this study shows obstacle of the child protection organized by the local government through the KLA in Depok. The issue causes by lack of commitment DPAPMK in carrying out its duties and functions. This problem arises because the supervision effort by the DPRD Depok city period 2014 2019 is still biased with the party 39s interest in assessing the performance of the government."

"Penelitian ini bertujuan menggambarkan proses pengawasan internal dan eksternal dana desa yang bersumber dari APBN di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat serta faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan internal dan eksternal dana desa di Kabupaten Bogor. Teori yang digunakan pada proses pengawasan internal yaitu proses pengawasan serta teori pengawasan eksternal yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Pendekatan penelitian ini adalah post-positivism dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian proses pengawasan internal dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bogor belum optimal karena hanya dilaksanakan secara umum pada kegiatan pengawasan pemerintah desa melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan PKPT yang dilaksanakan selama 5 putaran dalam satu tahun. Pengawasan khusus mengenai dana desa belum dilaksanakan untuk tahun 2015-2016. Faktor yang mempengaruhi pengawasan internal oleh Inspektorat Kabupaten Bogor yaitu perubahan struktur pemerintah desa, unsur politis desa, SDM aparatur pemerintah desa, kuantitas SDM Inspektorat, dan luas wilayah pengawasan. Proses pengawasan eksternal dengan konsep transparansi, akuntabilitas dan partisipasi belum optimal karena dipengaruhi kejelasan informasi, ketersediaan informasi konten elektronik yang belum terdistribusi, akses masyarakat menerima dokumen, pertanggung jawaban masih lemah dan keterlibatan aktif dalam partisipasi masyarakat belum optimal.

---

This study aims to describe internal and external monitoring processes of village funds sourced from APBN in Bogor Regency, West Java Province as well as factors influencing internal and external monitoring of village funds in Bogor Regency. The theory used in the internal control process is the process of supervision and external control theory that is transparency, accountability and participation. The approach of this research is post positivism with data collection technique of library study and in depth interview.

The result of the internal supervision process conducted by the Inspectorate of Bogor Regency is not yet optimal because it is only carried out generally in the village government oversight activity through the Annual Work Program PKPT which is implemented for 5 rounds in one year. Special supervision on village funds has not been implemented for 2015 2016.

Factors affecting internal control by Inspectorate of Bogor Regency are change of village government structure, village political element, human resources of rural government, quantity of Inspectorate Human Resource,and the wide of supervision area. The process of external supervision with the concept of transparency, accountability and participation has not been optimal because it is influenced by the clarity of information, the availability of electronic content information that has not been distributed, the public access to documents, responsibility is still weak and citizen involvement in participation is not optimal."

"Desa merupakan suatu daerah yang penduduknya mempunyai kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah juga mengatasi permasalahan kesehatan, bencana serta kegawatdaruratan secara mandiri. Studi pendahuluan yang dilakukan di desa Waru jaya dan Desa Bojong Indah didapatkan beberapa persoalan kesehatan yang dapat mengacam kesehatan masyarakat luas yakni stunting, ISPA dan Hipertensi. Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif kebijakan. Penggunaan metode (triangulasi) wawancara mendalam dan observasi ditujukan agar peneliti mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai fenomena/kejadian yang ada. Penelitian ini dilakukan di dua desa yakni Desa Waru Jaya yang dijadikan fokus dan Desa Bojong Indah yang dijadikan model. Dua Desa tersebut terletak di Kecamatan Parung Kabupaten Bogor dengan persoalan kesehatan yang berbeda. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa Bojong Indah lebih dapat mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang ada untuk meningkatkan kualitas kesehatan didesanya. Sementara, Desa Waru Jaya masih berfokus pada program turunan yang diberikan oleh pihak Kabupaten Bogor tanpa menyesuaikan dengan persoalan kesehatan yang ada dilapangan. Diharapkan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertingal dan Transmigrasi serta Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dapat melakukan evaluasi dan monitoring yang lebih detail serta membantu utnuk membuatkan program yang lebih aplikatif yang bisa diimplementasikan didesa sesuai persoalannya masing-masing

