Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peningkatan populasi High Net-Worth Individuals (HNWI) di Indonesia menurut laporan Capgemini pada 2014-2017 diketahui tidak berbanding lurus dengan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia. Selain itu, HNWI juga terindikasi melakukan penghindaran pajak dengan membuat skema kompleks atas kepemilikan asetnya. Atas dasar itu Financial Action Task Force (FATF) bekerja sama dengan Organisation Economic Development Co-operation (OECD) dalam mempelopori terciptanya transparansi registrasi Ultimate Beneficial Ownership (UBO). Teknologi blockchain yang identik dengan transparansi, keamanan tinggi serta berpotensi untuk diterapkan dalam dunia perpajakan dapat menjadi solusi atas permasalahan ini. Dengan menggunakan teori Success Factors for Information Technology Governance (SFITG) (Alreemy, et al, 2016), skripsi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor pendukung serta manfaat yang diharapkan terjadi dalam penerapan teknologi blockchain pada isu transparansi registrasi UBO di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis, metode pengumpulan data dan teknik analisis data secara kualitatif. Penelitian melalui studi kepustakaan maupun wawancara mendalam menghasilkan bahwa faktor-faktor pendukung terwujudnya penerapan teknologi blockchain pada isu registrasi UBO di Indonesia terdiri dari keselarasan strategis, lingkungan eksternal, lingkungan internal, manajemen performa, dan manajemen sumber daya, yang secara keseluruhan belum dikatakan memadai. Selanjutnya, manfaat yang diharapkan terjadi berupa penyampaian nilai secara tepat waktu dan manajemen risiko yang dapat terwujud dari adanya komitmen serta langkah konkret dari kolaborasi pihak terkait.

---

According to the Capgemini report in 2014-2017, the increase in the population of High Net-Worth Individuals (HNWI) in Indonesia is not directly proportional to income tax revenue in Indonesia. Also, HNWI are indicated to have committed tax avoidance by making complex schemes for ownership of their assets. For the reason Financial Action Task Force (FATF) in collaboration with Organisation Economic Development Co-operation (OECD) in pioneering the creation of transparency in UBO registration. Blockchain technology that has transparency, high security, and has the potential to be applied in the world of taxation can be a solution to this problem. By using the theory of Success Factors for Information Technology Governance (SFITG) (Alreemy, et al, 2016), this undergraduate thesis aims to analyze supporting factors and potential outcomes that are expected to occur in the blockchain technology application on the issue of transparency of UBO registration in Indonesia. This study using the post-positivist approach, qualitative data collection methods and analysis. The results of research obtained from literature studies and in-depth interviews indicate that the supporting factors of blockchain technology application for UBO registration in Indonesia consisting of strategic alignment, external environment, internal environment, performance management, and resource management that still inadequate as a whole. Furthermore, the potential outcomes in the form of value delivery on time & risk management can be realized from the commitment and concrete steps of the collaboration of related stakeholders."

"Skripsi ini menganalisis bagaimana teknologi blockchain dapat diterapkan dalam sistem PPN di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk menerapkan teknologi blockchain dalam sistem PPN di Indonesia, model teknologi blockchain yang dapat diterapkan dalam sistem PPN di Indonesia, dan implikasi dari penerapan teknologi blockchain dalam sistem PPN di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang perlu diperhatikan dari sisi organisasi terdiri atas kesiapan organisasi, dukungan pihak dengan kewenangan yang lebih tinggi, kesiapan teknologi, inovasi, tata kelola (governance), dan proses regulasi (internal). Faktor-faktor dari sisi lingkungan terdiri atas dukungan pemerintah eksternal dan dukungan mitra. Faktor-faktor dari sisi teknologi terdiri atas manfaat, keamanan data, smart contract coding, arsitektur, permissions, dan shared infrastructure. Selain itu, dengan karakteristiknya, teknologi blockchain dapat diterapkan dalam sistem NSFP dengan menggunakan tipe permissioned private blockchain. Sementara itu, penerapan teknologi blockchain dalam sistem PPN di Indonesia dapat berimplikasi pada optimalisasi sistem elektronik PPN, peningkatan user experience Wajib Pajak terhadap sistem elektronik PPN, membantu analisis terhadap perekonomian nasional karena data yang bersangkutan dengan PPN menjadi jelas dan auditable, dan meningkatkan transparansi transaksi PPN.This undergraduate thesis analyzes how blockchain technology can be applied to the VAT system in Indonesia. The approach used in this study is qualitative to analyzes factors that need to be considered for implementing blockchain technology in the VAT system in Indonesia, blockchain technology models that can be applied in the VAT system in Indonesia, and the implications of the application of blockchain technology in the VAT system in Indonesia. The results of this study indicate that factors that need to be considered in the organization side consist of organizational readiness, support of parties with higher authority, technological readiness, innovation, governance, and regulatory processes (internal). Factors in the environment side consist of external government support and partner support. Factors in the technology side consist of benefits, data security, smart contract coding, architecture, permissions, and shared infrastructure. Besides, with its characteristics, blockchain technology can be applied in NSFP systems by using the permissioned private blockchain type. Meanwhile, the application of blockchain technology in the VAT system in Indonesia can have implications for the optimizing the VAT electronic system, increasing the taxpayer's user experience of the VAT electronic system, helping the analysis of the national economy because the data relating to VAT is transparent and auditable, and increasing the transparency of VAT transactions."

