Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Suatu perkawinan biasanya diadakan dengan tujuan membangun keluarga. Namun, tidak jarang terjadi permasalahan dalam Rumah Tangga yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan melalui perceraian. Dari perceraian yang dilakukan, dimungkinkan munculnya kewajiban hukum yang dapat mengikat para pihak dalam perkawinan. Salah satu kewajiban yang mungkin muncul dalam hal ini adalah pemberian alimentasi atau biaya penafkahan yang diberikan setelah terjadinya perceraian. Kewajiban alimentasi akibat perceraian perkawinan menjadi penting untuk dibahas mengingat bahwa adanya ketidakpastian yang mungkin dihadapi dalam kelangsungan hidup oleh para pihak dalam perkawinan setelah terjadinya perceraian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dimana penggunaan data sekunder, yakni bahan pustaka dalam bentuk norma-norma hukum tertulis ditekankan, serta dilakukan perbandingan antara Indonesia dengan Inggris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa di Indonesia, masih dibutuhkan pengaturan alimentasi akibat perceraian yang lebih komprehensif dikarenakan berbeda dengan sebagaimana yang terdapat di Inggris, pengaturan mengenai alimentasi akibat perceraian mengatur secara jelas mengenai hak-hak dan kedudukan para pihak dalam perkawinan dan juga anak, termasuk didalamnya mengenai jangka waktu pembayaran alimentasi, bentuk-bentuk alimentasi yang dapat dipilih, jumlah alimentasi yang dapat dibayarkan, serta syarat-syarat hal yang wajib dipertimbangkan oleh Pengadilan dalam menetapkan suatu permohonan alimentasi. Dengan begitu, Pemerintah Indonesia seharusnya dapat mengambil contoh dari Inggris dalam hal pengaturan mengenai alimentasi akibat perceraian perkawinan agar dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

---

A marriage is usually held with the aim of building a family. However, it is not uncommon for problems to arise in the household that could eventually cause a marriage to break through a divorce. From the divorce that is carried out, it is possible for some legal obligations to emerge that can bind the parties of the marriage. One of the obligations that may arise in this case is the provision of alimony or maintenance fees that are given after the divorce. The obligation of alimony due to marital divorce is important to be discussed, given that there are uncertainties that may be faced in the survival of the parties of a marriage after the divorce. The approach used in this study is a normative juridical approach, where the use of secondary data, namely library materials in the form of written legal norms, is emphasized, and comparisons of the laws between Indonesia and England are made. The result of this study indicates that in Indonesia, a more comprehensive regulation of alimony due to divorce is still needed because contrast from what is available in England, the regulation regarding alimony due to divorce regulates the rights and positions of the parties of a marriage and also children clearly and comprehensively, including the term of alimony payment, the forms of alimony that can be filed, the amount of alimony that can be paid, and the conditions that must be considered by the Court in determining an alimony application. That way, the Indonesian government should be able to take an example from England in regulating alimony due to marriage divorce in order to provide legal certainty for the community.

"

"Perkawinan bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia. Namun, seringkali tujuan ini tidak tercapai dan perceraian pun terjadi. Perceraian tidak melepaskan tanggung jawab kedua orang tua untuk melaksanakan pemeliharaan kehidupan anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Dalam memenuhi kewajiban ini, negara dapat ikut campur dengan pembuatan pengaturan yang menjamin terpenuhinya kesejahteraan anak pasca perceraian. Menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini melaksanakan perbandingan antara hak alimentasi anak di Indonesia dengan tunjangan anak di Selandia Baru. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Indonesia memiliki pengaturan hak alimentasi anak yang sporadik dan tidak mengatur hak alimentasi anak untuk seluruh masyarakat secara komprehensif dan spesifik. Sebagian besar penentuan jumlah hak alimentasi anak hanya didasarkan pada kebijaksanaan hakim dan/atau yurisprudensi. Berbeda dengan Selandia Baru yang telah memiliki pengaturan tertulis yang terpusat dan komprehensif mengenai tunjangan anak. Hal ini pun telah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat di Selandia Baru. Maka, dapat disimpulkan bahwa Indonesia masih tertinggal dalam pengaturan hak alimentasi anak. Dengan demikian, pengaturan di Indoensia dapat diperjelas demi tercapainya kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia. Dalam melaksankan hal tersebut, pemerintah Indonesia dapat menggunakan pengaturan di Selandia Baru sebagai acuan agar kesejahteraan anak di Indonesia dapat dilindungi dan terjaga dengan lebih baik lagi.

