Ditemukan 212154 dokumen yang sesuai dengan query
Shafira Amalia Zahara
"Penelitian ini membahas mengenai pendekatan de minimis rule dalam hukum persaingan usaha di Indonesia dan Uni Eropa. Perbandingan tersebut difokuskan
dari segi pengaturan serta penerapan pendekatan de minimis rule di dalam putusan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berdasarkan asas-asas norma hukum tertulis dengan cara penggambaran yang deksriptif. Hasil perbandingan tersebut dapat diketahui bahwa di Indonesia penerapan dan
pengaturan pendekatan de minimis rule tidak secara eksplisit disebut dalam UU No. 5 Tahun 1999 maupun perundang-undangan terkait lainnya melainkan dapat ditemukan dalam unsur-unsur pasal yang mengatur mengenai batas pangsa pasar yang tidak boleh dilampaui, hal tersebut berbeda dengan Uni Eropa yang sudah
mengaturnya secara tegas di dalam Commission Notice yang berjudul “Notice on
agreements of minor importance (De Minimis Notice)”. Sehingga berdasarkan perbandingan tersebut dapat diambil beberapa pengaturan di Uni Eropa yang dapat diterapkan untuk perkembangan hukum persaingan usaha di Indonesia.
This thesis discusses about the de minimis rule approach under competition law in Indonesia and the European Union. The comparison is focused on the regulation of de minimis rule approach and its application. This thesis is the juridical research based on normative principles of legal norms by means of written descriptive representations. The results from the comparison show that in Indonesia the application and regulation of the de minimis rule approach are not explicitlymentioned in Law No. 5 of 1999 and other related laws but can be found in the elements of articles that regulate market share limits that must not be exceeded, its is different from the European Union which has explicitly regulated it in the Commission Notice entitled "Notice on agreements of minor importance (De Minimis Notice) ”. Based on this comparison, some regulations in the European Union can be applied to the regulatory progress of competition law in Indonesia."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Mayesha Reynalda Iriano
"
ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai penerapan pendekatan rule of reason dalam hukum persaingan antara taksi dengan angkutan orang berbasis aplikasi sebagai upaya menciptakan persaingan usaha sehat di Indonesia, hambatan yang timbul dalam persaingan antara taksi dan angkutan orang berbasis aplikasi di Indonesia, dan solusi dalam mengatasi hambatan yang timbul dalam persaingan antara taksi dengan angkutan orang berbasis aplikasi di Indonesia. Tujuan Penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan spemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum perusahaan pada khususnya. Penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan bagi lembaga penegak hukum dalam penyelesaian kasus yang berkaitan dengan persaingan antara taksi dengan angkutan orang berbasis aplikasi di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berbentuk yuridis normatif. Penemuan dalam penelitian ini adalah bahwa penerapan pendekatan rule of reason dalam hukum persaingan antara taksi dengan angkutan orang berbasis aplikasi sebagai upaya menciptakan persaingan usaha sehat di Indonesia, tampak bahwa angkutan orang berbasis aplikasi memang memasang tarif yang sangat rendah dan dalam tempo singkat dapat mengalahkan pasar taksi. Namun, jika melihat dari rumusan predatory pricing, angkutan orang berbasis aplikasi yang memasang tarif jauh lebih murah dibanding taksi konvensional tersebut bukan dikarenakan untuk menaikkan harga dikemudian hari. Namun dikarenakan harga produksi barang/jasa dalam hal ini produk jasa yang dijual oleh angkutan orang berbasis aplikasi dapat ditekan karena faktanya memang proses pengurusan bisnis angkutan orang berbasis aplikasi ini tidak sebanyak pengurusan taksi, sehingga tidak ada indikasi persaingan usaha tidak sehat yang sengaja dilakukan oleh salah satu pelaku usaha, baik angkutan orang berbasis aplikasi maupun taksi konvensional.
