Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebutuhan akan pinjaman luar negeri hingga kini masih dibutuhkan oleh bangsa ini, salah satunya adalah untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Mengingat pengalaman buruk Indonesia dalam manajerial dan pengawasan terhadap dilakukannya pinjaman luar negeri pada krisis moneter 1998, maka Bank Indonesia dan pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mengatur kewajibankewajiban yang harus dilakukan debitur dalam melakukan pinjaman luar negeri. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaturan-pengaturan terkait kewajiban debitur pinjaman luar negeri dan bagaimana implementasi yang dilakukan debitur swasta di Indonesia. Maka dari itu, Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar mengeluarkan PBI Nomor 12/24/PBI/2010 Tahun 2010 tentang Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri, PBI Nomor 18/4/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi, dan PBI 21/2PBI/2019 Tahun 2019 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa. Hal ini telah diimplementasikan oleh 90% korporasi di Indonesia. Untuk menjawab hal-hal tersebut, tulisan ini dibuat dengan pendekatan penelitian yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian akan diolah secara kualitatif berdasarkan studi kepustakaan dengan alat pengumpulan data berupa data sekunder yang didukung oleh wawancara dengan narasumber terkait.

---

The need of foreign debt for this nation is inevitable, which one of the need is to support development and construction. Considering Indonesia's bad experience in managerial of foreign debt during the 1998 monetary crisis, Bank Indonesia and the government have to make various regulations regarding the obligations that must be done by borrower in conducting foreign debt. This study aims to determine the arrangements related to the obligations of foreign borrowers and how the implementation of private debtors in Indonesia. Therefore, pursuant to the Foreign Exchange Act and Exchange Rate System, Bank Indonesia issued PBI Number 12/24/PBI/2010 concerning Obligations for Foreign Debt Reporting, PBI Number 18/4/PBI/2016 2016 concerning Application of Prudential Principles in Managing Corporate Foreign Debt, and PBI 21/2PBI/2019 2019 concerning Reporting on Foreign Exchange Flows. This has been implemented by 90% of corporations in Indonesia. To answer these things, this writing is done yuridical-normative approach with descriptive research type. The research is processed qualitatively based on literature study with secondary data followed by topic-related interview as the data collection tools."

"Kebutuhan akan pinjaman luar negeri hingga kini masih dibutuhkan oleh bangsa ini, salah satunya adalah untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Mengingat pengalaman buruk Indonesia dalam manajerial dan pengawasan terhadap dilakukannya pinjaman luar negeri pada krisis moneter 1998, maka Bank Indonesia dan pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mengatur kewajibankewajiban yang harus dilakukan debitur dalam melakukan pinjaman luar negeri. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaturan-pengaturan terkait kewajibandebitur pinjaman luar negeri dan bagaimana implementasi yang dilakukan debitur swasta di Indonesia. Maka dari itu, Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar mengeluarkan PBI Nomor 12/24/PBI/2010 Tahun 2010 tentang Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri, PBI Nomor 18/4/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi, dan PBI 21/2PBI/2019 Tahun 2019 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa. Hal ini telah diimplementasikan oleh 90% korporasi di Indonesia. Untuk menjawab hal-hal tersebut, tulisan ini dibuat dengan pendekatan penelitian yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian akan diolah secara kualitatif berdasarkan studi kepustakaandengan alat pengumpulan data berupa data sekunder yang didukung olehwawancara dengan narasumber terkait.The need of foreign debt for this nation is inevitable, which one of the need is to support development and construction. Considering Indonesia's bad experience in managerial of foreign debt during the 1998 monetary crisis, Bank Indonesia and the government have to make various regulations regarding the obligations that must be done by borrower in conducting foreign debt. This study aims to determine the arrangements related to the obligations of foreign borrowers and how the implementation of private debtors in Indonesia. Therefore, pursuant to the Foreign Exchange Act and Exchange Rate System, Bank Indonesia issued PBI Number 12/24/PBI/2010 concerning Obligations for Foreign Debt Reporting, PBI Number 18/4/PBI/2016 2016 concerning Application of Prudential Principles in Managing Corporate Foreign Debt, and PBI 21/2PBI/2019 2019 concerning Reporting onForeign Exchange Flows. This has been implemented by 90% of corporations in Indonesia. To answer these things, this writing is done yuridical-normative approach with descriptive research type. The research is processed qualitatively based on literature study with secondary data followed by topic-related interview as the data collection tools."