---

A marriage has a purpose to build a happy family. However, often times, this purpose is failed to be achieved, resulted in a divorce. A divorce does not remove the responsibilities of both parents to maintain and ensure their children’s livelihood. In fulfilling this obligation, the state can interfere by making regulations to ensure the fulfilment of children's welfare after a divorce. Using a judicial-normative method, this study conducted a comparison between the child alimony rights in Indonesia and child support in New Zealand. The results of this study indicates that Indonesia has a sporadic regulation and there is no specific nor comprehensive regulation about child alimony rights. Therefore, the determination of the amount of child alimony rights mostly based on a judge’s discretion and/or jurisprudence. In contrast to New Zealand that already has a centralized and comprehensive written law regarding child support. As a result, it has provided legal certainty for the people in New Zealand. It is concluded that Indonesia is still left behind in terms of child alimony rights regulation. Thus, the regulations in Indonesia can still be improved in order to achieve legal certainty. In implementing this, the Indonesia government could use the regulations in New Zealand as a reference so that the welfare of children in Indonesia can be better protected and maintained."

"Penelitian ini membandingkan aturan terkait hak alimentasi anak di dua negara yaitu Indonesia dan Korea Selatan dengan membandingkan aturan di kedua negara tersebut yaitu Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Act of Enforcing and Supporting Child Support Payment di Korea Selatan. Akan dilakukan penelitian doktrinal dengan tipologi deskriptif sehingga akan diperoleh keterangan dan penjelasan khususnya tentang pengaturan terkait hak alimentasi anak pasca perceraian di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, pengaturan child support di Korea Selatan berdasarkan Act of Enforcing and Supporting Child Support Payment, dan perbandingan diantara kedua peraturan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia pengaturan mengenai hak alimentasi anak belum diatur secara komprehensif berbeda dengan di Korea Selatan yang telah memiliki pengaturan tertulis yang komprehensif terkait hak alimentasi anak pasca perceraian. Berdasarkan kekurangan peraturan di Indonesia tersebut mempengaruhi ketepatan Majelis Hakim dalam memberikan putusan. Dengan demikian peraturan di Indonesia dapat diperjelas demi kepastian hukum dengan peraturan Korea Selatan dapat menjadi acuannya.

---

This study compares the rules related to the rights of child alimony rights in two countries, Indonesia and South Korea, by comparing the rules in both countries, namely the Marriage Law in Indonesia and the Act of Enforcing and Supporting Child Support Payment in South Korea. Doctrinal research will be carried out with a descriptive typology so that information and explanations will be obtained, especially about the arrangements related to the alimony rights of children after divorce in Indonesia based on the Marriage Law, child support arrangements in South Korea based on the Act of Enforcing and Supporting Child Support Payment, and the comparison between the two regulations. The results of the study show that in Indonesia, the regulation regarding the rights of child alimony rights has not been comprehensively regulated, in contrast to South Korea, which already has a comprehensive written regulation related to the rights of child alimony after divorce. Based on the lack of regulations in Indonesia, it affects the accuracy of the Panel of Judges in giving a verdict. Thus, regulations in Indonesia can be clarified for the sake of legal certainty, with South Korean regulations can be a reference."

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan pengaturan ketentuan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian di Indonesia dan Texas, Amerika Serikat. Salah satu akibat perceraian adalah dampaknya bagi anak di bawah umur yang ada dalam perkawinan tersebut. Tak jarang hal tersebut kemudian menimbulkan sengketa tersendiri dalam perkara perceraian. Atas dasar hal tersebut, pengaturan yang jelas dan rinci mengenai hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian tentu diperlukan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dimana penelitian menekankan pada data sekunder yaitu penggunaan norma-norma hukum tertulis dan perbandingan mengenai hukum Indonesia dan Texas, Amerika Serikat. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa ketentuan mengenai hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian di Indoensia masih perlu dilengkapi dan dilakukan perubahan-perubahan. Pemerintah sebagai pihak yang memegang kekuasaan didorong untuk melakukan perubahan tersebut sehingga penerapannya dapat diberlakukan dengan jelas dan tegas.