ABSTRACTThis thesis is discussing the application of the approach of a rule of reason in competition law between taxi and public transport application based as an attempt to create a fair competition in Indonesia, the legal issues that arises in competition law between taxi and public transportation application based in Indonesia, and the implementation of fair competition between taxi and public transport application based in other country as comparison. The purpose of this research is the study is expected to be research contribution to the science of law in general and law in particular. This study is also expected to provide input for law enforcement agencies in solving cases relating to competition between taxi and public transport in application based in Indonesia. This study is a qualitative research in the form of normative. The research in this study is the application of rule of reason approach in competition law between taxi and public transportation application based as an attempt to create a fair competition in Indonesia, it appears that the public transportaion application based set a very low rate and in a short time been able to beat the taxi market, However, if viewed from the formulation of predatory pricing, the public transport application based that rates much cheaper than taxis are not due to raise prices in the future, but because the price of production of goods services in this product sold by the public transportapplication based can be suppressed because the fact is the process to obtain business of public transportation application based is not as much as the maintenance of taxi, so there is no indication of unfair competition are intentionally committed by one of the businesses, both for the public transport of application based and taxi. "
Depok: Universitas Indonesia, 2017
S66659
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Jeremy Revadia Kristasurya
"Skripsi ini membahas mengenai penerapan pendekatan rule of reason dan state action doctrine dalam hukum persaingan usaha di Indonesia dengan menggunakan studi kasus Putusan KPPU No. 09/KPPU-L/2016 mengenai praktek monopoli yang dilakukan oleh Perusahaan Gas Negara dan Putusan KPPU No. 09/KPPU-I/2018 mengenai dugaan kartel garam industri yang dilakukan oleh 7 perusahaan importir garam pada tahun 2015. Adapun metode penelitian yang diguanakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan menggunakan studi kasus serta menggunakan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan yang didapat adalah: 1) PGN hanya dapat melaksanakan kegiatan monopoli atau pemusatan kegaitan yang menguasai hajat hidup orang banyak apabila diatur oleh UU; 2) Rule of reason dalam kasus kartel garam sudah diterapkan dengan baik, karena KPPU telah melakukan analisis terhadap dampak terjadinya kartel kepada pasar dan konsumen. Namun dalam kasus monopoli oleh PGN, penerapan rule of reason tidak diterapkan secara maksimal. Karena penenentuan harga jual yang dilakukan PGN merugikan konsumen serta tidak mempertimbangkan kemampuan daya beli konsumen; dan 3) Penerapan state action doctrine dalam kasus monopoli oleh PGN belum diterapkan secara maksimal, karena PGN tidak memiliki cukup dasar hukum untuk dapat dikecualikan dari UU No. 5 Tahun 1999.
This thesis discusses the implementation of the rule of reason approach and the state action doctrine in Competition Law in Indonesia, by using case studies of KPPU Decision No. 09/KPPU-L/2016 concerning monopoly practices which held by the State Gas Company (PT. PGN) and KPPU Decision No. 09/KPPU-I/2018 regarding the alleged industrial salt cartel conducted by seven salt importing companies in 2015. The applied research method for this thesis was a juridical-normative approach using case studies, theories, concepts, the principles of law, and the applicable laws and its regulations. The conclusions obtained are: 1.) PGN can only carry out monopolistic activities or concentration of activities controlling the lives of many people if regulated by the law; 2.) KPPU has implemented Rule of Reason in the salt cartel cases, by analyzing the impact of the cartel on the market and consumers. However, in the case of monopoly by PGN, the application of the rule of reason was not well-implemented, since the determination of the selling price conducted by PGN is detrimental to consumers and did not take into account the purchasing power of consumers; and 3.) The application of the state action doctrine in the monopoly case by PGN has not been well-implemented as well, as PGN does not have a sufficient legal basis to be exempted from Law No. 5 of 1999."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Sunarjati Hartono
Bandung: Ilumni, 1976
340 SUN a
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Sunarjati Hartono
Bandung: Alumni, 1969
340 SUN a
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Suriyanto
"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan pengaturan pengecualian usaha kecil dalam hukum persaingan usaha di Indonesia dan Jepang. Perbandingan pengaturan yakni antara Undang-Undang No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan Japan Antimonopoly Act 1947 dan perundang-undangan terkait lainnya. Perbandingan difokuskan dari segi bentuk pengecualian, ketentuan yang dikecualikan, serta kriteria usaha yang dikecualikan.
Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berdasarkan asas-asas norma hukum tertulis dengan cara penggambaran yang deksriptif. Dari perbandingan tersebut diambil beberapa pengaturan pengecualian usaha kecil di Jepang yang dapat diterapkan untuk perkembangan hukum di Indonesia berupa pembatasan terhadap pengecualian dan pengaturan pengecualian yang selaras dengan arah kebijakan pemerintah.
This thesis discusses the comparison on exemption of small enterprises under competition law between Indonesia and Japan. Comparison focus on regulation in Indonesia?s Act No. 5/1999 and Japan?s Antimonopoly Act 1947 and other relevants act. The main poin of comparison is exemption forms, provisions that are excluded, and business criteria that are excluded. This thesis is the juridical research based on normative principles of legal norms by means of a written descriptive representations. With the result from comparison, drawn some regulation in Japan that can be applied to the regulatory progress of competition law in Indonesia in the form of restrictions on exemption and conformity between exemption regulation and government policy."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S62093
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Geneva: International Commission of Jurists, 1962
340.11 CUB
Buku Teks SO Universitas Indonesia Library
Han, Zhen
"The Chinese people have deep feelings of patriotism. Patriotic (English version) combed the role of the Chinese nations patriotism in promoting modern Chinese history, and further pointed out that in contemporary China, patriotism and socialism are closely linked. To love the motherland is to love socialist China, we must work hard to maintain national unity and national unity, and we must work hard to build a socialist harmonious society and realize the great rejuvenation of the Chinese nation. In this sense, patriotism is closely combined with prosperity."
Beijing: China Renmin University Press, 2015
e20511162
eBooks Universitas Indonesia Library
Bandung: Alumni, 1972
345.025 98 RUL
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Hasudungan, Archie Michael
"Skripsi ini membahas bagaimana pendekatan yang digunakan KPPU dan otoritas penegakan hukum persaingan usaha lainnya dalam memeriksa perkara-perkara yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan yang berbeda dalam penerapan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat menghasilkan putusan yang berbeda. Pendekatan yang lebih tepat untuk diterapkan adalah Rule of Reason. Di dalam menggunakan pendekatan Rule of Reason, KPPU dan otoritas penegakan hukum persaingan usaha lainnya perlu membuktikan unsur tambahan. Pertama, unsur perilaku penyalahgunaan posisi dominan yang dibuktikan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 atau pada tindakan anti-persaingan lainnya. Kedua, unsur dampak negatif terhadap persaingan yang dilakukan dengan menilai pengaruh pemilikan saham mayoritas atau pendirian beberapa perusahaan sejenis terhadap: (a) tingkat kompetisi di pasar bersangkutan; (b) price leadership; (c) excessive pricing; (d) excessive profit; dan (e) kerugian konsumen.
This Thesis answers the problem of how is the approach that KPPU and other antitrust law authorities used in examining cases involving Article 27 Law Number 5 Year 1999. This research is a normative legal research using secondary data. The result of this research shows that applying different approaches in cases involving Article 27 Law Number 5 Year 1999 could resulting in different decision. Rule of Reason is the more suitable approach to be applied in such cases. In applying Rule of Reason, KPPU and other antitrust law authorities have to prove additional factors. First, the abuse of dominant position, be evidenced by referred to Article 25 (1) Law Number 5 Year 1999 or other anti-competition acts. Second, negative impact on competition in the relevant market, be evidenced by judging the effect of majority shareholding or establishment of similar companies towards: (a) competitiveness in the relevant market; (b) price leadership; (c) excessive pricing; (d) excessive profit; and (e) consumers loss."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S44815
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