"Utang luar negeri (ULN) merupakan bagian penting dari kebijakan luar negeri aktor internasional, sehingga sangat berkaitan dengan kepentingan ekonomi dan politik dari masing-masing aktor internasional. Sementara itu, ULN juga merupakan bagian penting dari struktur modal internasional. Hampir semua negara memiliki ULN, karena berperan sangat penting sebagai sumber pendapatan suatu negara. Pentingnya posisi ULN bagi negara tercermin dalam kebijakan-kebijakan ekonomi ataupun kerja sama internasional yang dilakukan suatu negara untuk memperoleh dan mengelola ULN. Narasi yang berkaitan erat dengan ULN adalah kepemilikan ULN oleh negara berkembang dalam jumlah yang cukup besar. Salah satunya, adalah Indonesia, yang sudah berutang sejak Orde Lama hingga sekarang untuk menyokong pembangunan ekonomi. Indonesia berutang karena kemampuan ekonomi yang belum memiliki kapabilitas untuk membiayai berbagai pengeluaran untuk kebutuhan ekonomi dan kegiatan, sekaligus untuk mendorong pembangunan ekonomi. Kebutuhan Indonesia atas ULN sejak masa Orde Lama hingga saat ini, memicu banyaknya perbincangan mengenai konsekuensi ekonomi dan politik dari ULN. Studi ini akan menganalisa 32 literatur yang bersumber pada Scopus dan non-Scopus. Literatur diorganisasikan dengan metode taksonomi, dengan membaginya ke dalam 3 tema utama yaitu (1) kebijakan pemerintah terhadap ULNI; (2) pengelolaan ULNI dan ancaman ketergantungan; dan (3) dampak ULNI terhadap dinamika ekonomi. Studi ini menunjukkan bahwa Indonesia cenderung bergantung pada ULN sehingga muncul upaya Indonesia untuk mengatasi ketergantungannya terhadap ULN. Namun, upaya pengelolaan ULNI untuk mengatasi ketergantungan cukup lemah, sehingga menyebabkan ULNI berdampak negatif pada ekonomi Indonesia, antara lain memengaruhi terjadinya stagnasi pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Indonesia berupaya untuk mengkonsolidasikan kemampuan ekonomi untuk mencegah dampak negatif ULN, namun konsolidasi tersebut cukup lemah. Pembahasan mengenai topik ini tidak begitu banyak berkembang pada literatur internasional, sehingga pembahasan topik ini didominasi oleh akademis berafiliasi Indonesia. Alhasil, melalui studi ini ditemukan banyak kesenjangan perkembangan pembahasan khususnya mengenai isu-isu penting yang berkaitan dengan ULN dan hubungan debitur-kreditur.