---

This thesis explains the comparison of child custody regulation due to a divorce between Indonesia and Texas, United State of America. One of the consequences of a divorce is the impact on the child/ren in the marriage. This can eventually lead to another dispute within the divorce itself. Therefore, a detailed and definite law regarding legal child custody due to a divorce is certainly necessary. This study was conducted using normative juridical approach, which emphasized on secondary data, such as the application of the legal norms and comparison of the laws between Indonesia and Texas, United State of America. The result of this study illustrates the current need of improvement in the regulation regarding legal child custody study in Indonesia. The government, as the stake holder, is encouraged to make changes and improve, so that the implementation can be applied clearly and improved."

"Setiap manusia pasti mempunyai keinginan untuk melangsungkan perkawinan, yang bersifat kekal, satu kali untuk selamanya. Namun mempertahankan perkawinan yang menyatukan dua pribadi berbeda dengan kepentingan yang berbeda pula itu sulit sehingga pada akhirnya banyak perkawinan berakhir dengan perceraian. Perceraian sendiri seringkali malah menimbulkan masalah baru yang akhirnya menyebabkan banyak pihak berinisiatif untuk membuat Perjanjian untuk mencegah masalah tersebut yaitu Perjanjian Akibat Perceraian. Seperti pada kasus Tuan A ? Nyonya B dan Tuan X ? Nyonya Y yang mengikat diri dalam Perjanjian Akibat Perceraian. Akan tetapi, baik dalam KUHPerdata maupun UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan belum ditemukan ketentuan yang mengatur secara jelas dan spesifik mengenai Perjanjian Akibat Perceraian secara satu kesatuan. Sehingga dasar hukum dari berlakunya Perjanjian Akibat Perceraian ini harus dilihat dari dua sisi, sisi materilnya yaitu pasal 41 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan sisi formilnya yaitu pasal 1320 KUHPerdata. Isi dari Perjanjian Akibat Perceraian ini pun harus tetap mengikuti ketentuan dalam KUHPerdata dan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

Every human being must have desire to create an everlasting marriage, once and for all. But the retained the marriage uniting two different people with different interests si hard so that in the end a a lot of marriages ended in divorce. Divorce itself even cause problems that eventually led to the many people who take the initiative to make arrangements to prevent those problems, namely The Agreement Due to A Divorce. As in the case of Mr. A ? Mrs. B and Mr. X ? Mrs. Y which is binding themselves in the agreement due to a Divorce. However, both in The Code of Civil Law as well as Act No.1 of 1974 about Marriage is not found the provisions that regularry clearly and specially about The Agreement Due To A Divorce in one unit. So the legal basis of the enactment of The Agreement Due To A Divorce should be viewed from two sides, the material side based on Article 41 of Act. No.1 of 1974 about Mariage and The Formyl based on Article 1320 of The Code of Civil Law. The content of The Agreement Due to A Divorce must still follow the provisions in The Code of Civil Law and Act No.1 of 1974 about Marriage."

"Penelitian ini didasarkan pada perceraian yang dilakukan tidak di depan sidang pengadilan, perceraian yang dilakukan hanya berdasarkan hukum Islam. Setelah melakukan perceraian tidak di depan sidang pengadilan, suami istri tersebut rujuk. Rujuk dari perceraian yang tidak didaftarkan secara hukum, dilihat dari Hukum Islam dan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, pengaturan hukum yang ada di Indonesia mengenai rujuk atas perceraian yang tidak dilakukan di depan sidang pengadilan. Kedua, akibat hukum suami- istri (analisa kasus) yang rujuk atas cerai talak yang tidak dilakukan di depan sidang pengadilan menurut Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menggunakan data sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Perkawinan Indonesia tidak mengenal perceraian yang tidak dilakukan didepan pengadilan. Jika ingin melakukan rujuk juga harus didaftarkan/ dicatatkan kembali agar pernikahannya kembali sah. Sehingga rujuk atas perceraian yang tidak di depan sidang pengadilan atau hanya mengikuti peraturan agama tidak diakui oleh Hukum Perkawinan Indonesia. Akibat hukum yang terjadi atas rujuk dari perceraian yang tidak dilakukan di depan sidang pengadilan suami dan istri tersebut harus melaksanakan kewajiban dan hak yang sudah diatur dalam Hukum Islam dan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