"Administrasi pajak memiliki peran yang vital dalam sistem perpajakan. Oleh karenanya, dibutuhkan adanya perkembangan yang salah satu caranya adalah dengan melakukan modernisasi administrasi perpajakan. Salah satu modernisasi administrasi perpajakan yang diinisiasi di Indonesia adalah dengan menggunakan teknologi blockchain. Sebelum digunakan secara masif, perlu dilihat kesiapan penggunaan elektronik dari teknologi ini di Indonesia. Skripsi ini bertujuan untuk menggambarkan manfaat, menganalisis faktor, serta menganalisis kesiapan penggunaan elektronik atas teknologi blockchain dalam modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta teknik analisis data kualitatif. Dari hasil wawancara mendalam dan studi kepustakaan ditunjukkan terdapat manfaat dari teknologi blockchain dalam modernisasi administrasi perpajakan di antaranya transparansi, disintermediasi, immutability, serta ketepatan data. Sedangkan faktor yang memengaruhi penggunaan teknologi blockchain dalam modernisasi administrasi pajak terdiri dari infrastruktur, kemampuan, serta kebijakan pemerintah. Terkait kesiapan penggunaan elektronik, apabila dilihat dari kebijakan pemerintah, memang belum ada kebijakan pemerintah yang mengatur tentang penggunaan teknologi blockchain. Apabila meninjau dari infrastruktur, masih banyak infrastruktur yang perlu dipenuhi untuk menggunakan teknologi blockchain dalam modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Ditinjau dari penetrasi teknologi blockchain, terlihat bahwa penetrasi teknologi ini masih rendah di Indonesia. Oleh karenanya, memang dibutuhkan tahapan-tahapan untuk mempersiapkan penggunaan teknologi blockchain secara masif dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia.

---

Tax administration has a vital role in tax system. In consequence, improvement is needed one of which is done by modernizing tax administration. One of modernization of tax administration initiated in Indonesia is using blockchain technology. In advance of using blockchain technology massively, it is necessary to look at e-Readiness of this technology in Indonesia. This thesis aims to describe the benefits, analyze factors, and analyze e-Readiness of blockchain technology usage in modernizing tax administration in Indonesia. This study uses a qualitative approach and qualitative data analysis techniques. From the results of in-depth interviews and literature studies, it is shown that there are benefits from blockchain technology in modernization of tax administration including transparency, disintermediation, immutability, and data accuracy. This study also finds that there are some factors that influence the use of blockchain technology in the modernization of tax administration which consist of infrastructure, skills, and government policies. Regarding e-Readiness, from government police perspective, there is no policy that regulates the use of blockchain technology. Reviewing from infrastructure perspective, there is still a lot of infrastructure that needs to be fulfilled to use blockchain technology in modernizing tax administration in Indonesia. From the penetration of blockchain technology perspective, it is seen that the penetration of this technology is still low in Indonesia. Hence, indeed some stages are needed to prepare massive use of blockchain technology for the modernization of tax administration in Indonesia.