---

Foreign debt is a significant aspect of international actor’s foreign policy hence it is directly tied to their economic and political interests. Meanwhile, debt is a significant component of the international capital system. Almost all countries have foreign debt because it is an essential source of income for a country. The importance of a country's external debt status is reflected in its economic policies or international collaboration to obtain and manage foreign debt. The narrative that is directly tied to foreign debt is the ownership of substantial sums of foreign debt by emerging countries. One of them is Indonesia, which has been in debt to sustain economic progress since the Old Order until now. Indonesia is in debt because it lacks the economic capacity to finance diverse expenditures for economic demands and activities, as well as to support economic development. Since the Old Order period till now, Indonesia's requirement for external debt has sparked extensive debate concerning the economic and political consequences of foreign debt. This study will examine 32 pieces of literature from Scopus and other sources. The literature is grouped taxonomically, with three primary themes: (1) government policy toward Indonesia's foreign debt; (2) management of Indonesia's foreign debt and threats of dependency; and (3) the influence of Indonesia's foreign debt on economic dynamics. This study demonstrates Indonesia's reliance on foreign debt, indicating Indonesia's efforts to reduce its reliance on foreign debt. However, efforts to manage Indonesia's foreign debt in order to eliminate dependence were mostly ineffective, causing the nation's foreign debts to have a detrimental impact on the Indonesian economy, including stagnation in economic growth and inflation. Indonesia is attempting to strengthen its economic capability in order to mitigate the negative effects of external debt, but progress has been slow. Because the international literature on this topic has not developed considerably, Indonesian-affiliated scholars dominate the conversation. As a result, this study discovered numerous gaps in the growth of dialogue, particularly with critical concerns concerning foreign debt and debtor-creditor interactions."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai bagaimana profitabilitas dan nilai perusahaan yang menggunakan utang luar negeri berelasi dengan perusahan sejenis. Penelitian ini menggunakan metode empiris untuk menganalisa profitabilitas dan nilai perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan profitabilitas perusahaan yang menggunakan utang luar negeri berelasi berkinerja sama dengan perusahaan lain yang tidak menggunakan utang luar negeri berelasi, sedangkan nilai perusahaan yang menggunakan utang luar negeri berelasi lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan lain yang tidak menggunakan utang luar negeri berelasi.

---

ABSTRACTThese thesis discuses profitability and the value of company that use affiliated foreign debt compare to other companies doesn rsquo t use affiliated foreign debt. This study uses a empirical study method to analize performance and companies value. These study result are profitability of companies using affiliated foreign debt is similar with other companies doesn rsquo t use affiliated foreign debt, while value of companies that use affiliated foreign debt is lower than other companies doesn rsquo t use affiliated foreign debt."

"The year of 1997s witnessed a depreciation of domestic currency in many countries in Asia, including Indonesia. Finally in 1998, Indonesia got debt repayment ability problems and the economic crisis at the same time. Some economists found that the economic crisis caused by shocks in 1997 has been the major cause of the debt repayment inability. Meanwhile others argue that the debt problems in Indonesia have been the major cause of the economic. This invites question: Which of these contrary hypotheses are relevant for Indonesia case? Furthermore, how do Internal and External Shocks Effect Debt Crisis? For the case of Indonesia, this study found that shocks in exchange rate, domestic income and foreign income influence the loan demand and loan supply of Indonesia that finally caused the debt crisis. Defining Debt Crisis as a condition of excess demand (Loan Demand > Loan Supply) and use a rescheduling under duress as the working definition, this paper try to see what factors determined the loan demand and supply. Using Balance of Payments equation, this paper found identity equations determine loan demand. Any shocks over the variables determined these factors will finally be transmitted to loan demand and cause pressure to debt crisis. Using Vector Autoregression Model, this paper found significant relationship among the exchange rate, domestic income and foreign income and Export of goods and services, import of goods and services and direct foreign investment. The Impulse Response Function (IRF) provides further evidence that pressure for loan demand actually increased when depreciation occurred. It was caused trough its effect to export of goods and services, import of goods and services and direct foreign investment. The econometric results also show that there was a significant negative relationship between foreign income and loan demand, suggesting that an increase of foreign currency led to a lessening in pressure for debt crisis trough an increase in loan supply and a decrease in loan demand. Another finding is that an increase in domestic income will create pressure on debt repayment ability. This conclusion is supported by the positive relationship between domestic income and import showed by Impulse Response Function."