The study was based on divorce conducted not before the trial court, the divorce is done only on the basis of Islamic law. After performing in front of the divorce court hearing, the married couple reconcile. Refer from a divorce that was not legally registered, views of Islamic Law and Law No. 1 of 1974 on Marriage. This study addresses two main issues. First, the existing legal arrangements in Indonesia on reconciliation for the divorce which was not done in front of the court. Secondly, due to legal spouses (case analysis) that reconcile over divorce divorce do not do in front of the trial court under Islamic law and Law No. 1 of 1974 on Marriage. The method used in this study is the use of normative secondary data.

The results showed that the Indonesian Marriage Law does not recognize divorce is not done in front of the court. If you want to refer also must be registered / recorded back in order to return a valid marriage. So refer to the above divorce before the trial court or just follow the rules of religion is not recognized by the Indonesian Marriage Law. Legal consequences of divorce occurs above reconciliation is not done before the trial court that the husband and wife should carry out the obligations and rights set out in Islamic Law and Law No. 1 of 1974 on Marriage."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perbandingan peraturan hukum perkawinan mengenai akibat hukum terjadinya perkawinan pada umumnya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Women?s Charter (Amendment) Act No. 2 Of 2011 Dan Administration Of Muslim Law Act. Permasalahan ini ditinjau dari perbandingan hukum dengan metode penelitian yuridis normatif dan penulisan bersifat deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari studi dokumen sebagai data utama dari penulisan kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa baik Indonesia maupun Singapura memiliki ciri khas dalam masing-masing peraturan hukumnya dan terdapat perbedaan maupun persamaan dalam peraturan perkawinan mengenai akibat hukum terjadinya perkawinan

---

ABSTRACTThis thesis discusses the comparison of marriage laws regarding the legal consequences of marriage, according to Marriage Act No. 1 of 1974, Women?s Charter (Amendment) Act No. 2 Of 2011 and Administration Of Muslim Law Act.With normative legal research methods and descriptive writing, the data in this study were obtained from documents study as the main data of qualitative writing. The result showed that both Indonesia and Singapore have their own distinctive characteristic and there are differences and similiarities in the regulation of marriage on the legal consequences of marriage."

"Dalam menjalin hidup bersama melalui pembentukan sebuah keluarga, setiap suami isteri menghendaki agar perkawinan yang dibangun berjalan dengan harmonis untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal. Namun dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, suami isteri seringkali dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang timbul sehingga dapat menyebabkan sebuah perkawinan gagal dan berakhir pada pemutusan hubungan suami isteri melalui perceraian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai pemutusan ikatan perkawinan karena perceraian sedangkan pada Hukum Kanonik dalam agama Katolik tidak mengatur mengenai pemutusan ikatan perkawinan karena perceraian, oleh karena perkawinan agama Katolik memiliki sifat hakiki unitas atau monogami dan indissolubilitas atau tak terceraikan. Namun terdapat pengecualian dalam agama Katolik yang mengatur mengenai putusnya perkawinan melalui prosedur kebatalan perkawinan anulasi, Putusnya perkawinan karena perceraian di Pengadilan Negeri tidak dapat dipersamakan alasanalasannya dalam kebatalan perkawinan anulasi di Pengadilan Gereja Tribunal kecuali apabila terdapat keterkaitan dengan alasan-alasan karena unsur halangan perkawinan atau cacat kesepakatan perkawinan atau cacat tata formanica, seperti pada kedua kasus putusnya perkawinan karena perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Pengadilan Negeri Samarinda yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap secara hukum positif, akan tetapi secara hukum kanonik perkawinan tersebut tidak dapat diputuskan melalui kebatalan perkawinan anulasi.