"

"ABSTRAKImplementasi transparansi beneficial owner yang diwajibkan oleh Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2013 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme tidak hanya bermanfaat untuk keperluan pencegahan tindak pidana pencucian uang, namun juga dapat diterapkan untuk menstabilkan kegiatan ekonomi, khususnya di sektor penanaman modal asing yang sampai saat ini masih melakukan praktik nominee. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian normatif yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini bersifat deskiptif analisis yaitu menggambar, menelaah, menjelaskan secara tepat atau menganalisis suatu peraturan perundang-undangan.  Analisis implementasi proses transparansi beneficial owner dalam praktik penanaman modal asing perlu dilakukan agar dapat diterapkan dengan memperhatikan peraturan-peraturan terkait, seperti Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Disisi lain, hal tersebut dapat membuat pelaku nominee tidak nyaman karena hubungan nominee yang dibuat secara privacy akan diminta untuk diungkapkan sehingga terdapat akibat hukum yang terjadi. Implementasi kewajiban pelaporan informasi beneficial owner pada badan usaha diperlukan adanya standar prosedur yang berlaku umum agar mempermudah setiap korporasi mengetahui pada tahap apa saja mereka perlu menyampaikan informasi beneficial owner.

---

ABSTRACTImplementation of the transparency of beneficial owner required by Presidential Regulation No. 13 of 2013 concerning Application of Principle of Recognizing Corporations Beneficial Owner in the Context of Prevention and Eradication of Money Laundering and Funding of Terrorism is not only useful for the purposes of preventing money laundering, but can also be applied to stabilize economic activities, particularly in the sector of foreign direct investment who are still practicing nominee. The research conducted is a normative study focused on studying the application of the rules or norms in positive law. This research is a descriptive analysis that is drawing, analyzing, explaining precisely or analyzing a statutory regulation. An analysis on implementation of the beneficial owner transparency process in foreign direct investment activities needs to be carried out so that it can be applied with due regard to relevant regulations, such as Investment Law, Company Law and Head of Investment Coordinating Board Regulation. On the other hand, it can make the nominee actors uncomfortable due to the nominee relationships made in privacy will be asked to be disclosed so that there are legal consequences occured. Implementation of the obligation for reporting a beneficial owner's information at a business entity requires a generally accepted standard procedure to make it easier for every corporation to know at what stage they need to submit a beneficial owner's information."

"Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, banyak negara yang menggunakan teknologi dalam melaksanakan mekanisme pendaftaran tanah. Skripsi ini membahas mengenai prospek penerapan teknologi informasi dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia. Pembahasan pertama adalah mengenai sejarah singkat dan sistem pendaftaran tanah di Indonesia beserta contoh mekanisme pendaftaran tanah konvensional. Pembahasan kedua adalah mengenai sejarah dan sistem pendaftaran tanah di Belanda dan Korea Selatan dan bagaimana mekanisme pendaftaran tanah di kedua negara tersebut yang sudah dilaksanakan dengan bantuan teknologi informasi. Pembahasan terakhir adalah mengenai perbandingan kondisi pendaftaran tanah di Indonesia dan kedua negara tersebut, dampak, implikasi dan hambatan dari penerapan teknologi informasi dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana prospek dan kesiapan dari penerapan teknologi informasi dalam pendaftaran tanah di Indonesia baik dari sisi hukum maupun sisi nonhukum. Penilitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dimana data penelitian ini sebagian besar diperoleh melalui studi kepustakaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam penerapan teknologi informasi ke dalam sistem pendaftaran di Indonesia. Kedua negara yang telah berhasil menerapkan teknologi informasi tersebut bekerja melalui perencaanan yang mendalam dan bertahap untuk menjamin kesuksesan penggunaan teknologi informasi dalam sistem pendaftaran tanah masing-masing negara tersebut.

---

With the constant development of information technology, many countries are using technology to assist the mechanism of land registration. This thesis discusses the prospects for the application of information technology in Indonesia?s land registration system. The first discussion is about a brief history and land registration system in Indonesia along with examples of conventional land registration mechanism that is currently being used. The second discussion is about the history and land registration system in Netherlands and South Korea respectively and how the mechanism of land registration in those two countries have been carried out with the help of information technology. The final part is a comparison between land registration condition in Indonesia and both countries, the impact, implications and constraints of the application of information technology in land registration system in Indonesia.

This study aims to examine how the prospects and readiness of the applitcation of technology in Indonesia's land registration system both in legal and non-legal terms. This research uses normative empirical methods where most of the data is acquired through library research.

The results showed that there are some obstacles encountered in the application of information technology into the Indonesia?s land registration system. The two countries that have successfully implemented the information technology in their respective land registration system done it through extensive research and planning to ensure the success of technology usage."