---

The village is an area where the population has the readiness of resources and capabilities and the willingness to prevent and overcome health problems, disasters and emergencies independently. Preliminary studies conducted in Waru Jaya Village and Bojong Indah Village found several health problems that could threaten public health, namely stunting, Acute Respiratory Infection and hypertension. This research uses a qualitative approach with a policy perspective. The use of in-depth interview and observation (triangulation) methods is intended so that researchers gain a thorough understanding of the existing phenomena/events. This research was conducted in two villages, namely Waru Jaya Village as the focus and Bojong Indah Village as the model. The two villages are located in Parung District, Bogor Regency with different health problems. The results of this study showed that Bojong Indah Village was able to optimize all existing resources to improve the quality of health in her village. Meanwhile, Waru Jaya Village is still focusing on derivative programs provided by the Bogor Regency without adjusting to health problems in the field. It is hoped that the Ministry of Villages and Development of Disadvantaged Regions and Transmigration as well as the Bogor District Health Office can carry out more detailed evaluation and monitoring and help develop more applicable programs that can be implemented in villages according to their respective problems"

"Penelitian ini ingin menganalisis kekalahan Ratu Ati Marliati pada pilkada Cilegon dan kemenangan Ratu Tatu Chasanah pada pilkada Kabupaten Serang. Padahal kedua petahana dari dua dinasti politik di Kota Cilegon dan Kabupaten Serang memiliki beberapa kesamaan, baik latar belakang keluarga maupun dukungan politik. Hal ini terjadi karena beberapa faktor yang menyebabkan mereka berbeda nasib dalam pilkada serentak pada 2020 di kedua wilayah ini. Penelitian menggunakan teori boundary control Gibson (2012), dan dilengkapi dengan analisis strategi informal dan ilegal dari Buehler (2018) dan permainan tertutup (closed game) dari Behrend. Menggunakan metode kualitatif, penelitian ini memperlihatkan bahwa faktor kekalahan Ratu Ati disebabkan kegagalan dalam menerapkan strategi boundary strengthening, yang kemudian diiringi dengan keberhasilan oposisi menerapkan strategi boundary opening. Faktor-faktor yang menyebabkan kekalahan itu adalah ketiadaan aktor utama, konflik kepentingan elit partai, kontrol politik yang lemah, mesin politik tidak bekerja optimal, tidak ada akses terhadap elit partai di pusat, dan banyaknya kompetitor. Sedangkan faktor kemenangan Tatu Chasanah karena dia berhasil menerapkan boundary strengthening. Hal ini tampak dari besarnya dukungan partai politik, memobilisasi dukungan baik dari birokrasi maupun dari kelompok-kelompok masyarakat, sehingga mampu mengubah arena permainan menjadi tidak kompetitif. Hal ini memperkuat teori dari Gibson mengenai strategi boundary strengthening dan strategi boundary opening di Kota Cilegon dan Kabupaten Serang

---

This study wants to analyze the defeat of Ratu Ati Marliati in the regional elections in Cilegon and the win of Ratu Tatu Chasanah in the regional elections of the Serang Regency. Even though the two incumbents from these two political dynasties have several things in common, both from family backgrounds and political support. This happened due to several factors that caused them to have different fates in the simultaneous local elections in 2020 in these two regions. The research uses Gibson's boundary control theory (2012) and is complemented by an analysis of informal and illegal strategies from Buehler (2018) and closed games from Behrend. Using a qualitative method, this research shows that Ratu Ati's defeat was caused by the failure to apply the boundary-strengthening strategy, which was followed by the success of the opposition in implementing the boundary-opening strategy. The factors that led to the defeat were the absence of the main actors, the conflict of interests of the party elites, weak political control, the political machine did not work optimally, there was no access to party elites at the center, and there were many competitors. Besides, Tatu Chasanah's winning factor because she succeeded in implementing boundary strengthening. This can be seen from the huge support of political parties, mobilizing support from both the bureaucracy and community groups, to turn the playing field into an uncompetitive one. This strengthens Gibson's theory regarding the boundary strengthening strategy and the boundary opening strategy in Cilegon City and Serang Regency"