---

In the case of two people starting a family, both husband and wife hopes that their marriage will run smoothly in order to achieve the goal of a happy marriage and long lasting union. However, in marriage life sometimes both husband and wife are faced with difficulties which cause the marriage to end in divorce. Law Number 1 of the Year 1974 on marriage governs the end of marriage due to divorce. The Catholic canon law however does not govern this because a marriage within the Catholic religion considered in having an intrinsic quality of a sacred union unitas , monogamy and indissolubility. Nevertheless, there is an exception in Catholic religion that rules the end of a marriage by what you called an annulment. The end of a marriage due to divorce in district court has different grounds compared to an annulment in church jurisdiction Tribunal unless in a case where there is an interconnection with the grounds caused by interruption within the marriage or defect in the marriage agreement or defect in rules of Formanica. Such condition took place on two divorce cases at District court of East Jakarta and District court of Samarinda which both received permanent legal entity and has positive standing in the eyes of law but when it was taken to Canon Catholic Law the marriage failed to be annulled. "

"Suatu ikatan perkawinan yang pada dasarnya bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal dapat putus karena beberapa sebab yang salah satunya adalah perceraian Perceraian dapat berakibat buruk terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinannya yaitu mengenai siapa yang berhak untuk memelihara mendidik anak dan mempertahankan harta bendanya Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan dalam hukum Islam Undang Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap hak asuh anak dan bagaimanakah penerapannya dalam praktek peradilan di Indonesia khususnya dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2293 Pdt G 2009 PA JS Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang undangan dan norma norma yang berlaku dan mengikat kehidupan masyarakat Di dalam Kompilasi Hukum Islam apabila terjadi perceraian maka dibedakan antara pemeliharaan hak asuh anak yang belum mumayyiz belum berumur 12 tahun dengan anak yang sudah mumayyiz Hak asuh anak yang belum mumayyiz diserahkan pada ibu sedangkan anak yang sudah mumayyiz berhak memilih salah satu dari kedua orangtuanya apakah akan ikut ibunya atau ayahnya Faktor faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh yang diberikan kepada ayah yaitu jika di persidangan terbukti ibunya tidak lagi memenuhi syarat syarat untuk melakukan pemeliharaan anak hadhanah seperti tidak cakap memelihara anak mempunyai moral dan tingkah laku yang tidak baik murtad pemboros pencuri tidak mempunyai waktu untuk memelihara anak serta keberadaannya tidak diketahui oleh pihak keluarga goib Oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2293 Pdt G 2009 PA JS telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

---

A marriage that basically aims to establish an eternal family a happy and can break up for many reasons one of which is divorce Divorce can be bad for children born out of marriage which is about who has the right to maintain educate children and keep their belongings The issue in this research is how regulation of Islamic law Act No 1 of 1974 and a compilation of Islamic law on marriage breakdown as a result of divorce on child custody and how its application in judicial practice in Indonesia especially in the South Jakarta Religious Court Decision No 2293 Pdt G 2009 PA JS The research method used in this study is library research method with secondary data juridical normative research that refers to the legal norms contained in laws and norms in force and binding on people s lives Compilation of Islamic Law in the event of divorce then distinguished between maintenance custody of the children who have not mumayyiz not yet 12 years old with children who have mumayyiz Custody of the child who has not mumayyiz handed to the mother while the child who already mumayyiz entitled to choose one of the two parents whether to join her mother or father The factors on which the judge considered in determining custody is granted to the father if the mother proved at the trial no longer meets the requirements for child maintenance hadhanah such as maintaining incompetent children have morals and good behavior are not apostasy Spender thieves do not have the time to nurture the child and his whereabouts are unknown to the family goib Therefore the South Jakarta Religious Court Decision No 2293 Pdt G 2009 PA JS in accordance with applicable law which is based on Islamic Law and Islamic Law Compilation"