"Berdasarkan penelitian lembaga survey yang ada, tingkat keberhasilan implementasi proyek teknologi informasi masih tergolong rendah yaitu di bawah nilai 50 . Salah satu faktor penyebab kegagalan proyek teknologi informasi tersebut adalah karena faktor lemahnya penerapan standard dan metodologi manajemen proyek. Pada area ini, Project Management Office PMO sangat berperan di dalam mendukung keberhasilan proyek. Kenyataannya penerapan PMO sendiri masih banyak mengalami kegagalan. Beberapa lembaga riset terkemuka menyatakan bahwa kegagalan PMO masih tinggi disebabkan karena kurangnya dukungan eksekutif, gagalnya PMO memberikan nilai tambah bagi organisasi, persepsi PMO hanya sebagai overhead cost, dan masalah harapan mengenai PMO yang tidak realistis. Di Indonesia sendiri belum ada lembaga riset yang meneliti mengenai kegagalan penerapan PMO pada proyek teknologi informasi. Survey pendahuluan yang dilakukan oleh penulis melalui jajak pendapat dengan para pakar manajemen proyek di organisasi Project Management Institute PMI Indonesia didapat kesimpulan yang sejalan bahwa masih ditemukan kegagalan penerapan PMO yang cukup tinggi di Indonesia.Penelitian ini bertujuan untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi PMO di bidang proyek teknologi informasi di Indonesia untuk memecahkan masalah di atas. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan melakukan studi literatur dan jajak pendapat pakar untuk mencari faktor-faktor penyebab keberhasilan PMO. Faktor-faktor tersebut perlu dibuat prioritas, sehingga diperlukan suatu urutan dari yang paling tinggi. Untuk membuat prioritas tersebut digunakan metode kuantitatif dengan melakukan analisis olah data dengan Analytic Hierarchy Process AHP .Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria keberhasilan proyek menempati urutan pertama, sedangkan faktor dukungan top level management memberikan kontribusi terbesar pada keberhasilan PMO. Faktor lain yang perlu diperhatikan untuk keberhasilan PMO adalah sumber daya PMO yang memiliki kompetensi tinggi, kualitas kepemimpinan PMO dan standard process yang harus dimiliki.Kata kunci: Teknologi Informasi, Manajemen Proyek, Manajemen Proyek Teknologi Informasi, Project Management Office PMO , Faktor-faktor Keberhasilan PMO, Analytic Hierarchy Process AHP.

---

Based on existing research institute survey, the success rate of project implementation of information technology is still relatively low, well below the 50 . One of the factors causing the failure of information technology projects that are due to weak implementation of project management standards and methodologies. In this area, the Project Management Office PMO was instrumental in supporting the success of the project. In fact the implementation of PMO itself still many failures. Some of the leading research institutes stated that the failure of the PMO is still high due to lack of executive support, failure of the PMO provide added value to the organization, perceptions of PMO just as overhead cost, and problems regarding PMO expectations unrealistic. In Indonesia there has been no research institution that examines the failure of the implementation of PMO on information technology projects. Preliminary survey conducted by the authors through the poll with experts in organizational project management Project Management Institute PMI Indonesia obtained the conclusion that line that still found in PMO implementation failure is quite high in Indonesia.This research aims to find the factors that influence the success of the implementation of PMO in the field of information technology projects in Indonesia to solve the above problem. Research conducted qualitatively by studying literature and expert opinion poll to find the causative factors of success PMO. These factors need to be made a priority, so we need an order from the highest. To make it a priority to use quantitative methods to perform the analysis of the data with the Analytic Hierarchy Process AHP. Consideration of the use of AHP as a tool if the data in this study because the AHP has been frequently used in the area of project management and in accordance with the problems encountered.The results showed that the project success criteria have the highest priority, while the top level management support factor contributing to the success of the PMO's largest. Other factors to consider for a successful PMO are a PMO rsquo s resource that has a high competence, leadership qualities and standards process that should be owned.Keywords Information Technology, Project Management, Information Technology Project Management, Project Management Office PMO , Success Factor for PMO, Analytic Hierarchy Process AHP "

"Semakin meningkatnya kebutuhan kalangan eksekutif organisasi untuk memastikan proses penghantaran nilai dari investasi Teknologi Informasi (TI), serta untuk mencapai fusi antara bisnis dengan TI, semakin menuntut kesadaran dan pemahaman tentang bagaimana sebuah organisasi dapat mengimplementasikan IT Governance (tata-pamong TI). Penelitian eksploratori dengan pendekatan kualitatif ini, bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi IT Governance pada PTX, sebuah perusahaan pertambangan terkemuka di Indonesia, dengan menggunakan beberapa teori kontigensi dan kerangka kerja IT Governance, dimana kombinasi struktur, proses, dan mekanisme relasional adalah kerangka kerja utama yang digunakan dalam penelitian ini. Studi kasus ini dilaksanakan dengan melakukan wawancara, observasi dan studi dokumen, di PTX. Hasil dari penelitian ini menghadirkan deskripsi sebuah pemetaan implementasi IT Governance (IT Governance Map) sebagai sudut pandang alternatif dalam memahami bagaimana pengimlementasian IT Governance pada sebuah organisasi. Hasil dari studi kasus ini mengindikasikan campuran antara pengaturan implementasi IT Governance dengan kontigensi dari lingkungan dan organisasi semua berperan dalam menciptakan nilai TI bagi organisasi.