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan kemunculan peran elite lokal dalam perpolitikan sebagai konsekuensi diberlakukannya sistem desentralisasi yang memberikan hak kepada daerah-daerah untuk mengelola daerah secara mandiri, termasuk dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Karenanya, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui eksistensi dan signifikansi peran para elite lokal dalam masyarakat, dalam hal ini yaitu peran kiai, belater, dan juragan di Kabupaten Pamekasan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Status dan Peran (Linton, 1936), Teori Local Strongmen/Local Bossism (Migdal, 1988; Sidel, 2005), dan Teori Patron-Klien (Scott, 1972). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data deskriptif-analitis. Dalam proses pengumpulan data menggunakan dua metode, yaitu studi literatur dan wawancara mendalam kepada para narasumber yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pemenangan Baddrut Tamam pada Pilkada Pamekasan 2018. Temuan penelitian ini menguatkan penelitian terdahulu tentang keberadaan orang-orang kuat lokal seperti kiai, belater, dan juragan terkait perannya dalam masyarakat, utamanya dalam perpolitikan tingkat lokal. Mereka memiliki kelebihan dan cara-cara tersendiri dalam memengaruhi masyarakat untuk mengikuti keinginannya. Keterlibatan mereka dalam Pilkada Pamekasan 2018 dipengaruhi oleh faktor agama, eksistensi, dan ekonomi. Bentuk peran mereka dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan memanfaatkan kekuatan relasi, ekonomi, bahkan dengan cara koersif. Implikasi teoritis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peran kiai, belater, dan juragan memperkuat teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori Status dan Peran menunjukkan bahwa peran kiai, belater, dan juragan dalam perpolitikan merupakan dampak dari status yang dimilikinya. Dalam teori ini terdapat hubungan yang berkelindan antara individu pemilik peran dan masyarakat. Teori Local Strongmen/Bossism menjelaskan bahwa kiai, belater, dan juragan berperan dalam berbagai jenis kepentingan dalam hidup masyarakat, utamanya dalam kepentingan politik. Teori Patron-Klien menguatkan pola relasi antara kiai, belater, dan juragan dengan masyarakat.

---

This research is motivated by the development of the emergence of the role of local elites in politics as a consequence of the enactment of a decentralization system which gives rights to regions to manage their regions independently, including in the holding of Regional Head Elections (Pilkada). Therefore, this research was conducted to determine the existence and significance of the role of local elites in society, in this case, namely the role of kiai, belater, and juragan in Pamekasan Regency. The theories used in this research are Status and Role Theory (Linton, 1936), Local Strongmen/Local Bossism Theory (Migdal, 1988; Sidel, 2005), and Patron-Client Theory (Scott, 1972). This research method uses a qualitative approach and descriptive-analytical data analysis techniques. In the process of collecting data using two methods, namely literature study and in-depth interviews with informants who were directly or indirectly involved in the process of winning Baddrut Tamam in the 2018 Pamekasan Pilkada. The findings of this study corroborate previous research on the existence of local strongmen such as kiai, belater, and juragan regarding their role in society, especially in local-level politics. They have their own advantages and ways of influencing people to follow their wishes. Their involvement in the 2018 Pamekasan Pilkada was influenced by religious, existential, and economic factors. The form of their role is carried out directly or indirectly by utilizing the strength of relations, the economy, even in a coercive way. The theoretical implications of this research show that the roles of kiai, belater, and juragan strengthen the theory used in this research. Status and role theory shows that the role of kiai, belater, and juragan in politics is the impact of their status. In this theory there is an intertwined relationship between the individual owner of the role and society. The Local Strongmen/Bossism theory explains that kiai, belater, and juragan play various types of interests in society, especially in political interests. The Patron-Client theory strengthens the pattern of relations between kiai, belater, and juragan to the community."

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses usulan pembentukan Kabupaten Bogor Barat beserta faktor-faktor pendorongnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist melalui teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya kebijakan publik, desentralisasi dan otonomi daerah, daerah otonom dan pemekaran wilayah. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses usulan pembentukan Kabupaten Bogor Barat telah mengalami berbagai dinamika yang di pengaruhi oleh perubahan kebijakan mengenai pembentukan daerah otonom baru di Indonesia. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa faktor kebutuhan/urgensi berupa efiensi dan efektifitas pelayanan, percepatan pembangunan, kebutuhan demokrasi, serta dorongan para elit menjadi pendorong adanya usulan pembentukan Kabupaten Bogor Barat.

---

The purpose of this research is to describe the process of establishing Bogor Barat Regency's proposal and its driving factors. This research uses post-positivist approach through in-depth interview and document study as the collecting data techniques. The theories which are used in this research are public policy, decentralization and autonomy region, autonomous region and catchment area.

The result of this research shows that the establishment of Bogor Barat Regency's proposal has some dynamics which are influenced by the changing of policy about establishing the new autonomous region in Indonesia. The result of this research also shows that its driving factors/urgency are efficiency and effectiveness of public services, accelerating the development, democracy's need and role of elits as the driving factors of establishing Bogor Barat Regency's proposal."