"Rencana Perdamaian dalam PKPU merupakan suatu penawaran yang diajukan oleh Debitor melalui suatu dokumen hukum yang meliputi pembayaran utang-utangnya kepada Para Kreditor, dengan mekanisme yang telah terlebih dahulu disepakati oleh Debitor dengan Para Kreditornya sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) UUK PKPU, namun dalam praktek, ternyata permasalahan pada proses pemungutan suara (voting) atas rencana perdamaian tersebut dapat terjadi. Sebagaimana dalam Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg. Bahwa dalam putusan PKPU tersebut, setelah dilakukan proses pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen kreditor, tim pengurus menyatakan bahwa terdapat dua kreditor yang tidak dapat memberikan suaranya terhadap rencana perdamaian padahal Kreditor tersebut telah ditetapkan dalam suatu Daftar Piutang Tetap. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis mengenai dikesampingkannya hak pemungutan suara (voting) kreditor dalam proses persetujuan rencana perdamaian PKPU, serta pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pada Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ditetapkannya Kreditor dalam suatu Daftar Piutang Tetap menandakan bahwa Para Kreditor telah melewati tahap verifikasi legalitas Para Kreditor; status tagihan, dan jumlah hak suara yang dimiliki. Sehingga tidak terdapat kualifikasi maupun faktor apapun yang memungkinkan Hakim untuk mengesampingkan / meniadakan hak suara Kreditor untuk melakukan voting atas Rencana Perdamaian. Akibat hukum dikesampingkannya hak suara Kreditor tidak serta merta menghilangkan status sebagai Kreditor dan hak tagihnya hilang, melainkan tetap ada sebagaimana dalam Daftar Piutang Tetap dan setelah perdamaian disahkan maka akan mengikat seluruh Kreditor Konkuren, kecuali Kreditor Separatis sebagaimana dalam Pasal 281 ayat (2) UUK PKPU, kemudian upaya hukum yang dapat dilakukan adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Selanjutnya, terkait dengan analisis putusan, maka Hakim telah melanggar Pasal 281 ayat (1) UUK PKPU.

---

The Reconciliation Plan in PKPU is an offer submitted by the Debtor through a legal document covering payment of his debts to Creditors, with a mechanism that has been previously agreed upon by the Debtor and his Creditors as stipulated in Article 281 paragraph (1) UUK PKPU, but in practice, it turns out that problems in the voting process for the Reconciliation Plan can occur. As in Decision Number 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg. Whereas in the PKPU decision, after an examination of the completeness of creditor documents, the management team stated that there were two creditors who were unable to vote on the reconciliation plan even though the creditors had been determined in a List of Fixed Receivables. By using normative-juridical research methods, this article aims to analyze the exclusion of creditors' voting rights in the approval process for the PKPU Reconciliation Plan, as well as the considerations of the Panel of Judges in passing a decision on Decision Number 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg. The results of this study are that the determination of Creditors in a Register of Receivables indicates that the Creditors have passed the legality verification stage of the Creditors; the status of the invoice, and the number of voting rights held. So that there are no qualifications or any factors that allow the Judge to set aside / cancel the Creditors' voting rights to vote on the Reconciliation Plan. The legal consequence of setting aside the Creditor's voting rights does not necessarily eliminate the status as a Creditor and the rights to collect are lost, but remain as in the List of Fixed Receivables and after the settlement is ratified, it will bind all Creditors except Separatist Creditors as in Article 281 paragraph (2) UUK PKPU, then legal remedy that can be done is cassation to the Supreme Court. Furthermore, related to the analysis of the decision, the Judge has violated Article 281 paragraph (1) of the PKPU Law."

"Penelitian ini menyelidiki pengaruh rasio utang luar negeri swasta terhadap tingkat suku bunga pinjaman bank. Sampel penelitian meliputi 140 fasilitas pinjaman bank kepada negara BRIC dan MIST pada periode 2000-2013. Metode regresi memakai Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara rasio utang luar negeri swasta terhadap tingkat suku bunga fasilitas pinjaman bank kepada negara BRIC dan MIST pada periode 2000-2013.

---

This research aims to investigate the impact of private sector share of external debt on the cost of bank loans. Reseach sample includes 140 facilities of bank loans within 2000-2013 periods in BRIC and MIST countries. The regression is estimated using Ordinary Least Square (OLS). The finding presented in this research provide evidence that banks charge a higher interest spread on loans as the private sector share of external debt increases."