---

The increasing need for organization executive to verify the value generation process from Information Technology (IT) investment, and to achieve the fusion between business and Information Technology (IT), call for an increasing awareness and understanding of how an organization can implemented IT Governance. In the purpose of qualitatively describes how an organization can implement IT Governance, this exploratory case study reviews and analyses several frameworks, rooted in a mixture of structure, process and relational mechanism, and contingencies theories of IT Governance within PTX, a major Indonesian mining company. The research was conduct through several indepth interviews, observation, and documents study within PTX. This research results an alternative view through a description of an implementation mapping of IT Govenance (IT Govenance Map) in PTX, blended in organization and environmental contingency, and generated the IT Governance outcome to the organization."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan tata kelola teknologi informasi di PT. XYZ. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara semi terstruktur dan kuesioner pertanyaan tertutup yang di analisis menggunakan analisis konten, analisis tematik, dan analisis konstan komparatif menggunakan aplikasi NVivo 12 Pro. Penelitian ini mengaplikasikan teori kontinjensi jamak (multiple contingency theory) guna menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi penerapan tata kelola teknologi informasi yang di terapkan pada PT. XYZ. Penelitian ini mengungkapkan faktor – faktor yang mempengaruhi penerapan tata kelola serta mengungkapkan kondisi kapabilitas tata kelola teknologi informasi terkini perusahaan XYZ dengan menggunakan penilaian rating process analysis yang telah ditentukan dalam kerangka kerja COBIT 2019. Hasil analisis kapabilitas tata kelola teknologi informasi yang didapat dari penelitian ini kemudian dapat memberikan gambaran terkait kondisi terkini yang dimiliki oleh PT. XYZ, serta memberikan rekomendasi terhadap perbaikan yang dibutuhkan untuk meningkatkan tingkat kapabilitas tata kelola teknologi informasi yang dimiliki. Dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa tata kelola teknologi informasi yang dimiliki saat ini masih belum sesuai dengan target yang ditentukan dalam proses aktivitas EDM 04, APO 07, BAI 08, dan DSS 01, sedangkan untuk proses APO 08 sudah memenuhi target. Sementara itu pemilihan model tata kelola TI yang dipengaruhi oleh faktor – faktor kontinjensi menunjukan hasil saling menguatkan (reinforcing contingencies) sehingga menghasilkan model tata kelola TI yang tersentralisasi.

---

.This study aims to determine the factors that influence the selection of information technology governance and evaluation of information technology capabilities within the state-owned enterprise using COBIT 2019 as a framework. This study uses a mixed-method approach that applies multiple contingency theory in utilizing data from interviews and surveys from Indonesian state-owned enterprises. The evaluation will reflect the companies' current capabilities and compare them to the capabilities they aspire to, resulting in a gap analysis. This study found that the current information technology governance is still not following the level capabilities targets specified in the EDM 04, APO 07, BAI 08, and DSS 01 activity processes. In contrast, APO 08 process has met the target. Meanwhile, the selection of an IT governance model influenced by contingency factors shows reinforcing contingencies resulting in a centralized IT governance selection model."