"Dampak pinjaman luar negeri pemerintah terhadap perilaku fiskal negara-negara penerima pinjaman, hingga saat ini masih merupakan salah satu isu kontroversial balk dalam tataran teori maupun empirik. Sebagian ekonom menilai, pinjaman luar negeri pemerintah hanya mampu meningkatkan konsumsi dan tidak mampu meningkatkan investasi pemerintah. Selain itu, masuknya dana pinjaman Iuar negeri ke negara-negara berkembang tersebut juga sering diidentikkan dengan menurunnya penerimaan pemerintah dari dalam negeri.Untuk membuktikan keabsahan opini sebagian ekonom tersebut, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis dampak pinjaman luar negeri pemerintah terhadap perilaku fiskal, baik terhadap sisi penerimaan maupun pengeluaran. Selain itu, juga dimaksudkan untuk mengeksplor variabel-variabel selain pinjaman luar negeri yang turut mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah.Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan analisis kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari berbagai publikasi dari lembaga/instansi terkait, seperti Departemen Keuangan, Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia dengan mengambil poriode penelitian dari tahun 1989 - 2003.Berdasarkan hasil estimasi, dana pinjaman luar negeri pemerintah terbukti memberikan dampak positif terhadap pengeluaran investasi pemerintah. Hal ini berarti, peran dana pinjaman luar negeri dalam mendorong investasi pemerintah tidak perlu diragukan lagi. Dengan demikian, secara ekonomi dana pinjaman luar negeri pemerintah Iayak digunakan untuk membiayai pengeluaran investasi pemerintah. Kesimpulan lain yang cukup menarik dari penelitian ini adalah, variabel tabungan pemerintah terbukti turut menentukan perkembangan investasi pemerintah itu sendiri. Sementara itu, antara variabel investasi swasta dan investasi pemerintah memiliki hubungan yang bersifat komplementer.Untuk kasus Indonesia, pendapat yang mengatakan bahwa masuknya dana pinjaman luar negeri sering diidentikkan dengan menurunnya penerimaan dari dalam negeri tidak sepenuhnya benar. Berdasarkan uji kausalitas Granger yang dilakukan di luar model terhadap variabel pinjaman luar negeri dan penerimaan pemerintah terungkap bahwa, apabila pengujian dilakukan dengan menggunakan data dalam valuta rupiah, maka pengaruh penerimaan pemerintah terhadap pinjaman luar negeri tampaknya lebih berarti dibandingkan dengan pengaruh pinjaman luar negeri terhadap penerimaan pemerintah. Dengan demikian, variasi perubahan penerimaan dari dalam negeri tampaknya dapat mempengaruhi pinjaman luar negeri. Hasil pengujian ini sesuai dengan konsep penerimaan pinjaman luar negeri yang digunakan dalam APBN, yaitu untuk membiayai defisit APBN.Namun, apabila uji kausalitas Granger dilakukan dengan menggunakan data dalam va[uta USD, menghasilkan kesimpulan sebaliknya, yaitu pengaruh pinjaman Iuar negeri terhadap penerimaan pemerintah tampaknya lebih berarti bila dibandingkan dengan pengaruh penerimaan pemerintah itu sendiri terhadap pinjaman luar negeri. Dengan demikian, variasi perubahan pinjaman Iuar negeri tampaknya dapat mempengaruhi penerimaan dari dalam negeri. Kesimpulan yang didapat dari hasil pengujian dengan menggunakan data dalam valuta asing (USD) ini, sejalan dengan kesimpulan hasil penelitian Peter S Heller (1975) yang dilakukan di 11 negara Afrika serta penelitian Howard Pack dan Janet Rothenberg Pack (1991) di Republik Dominika. Sedangkan, variabel pendapatan nasional, impor dan pengeluaran pemerintah balk pengeluaran investasi, pengeluaran untuk penyelenggaraan negara maupun pengeluaran untuk pemberian subsidi, terbukti mempengaruhi variabel penerimaan pemerintah secara signifikan. Selain itu, slop dari masing-masing variabel juga sesuai dengan yang dihipotesiskan atau sesuai dengan teori yang digunakan untuk mendukung model. Secara umum, variabel-variabel bebas lain yang terdapat dalam model mempengaruhi variabel terikatnya secara signifikan sesuai dengan nilai variabel yang dihipotesiskan."