"Penyelenggaraan pendaftaran fidusia secara elektronik, atau yang disebut dengan Fidusia Online, menawarkan banyak kemudahan dalam memberikan kepastian hukum pada masyarakat. Selain membantu Ditjen AHU dalam memenuhi prinsip one day service, Fidusia Online juga memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pendaftaran fidusia karena prosesnya yang sangat cepat, dengan sertifikat yang tersedia secara elektronik serta bertanda tangan elektronik. Namun disamping kemudahannya, terdapat beberapa potensi timbulnya permasalahan pada keautentikan sertifikat itu sendiri. Dengan sistem yg digunakan, terdapat risiko terjadinya kegagalan sistem yang menyebabkan keautentikan sertifikat jaminan fidusia menjadi terganggu, sehingga keautentikannya pun menjadi tidak terjamin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi terjadinya risiko kegagalan sistem tersebut dan meganalisis kemungkinan penyelenggaraan pendaftaran fidusia dengan sistem yang lebih baik agar risiko tersebut dapat diminimalisir. Penelitian ini merupakan penilitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis, termasuk meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta terkait sistem yang digunakan Fidusia Online. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sistem yang ini memiliki kerentanan kegagalan sistem yang dapat mengganggu keauntentikan sertifikat jaminan fidusia itu sendiri. Dengan hadirnya teknologi Blockchain, permasalahan keautentikan tersebut dapat diminimalisir. Teknologi Blockchain akan membuat sertifikat jaminan fidusia yang tersimpan dalam sistem menjadi kekal (immutable), tidak mudah dirusak (tamper-proof), serta tidak mudah untuk diubah (unalterable), dibantu dengan Smart Contract untuk melakukan automatisasi pembayaran pendaftaran fidusia.

---

Electronic registration system of fiducia, or it called Fidusia Online, offers a lot of convenience in providing legal certainty to the community. In addition to helping Ditjen AHU as the organizer of fiduciary registration in fulfilling the one day service principle, Fidusia Online also provides convenience to the community in conducting fiduciary registration because the process is very fast, with the certificates that are available electronically as well as electronically signed. But besides its convinience, there are several potential problems in its authenticity of the certificate itself. With the system being used, there is a risk of system failure which causes the authenticity of the fiduciary certificate to be disrupted, hence the authenticity of certificate is not guaranteed.

This paper aims to determine the potential risk of system failure and analyze the possibility of implementing fiduciary registration with a better system so that these risks can be minimized. This paper used juridical normative method which uses written applicable laws and literatures, including researching library materials or secondary data which the aim to finding facts related to the system used by Fidusia Online.

The results of this research indicate that this system has a system failure vulnerability that can disrupt the authenticity of fiduciary certificate itself. With the presence of Blockchain technology, these issue can be minimized. Blockchain technology will make fiduciary certificates stored in the system immutable, tamper-proof, and unalterable, assisted by Smart Contract to automate payment of fiduciary registration."

"Penggunaan sampah kertas yang berlebih pada saat pemilihan umum merupakan perilaku konsumtif dan dapat merusak kelestarian lingkungan. Pada Pilkada 2018, terdapat 54 juta kertas suara yang tidak terpakai akibat masih minimnya partisipasi masyarakat dalam setiap Pilkada. Selain itu terjadinya berbagai manipulasi surat suara menjadikan berkurangnya integritas data. Aplikasi Custom E-Voting merupakan aplikasi sistem pemungutan suara elektronik untuk pemilihan umum dengan penerapan teknologi Blockchain untuk menambah keamanan menggunakan platform Hyperledger Fabric dan Hyperledger Composer. Penerapan teknologi ini dapat menggantikan sistem pemilihan berbarsis kertas dan database konvensional. Aplikasi ini menggunakan database yang terdistribusi sehingga database lebih aman dan terjaga integritasnya. Hasil dari E-Voting dapat dilihat oleh pemilih sehingga transaparansi bagi pemilih. Aplikasi ini dapat di implementasikan di beberapa pemilihan yang membutuhkan transparansi hasil dengan waktu pemilihan dapat diatur sesuai kebutuhan. Adapun masalah yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah proof of concept teknologi blockchain dengan tools yang ada saat ini dan pengujian performa sistem. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran viabilitas teknologi blockchain untuk menangani kasus seperti Pemilu yang bersifat kritikal, masif, dan serentak.

---

Excessive use of paper waste during the general elections is a consumptive behavior and can damage the environment. In the 2018 Pilkada, there were 54 million unused ballots due to the lack of public participation in each Pilkada. In addition, various ballot manipulations make reduced data integrity. The Custom E-Voting Application is an electronic voting system application for general elections with the application of Blockchain technology to increase security using the Hyperledger Fabric and Hyperledger Composer platforms. The application of this technology can replace conventional paper-based voting systems and databases. This application uses a distributed database so that the database is more secure and maintained its integrity. The results of E-Voting can be seen by voters so that transparency for voters. This application can be implemented in a number of elections that require transparency of the results with the election time can be set as needed. The problem that is the focus of this research is the proof of the concept of blockchain technology with existing tools and system performance testing. It is hoped that the results of this research can provide an overview of ​​the viability of blockchain technology to handle cases such as the general elections that are critical, massive, and simultaneous."